Connect with us

News

Kata Mendikbud, pembelajaran tatap muka hanya untuk sekolah yang penuhi daftar periksa

Avatar

Published

on

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dalam pengumuman SKB Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. (Sumber: tangkapan layar youtube Kemdikbud RI)

Jakarta, koin24.co.id – Pemerintah mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SKB tersebut, pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangan masing-masing. Pemberian kewenangan penuh tersebut berlaku mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021, di bulan Januari 2021.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa. Terdapat enam daftar periksa atau ceklis yang harus dipenuhi oleh sekolah.

“Pembelajaran tatap muka di semua sekolah hanya diperbolehkan pada saat kita sudah memenuhi ceklis ini, daftar periksa ini. Ceklis itu ada enam, sama seperti SKB yang sebelumnya,” ujarnya saat memberikan paparan dalam pengumuman SKB tersebut,secara daring di Jakarta, Jumat (20/11).

Daftar periksa pertama, ujar Nadiem, adalah ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, dan disinfektan.

Daftar periksa kedua, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan; ketiga, kesiapan menerapkan wajib masker; dan keempat, memiliki alat pengukur suhu badan (thermogun).

Daftar periksa selanjutnya adalah memiliki pemetaan warga satuan pendidikan. “Harus mengetahui siapa yang memiliki komorbiditas, dari guru-gurunya, murid-muridnya,” ujar Mendikbud.

Daftar yang tidak memiliki akses transportasi yang aman juga termasuk ke dalam pemetaan warga satuan pendidikan. Begitu juga riwayat perjalanan dari daerah yang tingkat risiko Covid-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri.

“Keenam adalah tentunya persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali. Tanpa persetujuan perwakilan orang tua, sekolah itu tidak diperkenankan untuk dibuka,” tegas Nadiem.

Setelah daftar periksa terpenuhi, lanjutnya, pembelajaran tatap muka dapat dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. “Pas tatap muka dilakukan, protokolnya bukan seperti masuk sekolah normal. Kalaupun sekolah sudah memenuhi kriteria dan ceklis pembelajaran tatap muka, protokol kesehatan yang ketat harus masih dilaksanakan,” ujar Mendikbud.

Terkait protokol kesehatan, terang Nadiem, kondisi kelas pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter.

“Kapasitas maksimal itu sekitar 50 persen dari rata-rata. Semua sekolah harus melakukan rotasi atau shifting, tidak boleh kapasitas full,” ujar Mendikbud mengingatkan.

Nadiem pun mengingatkan perilaku wajib yang harus diterapkan di satuan pendidikan. “Harus pakai masker, tidak ada negosiasi di sini. Semua anak, guru, semua tenaga pendidik harus memakai masker,” tegasnya.

Perilaku wajib lainnya adalah mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan, menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik, dan menerapkan etika batuk/bersin.

Selanjutnya, Nadiem mengingatkan untuk memastikan kondisi medis warga sekolah sehat dan jika mengidap komorbid harus dalam kondisi terkontrol, tidak memiliki gejala Covid-19 termasuk pada orang yang serumah dengan peserta didik dan pendidik.

Di sekolah juga tidak diperkenankan kegiatan-kegiatan yang berkerumun. “Kantin tidak diperbolehkan beroperasi. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Tidak ada lagi kegiatan selain KBM (Kegiatan Belajar Mengajar),” ujarnya.

Lebih lanjut, Mendikbud berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka. Pemerintah pusat melalui berbagai kementerian/lembaga menetapkan kebijakan yang berfokus pada daerah. Kemudian, Satgas Penanganan Covid-19 di daerah memastikan risiko penyebaran Covid-19 terkendali, dan masyarakat sipil dapat bersama-sama mendukung pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.

Pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan pembelajaran sesuai kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerah, kemudian mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka. Dinas Pendidikan dapat memastikan pemenuhan daftar periksa dan protokol Kesehatan di satuan pendidikan, Dinas Kesehatan dapat memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan daerah, dan Dinas Perhubungan dapat memastikan ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan.

Sementara itu, satuan pendidikan mempersiapkan kebutuhan protokol kesehatan dan memfasilitasi pembelajaran, dan guru dapat terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif, serta orang tua/wali diharapkan aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar.

“Mari kita bekerja sama untuk memastikan anak dapat terus belajar dengan sehat dan selamat,” tutup Mendikbud.

Utamakan Kesehatan dan Keselamatan
Kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan adalah hal utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka.

“Kesehatan dan keselamatan adalah yang utama. Kesiapan satuan pendidikan perlu menjadi perhatian. Saya berharap para bupati dan wali kota dapat mendorong semua sekolah melakukan kesiapan pembelajaran tatap muka. Kesuksesan implementasi tidak terlepas dari komitmen kita bersama, khususnya pemerintah daerah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (20/11).

Senada dengan itu, Menkes Terawan Agus Putranto menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan akan meningkatkan peranan Puskesmas dalam menerapkan protokol kesehatan dan mendukung kesiapan sekolah dalam memulai pembelajaran tatap muka.

“Pemda diharapkan dapat membuat keputusan tepat dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan anak, guru, orang tua, dan masyarakat,” tegas Menkes.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyampaikan dukungannya atas kebijakan yang diumumkan ini.

“Satgas Covid-19 mendukung SKB Empat Menteri dalam membuat ketentuan pembelajaran di masa pandemi ini karena banyaknya kendala pembelajaran jarak jauh (PJJ),” ujar Doni.

Peta zonasi risiko dari Satgas Covid-19 Nasional, imbuh Doni, tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka. “Ke depan, pemerintah daerah sebagai pihak yang paling tahu kondisi di lapangan, perlu mengambil peran dan kewenangan penuh untuk menentukan model pembelajaran yang paling sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Kebijakan ini adalah langkah yang sangat bijaksana,” imbuhnya.

Senada dengan Doni, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, mendukung langkah-langkah yang dilakukan dunia pendidikan dengan dikeluarkannya SKB Empat Menteri ini dan mengingatkan agar pemerintah daerah tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Pada prinsipnya Kemendagri mendukung. Kepala daerah perlu melakukan antisipasi kesiapan agar tatap muka tidak menjadi klaster baru dalam pendidikan,” terang Mendagri.

Sementara itu, Menag Fachrul Razi menyoroti ketimpangan kualitas sarana dan prasarana pendukung dalam pembelajaran secara daring.

“Kemenag telah melakukan beberapa upaya untuk mendukung PJJ secara daring. Meskipun demikian, pembelajaran tatap muka masih lebih efektif karena adanya ketimpangan kualitas sarana dan prasarana pendukung,” jelas Menag. (Humas Kemendikbud/UN/Sumber: Setkab)

News

Bertemu Tommy Soeharto, Bamsoet ajak Tommy kembali majukan olahraga otomotif Indonesia

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) pertama pasca lepas dari Kementerian Perhubungan RI, periode 1991-1995 sekaligus pengusaha nasional, Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), untuk kembali terjun aktif memajukan industri dan olahraga otomotif nasional. Kecintaan Tommy Soeharto terhadap otomotif tak perlu diragukan. Ia pernah berkarir sebagai pembalap mobil dan mengikuti ajang Rally Indonesia pada tahun 1997. Dan hingga saat inipun sosok Tommy masih merupakan mascot pembalap sekaligus tokoh otomotif nasional bersama deretan pembalap nasional senior seperti Tinton Suprapto, Helmi Sungkar, Beng Siswanto, Dolly Indra Nasution dan lain-lain.

“Kehadiran Sirkuit Sentul sebagai salah satu lintasan balap yang membanggakan di Indonesia, tak lepas dari peran dan campur tangan Mas Tommy. Bahkan darah kecintaan terhadap dunia otomotif tersebut kini diwariskan ke putra beliau, Darma Mangkuluhur yang juga aktif sebagai pembalap mobil,” ujar Bamsoet usai bersilaturahmi dengan Tommy Soeharto, di Jakarta, Rabu (2/12/20).

Calon Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini juga meminta berbagai saran dan pandangan Tommy Soeharto seputar prospek industri dan olahraga otomotif di Indonesia. Antara lain tentang bagaimana menggaet kembali promotor handal untuk menyelenggarakan kejuaran otomotif internasional di Indonesia. Dari mulai Moto GP, Superbike, Motocross, hingga Rally.

“Selain tentunya mengadakan event kejuaraan nasional secara rutin dan berkualitas. Karena untuk memajukan industri dan olahraga otomotif, tidak bisa instan. Harus berkesinambungan,” tandas Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 ini menambahkan, berbagai klub di daerah harus diberdayakan dan di support untuk mengadakan event kejuaraan nasional. Sehingga kegiatan tak melulu di sekitaran Jakarta. Dengan demikian juga bisa merangsang lahirnya atlet profesional dari berbagai daerah.

“Sebagai induk organisasi otomotif Indonesia, IMI harus bisa melakukan konsolidasi organisasi sebagai langkah awal mencapai prestasi. Kita memiliki SDM yang melimpah, dukungan finansial dari investor dalam memajukan industri dan olahraga otomotif juga bisa dicari. Hanya membutuhkan kemauan dan kerja keras untuk mewujudkannya,” pungkas Bamsoet. (*)

Continue Reading

News

Kodim 0806/Trenggalek ikuti apel gelar pasukan pengamanan TPS Pilkada serentak 2020

Published

on

Trenggalek, Jawa Timur, koin24.co.id – Jajaran TNI, Polri dan Linmas di Kabupaten Trenggalek melaksanakan apel kesiapan pengamanan jelang pemungutan suara Pilkada Slserentak Kabupaten Trenggalek 2020 di halaman Mapolres Trenggalek.

Kegiatan apel tersebut dipimpin langsung oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Trenggalek diantaranya, Pjs Bupati Trenggalek Drs. Benny Sampirwanto, MSi., Kapolres Trenggalek yang diwakili Wakapolres Kompol Mujito, S.H., M.Si., Dandim 0806 yang diwakili oleh Danramil Pogalan Kapten Arh Jaidi, Rabu (2/12/20).

Pasukan apel terdiri dari anggota personel Kodim 0806/Trenggalek, Unit Subdenpom TNI, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Dinas perhubungan, petugas pengamanan TPS dan Linmas.

Selain itu, turut dihadirkan pula sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengamanan TPS seperti Ranmor operasional, ambulan dan lain-lain.

Pada kesempatan itu Pjs Bupati Trenggalek Benny Sampirwanto menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bukti kesiapan jajaran kepolisian bersama instansi terkait dalam menyukseskan gelaran Pilkada Kabupaten Trenggalek.

Sementara itu, Kompol Mujito menuturkan, mengingat pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek saat ini diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19, pihaknya meminta agar seluruh petugas pengamanan yang terlibat benar-benar menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Senada Wakapolres Trenggalek, Kapten Arh. Jaidi mengatakan pihaknya tetap bersinergi bersama stakeholder terkait untuk mewujudkan Pilkada yang aman dan kondusif dan berpesan agar petugas di lapangan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

Untuk pelaksanaan Pilkada serentak nanti, Polres Trenggalek bersama Kodim 0806 akan mengerahkan sekitar 900 personel, sedangkan Linmas sekitar 4100 personel dan dibantu dari Satpol PP.

Usai kegiatan apel dilaksanakan pengecekan Ranmor dalam rangka memastikan kesiapan personel dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2020. (***)

Continue Reading

News

Panglima TNI pimpin upacara Sertijab Kapuskersin

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., memimpin upacara serah terima jabatan Kepala Pusat Kerjasama Internasional (Kapuskersin) TNI, bertempat di kantor Subden Denma Mabes TNI, Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (2/12/2020).

Acara  Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kapuskersin TNI dari Laksma TNI Didik Kurniawan, S.T., M.Si., kepada Laksma TNI R. Teguh Isgunanto, M.A., berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/911/XI/2020 tanggal 18 November 2020.

Selanjutnya Laksma TNI Didik Kurniawan, S.T., M.Si., akan berdinas di Bais TNI, sedangkan Laksma TNI R. Teguh Isgunanto, M.A., sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Koarmada II.

Pada kesempatan tersebut, sebagai pejabat baru, Laksma TNI R. Teguh Isgunanto, M.A., melakukan penandatanganan pakta integritas dan berita acara serah terima jabatan, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Kasum TNI Letjen TNI M. Herindra, M.A., M.Sc., Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.Tr (Han)., Danpuspom TNI Mayjen TNI Eddy Rate Muis S.H., M.H., dan Kababinkum TNI Laksda TNI Anwar Saadi, S.H., serta pejabat teras Mabes TNI. (Puspen TNI)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler