Connect with us

News

Dari Diskusi Balitbang Golkar: Untuk Wujudkan Kemandirian Hankam, Dukung Industri Pertahanan Dalam Negeri

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Sejarah dunia mencatat bahwa bangsa yang menang perang adalah bangsa yang menguasai teknologi militer lebih unggul, memiliki insinyur militer lebih pintar dan memiliki industri militer yang lebih masif. Demikian disampaikan oleh Rektor Universitas Pertahanan, Amarulla Octavian pada diskusi daring di kanal Youtube BalitbangGolkar.tv yang bertema “Membangun & Mengembangkan Industri Pertahanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, Senin (17/1/2022) malam.

Hadir juga dalam diskusi ini sebagai narasumber Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus yang juga menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Golkar, dan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Slamet Soedarsono.

Amarulla menyampaikan, posisi perusahaan BUMN industri pertahanan Indonesia seperti PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT PINDAD dan PT LUDIN, sangat menjanjikan dan mampu bersaing di pasar global. Untuk itu, sangat strategis bila terus dikembangkan khususnya dalam mendukung pertahanan negara. Dia juga menambahkan, bahwa fakta di lapangan industri pertahanan yang dinamis dapat mendorong banyak sub industri pertahanan sehingga bisa menjadi lokomoif kemajuan industri nasional, apalagi jika ada produk produk pertahanan yang bernilai ekonomis tinggi.

“Kita tahu seperti teknologi ponsel, laptop, dan juga internet, yang sekarang ini berkembang pesat dan digunakan oleh masyarakat modern, sesungguhnya berasal dari teknologi yang dikembangkan oleh militer. Oleh karena itu, pengembangan industri pertahanan yang modern dan mandiri di tanah air perlu didukung dan dilengkapi oleh semua pihak agar menjadi penggerak perekonomian nasional di masa mendatang, “ ujar Amarulla Octavian.
Senada dengan Amarulla, Lodewijk F. Paulus juga menunjukkan perhatian dan dukungan yang besar DPR RI terhadap industri pertahanan dalam negeri. Menurutnya, pengembangan industri pertahanan di Indonesia telah menjadi salah satu fokus DPRRI untuk penguatan pertahanan dan keamanan.

“Harapannya pada tahun 2024 kebutuhan alutsista kita dapat terpenuhi setidaknya untuk mencapai kekuatan esensial minimum (minimum essential force- MEF), untuk kemudian di tahun 2029 sebagaimana tertuang di dalam master plan industri pertahanan, Indonesia sudah bisa mencapai kemandirian dalam pengadaan alutsista,” ujar Lodewijk F.Paulus.

Untuk itu menurut Lodewijk, dukungan DPRRI ini, terutama ditujukan untuk memastikan keberlanjutan industri pertahanan di tanah air. Apalagi kekuatan militer Indonesia saat ini menempati peringkat 15 dari 140 negara di dunia sedikit di bawah Iran dan Turki, tetapi lebih baik daripada Jerman dan Australia. Sayangnya berdasarkan data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (2020), selama tahun 2015-2019, Indonesia rata-rata berada pada posisi ke-17 sebagai negara pengimpor terbesar Alutsista, yakni sebesar 1,8% dari total dunia.

“Oleh karena itu dukungan legislatif terhadap industri pertahanan tanah air terutama terwujud dalam dukungan anggaran terhadap pertahanan negara. Tentunya, dukungan anggaran ini diharapkan mampu dibelanjakan di dalam negeri yaitu kepada industri pertahanan dalam negeri, bukan luar negeri,” ujar Lodewijk.

Sementara itu, Slamet Soedarsono, Deputi Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas memandang bahwa peran industri pertahanan dalam mendukung perekonomian nasional, sangat strategis sekali. “Peningkatan anggaran pertahanan berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi negara, terutama melalui pembangunan infrastruktur, human capital, teknologi, keamanan, dan juga investasi dan pertumbuhan ekonomi hingga ekspor,” ujar Slamet.

Untuk itu, menurut Slamet, penting dibuat berbagai strategi seperti strategi penguasaan teknologi (alih teknologi), dan penguasaan industry pertahanan dari hulu ke hilir dengan mengintegrasikan konsistensi, kompetensi, kolaborasi, dan kontribusi industry pertahanan dalam negeri.
Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita yang juga hadir memberikan pidato kuncinya dalam kegiatan diskusi kali ini, menyampaikan pendapatnya bahwa, industri pertahanan tanah air, diharapkan mampu mendukung kemandirian penyediaan alutsista bagi TNI yang saat ini sedang mengembangkan postur pertahanan demi teruwujudnya militer Indonesia yang kuat, professional, dan memiliki kemampuan daya tangkal (deterrence) dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis regional dan global. Selain itu, industri pertahanan juga diharapkan dapat mendukung kelancaran tugas TNI sebagai pengawal kedaulatan bangsa dan negara dan melaksanakan tugas-tugas perdamaian dunia maupun tugas-tugas kemanusiaan di tingkat regional dan global.

“Harus diakui bahwa pembangunan dan pengembangan industri pertahanan Indonesia masih banyak mengalami hambatan yaitu kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah, kurangnya permodalan, kurangnya tenaga ahli lokal, dan kurangnya penyerapan teknologi pertahanan yang umumnya merupakan teknologi tinggi dan bersifat rahasia. Untuk membangkitkan industri pertahanan nasional inilah, modernisasi alutsista dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara melakukan investasi penguasaan teknologi melalui alih teknologi oleh industri pertahanan dari negara-negara pemasok alutsista seperti yang telah diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan,” tutur Agus.

“Dengan demikian, industri Pertahanan nasional diharapkan dapat berkembang dan berperan sebagai penopang pertumbuhan perekonomian melalui ekspor produk, menjadi bagian dari rantai pasokan global (global supply chain), mengurangi kebutuhan devisa untuk pengadaan alutsista, dan menyediakan lapangan kerja. negara menerbitkan (UU Indhan) yang bertujuan antara lain untuk mewujudkan industri pertahanan yang profesional, efektif, efisien, dan inovatif, “terang Agus.

Diskusi yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Golkar dan berlangsung sekitar dua jam, dimoderatori oleh Imam Supriyadi yang juga merupakan Ketua Bidang Hankam Balitbang DPP Partai Golkar. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Ketua Balitbang Golkar, Jerry Sambuaga yang memberikan sambutan pembuka dalam diskusi ini, dan Andi Bachtiar Sirang, sekretaris Balitbang Golkar memberikan sambutan penutup.

Jerry Sambuaga menilai bahwa saat ini sangatlah tepat untuk membahas mengenai industri pertahanan. Mengingat industri pertahanan mampu ikut mendorong tumbuhnya industri-industri terkait dan menjadi sumber devisa negara.

“Pasca pandemi covid-19 ini, tentu kita perlu segera memulihkan perekonomian bangsa. Industri pertahanan dalam negeri dapat menjadi salah satu pendorong untuk pemulihan ini,” ujar Wakil Menteri Perdagangan RI. (tb)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

News

Kantah ATR/BPN Kota Depok Bagikan 200 Sertipikat PTSL Tahun 2022 kepada warga Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis

Published

on

Depok,Koin24.co.id– Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Depok, Jawa Barat, membagikan sebanyak 200 sertipikat (tanda bukti hak) tanah dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022 tahap 1 (satu) kepada warga pemilik lahan di Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu, (29/6/2022)siang.

Pembagian sertipikat yang diberikan secara simbolis kepada Ade Irma warga RT 08/03, Sukiman, warga RT 04/02, Jaenah, warga RT 06/01, Fatih Fahri, warga RT 08/07, Zaeti, warga RT 01/011 dan Supandi warga RT 04/09,penyerahan dilakukan di Kantor Kelurahan Tugu.

Ketua Koordinator Tim 1 PTSL, Agus Tresna yang mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Setyo Anggraini mengatakan, penyelesaian 200 sertipikat tahap 1 ini merupakan hasil kerjasama dari tim dan seluruh staf PTSL yang bekerja lembur hingga larut malam. Sedangkan sisanya masih dalam proses penyelesaian.

“Pengajuan berkas sertipikat dari program PTSL tahun 2022 ini diterima pada Maret 2022 dan diproses pada awal April 2022. Alhamdulillah,penyerahan tahap 1 ini sebanyak 200 sertipikat dari 2100 kuota di Kelurahan Tugu bisa langsung kita bagikan. Sisanya masih dalam proses dan akan selesai pada September 2022 sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” terang Agus Tresna di Aula Kantor Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Rabu, (29/6/2022) siang.

Menurut Agus, PTSL merupakan program nasional pemerintah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan sertipikat tanah yang wajib diselesaikan dengan tepat waktu. Sehingga ketika sudah didapati sertipikat tersebut harus dijaga dengan baik,lanjut Agus, keberadaan sertipikat tanah cukup penting bagi warga untuk memberikan kepastian hukum dan hak atas miliknya sehingga bisa menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari. Agus juga berpesan agar setipikat dan fisik tanah dan bangunan juga harus dijaga oleh masing-masing pemilik.

“Sertipikat yang ada pada bapak-ibu sekalian harus dijaga dengan baik. Begitu juga fisik bidang tanahnya. Apalagi yang masih berbentuk tanah kosong. Patok atau batas tanahnya harus dibuat dengan tanda yang baik dan tahan lama. Kalau perlu dibeton. Sebab BPN hanya bisa memfasilitasi dengan pemberian dokumen sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan saja, tak bisa menjaga bidang tanah bapak-ibu sekalian,” pesan Agus disambut dengan teriakan ‘siap pak’ dari para peserta penerima sertipikat.

Lebih lanjut Agus mengatakan, sertipikat bidang tanah di kelurahan lain yang ada di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok juga sudah banyak yang diselesaikan. Namun untuk pembagiannya masih diatur secara bergiliran.

Di tempat yang sama, Sekretaris Camat (sekcam) Cimanggis, Bambang Eko Sukmono mengapresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada Kantah Kota Depok yang telah menyelesaikan berkas warga di wilayah kerjanya menjadi sertipikat.

“Terima kasih kepada BPN kota Depok yang telah menyelesaikan berkas menjadi sertipikat. Bapak dan ibu sekalian juga harus berterima kasih kepada RT dan RW karena telah mendampingi berkas bapak-ibu. Sebab kalau ada berkas yang kurang kan yang dipanggil duluan adalah pak RT dan RW-nya. Kita doakan mereka sehat terus, ya,” papar Bambang Eko Sukmono.

Bambang Eko Sukmono juga meminta warganya untuk membantu BPN menyelesaikan target penyelesaian sertipikat pada Bulan September mendatang dengan melengkapi berkas PTSL-nya.

Sementara itu, Sekretaris Kelurahan (Sekel) Tugu, Jumali mengatakan takjub atas kinerja Ketua Koordinator Tim 1 PTSL, Agus Tresna beserta timnya yang mewakili kantor BPN yang bekerja cepat dan terukur untuk mewujudkan impian masyarakat, khususnya warga di Kelurahan Tugu untuk mendapatkan sertipikat PTSL. Sebab menurut Jumali, memiliki sertipikat dari bidang tanah/bangunan merupakan keinginan yang sudah ditunggu-tungu sejak lama oleh warganya.

“Alhamdulillah program PTSL ini Berjalan dengan lancar sehingga kami bisa memberikan kebahagiaan untuk warga kami. Program ini program yang sangat ditunggu-tunggu setelah ada program tahun 2007, dulu namanya Prona. Setelah 15 tahun akhirnya ada lagi progam ini dengan nama PTSL. Dan tahun 2022 ini kami mendapatkan kuota terbanyak dan berjalan lancar sehingga hari ini bisa kita bagikan,” kata Jumali.

Menurut Jumali, pembagian sertipikat PTSL ini bisa menjadi penambah penyemangat staf dan jajaran Kelurahan Tugu untuk melayani warga masyarakat lebih baik lagi. Sebab program PTSL tersebut mengena dan sangat dibutuhkan masyarakat Kelurahan Tugu.

“Sekali lagi kami berterima kasih kepada seluruh tim yang bekerja. Baik BPN, mau pun tim kami dari kelurahan, pak RT, Pak RW dan seluruh pihak dan stakeholder kelurahan,” pungkas Jumali.

Dari kejauhan, rasa haru, gembira dan bahagia menyeruak dari sosok Muhlisin (53) dan Alvi Nuryani (24) warga Palsigunung, Cimangis, RT 06/01, penerima sertipikat PTSL ini merasa lega dan bahagia karena tanah dan bangunan yang mereka tempati sudah mempunyai sertipikat (tanda bukti hak) tanah dari program PTSL tahun 2022.

“Terima kasih kepada BPN yang diwakili pak Agus beserta tim PTSLnya yang sudah bekerja keras membela kami. Impian memiliki sertipikat bidang tanah/bangunan selama puluhan tahun ini bisa terwujud hari ini,” papar Muhlisin yang diamini Alvi.

Continue Reading

News

Buka WSL Championship Tour 2022, Menpora Amali Apresiasi Banyuwangi Gelar Kejuaraan Level Dunia

Published

on

Banyuwangi, koin24.co.id –  Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali mendukung dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan World Surfing League (WSL) Championship Tour 2022 di Pantai Plengkung (G-Land) Banyuwangi. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Menpora Amali diminta untuk menarik sebanyak mungkin kegiatan olahraga level dunia untuk diselenggarakan di Indonesia.

“Atas nama pemerintah, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang gigih menyelenggarakan WSL Championship Tour 2022 yang menjadi satu kebanggaan,” kata Menpora Amali saat membuka kejuaraan WSL Championship Tour 2022 di Pantai Plengkung/ G-Land, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (27/5) petang.

Menurut Menpora Amali, pihaknya saat ini sedang menggalakkan sport tourism dan sport industry sebagai pengembangan industri tanah air. Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan arahan dari Presiden Joko Widodo untuk menarik sebanyak mungkin kegiatan olahraga internasional dapat diselenggarakan di Indonesia.

“Arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada saya untuk menarik sebanyak mungkin even dunia dapat dilaksanakan di Indonesia. Saat ini sudah ada WSL, World Beach Games, FIBA World Cup, FIFA World Cup U-20 dan banyak masih banyak lagi,” ujar Menpora Amali pada acara yang diselenggarakan selama 9 hari kedepan ini.

Pemerintah lanjut Menpora Amali, saat ini sedang mendorong olahraga pariwisata dan industri olahraga untuk mendorong pengembangan industri nasional.

“Kita sedang mendorong sport tourism dan sport industry untuk pengembangan industri nasional. jika dibandingkan negara lain potensi kita sangat banyak tapi belum dikelola dengan maksimal. Untuk itu kami coba mendorong disamping olahraga juga didorong juga mendapat manfaat dari segi ekonomi yaitu turis yang akan datang semakin banyak,” urai Menpora Amali.

Menpora Amali berharap kedepan akan semakin banyak paket-paket sport tourism yang di kemas dengan menarik agar menarik wisatawan dari berbagai negara untuk berkunjung datang ke Indonesia.

“Saya akui kita belum mengandalkan sport tourism ya. Jika di negara tetangga seperti Thailand saat ini sudah mendorong devisa untuk datang dari sport tourismnya. Contoh negara Thailand, jika ada yang akan main golf mereka sudah sediakan satu paket, sudah banyak biro perjalanan yang membuat tapi di kita masih kurang,” keluh Menpora Amali.

“Semoga kedepan akan semakin baik dan paket-paket sport tourism itu akan semakin banyak diadakan dengan kemasan yang lebih baik dan lebih menarik wisatawan asing,” harap Menpora Amali.

Sebelumnya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berharap G-Land dan beberapa tempat eksostis di Banyuwangi dapat dijaga bersama-sama sebagai aset berharga pemerintah kabupaten Banyuwangi.

“inilah aset dari Banyuwangi yang perlu kita jaga bersama. Dengan kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagus untk memulihan perekonomian di berbagai sektor,” kata Bupati Ipuk Fiestiandani. ***

Continue Reading

News

KASN Tinjau Langsung Proses Integrasi One Map Policy Data antar BPN Tangsel dan Bapenda Tangsel

Published

on

Tangsel, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional(BPN)Tangerang Selatan menerima kunjungan (audiensi) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Selasa(29/3/2022).

Asisten Komisioner KASN Pengawasan JPT 1, I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan mengatakan, kunjungan ini dalam rangka koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dan Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan untuk mengintegrasikan One Map Policy (Kebijakan Satu Peta) data antar instansi.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Harison Mocodompis menyampaikan, bahwa integrasi database pertanahan dan data fiskal pajak yang berbasis sistem informasi geografis diperlukan untuk membentuk suatu sistem informasi geografis yang mencakup data objek,subjek dan data fiskal pajak.

“Maka dengan terbentuknya sistem informasi data yang baik nantinya akan mampu menganalisis, mengintegrasi dan menyimpan basis data baik secara objek dan subjek untuk menunjang kepentingan One Map Policy.

Dengan demikian, Harison mengatakan, pelaksanaan kegiatan integrasi data, lokasi yang dipilih sebagai Pilot Project akan dilaksanakan di Kecamatan Serpong.

Kelurahan Lengkong Gudang dengan jumlah 4.272 bidang tanah dan jumlah NOP 4963.

“Progres ke depannya kami akan merapikan peta secara keseluruhan pada Kecamatan Serpong dan BPN sebagai pilot project serta Quality Control Data Pajak NOP dari Bapenda.

Kami juga tentunya membutuhkan support data terhadap penyesuaian batas wilayah yang sedang di update oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan,” terang Harison.

Sekretaris Bapenda Kota Tangerang Selatan, Rahayu Sayekti mengatakan bahwa pemerintah daerah akan mendukung proses integrasi data milik BPN Tangsel dengan Bapenda.

“Jadi,kami akan mengupdate data milik Bapenda guna mendukung proses integrasi dapat berjalan dengan lancar,” ungkap Rahayu.

Sementara itu, Asisten Komisioner KASN Pengawasan JPT 1, I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan yang akrab dipanggil Endrawan, menjelaskan, tujuan dilakukan kunjungan (audiensi) untuk melihat sejauh mana langkah yang sudah dilakukan oleh BPN Tangerang Selatan dan Bapenda Tangerang Selatan mengenai Perencanaan Integrasi One Map Policy Data antar Instansi.

“Pemerintah dan instansi harus tegas, agar memberikan jaminan hukum kepada semua pihak. Misalnya kewajiban dalam membuat patok sehingga meminimalisir ketidaksinambungan antar masyarakat,” ucap Endrawan.

Endrawan mengapresiasi atas tindaklanjut yang dilaksanakan oleh BPN Tangerang Selatan dan Bapenda dalam upaya kebijakan satu peta data antar instansi.

“Saya sangat puas dan saya ucapkan terima kasih karena telah diterima dengan baik, mudah-mudahan ke depan kita semua bisa sama-sama memberikan pemikiran yang inovatif,” katanya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler