Connect with us

News

BPN: Publik Melek Teknologi Mampu Tekan Sengketa Tanah

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Palangka Raya, Koin24.co.id – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya Indra Gunawan, S.T.,M.H., QRMP, menyebut di era teknologi saat ini, penyelesaian sengketa pertanahan mampu ditekan.

Hal ini sejalan dengan kepekaan publik terhadap hukum.dan informasi yang begitu deras mengalir, untuk itu intensitas sosialisasi akan terus disampaikan oleh Kementerian ATR/BPN.

“Kalau dikatakan banyak kasus pertanahan, berarti kita bicara pada angka. Sementara, dari data yang tercatat, tidak sampai 70 perkara, sengketa & konflik pertanahan yang terjadi dikota Palangkaraya. Artinya, hanya nol koma sekian persen dari jumlah 142.669 bidang tanah yang telah disertifikasi sampai dengan tahun 2024,” jelas Indra Gunawan.

Paparan ini disampaikan Indra Gunawan saat menjadi narasumber Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan (ATR/BPN) di Aquarius Boutique Hotel,pada Selasa,(3/12/2024),bersama Anggota Komisi II DPR RI, H.Iwan Kurniawan.

Ditambahkan Indra, alih teknologi yang diterapkan oleh Kementerian ATR/BPN mendukung era digital yang tumbuh begitu cepat.

“Dari data yang ada, 79,5 persen masyarakat Indonesia melek internet. Kita bayangkan 73 persennya, merupakan pengguna aktif media sosial. Dengan demikian transformasi digital yang diterapkan merupakan sesuatu yang ideal,” jelasnya.

Ditambahkannya, Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan peta jalan komprehensif untuk pengelolaan lahan dan perencanaan tata ruang yang mencakup tahun 2025-2029.

“Cetak biru ini bertujuan meningkatkan sistem pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum,” tegas Indra Gunawan.

Ditegaskannya, mengoptimalkan reforma agraria untuk mengangkat kehidupan masyarakat, dan memaksimalkan pemanfaatan lahan untuk pembangunan berkelanjutan bukan lagi sekadar lips service. Tapi terobosan itu harus diwujudkan dalam mengamankan kepemilikan tanah bagi warga.

Terbukti, kata mantan Kabag Humas dan Hubungan Antar Lembaga di Kementerian ATR/BPN tersebut, pencapaian Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dalam bidang pertanahan menunjukkan angka relatif baik.

“Redistribusi tanah misalnya, dari target 1.500 bidang, kini realisasi 80,2 persen, non sistematis lintas sektor dari target 65 bidang kini sudah terealisasi 100 persen,” ungkapnya.

Hal tersebut belum termasuk PTSL . Dari target 2.250 bidang, kini sudah direalisasi 100 persen. Bahkan PBT PTSL Kota Lengkap yang ditargetkan 48.970 hektar, hingga awal November 2024, sudah terealisasi realisasi 98,83persen.

Pencapaian tersebut, kata mantan Kepala BPN Kota Depok itu, tidak terlepas dari sinergi BPN Kota Palangka Raya dengan pemerintah daerah, lembaga negara dan organisasi lainnya yang mendukung upaya percepatan.

“Bahkan kami merasa sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, yang diwakili oleh anggota DPR, dan pemerintah daerah, termasuk Kantor Pertanahan Palangka Raya, telah mendorong upaya ambisius ini dengan landing yang memuaskan,” jelas Indra Gunawan.

Indra juga menyampaikan apresiasi atas bentuk kolaborasi yang dibangun Anggota DPR RI Komisi II, H. Iwan Kurniawan bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya.

“Tentu saja, kolaborasi ini menggarisbawahi komitmen bersama untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Bahwa negara benar-benar hadir untuk rakyat,” tegasnya.

Ia meyakini kerja-kerja bersama yang dilakukan mampu meningkatkan sistem pendaftaran tanah dalam menjamin kepastian hukum, mengoptimalkan reforma agraria untuk mengangkat kehidupan penduduk pedesaan, dan memaksimalkan pemanfaatan lahan untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam pemaparannya Indra Gunawan juga menyampaikan beberapa hal tentang arah kebijakan pertanahan:

1. Perbaikan pengelolaan pertanahan melalui peningkatan sistem pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum dan atas tanah;

2. Optimalisasi Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

3. Peningkatan pemanfaatan tanah untuk pengembangan pertanahan;

4. Meningkatkan kualitas dan keamanan data pertanahan dan ruang berbasis digital dalam rangka meningkatkan pelayanan publik;

5. Memitigasi dan mencegah terjadi sengketa/konflik pertanahan, dan

6. Reformasi birokrasi dengan menerapkan merit sistem dan perbaikan SDM dalam hal integritas, sinergi, profesionalisme serta pelayanan.

Adapun arah kebijakan bidang penataan ruang adalah terwujudnya penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas, berbasis data ruang nasional dan daerah dalam rangka terciptanya pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, melalui mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan green ekonomi.

Sementara itu, Kakanwil ATR/BPN Kalteng, Fitriyani Hasibuan mengatakan, ada beberapa program sistematis nasional yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Di antaranya pembangunan zona integritas, layanan sertifikat tanah elektronik, reforma agraria, pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hingga penyelesaian sengketa tanah.

“Dengan hadirnya tim Komisi II DPR RI kami sangat mengharapkan masukannya serta kolaborasi bersama dalam mengatasi berbagai masalah pertanahan di Kalimantan Tengah,” ujarnya.

Disampaikan Fitriyani, selama 2024 berbagai kegiatan terbilang sukses dilaksanakan. Salah satunya berkaitan dengan target dan realisasi pengukuran bidang tanah (PBT).

Hingga saat ini, total luas bidang tanah yang telah diukur mencapai 173.733,79 hektare. Angka ini melampaui target yakni 110,04 persen.

“Dengan rata-rata peningkatan mingguan sebanyak 9 bidang. Semua 14 kantor pertanahan di Kalimantan Tengah telah mencapai target,” imbuhnya.

Sementara itu, H. Iwan Kurniawan yang juga seorang advokat hak atas tanah, menyampaikan kekagumannya atas capaian Kantor Pertanahan Palangka Raya.

Ia menekankan pentingnya inisiatif ini dalam memerangi mafia tanah dan memastikan semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya tanah. Anggota DPR tersebut mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya guna mengamankan kepemilikan tanah mereka.

“Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi atas capaian Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya. Ini menunjukkan terjalin kerja sama yang baik antara Pemerintah Kota Palangka Raya dan Kantor Pertanahan. Harapannya persoalan pertanahan dan mafia tanah bisa diminimalisir di Kota Palangka Raya ini,” tutur Iwan Kurniawan.

Continue Reading

News

PWI Riau Kirim Delegasi ke HPN 2025 di Kalimantan Selatan,Dheni Kurnia:Kami Siap Memeriahkan Kegiatan

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Pekanbaru, Koin24.co.id – Jajaran Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau bakal ikut memeriahkan puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Banjarmasin, Kalimatan Selatan, 7-9 Februari mendatang. Saat ini persiapan keberangkatan terus dimatangkan PWI Riau.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Riau H. Dheni Kurnia dalam keterangan pers yang diterima media ini, pada Rabu (22/1/2025), mengatakan, delegasi PWI Riau ke HPN 2025 Banjarmasin, terdiri dari unsur pengurus harian, Dewan Kehormatan Provinsi (DKP), Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI), Seksi Wartawan Olahraga Indonesia (SIWO) serta anggota biasa dan anggota muda PWI Riau.

“Persiapan keberangkatan terus kita matangkan,dan Insha Allah, delegasi PWI Riau berangkat tanggal 7 Februari 2025 nanti,” terang Dheni Kurnia didampingi Plt. Sekretaris Dr. H. Eka Putra dan Plt. Ketua DKP Saparudin Koto, di Pekanbaru.

Menurut Dheni, beberapa wartawan senior Riau juga akan ikut berangkat ke HPN Banjarmasin. Sebab bakal menerima Press Card Number One (PCNO), yang merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan PWI untuk wartawan dengan masa pengabdian profesi selama minimal 25 tahun tanpa henti.

“Alhamdulillah, tahun ini beberapa wartawan senior Riau yang telah lebih 25 tahun, bahkan ada yang sudah 40 tahun, konsisten menjadi wartawan, bakal dianugerahi Press Card Number One (PCNO) di HPN 2025 Banjarmasin,” tutur Plt Ketua PWI Riau Dheni Kurnia.

Dijelaskan Dheni, pada HPN 2025 Banjarmasin yang dijadwalkan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Delegasi PWI Riau akan mengikuti berbagai rangkaian acara sejak 7 Februari hingga 9 Februari 2025. Mulai dari Summit Media, Anugerah Jurnalistik Adinegoro, Pameran Pers, Pameran UMKM, Aksi Wartawan Menanam, Rapat Kerja SIWO serta pemberian Pena Emas dan
Pin Emas kepada kepala daerah yang telah memberi kontribusi terhadap kegiatan pers di masing-masing wilayahnya.

Khusus Summit Media, akan diisi dengan seminar tentang Program Prabowonomics yang bakal membahas
seputar program kerja unggulan Presiden Prabowo Subianto yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan menghadirkan menteri terkait sebagai narasumber serta kepala daerah, akademisi untuk menyampaikan kebijakan.

“HPN 2025 di Kalsel akan memberikan kesan tersendiri bagi PWI Riau. Sebab di tengah sedikit problematika organisasi, PWI yang sah dibawah Ketua Umum Hendry Ch Bangun berhasil mempersiapkan kegiatan HPN yang didukung penuh Pemprov Kalimantan Selatan,” tutur Dheni.

Continue Reading

News

Perebutkan Hadiah Rp15 Juta, Semua Peserta HPN 2025 Otomatis Peserta Lomba Baca Puisi

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta, Koin24.co.id – Semua peserta Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan sejatinya secara otomatis adalah peserta Lomba Baca Puisi antarwartawan Se-Indonesia 2025, yang diadakan dalam rangakaian HPN 2025.

Lomba Baca Puisi HPN 2025 yang diselenggarakan PWI Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalsel, sebagaimana dikatakan pengarah acara Raja Parlindungan Pane di Jakarta,pada Rabu(22/1/2025),acara akan digelar pada 7 Februari 2025, mulai pukul 19.30 WITA, bertempat di gedung RRI Banjarmasin, Kalsel, dan dinilai oleh sejumlah tim juri yang sudah ditetapkan.

Tim Juri akan diketuai oleh Benny Benke, dan beranggotakan A.R. Loebis, Djunaedi TA, Dhenny Kurnia, dan Wina Setiyani selaku sekretaris.

Sedangkan setiap peserta dibebaskan membacakan puisi karya sendiri atau orang lain, dengan; “Tema kepahlawanan dan pembangunan bangsa”.

Dijelaskan Benny Benke, dalam penilaian lomba baca puisi kali ini, parameter estetik yang digunakan meliputi beberapa aspek yang menjadi fokus utama dalam penilaian.

Yaitu, Teknik Pembacaan: Memperhatikan intonasi, pengucapan, kejelasan suara, serta penempatan tekanan suara yang tepat. Teknik seperti pernapasan dan tempo pembacaan juga menjadi faktor penting.

Ekspresi dan Penjiwaan: Kemampuan peserta dalam mengekspresikan emosi yang terkandung dalam puisi. Penjiwaan yang baik akan membuat pembacaan lebih hidup dan dapat menarik perhatian audiens.

Penyampaian Makna: Kejelasan dalam menyampaikan makna puisi, bagaimana peserta menginterpretasikan tema dan pesan dari puisi tersebut.

Gestur dan Bahasa Tubuh: Penggunaan gestur, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh yang mendukung pembacaan. Ini dapat membantu menyampaikan emosi dan membuat penampilan lebih dinamis.

Kesesuaian dengan Tema: Sejauh mana penyampaian puisi sesuai dengan tema lomba atau konteks yang diinginkan.

Keterhubungan dengan Audiens: Kemampuan peserta dalam menarik perhatian dan berinteraksi dengan audiens, seperti menjalin koneksi emosional.

Penghayatan terhadap Puisi: Seberapa dalam pemahaman dan penghargaan terhadap puisi, yang tercermin dalam cara membawakan dan menafsirkan.

“Dengan mengadopsi sistem setengah kompetisi, setiap peserta yang telah mendaftar ulang ke panitia, akan membacakan sebuah sajak/puisi. Lalu akan dipilih sepuluh besar, yang akan tampil di babak final,” kata Benny Benke.

Setiap juara, selain akan mendapatkan tanda mata dari panitia, juga akan mendapatkan tali asih yang lumayan dari Panitia HPN 2025 Banjarmasin.

“Jangan lihat jumlahnya, tapi kemampuan untuk membeli oleh-oleh untuk orang terkasih di rumah,” imbuh A.R Loebis sembari menjelaskan total hadiah sebesar 15 juta rupiah. Atau Juara 1 Rp.5jt, Juara 2 Rp.4jt, Juara 3 Rp.3jt, Harapan 1 Rp.1jt, Harapan 2 Rp. 1jt, dan Harapan 3 Rp. 1jt.

Untuk lebih jelasnya, daftarkan ulang nama tuan dan puan sekalian ke nomor A. R Loebis (0821-2320-2053), Benny Benke (0878-8071-6040), dan Wina Setiyani (0812-8207-896).

Continue Reading

News

Pengurus PWI Banten Resmi Dilantik, Hendry Ch Bangun: Kembalikan Marwah Organisasi Pers yang Profesional

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Serang, Koin24.co.id – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten Periode 2024-2029 resmi dilantik Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun.

Pelantikan dilangsungkan di Hotel Horison Ratu Serang,pada Selasa(21/1/2025). Acara pelantikan dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Penjabat (PJ) Gubernur Banten Ucok Damenta, kepala daerah se-Provinsi Banten, Ketua DPRD kabupaten/kota se-Banten, akademisi, pimpinan organisasi, tokoh agama, organisasi wartawan dan pimpinan redaksi media massa di Banten.

Ketua PWI Provinsi Banten Mashudi dalam sambutannya menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah digagas PWI Pusat, terutama dalam peningkatan kapasitas anggota melalui pelatihan.

“Dari 10 program PWI Pusat, 9 di antaranya adalah pelatihan. Kami di PWI Banten akan mengikuti program tersebut. Selain itu, anggota PWI ke depan tidak hanya diwajibkan pandai menulis, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan yang kuat,” ujar Mashudi.

Mashudi juga menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk membekali anggota PWI dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. “Ini penting agar wartawan memiliki tanggung jawab besar terhadap negara dan masyarakat,” tambahnya.

Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengingatkan bahwa pengurus PWI Banten memiliki tugas berat untuk mengembalikan marwah organisasi.

Menurutnya, selama bertahun-tahun PWI Banten belum menonjol dalam prestasi, padahal berdekatan dengan pusat kegiatan nasional.

“Pengurus baru harus mampu mengembalikan martabat PWI Banten. Kegiatan kewartawanan baik nasional maupun internasional harus mulai muncul dari Banten. Saya berharap uji kompetensi wartawan dapat dilaksanakan secara rutin di sini,” ujar Hendry.

Ia menambahkan bahwa PWI Banten harus menjadi pelopor dalam meningkatkan wawasan dan kompetensi wartawan agar mampu menjawab tantangan zaman. “Dengan peningkatan ini, PWI Banten bisa mendapatkan tempat yang baik di masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu Pj Gubernur Banten, Ucok Damenta, menegaskan pentingnya peran pers dalam mengawal pembangunan. Ia berharap insan pers di Banten dapat mengedepankan profesionalisme, mematuhi kode etik jurnalistik, dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

“Pers yang profesional adalah harapan masyarakat. Kami sangat terbuka untuk bermitra dengan PWI demi membangun potensi daerah dan menjaga integritas organisasi,” ujar Ucok.

Ia juga mengajak PWI Banten untuk menjadi pilar kokoh yang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Banten.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler