Connect with us

News

Cegah Penyebaran Covid-19, Enam Lokasi Jadi Sasaran Operasi PPKM

Avatar

Published

on

Kota Bekasi, koin24.co.id – Dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) pala level dua di wilayah Koramil 01/Kranji Kodim 0507/Bekasi, Danramil 01/Kranji Mayor Inf Choirul Anam,S.Sos. perintahkan anggotanya untuk melaksanakan operasi dan patroli PPKM di enam Lokasi yang rawan menimbulkan kerumunan. pada hari Rabu,(15/12/2021).

Dalam pelaksanaannya para Babinsa di jajaran Koramil 01/Kranji yang turut di bantu oleh personil BKO Yonif Mekanis 202/Tm melakukan imbauan serta mengingat prokes kepada warga yang sedang beraktifitas diluar rumah agar selalu disiplin prokes dengan menjalankan 4M (Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumumunan).

Bagi warga yang kedapatan tidak melaksanakan prokes para petugas PPKM langsung menegur dengan cara yang sopan dan juga humanis.

Dalam rilis tertulisnya Danramil 01/Kranji Mayor Inf Choirul Anam mengatakan, “Pelaksanaan operasi dan patroli PPKM yang rutin dilakukan oleh para personil Babinsa di jajaran Kami, semata-mata untuk mendisiplinkan serta mengingatkan warga dalamenjalankan protokol kesehatan covid-19, yang mana pandemi covid-19 sampai saat ini belum juga berakhir”ucap Danramil.

“Tidak hanya itu para personil Babinsa juga membagikan masker gratis kepada warga yang tidak menggunakan masker, hal tersebut guna mencegah terjadinya penyebaran covid-19”.terangnya.

“Semoga dengan di rutinkannya pelaksanaan operasi serta patroli PPKM di wilayah Binaan, dapat mendorong serta meningkatkan disiplin warga dalam menjalankan prokes di setiap aktifitas khususnya saati di luar rumah” jelasnya.

Adapun enam lokasi yamgenjadi sasaran operasi dan patroli PPKM diantaranya,
1. Pasar Kranji di Jl. Patriot, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat.
2. Stasiun Kranji di Jl. I Gusti Ngurah Rai, Kranji, Kec. Bekasi Barat
3. Pasar Bintara di Kel. Bintara Bekasi Barat
4. Pasar Famili di Kel. Pejuang Medan Satria
5. Pasar sumber Arta di Kel. Bintara Jaya Bekasi Barat dan
6. Pasar Pekayon kel. Pekayon Bekasi. (Iqb)

News

KASN Tinjau Langsung Proses Integrasi One Map Policy Data antar BPN Tangsel dan Bapenda Tangsel

Published

on

Tangsel, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional(BPN)Tangerang Selatan menerima kunjungan (audiensi) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Selasa(29/3/2022).

Asisten Komisioner KASN Pengawasan JPT 1, I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan mengatakan, kunjungan ini dalam rangka koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dan Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan untuk mengintegrasikan One Map Policy (Kebijakan Satu Peta) data antar instansi.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Harison Mocodompis menyampaikan, bahwa integrasi database pertanahan dan data fiskal pajak yang berbasis sistem informasi geografis diperlukan untuk membentuk suatu sistem informasi geografis yang mencakup data objek,subjek dan data fiskal pajak.

“Maka dengan terbentuknya sistem informasi data yang baik nantinya akan mampu menganalisis, mengintegrasi dan menyimpan basis data baik secara objek dan subjek untuk menunjang kepentingan One Map Policy.

Dengan demikian, Harison mengatakan, pelaksanaan kegiatan integrasi data, lokasi yang dipilih sebagai Pilot Project akan dilaksanakan di Kecamatan Serpong.

Kelurahan Lengkong Gudang dengan jumlah 4.272 bidang tanah dan jumlah NOP 4963.

“Progres ke depannya kami akan merapikan peta secara keseluruhan pada Kecamatan Serpong dan BPN sebagai pilot project serta Quality Control Data Pajak NOP dari Bapenda.

Kami juga tentunya membutuhkan support data terhadap penyesuaian batas wilayah yang sedang di update oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan,” terang Harison.

Sekretaris Bapenda Kota Tangerang Selatan, Rahayu Sayekti mengatakan bahwa pemerintah daerah akan mendukung proses integrasi data milik BPN Tangsel dengan Bapenda.

“Jadi,kami akan mengupdate data milik Bapenda guna mendukung proses integrasi dapat berjalan dengan lancar,” ungkap Rahayu.

Sementara itu, Asisten Komisioner KASN Pengawasan JPT 1, I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan yang akrab dipanggil Endrawan, menjelaskan, tujuan dilakukan kunjungan (audiensi) untuk melihat sejauh mana langkah yang sudah dilakukan oleh BPN Tangerang Selatan dan Bapenda Tangerang Selatan mengenai Perencanaan Integrasi One Map Policy Data antar Instansi.

“Pemerintah dan instansi harus tegas, agar memberikan jaminan hukum kepada semua pihak. Misalnya kewajiban dalam membuat patok sehingga meminimalisir ketidaksinambungan antar masyarakat,” ucap Endrawan.

Endrawan mengapresiasi atas tindaklanjut yang dilaksanakan oleh BPN Tangerang Selatan dan Bapenda dalam upaya kebijakan satu peta data antar instansi.

“Saya sangat puas dan saya ucapkan terima kasih karena telah diterima dengan baik, mudah-mudahan ke depan kita semua bisa sama-sama memberikan pemikiran yang inovatif,” katanya.

Continue Reading

News

Lebih Dekat dengan Masyarakat, BPN Tangerang Selatan Hadirkan Sultan Tangsel Untuk Berkonsultasi

Published

on

berakhlak

Tangsel,Koin24.co.id–Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan menghadirkan pelayanan konsultasi secara daring dengan mewujudkan Sultan Tangsel. Kehadiran Sultan Tangsel diharapkan dapat mendorong keterbukaan informasi publik kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan.

Sultan Tangsel merupakan kepanjangan dari Konsultasi Pertanahan Tangerang Selatan yang dilakukan oleh BPN Tangerang Selatan sebagai salah satu bentuk keterbukaan informasi publik.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Harison Mocodompis menjelaskan sebanyak 176 pemohon yang telah melakukan konsultasi di layanan Sultan Tangsel, diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang transparan, partisipasif dan akuntabel.

“Cukup melalui daring yaitu media Zoom Meeting, masyarakat dapat berkonsultasi dari rumah atau saat dalam perjalanan hanya dengan gadget sudah bisa berinteraksi dengan kami tanpa perlu datang ke kantor,” jelasnya.

Kepala kantor juga mengatakan bahwa Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan secara konsisten mengembangkan sistem yang lebih terbuka dan berorientasi pada pemenuhan informasi publik bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan dan membantu mempercepat kinerja pegawai dalam melakukan pelayanan publik.

“Kami akan terus berupaya menyediakan informasi publik yang cepat, tepat, akurat, dan sederhana sehingga dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat awam,” ungkapnya,Senin(14/2/2022)siang.

Kepala Kantor mengajak Masyarakat Kota Tangerang Selatan mengatakan untuk mengakses zoom meeting Sultan Tangsel melalui link meeting id yang disediakan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan pada hari kerja dengan pembagian waktu yaitu Sesi I pukul 09.00-10.00 dan Sesi II pukul 13.00-15.00.

“Ayo silakan bergabung untuk konsultasi secara gratis melalui Sultan Tangsel di Zoom Meeting, untuk ID dan Password silahkan lihat di sosial media kami, salah satunya melalui instagram @kantahtangsel,”pungkas Kepala Kantor,”.

Sebagai informasi, dalam rangka layanan informasi publik berdasarkan Permen Nomor 6 Tahun 2013 yang diperbaharui dengan peraturan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, BPN Kota Tangerang Selatan tidak hanya menyediakan Sultan Tangsel, namun akan tersedia layanan Posko Informasi PTSL, Layanan Pengaduan dan sekretariat PPID yang berlokasi di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Hubungan Masyarakat
ATR/BPN Kota Tangerang Selatan

Twitter: kantahtangsel
Instagram: kantahtangsel
Fanpage facebook: Kantah Kota Tangsel
Youtube: Kantah Kota Tangsel

Continue Reading

News

Wartawan Harus Buat Berita Kasus Desa Wadas Akurat dan Berimbang

Published

on

JAKARTA,Koin24.co.id – Wartawan dalam membuat dan menyiarkan berita apapun, termasuk peristiwa Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, harus tunduk dan patuh terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Karya jurnalistiknya harus jelas, faktual, dan tidak menduga-duga serta menciptakan framing baik yang positif maupun negatif.

Pengurus PWI Pusat dalam siaran persnya, Minggu (13/2), di Jakarta, menekankan, sesuai Kode Etik Jurnalistik, semua berita harus akurat, berimbamg, dan independen. “Tidak boleh menduga-duga dan mengutip sumber yang belum terverifikasi,” kata Ketua Umum PWI Pusat, Atal Depari.

Menurut Atal, jika wartawan bekerja berdasarkan Kode Etik Jurnalistik, beritanya tidak akan menimbulkan kebingungan, apalagi insinuasi. Sebab, berita yang dibuat berdasarkan Kode Etik Jurnalistik pasti dengan fakta jelas dan mampu membuat masalah menjadi terang benderang.

Sebaliknya, berita yang dibuat tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, justru tidak jelas sumbernya dan tidak faktual, akibatnya cuma menduga-duga, apalagi mengutip dari sumber yang tidak independen.

Atal mengingatkan, tugas wartawan bukan untuk menjilat pemerintah, tapi juga bukan memaki-maki pemerintah. ”Kerja jurnalistik wartawan adalah berdasarkan fakta. Oleh karena itu, dengan sendirinya kebenaran atau objektivitas akan otomatis muncul sendiri dari berita karya jurnalistik,” tandas Atal.

Dalam UU Pers, khususnya Pasal 8, wartawan dalam menjalankan tugasnya memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyiarkan berita, wartawan tidak usah takut pada ancaman apapun. “Syaratnya harus sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik,” katanya. Jika ada wartawan yang dalam menjalankan tugas jurnalistiknya diintiminasi atau diancam Atal mengharapkan wartawan tersebut melaporkan ke Dewan Pers penegak hukum.

Dalam pemberitaan soal kasus Desa Wadas, Atal menilai masih banyak berita yang tidak akurat, sehingga membuat kabur apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi banyak pemberitaan pers yang mengutip dari sumber yang tidak independen, baik yang pro pemerintah maupun yang anti pemerintah.”Harusnya perslah yang memberikan kejelasan,” ujar Atal.

Sampai kini Kode Etik Jurnalistik masih menjadi mahkota wartawan. Konsukuensinya semua berita selayaknya mengikuti Kode Etik Jurnalistik. ”Tidak sekadar menduga-duga, apalagi mengarang berita,” tambah Atal.

Pengurus PWI Pusat mengimbau para wartawan, anggotanya, dalam
Kasus Desa Wadas membuat berita yang tidak bias atau kabur. Wartawan harus menghadirkan berita yang akurat, berimbang, dan independet. ”Dengan begitu masyarakat akan memperoleh kejelasan apa yang sebenarnya terjadi,” tegas Atal.

Selanjutnya Atal menguraikan, berita-berita soal Desa Wadas yang tidak akurat dan tidak berimbang, akan merugikan baik di pihak pemerintah maupun di publik. Walhasil,terjadi kegaduhan yang serba tidak jelas fakta kasusnya dan menyebabkan banyak tafsir dan dugaan-dugaan yang tidak mendasar.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler