Connect with us

News

Jadi Venue Renang APG 2022, Wawali Kota Semarang Ikut Bangga

meldachaniago

Published

on

Semarang, koin24.co.id – ASEAN Para Games (APG) 2022 yang akan digelar mulai 30 Juli hingga 6 Agustus, akan dipusatkan di Kota Solo. Dari 14 cabang olahraga yang siap digelar, ternyata ada satu cabor yang digelar cukup jauh dari Kota Solo. Yakni cabor renang, yang akan diselenggarakan di Kota Semarang. Tepatnya di Kolam Renang Jatidiri Semarang.

Keputusan Semarang jadi salah satu tuan rumah lebih kepada kesiapan venue olahraganya. Sebelumnya nama Kolam Renang Intanpari Karanganyar yang direkomendasikan, namun setelah dipantau dan diverifikasi, lokasi ini akhirnya dianggap belum siap untuk jadi tuan rumah pertandingan cabor renang.

Pemkot Kota Semarang mengakui bangga dengan ditunjuknya Jatidiri Semarang sebagai venue cabor renang di APG kali ini.

“Kami ikut senang Semarang dapat jadi tuan rumah renang. Kami siap untuk jadi tuan tumah yang baik, dan sukses. Ajang ini menjadikan Solo, Semarang, Jateng, dan tentunya Indonesia bisa jadi semakin maju,” ucap Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Kota Semarang juga masuk dalam rangkaian Torch Relay ASEAN Para Games (APG) 2022 digelar pada 23-24 Juli 2022. Hevearita mengakui perhelatan ASEAN Para Games bisa dimaknai sebagai kesiapan Indonesia menyambut delegasi dari berbagai negara, setelah adanya pandemi Covid-19.

“Butuh kerja keras bersama untuk menyukseskan terselanggaranya APG yang masih digelar di masa pandemi. Ketidaksiapanlah yang membuat Filipina dan Vietnam kemarin mundur jadi host, hingga akhirnya Indonesia yang berani menggelar jadi tuan rumahnya,” ucapnya.

APG kali ini akan diikuti ribuan atlet dari berbagai negara, wakil wali Kota Semarang optimistis semua atlet akan berjuang mati-matian di lapangan. Dan ini jadi tantangan besar buat atlet Indonesia selaku tuan rumah untuk bisa menggapai emas sebanyak-banyaknya untuk jadi juara umum di multievent kali ini.

“Semua orang punya kesempatan untuk sukses dan berprestasi. Memiliki keterbatasan bukan untuk berhenti berprestasi. Untuk semua atlet, selamat mengikuti ASEAN Para Games,” ujarnya.

Dilain sisi agenda Torch Rellay APG dimulai dengan upacara prosesi pengambilan api di Api Abadi Mrapen, Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu pagi (23/7/2022).

Setelah itu rombongan akhirnya tiba di titik kedua pukul 12.00, yakni di Kota Lama Kota Semarang. Setelah penyerahan obor dari perwakilan Mrapen ke rombongan torch rellay dari Kota Semarang, akhirnya obor kembali dibawa estafet menuju Balaikota Semarang di Jalan Pemuda No. 148, yang berjarak sekitar 2,8 kilometer.

Atlet National Paralympic Committee (NPC) membawa obor secara estafet. Di rombongan bagian belakang ikut membawa bendera 14 negara peserta APG, yang ikut dikibarkan. Bendera peserta yang ikut berkibar adalah Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Myanmar, Brunei Darusalam, Timor Leste, Kamboja, Laos, dan tentunya Indonesia selaku tuan rumah.

“Saya estafet keempat tadi. Awalnya dari Kota Lua dibawa oleh Pak Nur Sholikin, ketua NPC Semarang,” terang Abdul Latif, atlet catur National Paralympic Committee (NPC) Semarang.

Setelah sampai ke lokasi perwakilan atlet memberikan obor ke Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, ditemani Direktur III Bidang Pendukung Pertandingan INASPOC Henry Indrayani Oka.
Setelah itu obor yng dibawa ikut menyalakan api di mini caldron yang sudah disediakan di lokasi acara. Ini menandakan secara resmi Semarang jadi salah satu titik berhenti pawai obor APG 2022.

Abdul Latif mengaku senang bisa ikut memeriahkan torch rellay APG ini. “Saya terharu, bangga dan bahagia bisa ikut momen ini. Ini tidak datang dua kali kesempatannya. Harapan saya untuk ajang ini, semoga Indonesia bisa berjaya. Kedepannya semoga atlet bisa memiliki prestasi terbaik, dan bibit-bibit atlet juga tumbuh karena termotivasi akan hadirnya event ini,” ungkap peraih dua emas di ajang Pekan Parlimpik Nasional (Peparnas) 2020 di Papua tersebut.

Setelah dari Kota Lumpia rombongan torch rellay akan menuju ke Kabupaten Sukoharjo, yang ditargetkan akan sampai Sabtu sore (23/7/2022) pukul 15.00, dan setelah itu akan bergeser ke Kabupaten Karanganyar, malam harinya. Puncak dari acara rangkian acar ini akan digelar di momen Car Free Day (CFD) Solo, Minggu pagi (24/7/2022). Di mana pawai obor APG akan dibawa dari Sriwedari menuju Balai Kota Surakarta.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

News

Peringati Hantaru ke-62, BPN Jakarta Barat Bagikan 34 Sertipikat Secara Simbolis

Published

on

Jakarta, Koin24.co.id — Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko menjadi inspektur upacara dalam rangka Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) ke-62, di halaman Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Senin (26/9/2022)pagi.

Pada Peringatan Hantaru ke-62, Kantor ATR/BPN Jakarta Barat, membagikan secara simbolis sebanyak 34 sertipikat untuk 3 (tiga) jenis kepemilikan hak. Untuk kepemilikan sertipikat jenis 5 Hak Milik, 19 Hak Pakai, 5 Hak Guna Bangunan dan 5 Hak Wakaf. Sertipikat tersebut diberikan kepada masyarakat, lembaga dan sertipikat milik Pemprov DKI Jakarta.

Dalam amanat pidato yang dibacakan oleh Walikota Jakarta Barat, menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan, peringatan Hantaru tahun 2022 dengan tema “Kementerian ATR/BPN Cepat, Berkualitas, dan Tangguh” akan mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik, pengaduan perizinan, penanganan masalah dan database yang akan menyebabkan layanan kepada masyarakat yang transparan, cepat, efektif dan efisien.

“Saya mengingatkan kembali kepada tugas yang saya arahkan pada saat rakernas, sejalan dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden pada saya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melaksanakan: 1. Percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 2. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan reforma agraria serta pemberantasan mafia tanah. 3. Dukung percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN),” papar Hadi Tjahjanto.

Menurut Hadi Tjahjanto, dengan program PTSL, ATR/BPN mendapat loncatan yang sangat signifikan dalam kurun waktu lima tahun. Capaian jumlah tanah terdaftar sebanding dengan 70 tahun sebelum program PTSL. Hingga saaat ini, capaian pendaftaran tanah sudah mencapai 81,6 juta bidang, atau setara dengan 64,7 persen.

“Untuk mencapai target 100 persen pada tahun 2025 harus menyusun strategi yang terbaik. Saya mengingatkan, pentingnya mengejar target PTSL. Namun yang tidak kalah penting adalah menjaga kualitas produk sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” pungkasnya.

Pada peringatan Hantaru ke-62 ini tampak hadir perwakilan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Ketua Komisi A dan Anggota DPRD DKI Jakarta, Komandan Distrik Militer (Dandim) 05/03 Jakarta Barat, Kapolres Jakarta Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Pemprov DKI Jakarta, Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Suku Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Jakarta Barat, Camat Kembangan, Camat Kebon Jeruk, Kecamatan Grogol Petamburan, Lurah Duri Kepa, Lurah Kembangan Utara, Ketua IPPAT Jakarta Barat, Direktur PT Permata Hijau dan Direktur PT Antilope Madju Putri Indah.

Continue Reading

News

Progres PLTA Kayan Signifikan

Published

on

JAKARTA, koin24.co.id – Mengejar target pembangunan konstruksi yang akan dimulai 2023, PT Kayan Hydro Energy (PT KHE) kini tengah merampungkan pembangunan jalan penghubung dari jalan umum terdekat menuju titik lokasi pembangunan Bendungan Kayan I sepanjang 12 kilometer.

PT KHE optimistis proses pengerjaan konstruksi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan dapat dimulai 2023 dan beroperasi secara bertahap pada 2026.

Untuk diketahui PLTA Kayan Cascade yang dibangun oleh PT KHE memanfaatkan area sepanjang sungai Kayan dan terdiri atas 5 bendungan dengan 5-6 unit turbin pembangkit tiap bendungannya. Tahap pertama PLTA Kayan Cascade berkapasitas 900 Megawatt (MW), tahap kedua 1.200 MW, tahap ketiga dan keempat masing-masing 1.800 MW, dan tahap kelima 3.300 MW.

Investasi proyek ini diperkirakan memakan biaya sekitar 17 miliar dolar AS dengan sumber dana dari PT KHE sendiri dan partner di mana salah satu partnernya Sumitomo Jepang.

Pembangunan jalan tersebut akan terbagi dalam tiga seksi pengerjaan, yakni dari titik Bendungan Kayan I menuju Tugu Lima, kemudian Tugu Lima menuju Sungai Muara Pangean, dan Sungai Muara Pangean menuju jalan PU (Pekerjaan Umum) atau jalan umum. Panjangnya 12 kilometer.

Demikian dikatakan Direktur Operasional PT Kayan Hydro Energy (PT KHE) Khaeroni kepada sejumlah media nasional dan asing di Long Peso, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, akhir Agustus 2022.

“Untuk memulai tahap konstruksi 2023, sedang dikerjakan perluasan jalan untuk angkutan alat berat serta izin peledaikan. Sementara gudang bahan peledak sudah siap sejak lama,” kata Khaeroni sambil menunjuk sejumlah gudang bahan peledak yang telah dibangun sejak beberapa waktu lalu.

Saat ini di bawah koordinasi Manajer Lapangan Sapta Nugraha dan Safran, PT KHE tengah melakukan land clearing dan pembukaan jalan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan.

Sementara kegiatan land clearing kedua di area tugu 5 yang diperuntukkan untuk infrastruktur. “Karena kemarin banjir jadi agak tersendat, selesai itu nanti kita harapkan 80 hektare lebih,” ungkap Khaeroni.

Jalan penghubung ke gudang penyimpanan bahan peledak (handak) di tugu 5 melewati Sungai Pangean, Kecamatan Peso sudah selesai. PT KHE juga telah memesan bangunan konstruksi jembatan. “Jalan penghubung ke handak sudah selesai, Jadi jalan PU menuju Sungai Pangean, dari Sungai Pangean ke Tugu 5 itu kita sudah pesan jembatan besar itu kemungkinan tidak lama lagi tiba. Kemarin pengirimannya agak tersendat dari Surabaya karena pada saat lebaran mereka tidak terima pengiriman muatan barang besi yang banyak,” jelas Khaeroni.

Lebih lanjut Khaeroni mengatakan, “Kemarin logistik angkut dari Tanjung Selor menuju Peso kondisinya pas air surut sehingga mereka harus kembali lagi. Nanti pengiriman logistik sampai Tugu 5 harus keadaan air pasang”.

Untuk memperlancar pengiriman material konstruksi di Peso, kata Khaeroni ada 11 titik Sungai Kayan akan dilakukan pengerukan. “Kalau pengerukan ada 11 titik. Salah satu spotnya ada di depan Desa Long Bia, ada adras. Terus ada tikungan sungai dekat Peso ada pengerukan. Untuk pengerukan di beberapa titik spot itu kemarin kami sudah proses izin pemanfaatannya di ke kementerian ESDM. Sekarang lagi proses peningkatan IUP OP dan kemarin sudah dapat rekomendasi dari PUPR untuk perizinan pengerukan,” ungkapnya.

Kemudian kata Khaeroni, bendungan kedua tengah dilakukan land clearing di wilayah Tugu 5.

Lalu untuk infrastruktur sedang diupayakan untuk permohonan izin peledakan, di mana rekomendasi dari Polres Bulungan dan Polda Kaltara telah selesai.

“Sekarang tengah proses izin penggunaan dan pembelian bahan peledak di Mabes Polri itu selesai di Juni, maka tidak lama lagi sudah melakukan peledakan jalan yang menuju bendungan. Peledakan itu bisa makan waktu 6 bulanan. Jadi nanti sampai ke titik bendungan dilakukan peledakan pembuatan diversion channel atau pengelak sungai itu,” ujarnya.

Sebagai informasi, diversion channel adalah saluran pembagi debit atau shorcut untuk mengurangi debit banjir pada sungai yang langsung dialirkan ke laut.

“Rencana awal tahun 2023 itu sudah membuat diversion channel, terus lanjut konstruksi bendungan,” ucapnya.

Untuk penyelesaian akses jalan penghubung antara titik lokasi pembangunan PLTA Kayan I perlu dilakukan peledakan 115 ribu meter kubik material batu di sejumlah titik jalur akses tersebut per September 2022.

Continue Reading

News

Riyanta Nilai Banyak Aset Eks BPPN yang Belum Optimal Pemanfaatannya

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Anggota Komisi II DPR RI, Riyanta menilai banyak aset-aset eks BPPN (Badan penyehatan perbankan nasional) yang kemudian beralih ke PPA (Perusahaan pengelola asset) yang saat ini ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara belum optimal pemanfaatannya. Pemerintah Harus segera menyelesaikannya.

“Berdasarkan pengamatan kami di lapangan banyak aset-aset eks BPPN yang kemudian ke PPA yang saat ini ada di Ditjen kekayaan Negara belum optimal pemanfaatannya. Oleh karena itulah kami membuat acara ini (Focus Group Discussion) dalam rangka mencari masukan-masukan sebanyak mungkin, yang kemudian kesimpulan dari acara ini akan kami sampaikan ke pemerintah yang dalam hal ini presiden Joko Widodo,”ujar Riyanta dalam FGD Optimalisasi Pemanfaatan Aset Eks BPPN yang dapat memberi nilai tambah bagi penerimaan Negara dan Masyarakat di Gedung DPR RI , Senayan, Jakarta, Senin (12/9).

Dalam diskusi tersebut juga terungkap berbagai persoalan pertanahan lainnya, baik itu konflik, sengketa, maupun perampasan atau kejahatan pertanahan lainnya. Oleh karena itu Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini mendorong pemerintah untuk bisa menyelesaikan berbagai kasus pertanahan tersebut, termasuk di dalam nya asset-aset eks BPPN dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

“Kenapa harus Perppu? karena sesuai dengan Pasal 7 undang-undang no. 12 tanun 2011 tentang Hierarki peraturan perundang-undangan, kalau ini diselesaikan lewat PP atau Perpres tentu akan bertabrakan dengan beberapa undang-undang yang ada. Jadi menurut saya ini harus diselesaikan secepatnya dengan Perppu. Kalau kemudian terjadi konflik tafsir, tentu Perppu ini lahir belakangan, maka akan menjadi pijakan yang bisa dijadikan pedoman semua,”paparnya.

Selain itu, menurut Politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III ini mengungkapkan bahwa hal yang tidak kalah pentingnya bahwa ketika bicara sengketa pertanahan, konflik pertanahan, kemudian kejahatan pertanahan, maka hal yang utama yang bisa dijadikan salah satu solusi atau penyelesaian adalah dengan membuka dokumen warkah ke public. Jangan sampai dokumen warkah itu menjadi dokumen yang dikecualikan transparansinya.

“Dibukanya dokumen warkah ke public. Ini sebenarnya ruh atau solusi untuk mengurai persoalan-persoalan pertanahan yang muncul,”tegasnya.

Pada kesempatan itu, Riyanta juga mengungkapkan akan mendorong agar RUU Tentang Masyarakat Adat segera diundangkan untuk memberi suatu kepastian. Pasalnya, sebagaimana diketahui bahwa pencaplokan hak-hak ulayah yang notabene merupakan hak masyarakat adat benar-benar terjadi. Bahkan menurutnya, ada salah satu korporasi yang memegang sekitar lima ribu hektar Hak Guna Usaha, namun dalam kenyataannya hampir sepuluh ribu hektar yang digunakan.

“Dalam hal ini Negara harus hadir. Saya ingin mendorong agar negara ini kuat, negara ini tegas, jangan sampai negara ini seolah-olah kalah dengan korporasi. Saya ingin mendorong lahirnya ratu adil, itu singkatan dari Peraturan yang adil,”pungkasnya. (Ayu)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler