Connect with us

News

BPN Palangka Raya Bersama Kejaksaan Tandatangani PKS, Komitmen Lawan Mafia Tanah!

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah serta Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dengan Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Tengah,pada Selasa (4/2)2025).

Palangka Raya, Koin24.co.id – Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya resmi memperpanjang Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya.

Penandatanganan PSK bentuk penguatan komitmen dalam rangka memperkuat sinergi penegakan hukum dan pemulihan aset di bidang agraria serta tata ruang.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Indra Gunawan S.T., M.H., QRPM, menegaskan, perpanjangan PKS merupakan inisiasi dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

Langkah tersebut, dilanjutkan dengan melibatkan seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota serta Kejaksaan Negeri di Kalimantan Tengah.

“Esensinya, kita ingin menunjukkan kerja-kerja yang dilakukan berdasarkan dengan aturan dan komitmen tinggi, terlebih dengan ikatan kerja sama bersama korps Adhiyaksa,” jelas Indra Gunawan kepada wartawan,para Selasa(4/2/ 2025).

“PKS ini pun memastikan hak-hak pertanahan masyarakat diberikan secara adil dan transparan,” imbuhnya.

Baik Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, akan berperan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam menjaga legalitas produk hukum yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan.

PKS ini sangat penting, terutama dalam menghadapi perkara perdata, tata usaha negara, pengamanan pembangunan strategis, serta pemulihan aset.

“Kami juga memastikan bahwa seluruh data aset tanah terjaga dengan baik agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Indra Gunawan.

*Berikut langkah-langkah yang akan dilakukan dalam PKS tersebut:*

1. Penguatan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri dalam menangani sengketa pertanahan, baik melalui mediasi maupun pendampingan hukum.

2. Sosialisasi kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban kepemilikan tanah guna mencegah konflik.

3. Monitoring transaksi jual beli tanah untuk mengidentifikasi praktik mencurigakan yang berpotensi dilakukan oleh mafia tanah.

4. Peningkatan pengawasan internal guna menutup celah bagi praktik ilegal di sektor pertanahan.

Indra Gunawan juga mengakui bahwa tantangan terbesar dalam implementasi PKS ini adalah koordinasi lintas sektor dan kompleksitas kasus pertanahaan, terutama yang berkaitan dengan tumpang tindih kepemilikan lahan dan aktivitas mafia tanah.

Namun, dengan adanya sinergi erat antara Kantor Pertanahan dan Kejaksaan, pihaknya optimistis dapat menghadapi tantangan tersebut secara lebih efektif demi mewujudkan sistem pertanahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Ke depan tantangan kompleks, khususnya dalam upaya memberantas mafia tanah. Belum lagi kita bicara pertanahan secara universal,” jelasnya.

Indra Gunawan menyebutkan beberapa hal yang cukup kompleks tersebut di antaranya:

1. Tumpang Tindih dalam Administrasi Pertanahan

Banyak kasus sengketa tanah terjadi akibat dokumen kepemilikan yang saling tumpang tindih atau tidak terdokumentasi dengan baik.

Mafia tanah sering memanfaatkan celah ini dengan memalsukan sertifikat atau mengklaim tanah yang masih memiliki status hukum tidak jelas.

2. Keterlibatan Oknum di Institusi

Praktik mafia tanah sering kali melibatkan oknum di instansi terkait, seperti pejabat di pemerintahan, aparat penegak hukum, hingga notaris atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

Kolusi ini membuat mafia tanah semakin sulit diberantas karena mereka memiliki jaringan perlindungan yang kuat.

3. Proses Hukum

Sengketa tanah sering memakan waktu bertahun-tahun karena proses peradilan yang panjang dan rumit.

Hal ini memberikan celah bagi mafia tanah untuk terus beroperasi atau bahkan memenangkan kasus dengan berbagai cara, termasuk menyuap aparat yang terlibat.

4. Kesadaran atas Legalitas Tanah

Banyak pemilik tanah yang kurang memahami pentingnya legalitas tanah mereka, seperti melakukan sertifikasi atau mengecek status hukum tanah sebelum transaksi.

Akibatnya, mereka mudah menjadi korban mafia tanah yang menawarkan surat-surat palsu atau mencaplok lahan dengan berbagai modus.

5. Teknologi dan Pengawasan

Sistem pengawasan pertanahan masih memiliki banyak kelemahan, termasuk dalam pemetaan digital dan pencatatan hak atas tanah.

Mafia tanah sering memanfaatkan data yang belum terdigitalisasi secara menyeluruh untuk merekayasa kepemilikan tanah atau menggandakan sertifikat.

6. Koordinasi Antar Lembaga

Penanganan kasus mafia tanah melibatkan banyak pihak, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah.

Kurangnya koordinasi antar lembaga sering memperlambat proses pemberantasan dan membuat mafia tanah memiliki lebih banyak peluang untuk menghindari jerat hukum.

7. Ancaman dan Intimidasi

Pihak yang berani mengungkap praktik mafia tanah, baik itu warga, aktivis, atau pejabat yang berintegritas, sering menghadapi ancaman dan intimidasi.

Mafia tanah memiliki jaringan kuat yang bisa menekan atau bahkan melakukan tindakan kekerasan untuk mempertahankan bisnis ilegal mereka.

“Sekali lagi, pemberantasan mafia tanah membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat. Dan terpenting niat di dalam hati dalam menjalankan tugas,” pungkas Indra Gunawan.

Penegasan Kakanwil

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Ir. Fitriyani Hasibuan, Dipl. Ph., MM., dalam sambutannya menyampaikan bahwa PKS ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum di bidang agraria/pertanahan.

Selain itu, kerja sama ini mencakup pemberian bantuan hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara serta dukungan dalam pencegahan dan pemberantasan mafia tanah.

Dengan adanya PKS ini, diharapkan dapat terwujud pengelolaan tanah yang optimal demi kesejahteraan masyarakat.

“Kami menyadari bahwa penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan tidak dapat dilakukan sendiri. Oleh karena itu, kami menggandeng pihak terkait, termasuk Kejaksaan, untuk memperkuat sinergi dan efektivitas penyelesaian berbagai permasalahan pertanahan,” ujar Fitriyani Hasibuan.

Continue Reading
Advertisement

News

Parama Hansa Abhipraya, Juara Matematika Dunia Raih Silver Trophy Piano di Golden Lion Singapore 2026

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Singapura, Koin24.co.id – Parama Hansa Abhipraya, bocah multitalenta asal Bojonegoro, Jawa Timur, menorehkan prestasi internasional dengan meraih 2nd Place Silver Trophy pada Kompetisi Piano Golden Lion Singapore 2026 yang berlangsung di Singapura pada 6–8 Februari 2026.

Capaian ini semakin mengukuhkan reputasi Parama—yang sebelumnya dikenal sebagai juara matematika dunia—sebagai anak Indonesia dengan bakat multidimensi di bidang sains dan seni.

Keberhasilan Parama di ajang piano internasional ini menegaskan bahwa kecemerlangan di ranah logika tidak menghalangi berkembangnya kepekaan artistik. Di panggung bergengsi Golden Lion Singapore, bocah 7 tahun itu tampil percaya diri membawakan repertoar dengan tingkat kesulitan di atas grade kemampuannya. Hasilnya, Silver Trophy pun berhasil dibawa pulang.

Partisipasi Parama di Golden Lion Singapore tidak datang begitu saja. Ia merupakan bagian dari delegasi Indonesia yang dikurasi oleh Federation of International Music Organizer (FIMO) melalui proses seleksi nasional berjenjang di berbagai daerah.

CEO FIMO, Andy Ujang, menegaskan bahwa kurasi dilakukan untuk menjaring talenta terbaik Indonesia yang siap bersaing di level global.

“Visi FIMO adalah membina anak-anak Indonesia untuk menjadi juara di level internasional, dan kami melihat potensi ini pada berbagai bidang, termasuk seni. Prestasi Parama di piano ini adalah bukti nyata bahwa bakat anak Indonesia itu komplit dan bisa unggul di mana pun. Dari matematika dunia ke panggung piano internasional, ini sangat membanggakan,” ujar Andy.

Prestasi delegasi Indonesia di Golden Lion Singapore juga mendapat perhatian khusus dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura. Deputy Chief of Mission (DCM) KBRI Singapura, Thomas, mengundang para perwakilan Indonesia untuk berkunjung ke KBRI sebagai bentuk apresiasi.

“Kami sangat terkesan dan bangga. Parama Hansa dan anak-anak indonesia telah menunjukkan kepada dunia bahwa pemuda Indonesia mampu menguasai dua disiplin yang tampak berbeda, sains dan seni, dengan tingkat keunggulan tertinggi. Ini adalah profil generasi emas Indonesia. KBRI Singapura siap mendukung penuh setiap upaya untuk mempromosikan dan mengangkat prestasi multitalenta anak-anak Indonesia seperti ini,” tutur Thomas.

Melalui unggahan di akun Instagram @paramahansa.id, Parama membagikan pengalamannya berkompetisi di ajang internasional tersebut. Ia mengaku persaingan jauh lebih ketat dari yang dibayangkan, dengan ribuan peserta dari berbagai negara.

“Ternyata, persaingan di Singapore Golden Lion ini jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Ada sekitar 2.000–2.500 peserta dari berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, China, Taiwan, Jepang, Australia dll yang ikut dalam babak penyisihan,” tulis Parama.

Ia juga mengungkapkan antusiasmenya saat tampil di panggung internasional. “Ketika sampai di Singapura, Aku merasa makin EXCITED! Panggungnya besar sekali dan aku tampil di depan panel juri yang hebat-hebat. Di sana aku membawakan lagu-lagu dengan tingkat kesulitan beberapa grades di atasku. Meskipun menantang, aku tetap percaya diri karena aku sangat suka bermain piano,” tambahnya.

Rasa syukur pun ia sampaikan setelah meraih penghargaan. “Aku bersyukur banget karena akhirnya berhasil membawa pulang 2nd Prize Award – Silver Trophy!”

Silver Trophy di Golden Lion Singapore 2026 menambah panjang daftar prestasi internasional Parama Hansa Abhipraya. Sepanjang 2025, ia mengukir berbagai pencapaian bergengsi di bidang matematika, termasuk menyabet gelar World Star Champion pada Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) 2025.

Parama juga mengoleksi medali emas dari berbagai kompetisi internasional, seperti:
* Philippine International Math and Science Olympiad (PIMSO)
* American Mathematics Olympiad (AMO)
* Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO)
* Global Mathematics Elite Competition (GMEC)

Tak hanya unggul di akademik, Parama aktif menorehkan prestasi di luar kelas. Ia pernah meraih juara 1 Freestyle Swimming di Area Fun Swimming Jakarta, peringkat 4 Kuala Lumpur Chess Championship di Malaysia, serta penghargaan Best Little Surfer di Nemo Surfing Competition, Halfway Kuta Boardriders.

Minatnya pada olahraga seperti berenang, berlari, selancar, hingga catur, berjalan seiring dengan kecintaannya pada musik piano.

Golden Lion Singapore sendiri merupakan rangkaian kompetisi internasional prestisius yang mencakup berbagai bidang seni mulai dari berbagai instrument alat musik, vocal dan dance. Ajang ini diikuti ribuan peserta terbaik dari berbagai negara, menjadikannya panggung unjuk kemampuan sekaligus tolok ukur daya saing talenta muda di level global.

Capaian Parama Hansa Abhipraya di Golden Lion Singapore 2026 menjadi bukti bahwa anak Indonesia mampu bersinar di berbagai disiplin. Prestasi multitalenta ini diharapkan menginspirasi generasi muda Tanah Air untuk mengembangkan potensi diri secara utuh—tanpa batas antara sains dan seni.(*/Rls)

Continue Reading

News

PB PSTI Mulai Seleksi Atlet Sepak Takraw untuk Asian Games 2026

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta, Koin24.co.id – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PB PSTI), Prof. Nukrawi, secara resmi membuka Seleksi Nasional (Seleknas) Atlet Sepak Takraw yang diikuti 94 atlet dari berbagai daerah di Indonesia, pada Rabu (11/2).

Seleknas ini digelar sebagai bagian dari proses penjaringan atlet terbaik nasional yang akan dipersiapkan memperkuat Tim Nasional Sepak Takraw Indonesia pada ajang Asian Games 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Jepang pada September 2026.

Pembukaan seleknas dilaksanakan di Kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jalan Rawa Mangun Muka Raya, Jakarta Timur.

Dalam sambutannya, Prof. Nukrawi menegaskan seleknas menjadi tahap penting untuk memastikan atlet yang terpilih benar-benar memiliki kualitas teknik, fisik, mental bertanding, serta disiplin latihan yang sesuai standar tim nasional.

“Seleknas ini bukan sekadar memilih atlet terbaik, tetapi juga menyiapkan fondasi tim yang solid untuk menghadapi Asian Games 2026. Kita ingin atlet yang terpilih nanti mampu membawa nama Indonesia berprestasi di level Asia,” ujar Prof. Nukrawi.

“Bagi atlet yang tidak terpilih nanti silakan berlatih dan bertanding terus karena dalam TC Pelatnas Asian Games 2026, diterapkan peraturan Promosi dan Degradasi atlet, di mana setiap bulan akan kami evaluasi. Jadi kalau ada atlet yang tidak menunjukkan tren peningkatan kualitas fisik, teknik, taktik game dan mental maka kita akan degradasi dan digantikan atlet yang memiliki ranking selanjutnya,” tambah Prof. Nukrawi.

“Selanjutnya sebagai ajang Seleksi atlet, PB PSTI akan menggelar liga Sepaktakraw Nasional pada april 2026,” pungkasnya.

Sebanyak 94 atlet yang mengikuti seleknas berasal dari berbagai provinsi dan merupakan hasil pemantauan serta rekomendasi dari daerah. Mereka akan menjalani serangkaian tahapan seleksi, mulai dari uji kemampuan teknik dasar, strategi permainan, kondisi fisik, hingga simulasi pertandingan.

PB PSTI menargetkan seleknas ini menghasilkan komposisi atlet yang kompetitif dan siap menjalani program pelatnas secara terukur menuju Asian Games.

Pelaksanaan seleknas di Kampus UNJ juga dinilai strategis karena fasilitas olahraga yang memadai serta lokasi yang mudah diakses oleh peserta dari berbagai wilayah.

Seleknas sepak takraw ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan prestasi sepak takraw Indonesia sekaligus memperkuat regenerasi atlet nasional.

Continue Reading

News

Alasan KI DKI Jakarta Menolak Seluruh Permohonan Informasi Dokumen Ijazah Jokowi oleh Bonatua

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta, Koin24.co.id – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memutuskan menolak seluruh permohonan informasi publik Pemohon Bonatua Silalahi mengenai dokumen Jokowi dalam proses pencalonan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012.

Majelis Komisioner menegaskan bahwa badan publik hanya berkewajiban memberikan informasi yang berada dalam penguasaan dan pendokumentasiannya.

Penegasan tersebut disampaikan melalui putusan sengketa informasi antara Pemohon Bonatua Silalahi dan Termohon Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Ruang Sidang Lantai 1 Komisi Informasi DKI Jakarta, pada Selasa (10/2/2026).

Majelis Komisioner yang dipimpin Agus Wijayanto Nugroho selaku Ketua, dengan anggota Harry Ara Hutabarat dan Aang Muhdi Gozali, membacakan putusan secara bergantian.

Sidang hanya dihadiri oleh Kuasa Termohon, sementara Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut.

“Meski tanpa kehadiran Pemohon, Majelis tetap membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum,” ujar Agus Wijayanto Nugroho saat memimpin persidangan.

Dalam perkara tersebut, Pemohon meminta akses terhadap salinan ijazah pendidikan terakhir Joko Widodo yang digunakan dalam proses pencalonan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012, serta dokumen pendukung persyaratan pencalonan yang diserahkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta.

Pemohon menyatakan permohonan informasi diajukan untuk kepentingan penulisan jurnal ilmiah.

Berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Majelis Komisioner menilai bahwa informasi yang dimohonkan bukan merupakan informasi yang dikuasai atau didokumentasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pertimbangan tersebut sejalan dengan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang menyatakan badan publik tidak dapat memberikan informasi yang belum dikuasai atau belum didokumentasikan.

Majelis juga mengungkapkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta selaku Lembaga Kearsipan Daerah belum menerima penyerahan arsip statis terkait dokumen pencalonan Gubernur DKI Jakarta maupun arsip milik KPU Provinsi DKI Jakarta.

Dengan demikian, Termohon dinilai tidak memiliki kewenangan maupun penguasaan atas dokumen yang menjadi objek sengketa.

Majelis menegaskan bahwa dokumen yang disengketakan merupakan arsip yang seharusnya diserahkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta kepada Lembaga Kearsipan Daerah, sesuai dengan ketentuan pengelolaan arsip negara.

Dalam persidangan tersebut, Majelis menyampaikan pokok-pokok kronologis, pertimbangan, serta amar putusan, sementara naskah putusan lengkap diserahkan kepada para pihak.

“Salinan putusan akan diberikan kepada para pihak paling lambat tiga hari setelah putusan dibacakan,” ujar Agus Wijayanto Nugroho saat menutup sidang.

Sidang sengketa informasi dinyatakan selesai dan hasil putusan diumumkan kepada masyarakat.

Para pihak masih memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas putusan Komisi Informasi, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler