Connect with us

News

Ketua DPD RI minta kearifan lokal Raja Ampat tetap dijaga

Avatar

Published

on

Raja Ampat, Papua Barat, koin24.co.id – Dengan keindahan alam yang dimiliki, Raja Ampat menjadi salah satu destinasi yang banyak dituju wisatawan nusantara bahkan mancanegara. Untuk itu, Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap kearifan lokal Raja Ampat tetap terjaga.

Harapan tersebut disampaikan dalam ramah tamah Ketua DPD RI serta rombongan senator, bersama Bupati Raja Ampat, H. Abdul Faris Umlati, dan Forkopimda Kabupaten Raja Ampat, di Aula Wayag Kantor Bupati Raja Ampat di Waisai, Ibukota Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Minggu (31/1/2021) malam.

“Raja Ampat sudah dikenal sampai penjuru dunia. Raja Ampat memang dihadiahkan Tuhan kepada Indonesia untuk menyempurnakan pesonanya di khatulistiwa,” tutur LaNyalla melontarkan pujian.

Menurutnya, Raja Ampat adalah surga bawah laut terindah di dunia.

“Kalau diibaratkan, Raja Ampat adalah Mekkahnya para penyelam. Tidak hanya kehidupan bawah laut, lankskap di atas laut dan daratan Raja Ampat juga bak sebuah surga dunia,” ujarnya.

Sebagai destinasi dunia, LaNyalla yakin banyak wisatawan yang datang ke Raja Ampat.

“Oleh sebab itu, saya berharap kearifan lokal dan kebudayaan yang beragam di Raja Ampat ini harus tetap dijaga dan dipelihara. Kegiatan seni tari dan musik, juga cara hidup masyarakatnya harus tetap dilestarikan. Bahkan, bisa dikembangkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi,” katanya.

Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur ini menambahkan, tidak hanya menjaga alam dan budaya. Kearifan lokal untuk menjaga hubungan antar manusia juga perlu dijaga.

“Masyarakat muslim dan Kristen yang sudah hidup berdampingan sebagai persaudaraan sejati di Raja Ampat, harus tetap dirawat dan dijaga. Beberapa daerah yang pernah mengalami gejolak atau kerusuhan, tidak ada yang untung, semuanya mengalami kerugian,” ujarnya.

LaNyalla menegaskan, DPD RI juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk tidak membiarkan kegiatan pertambangan yang dipusatkan di Pulau Salawati untuk batubara, Waigeo dan Gag untuk nikel, serta Batanta dan Misool untuk emas dan bahan baku semen.

“Lebih baik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat fokus kegiatan pariwisata dan perikanan, bukan pertambangan. Apalagi pamor Raja Ampat ini semakin terangkat berkat Sail Raja Ampat tahun 2014. Tetapi kerusakan mulai mengancam Raja Ampat seperti di Pulau Arborek sebagai destinasi wisata eksotis yang paling sering untuk snorkeling. Hal ini yang harus menjadi perhatian,” katanya.

Di Piaynemo, kerusakan belum parah. Namun, perhatian harus segera diberikan. Karena dibutuhkan perlindungan untuk biota besar dibutuhkan untuk Pari Manta. LaNyalla juga minta sailing ship melempar jangkar dan berlabuh diatur dan diawasi.

Senator asal Jawa Timur ini menambahkan, DPD RI menilai dibutuhkan sebuah badan otorita pariwisata Raja Ampat. Tugasnya adalah mengemban peran sebagai akselerator pembangunan pariwisata melalui fungsi koordinatif dan otoritatif di kawasan Raja Ampat.

“Kepariwisataan yang diselenggarakan harus menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah sebagai satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan,” ujarnya.

LaNyalla juga menegaskan jika DPD RI mendukung penyelesaian masalah yang komprehensif agar tidak menghambat percepatan pembangunan kesejahteraan terkait tata kelola, pemanfaatan, dan penyaluran dana otonomi khusus.

“Dukungan kita berikan karena DPD RI merupakan wakil daerah, kami mengawal kepentingan daerah agar mendapat perhatian pemerintah pusat. Slogan kami adalah Dari Daerah untuk Indonesia, karena wajah Indonesia dihiasi wajah 34 provinsi di Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Raja Ampat, H. Abdul Faris Umlati, mengaku bangga atas kedatangan rombongan DPD RI. Menurutnya, kunjungan ini merupakan suatu kehormatan.

“Saya rasa jangan kali ini aja datang ke sini, harus datang lagi. Karena, untuk menikmati objek wisata di daerah sini butuh waktu setidaknya lima hari. Sebab Raja Ampat merupakan surga kecil yang jatuh di atas tanah ini,” ujarnya.

Abdul Faris Umlati juga menyampaikan aspirasi terkait pemekaran rencana kabupaten baru, yaitu Raja Ampat Selatan dan Raja Ampat Utara.

“Jadi, pada kesempatan ini Raja Ampat akan ada pemekaran wilayah baru. Dan, insya Allah ini bisa jadi tanggung jawab ketua dan anggota. Maka, saya yakin pemekaran ini tidak akan lama lagi,” harap Bupati. (*)

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler