Connect with us

News

Dosen Universitas Esa Unggul Latih Kemampuan Reflektif, Kecerdasan Emosional dan Pola Komunikasi Instruksional Guru SMP Al Chasanah

Redaksi koin24.co.id

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Tim dosen Universitas Esa Unggul dari Fakultas Ilmu Keguruan (FKIP), Fakultas Psikologi (FPsi) dan Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) menyelenggarakan pelatihan Peningkatan Pengetahuan Pedagogik, Kemampuan Reflektif, Kecerdasan Emosional dan Pola Komunikasi Instruksional Pada Kompetensi Pedagogik Guru di SMP Al Chasanah, Jalan Tanjung Duren Barat III no. 1, Grogol Petamburan, sejak Rabu (15/12/2021) hingga Jumat (17/12/2021).

Wakil Kepala Sekolah SMP Al Chasanah, Nanang Setia Budi, SS, menyambut baik kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (Pkm) berupa kegiatan pelatihan peningkatan pedagogik yang diberikan pada guru-guru SMP Al Chasanah. Nanang berharap kerjasama antara Universitas Esa Unggul dan SMP Al Chasanah dalam peningkatan kompetensi para guru SMP Al Chasanah dapat terus berlanjut.

“Kami berterima kasih kepada tim dosen dari Universitas Esa Unggul dan Ditjen Diktiristek kerena SMP Al Chasanah dipilih sebagai salah satu mitra dalam pelaksanaan PkM ini. Kegiatan pelatihan peningkatan pedagogik ini sangat bermanfaat bagi para guru untuk meningkatkan kualitas mereka melaksanakan kewajiban mengajar dan mendidik para siswa,” kata Nanang.

Menurut Ketua Tim, Ratnawati Susanto, kegiatan ini menggunakan bantuan pendanaan program penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KMBKM), dan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian dan purwarupa perguruan tinggi swasta Ditjen Diktiristek Tahun Anggaran 2021. Kegiatan yang juga melibatkan sekitar 40 orang mahasiswa dari Fikom, FKIP dan FPsi ini diselengarakan dalam beberapa tahap kegiatan.

“Awalnya kami melakukan tahap pengkondisian, dilanjut tahap satu sosialisasi konsep dan praktek model pengembangan kompetensi pedagogik, tahap dua refleksi diri dan pemetaan kekuatan dan kelemahan, tahap tiga peningkatan dan pengembangan pengetahuan dan keterampilan, tahap empat pengukuran dan evaluasi,” katanya.

Anggota satu tim dosen, Yuli Asmi Rozali, saat memberikan pelatihan peningkatan pedagogik bertopik Pengajaran Efektif memaparkan, bahwa emosi guru berkontribusi terhadap sikap dan kesiapan mendukung atau menolak untuk mengerti, memahami, menerima anak didik dan menjadi tolok ukuran awal dalam menjalankan relasi.

“Proses interaksi pembelajaran sangat dominan dengan peran guru sebagai komunikator pembelajaran yang terkait dengan karakteristik emosi. Guru yang memiliki emosi tidak terkendali tidak dapat mengontrol sikap dan kecerdasan intelektualnya,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota dua tim dosen, Yumeldasari, memaparkan mengenai konsep pola komunikasi instruksional. Komunikasi instruksional dapat menjadi sebuah pola terstruktur yang menjadi sarana pembelajaran dan hubungan pedagogik guru dengan peserta didik.

“Dalam hal ini kemampuan atau keterampilan guru dalam berkomunikasi merupakan kunci sukses keberhasilan dalam membina hubungan dan menyampaikan materi, pesan pembelajaran yang berpengaruh terhadap proses, serta hasil belajar peserta didik,” jelasnya di hadapan sekitar 15 orang guru SMP Al Chasanah.

Menurut dosen ilmu komunikasi ini, komunikasi instruksional merupakan sebuah fungsi dari komunikasi sosial. Proses komunikasi sosial dalam instruksional ini ditujukan untuk membangun konsep diri siswa, memfasilitasi terbentuknya esistensi dan aktualisasi diri siswa, mempertahankan sebuah proses kelangsungan hidup seperti keinginan siswa untuk didampingi dan dibimbing.

“Model pengembangan kompetensi pedagogik berbasis pola komunikasi instruksional memberikan dasar konstruk bahwa guru hendaknya memiliki konsep pemahaman dan kemampuan dari pola komunikasi instruksional,” jelas Yumeldasari.

Lebih lanjut Yumeldasari memaparkan bahwa, cakupan komunikasi instruksional dalam peningkatan kompetensi pedagogik mencakup 10 hal, yaitu keterbukaan dialogis, komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, komunikasi informatif, komunikasi ide, komunikasi persuasif, komunikasi kesantunan, komunikasi pengungkapan diri.

“Selain itu juga perlu adanya komunikasi pendampingan, dan komunikasi student-teacher oriented,” tandasnya. *** 

News

KASN Tinjau Langsung Proses Integrasi One Map Policy Data antar BPN Tangsel dan Bapenda Tangsel

Published

on

Tangsel, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional(BPN)Tangerang Selatan menerima kunjungan (audiensi) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Selasa(29/3/2022).

Asisten Komisioner KASN Pengawasan JPT 1, I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan mengatakan, kunjungan ini dalam rangka koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dan Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan untuk mengintegrasikan One Map Policy (Kebijakan Satu Peta) data antar instansi.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Harison Mocodompis menyampaikan, bahwa integrasi database pertanahan dan data fiskal pajak yang berbasis sistem informasi geografis diperlukan untuk membentuk suatu sistem informasi geografis yang mencakup data objek,subjek dan data fiskal pajak.

“Maka dengan terbentuknya sistem informasi data yang baik nantinya akan mampu menganalisis, mengintegrasi dan menyimpan basis data baik secara objek dan subjek untuk menunjang kepentingan One Map Policy.

Dengan demikian, Harison mengatakan, pelaksanaan kegiatan integrasi data, lokasi yang dipilih sebagai Pilot Project akan dilaksanakan di Kecamatan Serpong.

Kelurahan Lengkong Gudang dengan jumlah 4.272 bidang tanah dan jumlah NOP 4963.

“Progres ke depannya kami akan merapikan peta secara keseluruhan pada Kecamatan Serpong dan BPN sebagai pilot project serta Quality Control Data Pajak NOP dari Bapenda.

Kami juga tentunya membutuhkan support data terhadap penyesuaian batas wilayah yang sedang di update oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan,” terang Harison.

Sekretaris Bapenda Kota Tangerang Selatan, Rahayu Sayekti mengatakan bahwa pemerintah daerah akan mendukung proses integrasi data milik BPN Tangsel dengan Bapenda.

“Jadi,kami akan mengupdate data milik Bapenda guna mendukung proses integrasi dapat berjalan dengan lancar,” ungkap Rahayu.

Sementara itu, Asisten Komisioner KASN Pengawasan JPT 1, I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan yang akrab dipanggil Endrawan, menjelaskan, tujuan dilakukan kunjungan (audiensi) untuk melihat sejauh mana langkah yang sudah dilakukan oleh BPN Tangerang Selatan dan Bapenda Tangerang Selatan mengenai Perencanaan Integrasi One Map Policy Data antar Instansi.

“Pemerintah dan instansi harus tegas, agar memberikan jaminan hukum kepada semua pihak. Misalnya kewajiban dalam membuat patok sehingga meminimalisir ketidaksinambungan antar masyarakat,” ucap Endrawan.

Endrawan mengapresiasi atas tindaklanjut yang dilaksanakan oleh BPN Tangerang Selatan dan Bapenda dalam upaya kebijakan satu peta data antar instansi.

“Saya sangat puas dan saya ucapkan terima kasih karena telah diterima dengan baik, mudah-mudahan ke depan kita semua bisa sama-sama memberikan pemikiran yang inovatif,” katanya.

Continue Reading

News

Lebih Dekat dengan Masyarakat, BPN Tangerang Selatan Hadirkan Sultan Tangsel Untuk Berkonsultasi

Published

on

berakhlak

Tangsel,Koin24.co.id–Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan menghadirkan pelayanan konsultasi secara daring dengan mewujudkan Sultan Tangsel. Kehadiran Sultan Tangsel diharapkan dapat mendorong keterbukaan informasi publik kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan.

Sultan Tangsel merupakan kepanjangan dari Konsultasi Pertanahan Tangerang Selatan yang dilakukan oleh BPN Tangerang Selatan sebagai salah satu bentuk keterbukaan informasi publik.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Harison Mocodompis menjelaskan sebanyak 176 pemohon yang telah melakukan konsultasi di layanan Sultan Tangsel, diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang transparan, partisipasif dan akuntabel.

“Cukup melalui daring yaitu media Zoom Meeting, masyarakat dapat berkonsultasi dari rumah atau saat dalam perjalanan hanya dengan gadget sudah bisa berinteraksi dengan kami tanpa perlu datang ke kantor,” jelasnya.

Kepala kantor juga mengatakan bahwa Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan secara konsisten mengembangkan sistem yang lebih terbuka dan berorientasi pada pemenuhan informasi publik bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan dan membantu mempercepat kinerja pegawai dalam melakukan pelayanan publik.

“Kami akan terus berupaya menyediakan informasi publik yang cepat, tepat, akurat, dan sederhana sehingga dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat awam,” ungkapnya,Senin(14/2/2022)siang.

Kepala Kantor mengajak Masyarakat Kota Tangerang Selatan mengatakan untuk mengakses zoom meeting Sultan Tangsel melalui link meeting id yang disediakan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan pada hari kerja dengan pembagian waktu yaitu Sesi I pukul 09.00-10.00 dan Sesi II pukul 13.00-15.00.

“Ayo silakan bergabung untuk konsultasi secara gratis melalui Sultan Tangsel di Zoom Meeting, untuk ID dan Password silahkan lihat di sosial media kami, salah satunya melalui instagram @kantahtangsel,”pungkas Kepala Kantor,”.

Sebagai informasi, dalam rangka layanan informasi publik berdasarkan Permen Nomor 6 Tahun 2013 yang diperbaharui dengan peraturan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, BPN Kota Tangerang Selatan tidak hanya menyediakan Sultan Tangsel, namun akan tersedia layanan Posko Informasi PTSL, Layanan Pengaduan dan sekretariat PPID yang berlokasi di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Hubungan Masyarakat
ATR/BPN Kota Tangerang Selatan

Twitter: kantahtangsel
Instagram: kantahtangsel
Fanpage facebook: Kantah Kota Tangsel
Youtube: Kantah Kota Tangsel

Continue Reading

News

Wartawan Harus Buat Berita Kasus Desa Wadas Akurat dan Berimbang

Published

on

JAKARTA,Koin24.co.id – Wartawan dalam membuat dan menyiarkan berita apapun, termasuk peristiwa Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, harus tunduk dan patuh terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Karya jurnalistiknya harus jelas, faktual, dan tidak menduga-duga serta menciptakan framing baik yang positif maupun negatif.

Pengurus PWI Pusat dalam siaran persnya, Minggu (13/2), di Jakarta, menekankan, sesuai Kode Etik Jurnalistik, semua berita harus akurat, berimbamg, dan independen. “Tidak boleh menduga-duga dan mengutip sumber yang belum terverifikasi,” kata Ketua Umum PWI Pusat, Atal Depari.

Menurut Atal, jika wartawan bekerja berdasarkan Kode Etik Jurnalistik, beritanya tidak akan menimbulkan kebingungan, apalagi insinuasi. Sebab, berita yang dibuat berdasarkan Kode Etik Jurnalistik pasti dengan fakta jelas dan mampu membuat masalah menjadi terang benderang.

Sebaliknya, berita yang dibuat tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, justru tidak jelas sumbernya dan tidak faktual, akibatnya cuma menduga-duga, apalagi mengutip dari sumber yang tidak independen.

Atal mengingatkan, tugas wartawan bukan untuk menjilat pemerintah, tapi juga bukan memaki-maki pemerintah. ”Kerja jurnalistik wartawan adalah berdasarkan fakta. Oleh karena itu, dengan sendirinya kebenaran atau objektivitas akan otomatis muncul sendiri dari berita karya jurnalistik,” tandas Atal.

Dalam UU Pers, khususnya Pasal 8, wartawan dalam menjalankan tugasnya memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyiarkan berita, wartawan tidak usah takut pada ancaman apapun. “Syaratnya harus sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik,” katanya. Jika ada wartawan yang dalam menjalankan tugas jurnalistiknya diintiminasi atau diancam Atal mengharapkan wartawan tersebut melaporkan ke Dewan Pers penegak hukum.

Dalam pemberitaan soal kasus Desa Wadas, Atal menilai masih banyak berita yang tidak akurat, sehingga membuat kabur apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi banyak pemberitaan pers yang mengutip dari sumber yang tidak independen, baik yang pro pemerintah maupun yang anti pemerintah.”Harusnya perslah yang memberikan kejelasan,” ujar Atal.

Sampai kini Kode Etik Jurnalistik masih menjadi mahkota wartawan. Konsukuensinya semua berita selayaknya mengikuti Kode Etik Jurnalistik. ”Tidak sekadar menduga-duga, apalagi mengarang berita,” tambah Atal.

Pengurus PWI Pusat mengimbau para wartawan, anggotanya, dalam
Kasus Desa Wadas membuat berita yang tidak bias atau kabur. Wartawan harus menghadirkan berita yang akurat, berimbang, dan independet. ”Dengan begitu masyarakat akan memperoleh kejelasan apa yang sebenarnya terjadi,” tegas Atal.

Selanjutnya Atal menguraikan, berita-berita soal Desa Wadas yang tidak akurat dan tidak berimbang, akan merugikan baik di pihak pemerintah maupun di publik. Walhasil,terjadi kegaduhan yang serba tidak jelas fakta kasusnya dan menyebabkan banyak tafsir dan dugaan-dugaan yang tidak mendasar.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler