Connect with us

News

Ganjar Bantu PLTS Rooftop ke Ponpes di Kudus; Belajar Transisi Energi Kecil-Kecilan Dulu

Avatar

Published

on

KUDUS – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyerahkan bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop senilai Rp 60 juta untuk Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo, Kabupaten Kudus, Jumat (3/3/2023). Bantuan ini diharap jadi stimulan bagi kelompok masyarakat untuk memulai transisi energi.

Perwakilan ponpes, KH Muh Jazuli mengatakan kehadiran orang nomor satu di Jawa Tengah itu telah dinantikan para santri, sejak pagi. Ia pun senang karena Ganjar datang bahkan memberikan bantuan.

“Santri di sini jumlahnya ada sekitar 1.000, putra dan putri. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur diampiri, disilaturrahimi orang nomor satu Jawa Tengah dan Kudus ini kebahagiaan bagi keluarga besar pesantren. Ini kebersamaan ulama umaro, inilah contohnya. Terima kasih atas kehadirannya, semoga jadi berkah untuk kita semuanya,” kata

Selain Ponpes Darul Falah Jekulo, bantuan PLTS Rooftop juga diberikan kepada Ponpes Al-Qur’an Arroudlotul Mardliyah II. Ganjar juga menyerahkan bantuan paket sarpras perikanan budidaya senilai Rp19 juta untuk Remaja Asri.

Bantuan yang diserahkan kepada Pemkab Kudus di antaranya RTLH untuk 39 orang senilai Rp780 juta, Bantuan Sarpras Desa untuk 218 titik lokasi senilai Rp26 miliar, dan bantuan Pengembangan Desa Wisata di tiga titik senilai Rp300 juta. Total bantuan yang diberikan senilai Rp41,8 miliar.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bantuan PLTS Rooftop ini hanya sebagian dari berbagai bantuan yang diberikan di Kabupaten Kudus. Harapannya, masyarakat makin mengenal PLTS.

“Kami dorong pondok pesantren, ada sekolahan, ada tempat-tempat kelompok kegiatan masyarakat, kami kenalkan PLTS, agar mereka mulai belajar transisi energi yang kecil-kecilan dulu-lah,” ujarnya.

Ganjar mengatakan, pengembangan Energi Baru Terbarukan terus dilakukan di Jawa Tengah. Tidak mudah, karena masyarakat harus diberikan sosialisasi dan edukasi. Mantan anggota DPR RI itu tak menampik mahalnya infrastruktur pendukung menjadi kendala.

“Tapi kami mulai kenalkan dengan cara pemerintah hadir sekaligus sebagai stimulan, tapi nanti kalau kenal, produksi mulai banyak, harapan kami nanti mulai terbiasa. Karena nanti kalau sudah masuk mobil motor listrik kan orang mulai terbiasa,” ujarnya.

Khusus terkait bantuan, Ganjar menegaskan agar tata kelola keuangannya diatur sebaik mungkin. Ketua PP Kagama itu menitipkan agar integritas dan governance di desa dijaga.

“Tata kelola keuangannya mesti bagus kalau nggak tau tanya. Kedua, juga saya minta tidak boleh ada yang potong, siapa pun, nggak boleh. Sehingga kalau ada yang motong, laporkan ke saya agar kami bisa menggunakan itu dengan benar,” tandasnya.

Sebagai informasi, bauran EBT di Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir dilaporkan terus mengalami peningkatan. Pada 2018, capaian bauran EBT berada di angka 10,82 persen atau melampaui target yang dipatok di 10,32 persen. Pada 2022 lalu, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mencatat capaian bauran EBT sudah berada di angka 15,76 persen. Berdasarkan Perda Jateng No.12/2028, diharapkan bauran EBT pada 2050 bisa menyentuh angka 28,82 persen.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler