Connect with us

News

Dewan Pers berharap pemerintah segera bantu media massa

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Dewan Pers berharap pemerintah segera melakukan langkah konkret untuk menyelamatkan industri media sebagai pilar keempat demokrasi sekaligus institusi bisnis yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Dewan Pers berusaha meyakinkan pemerintah untuk segera membantu industri pers yang terdampak Covid-19. Kondisi pers saat ini sangat berat, jika tidak diselamatkan akan terjadi PHK. [bulan] Agustus menjadi titik kritis,” tutur anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, Kamis (27/8).

Harapan tersebut diungkapkan dalam ajang seri diskusi virtual Forum PWI Jaya bertajuk “Peran Jurnalisme Membangun Optimisme Masyarakat Di Era Adaptasi Kebiasaan Baru” yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia DKI Jaya (PWI Jaya) dengan dukungan Uzone.id.

Selain Agus Sudibyo acara ini juga dihadiri oleh dua pembicara dari PWI Jaya yakni Irmanto, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jaya dan Budi Nugraha, pengurus PWI Jaya yang juga kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta.

Menurut Agus Sudibyo, bantuan dari pemerintah seharusnya tidak mengurangi posisi pers yang kritis karena dalam kasus Selandia Baru ternyata bantuan pemerintah tidak mengurangi sikap media yang profesional.

Agus mencontohkan bagaimana banyaknya produk pers kini sebagian besar tersedia secara gratis sehingga menjadi contoh nyata kontribusi industri pers terhadap kebutuhan komunikasi bagi masyarakat dan menyampaikan pesan penanganan penanggulangan pandemi yang dilakukan pemerintah.

“Sejauh ini media berkontribusi positif dalam konteks pandemi. Mungkin menjelang Oktober, di masa Pilkada serentak akan ada sejumlah media yang menyajikan pemberitaan yang condong pada sikap tertentu,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, dua pembicara dari PWI Jaya menegaskan pekerja pers wajib memperhatikan dan menjalankan langkah untuk melindungi wartawan sebagai garda terdepan mencari dan menyusun informasi bagi masyarakat.

“Pers dalam kondisi saat ini, dengan kapasitasnya harus memperhatikan langkah-langkah melindungi wartawan dalam mencari berita, menyusun dan menyajikan berita yang sesuai kaidah jurnalistik sekaligus memupuk optimisme,” ujar Budi Nugraha.

Era adaptasi baru

Budi Nugraha mengingatkan peranan media massa sangat berpengaruh dalam memberikan edukasi bagi masyarakat karena media sebagai sumber informasi yang aktual diharapkan bisa membangun opini masyarakat untuk tetap menjaga jarak dalam bersosialisasi.

“Media sebagai agen perubahan harus giat mensosialisasikan kebiasaan baru bagi masyarakat sehingga masyarakat membiasakan diri meskipun awalnya awam. Hal ini harus terus menerus disuarakan oleh media,” ujarnya.

Tidak bisa dimungkiri, lanjutnya, insan media massa sebagai pekerja profesional juga turut mengkhawatirkan sikap sebagian masyarakat yang masih terkesan kurang peduli dengan situasi pandemi Covid-19.

Senada dengan hal tersebut, Irmanto menuturkan adaptasi kebiasaan baru ini bisa disikapi masyarakat dengan melakukan aktivitas seperti biasa tetapi harus mengikuti dan menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan. “Artinya kita dapat melakukan aktivitas seperti sebelum adanya virus ini tetapi dengan cara yang baru dan sedikit berbeda di mana harus menghindari penularan Covid serta menjaga imunitas tubuh.”

Para pembicara kegiatan ini menyoroti banyak hal yang berubah dengan situasi Covid-19 dan era ‘new normal’. Kegiatan banyak yang dikurangi sebagai upaya mencegah penularan virus corona. Kebijakan ini turut mempengaruhi cara kerja wartawan dalam mencari berita.

Irmanto mengingatkan dalam kondisi saat ini wartawan seharusnya memperhatikan langkah-langkah dalam memperoleh informasi secara aman di tengah pandemi Covid. “Dengan adanya teknologi saat ini, proses pencarian informasi dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keamanan diri.”

Dia tidak menampik wartawan dituntut mencari berita namun dengan tetap mentaati protokol kesehatan, dan didukung dengan teknologi yang memadai mulai dari work from home (WFH), absen digital, hingga penerapan gaya hidup sehat di masa ‘new normal’ ini.

Forum PWI Jaya berlangsung selama dua jam diikuti peserta dengan antusias yang menanyakan berbagai hal terkait kebijakan pemerintah dan upaya media massa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. (***)

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler