Connect with us

Opini Redaksi Tamu

Erik Tohir muncul di setiap poros Pilpres 2024

Avatar

Published

on

H. Mochtar Mohamad, Ketua Deklarasi Presiden Tahun 2009 Capres dan Cawapres Megawati – Prabowo. (Istimewa)

Oleh: H. Mochtar Mohamad

Jakarta, koin24.co.id – Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa tahapan Pilpres oleh KPU akan dimulai bulan Juli Tahun 2022 atau 20 Bulan sebelum pencoblosan pada Bulan Maret Tahun 2024.

Sementara ambang batas Pemilihan Presiden atau Presidential Threshold untuk dapat mencalonkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah 20% kursi DPR RI, atau setidaknya 115 Kursi DPR RI.

Pilpres 2024 ini akan mempengaruhi perolehan kursi parlemen, baik DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kab, bahkan mempengaruhi Pilgub dan Pilkada Kota Kabupaten karena pengaruh ekor jas. Sehingga hampir bisa dipastikan, masing-masing partai koalisi akan berebut memaksakan kadernya menjadi Capres atau Cawapres. Karena pengaruhi Ekor Jas itu yang akan berdampak pada perolehan kursi di parlemen.

Dapat juga diprediksi, semua partai yang mengusung kader dalam pilpres 2024 akan lolos parliamentary threshold, atau ambang batas untuk dapat masuk ke parlemen.

Sementara Partai yang tidak mampu mengusung kader dalam Pilpres 2024 berpotensi besar untuk tidak lolos Parliemntary Treshold atau akan hilang dari parlemen. Karena setiap Partai menginginkan dampak pengaruh ekorjas pencalonan presiden. Jika kita melihat perkembangan politik hari ini, maka arah koalisi pilpres dapat teridentifikasi pada 4 poros gravitasi politik.

Poros pertama adalah Poros Teuku Umar (Megawati Soekarno Putri). PDI Perjuangan saat ini sudah memenuhi persyaratan pencalonan presiden. PDI Perjuangan saat ini memiliki 128 Kursi di DPR RI yang mana ambang batas minimal untuk mencalonkan calon presiden adalah 115 kursi DPR.

Calon Presiden dan Wakil Presiden dari PDI Perjuangan akan ditentukan oleh ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, sesuai dengan amanat kongres Partai PDI Perjuangan tahun 2019 di Bali. Sebagai satu-satunya Partai yang sudah dapat mengusung Calon Presiden sendiri, maka Poros Teuku Umar akan menjadi gravitasi utama pada gelaran pilpres 2024.

Partai-partai lain yang tidak memiliki Kader untuk nyapres, besar kemungkinan akan merapat bersama Poros Teuku Umar.

Poros kedua adalah Poros Hambalang (Prabowo Subianto). Partai Gerindra saat ini hanya memiliki 75 Kursi di DPR RI dan masih harus melakukan koalisi dengan partai lain apabila ingin mencalonkan pasangan calon Presiden.

Jika melihat kemesraan Partai Gerindra kebelakang, maka koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mungkin saja bisa berulang kembali. Saat ini PKS memiliki 50 kursi di DPR RI. Jika partai lain harus bergabung dengan poros hambalang, maka partai yang mungkin adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kedekatan kader Gerindra, Sandiaga Uno dan Ketua Umum PPP, Suharso Manoarfa bisa menjadi kunci merapatnya kubu PPP ke poros Hambalang. PPP saat ini memiliki 19 kursi di DPR RI, artinya jika ketiga partai sepakat membentuk koalisi, maka akan berjumlah 144 Kursi. Dari ketiga Partai tersebut, kemungkinan besar nama Capres dan cawapres yang muncul adalah Prabowo subianto, Sandiaga Uno, kemudian Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa, serta Menteri BUMN Erik Tohir juga bisa masuk dalam poros Hambalang. Untuk Partai Persatuan Pembangnan (PPP) bisa saja bergeser dengan poros Teuku Umar, mengingat kedekatan Ibu Hj. Megawati Soekarno Putri dengan ketua umum PPP, Soeharso Monarfa.

Poros ketiga adalah Poros Cikeas (SBY). Kubu Cikeas dengan partai Demokrat nampaknya telah mempersiapkan putra mahkota sebagai calon Presiden atau calon wakil presiden di tahun 2024. Namun saat ini partai Demokrat hanya memiliki 54 kursi di DPR. Poros Cikeas ini membutuhkan partai lain untuk dapat berkoalisi jika ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden. Partai yang sangat mungkin bersama dengan poros Cikeas adalah Partai Amanat Nasional (PAN).

Faktor Hatta Rajasa yang berbesanan dengan SBY bisa menjadi koalisi yang terus berulang pada setiap pemilihan presiden. Saat ini PAN memiliki 44 Kursi di DPR. Jika Demokrat dengan PAN berkoalisi, poros ini tetap tidak memenuhi ambang batas pencalonan calon presiden.

Dibutuhkan setidaknya 1 Partai lain yang ikut bergabung. Bisa saja poros ini menjadi perhatian Cak Imin (Muhaimin Iskandar) sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk ikut bergabung. Adanya faktor kedekatan Cak Imin dengan SBY pada masa dualisme Partai Keadilan Bangsa bisa menjadi ikatan yang dirajut kembali. Jika dengan PKB yang memiliki 54 Kursi, maka poros Cikeas akan berjumlah 152 kursi (Demokrat, PAN, PKB).

Nama Capres dan Cawapres yang kemungkinan besar muncul dari poros ini adalah Agus Harimurti Yudohoyono (AHY), Hatta Rajasa atau Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), hingga Erik Tohir juga bisa masuk pada poros ini.

Poros keempat yakni Poros Brawijaya (Jusuf Kalla). Poros kali ini diisi oleh Partai Golkar yang memiliki 85 Kursi di Parlemen. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih menjadi poros pilpres tahun 2024, kedekatannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bisa menjadi pertimbangan terbentuknya poros keempat ini. Jusuf kalla maupun Surya Palloh, keduanya sama sama pernah tergabung di Partai Golkar, sebelum Surya Paloh kemudian mendirikan Partai Nasdem pada tahun 2011. Partai Nasdem yang memiliki 59 Kursi di DPR, apabila digabungkan dengan golkar akan berjumlah 144 kursi. Nama utama yang mencuat adalah mantan wakil presiden Jusuf Kalla, ketua umum partai Golkar, Airlangga Hartarto, hingga gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Selain nama-nama diatas, nama Ridwan Kamil juga bisa menjadi calon dari Partai Golkar, karena melihat saat ini dirinya telah menjadi ketua Kosgoro, sayap Partai dari Partai Golkar. Kemudian nama yang terus muncul pada setiap poros adalah Menteri BUMN, Erik Tohir. Mungkin dapat diindikasikan ada bargaining politik terait jabatannya sebagai menteri BUMN sehingga dirinya masuk dalam daftar nama calon capres dan calon cawapres di setiap poros. (***)

Penulis:
H. Mochtar Mohamad, Ketua Deklarasi Presiden Tahun 2009 Capres dan Cawapres Megawati – Prabowo

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini Redaksi Tamu

Dukung program penerintah, Ayo Vaksin

Published

on

Oleh: H. Dadan Tri Yudianto

Jakarta, koin24.co.id – Setahun lebih pandemi virus corona meneror seluruh warga dunia, berbagai merek vaksin berhasil ditemukan. Merek-merek dunia seperti Astra Zenica, Moderna, Pfizer, Sinovac, dan tak ketinggalan Jhonson&Jhonson juga melansir vaksin hasil temuannya.

Dari seluruh keberhasilan temuan tersebut, ada yang sangat menggembirakan bagi kita semua yaitu, produk anak bangsa yang kini secara intensif tengah diirumuskan formulanya atas vaksin yang disebut dengan vaksin Nusantara.

Semua temuan ini merupakan angin segar yang mencetuskan harapan di tengah kenyataan bahwa virus corona diduga masih berada di sekitar lingkungan kita.

Dari banyaknya produk vaksin itu, maka ketersediaannya diperkirakan sangat cukup untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran, pemerintah Republik Indonesia selain berusaha menegakkan aturan disiplin ketat dengan menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKD), juga menggelar program prioritas; vaksinasi nasional.

Program yang sekarang sedang dijalankan secara marathon ini tentu saja harus mendapat dukungan penuh dari selutuh lapisan masyarakat. Sebab dapat dipastikan bahwa program ini merupakan upaya strategis dari negara dalam menanggulangi penyebaran dan sekaligus untuk meningkatkan kekebalan dan antibody seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir apalagi bersikdap reaktif dengan menolak ketika namanya terdaftar dalam urutan penerima vaksin. Yang sangat diperlukan sekarang adalah bagaimana hidup sehat dan berusaha untuk selalu bersikap sehat. Salah satunya tentu saja dengan tidak mengonsumsi isu-isu menyesatkan berkenaan dengan temuan dan penyebaran vaksin ini. Sehingga tidak ada kecuali masyarakat dari berbagai usia harus bersedia untuk dilibatkan dan secara sukarela meiibatkan diri dalam program vaksinasi ini.

Meskipun memang sempat muncul kasus bersamaan dengan pelaksanaannya, tapi itu sifatnya kasuistik. Maksudnya, tidak bisa digeneralisir bahwa program ini berbahaya, kasus yang terjadi hanya kejadian kecil dari seluruh kegiatan vaksinasi yang terselenggara.

Sejauh pengetahuan kita, sebelum vaksin tersebut diterapkan dan secara resmi dijadikan vaksin yang akan digunakan dalam program vasinasi nasional. Terlebih dahulu diselenggarakan serangkaian tes yang melibatan para relawan vaksin. Hal ini tentu saja bertujuan untuk mengetahui apakah ada efek samping yang menyertainya atau tidak. Apabila tidak ditemukan gejala sampingan yang membahayakan, tentu saja vaksin tersebut dinyatakan aman dan dapat digunakan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Begitupun pada saat pelaksanaan vaksinasi, tidak begitu saja dilakukan. Namun melalui berbagai tahap yang intinya adalah untuk mengetahui catatan medis dari calon penerima vaksin tersebut. Hal ini dapat diketahui misalnya dari catatan penyakit yang pernah dideritanya, kemudian mengukur tensi darah, mendeteksi kemungkinan komorbid atau adanya penyakit penyerta, dan syarat-syarat lain yang ditetapkan sebanyak 14 syarat untuk dapat vaksin.

Bahkan berdasarkan uji medis atas vaksin tersebut, pasien komorbid dapat disertakan dengan catatan memiliki surat pengantar dari dokter. Selain itu, para orang tua lanjut usia atau lansia dan ibu hamil juga dimungkinkan untuk mengikuti program vaksinasi ini. Oleh sebab itu, dapat dipasikan bahwa vaksinasi ini aman.

Terbukti, sampai bulan April 2021 ini, masyarakat yang sudah menerima vaksin hampir sebanyak 10 juta. Mungkin dalam bulan-bulan berikut jumlahnya akan bertambah banyak hingga pada akhirnya seluruh penduduk mendapatkan manfaat vaksi bagi perlinfungan dan pencegahan tertular corona. Semoga. (***)

H. Dadan Tri Yudianto
Pengusaha Millenial

Continue Reading

Opini Redaksi Tamu

Arah Koalisi Capres 2024, Siapa Terkuat!!!

Published

on

Oleh: H. Mochtar Muhammad

Jakarta – Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa tahapan Pilpres oleh KPU akan dimulai bulan Juli Tahun 2022 atau 20 Bulan sebelum pencoblosan pada Bulan Maret Tahun 2024.

Sementara ambang batas Pemilihan Presiden atau Presidential Threshold untuk dapat mencalonkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah 20% kursi DPR RI, atau setidaknya 115 Kursi DPR RI.

Pilpres 2024 ini akan mempengaruhi perolehan kursi parlemen, baik DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kab, bahkan mempengaruhi Pilgub dan Pilkada Kota Kabupaten karena pengaruh ekor jas. Sehingga hampir bisa dipastikan, masing-masing partai koalisi akan berebut memaksakan kadernya menjadi Capres atau Cawapres. Karena pengaruhi Ekor Jas itu yang akan berdampak pada perolehan kursi di parlemen.

Dapat juga diprediksi, semua partai yang mengusung kader dalam pilpres 2024 akan lolos parliamentary threshold, atau ambang batas untuk dapat masuk ke parlemen.

Sementara Partai yang tidak mampu mengusung kader dalam Pilpres 2024 berpotensi besar untuk tidak lolos Parliemntary Treshold atau akan hilang dari parlemen. Karena setiap Partai menginginkan dampak pengaruh ekorjas pencalonan presiden. Jika kita melihat perkembangan politik hari ini, maka arah koalisi pilpres dapat teridentifikasi pada 4 poros gravitasi politik.

Poros pertama adalah Poros Teuku Umar (Megawati Soekarno Putri). PDI Perjuangan saat ini sudah memenuhi persyaratan pencalonan presiden. PDI Perjuangan saat ini memiliki 128 Kursi di DPR RI yang mana ambang batas minimal untuk mencalonkan calon presiden adalah 115 kursi DPR.

Calon Presiden dan Wakil Presiden dari PDI Perjuangan akan ditentukan oleh ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, sesuai dengan amanat kongres Partai PDI Perjuangan tahun 2019 di Bali. Sebagai satu-satunya Partai yang sudah dapat mengusung Calon Presiden sendiri, maka Poros Teuku Umar akan menjadi gravitasi utama pada gelaran pilpres 2024.

Partai-partai lain yang tidak memiliki Kader untuk nyapres, besar kemungkinan akan merapat bersama Poros Teuku Umar.

Poros kedua adalah Poros Hambalang (Prabowo Subianto). Partai Gerindra saat ini hanya memiliki 75 Kursi di DPR RI dan masih harus melakukan koalisi dengan partai lain apabila ingin mencalonkan pasangan calon Presiden.

Jika melihat kemesraan Partai Gerindra kebelakang, maka koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mungkin saja bisa berulang kembali. Saat ini PKS memiliki 50 kursi di DPR RI. Jika partai lain harus bergabung dengan poros hambalang, maka partai yang mungkin adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kedekatan kader Gerindra, Sandiaga Uno dan Ketua Umum PPP, Suharso Manoarfa bisa menjadi kunci merapatnya kubu PPP ke poros Hambalang. PPP saat ini memiliki 19 kursi di DPR RI, artinya jika ketiga partai sepakat membentuk koalisi, maka akan berjumlah 144 Kursi. Dari ketiga Partai tersebut, kemungkinan besar nama Capres dan cawapres yang muncul adalah Prabowo subianto, Sandiaga Uno, kemudian Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa, serta Menteri BUMN Erik Tohir juga bisa masuk dalam poros Hambalang. Untuk Partai Persatuan Pembangnan (PPP) bisa saja bergeser dengan poros Teuku Umar, mengingat kedekatan Ibu Hj. Megawati Soekarno Putri dengan ketua umum PPP, Soeharso Monarfa.

Poros ketiga adalah Poros Cikeas (SBY). Kubu Cikeas dengan partai Demokrat nampaknya telah mempersiapkan putra mahkota sebagai calon Presiden atau calon wakil presiden di tahun 2024. Namun saat ini partai Demokrat hanya memiliki 54 kursi di DPR. Poros Cikeas ini membutuhkan partai lain untuk dapat berkoalisi jika ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden. Partai yang sangat mungkin bersama dengan poros Cikeas adalah Partai Amanat Nasional (PAN).

Faktor Hatta Rajasa yang berbesanan dengan SBY bisa menjadi koalisi yang terus berulang pada setiap pemilihan presiden. Saat ini PAN memiliki 44 Kursi di DPR. Jika Demokrat dengan PAN berkoalisi, poros ini tetap tidak memenuhi ambang batas pencalonan calon presiden.

Dibutuhkan setidaknya 1 Partai lain yang ikut bergabung. Bisa saja poros ini menjadi perhatian Cak Imin (Muhaimin Iskandar) sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk ikut bergabung. Adanya faktor kedekatan Cak Imin dengan SBY pada masa dualisme Partai Keadilan Bangsa bisa menjadi ikatan yang dirajut kembali. Jika dengan PKB yang memiliki 54 Kursi, maka poros Cikeas akan berjumlah 152 kursi (Demokrat, PAN, PKB).

Nama Capres dan Cawapres yang kemungkinan besar muncul dari poros ini adalah Agus Harimurti Yudohoyono (AHY), Hatta Rajasa atau Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), hingga Erik Tohir juga bisa masuk pada poros ini.

Poros keempat yakni Poros Brawijaya (Jusuf Kalla). Poros kali ini diisi oleh Partai Golkar yang memiliki 85 Kursi di Parlemen. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih menjadi poros pilpres tahun 2024, kedekatannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bisa menjadi pertimbangan terbentuknya poros keempat ini. Jusuf kalla maupun Surya Palloh, keduanya sama sama pernah tergabung di Partai Golkar, sebelum Surya Paloh kemudian mendirikan Partai Nasdem pada tahun 2011. Partai Nasdem yang memiliki 59 Kursi di DPR, apabila digabungkan dengan golkar akan berjumlah 144 kursi. Nama utama yang mencuat adalah mantan wakil presiden Jusuf Kalla, ketua umum partai Golkar, Airlangga Hartarto, hingga gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Selain nama-nama diatas, nama Ridwan Kamil juga bisa menjadi calon dari Partai Golkar, karena melihat saat ini dirinya telah menjadi ketua Kosgoro, sayap Partai dari Partai Golkar. Kemudian nama yang terus muncul pada setiap poros adalah Menteri BUMN, Erik Tohir. Mungkin dapat diindikasikan ada bargaining politik terait jabatannya sebagai menteri BUMN sehingga dirinya masuk dalam daftar nama calon capres dan calon cawapres di setiap poros. (****)

Penulis:
H. Mochtar Muhammad, Ketua Deklarasi Capres dan Cawapres Megawati – Prabowo Tahun 2009

Continue Reading

Opini Redaksi Tamu

Masih perlukah verifikasi Parpol?

Published

on

Oleh: Djafar Badjeber

Jakarta, koin24.co.id – Setiap menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Parpol dan KPU disibukkan dengan masalah verifikasi.

Betapa besar energi yang dikeluarkan partai politik, belum lagi anggarannya.

Demikian juga negara harus mengeluarkan anggaran ratusan miliar rupiah cuma sekedar verifikasi yang sesungguhnya sudah dilakukan KPU berulang kali setiap menjelang Pemilu.

Apalagi verifikasi yang diurus Kemenhumham dan KPU itu sudah sering dilakukan.

Katakan partai lamapun atau partai yang sudah ikut pemilu terus menerus juga akan diverifikasi. Pada hal sudah pernah diverifikasi dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu sebelumnya.

Dalam pasal 51 UU no.2 Tahun 2011; Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan UU no.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut UU ini dengan mengikuti verifikasi.

Menurut hemat saya, verifikasi partai politik hanya sekali. Sebab, UU Partai Politik tidak secara eksplisit verifikasi dilakukan setiap Pemilu. Yang diutamakan disini partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum.

Sungguh apa yang atur dalam UU no.7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberatkan partai politik, antara lain; memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk di Kabupaten dan Kota dibuktikan dengan pemilikan KTA dan KTP elektronik.

Partai lamapun akan kewalahan menghadapi ini. Apalagi masyarakat kita itu dinamis, ada yang kerja, pergi ke kota lain, pindah tempat tinggal ke kota tetangga dll.

Untuk persyaratan lain yang atur dalam pasal 177 hruruf a, b, c, d, e, g, dan h UU no. 7 Tahun 2017, bisa dipenuhi oleh Partai Politik, karena hanya bersifat adminstratif.

Dalam PKPU no.11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu, dalam pasal 7; Partai Politik yang telah lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu pada Pemilu terakhir, wajib mendaftar kepada KPU dengan menyerahkan dokumen persyaratan.

Dalam PKPU ini, seharusnya tidak ada lagi verifikasi. Perhatikan kalimat dalam pasal 7 ini dengan pelan-pelan.

Artinya partai politik yang sudah lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu pada Pemilu TERAKHIR (2019) hanya wajib mendaftarkan diri ke KPU dengan menyerahkan dokumen persyaratan (yang sudah pernah diikuti).

Apalagi bila kita cermati bunyi pasal 3 UU no.7 Tahun 2017, dan pasal 2 PKPU no.11 Tahun 2017, yang narasinya berbunyi; Penyelenggara Pemilu berpedoman pada azas; 1. Mandiri, 2. Jujur, 3. Adil, 4. Berkepastian hukum, 5. Tertib, 6. Terbuka, 7. Proporsional, 8. Propesional, 9. Akuntabel, 10. Efektif dan efisien.

Bahwa pasal 4 UU no 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:
1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
2. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas
3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu
4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu
5. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Dengan berpedoman mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien dan demi menghemat anggaran negara dalam situasi Covid-19, maka patut dipertimbangkan, apakah masih diperlukan verifikasi administrasi dan faktual untuk partai yang pernah di verifikasi (2019) sebagaimana pasal 6 dan 7 PKPU no. 11 Tahun 2017.

Penulis:
Djafar Badjeber,
Pengamat Sosial dan Politik

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler