Connect with us

News

Kominfo: Tanpa Informasi dan Dokumentasi, Kebijakan yang Diambil Bisa Salah

Avatar

Published

on

Denpasar Bali, koin24.co.id – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Usman Kansong mengungkapkan terdapat beberapa unsur di dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, antara lain pengelolaan data dan informasi, penyampaian informasi, serta perlindungan data dan informasi. Diakuinya tugas tersebut tidak ringan, namun bukan tidak mungkin dilaksanakan. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Produksi dan Diseminasi Konten, serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik, di Bali, Kamis (05/11/2021).

Terkait dengan keterbukaan informasi, ia mengatakan bahwa hal ini penting karena Indonesia sudah memiliki Undang-undang Keterbukaan Informasi, dan Komisi Informasi di pusat dan daerah. Lembaga tersebut menurutnya bertugas untuk mengawal keterbukaan informasi, dan menyelesaikan sengketa informasi antara pemerintah dengan masyarakat.

“Sebagai badan publik kita berkewajiban untuk membuka informasi sejauh informasi itu bermanfaat dan tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan misalnya, menyangkut rahasia negara dan rahasia pertahanan, keamanan. Hal ini harus kita lindungi, termasuk di dalamnya adalah data pribadi,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kominfo dan DPR terus mendiskusikan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ia berharap bulan ini sudah dibuka kembali lagi pembahasan terkait RUU PDP dan tahun depan kita sudah memiliki UU PDP.

Dia juga berharap dengan adanya kegiatan ini para pengelola informasi bisa semakin matang dan piawai dalam mengolah informasi. “Karena informasi adalah sesuatu yang dengannya kita bisa mengambil kebijakan. Tanpa informasi, tanpa dokumentasi, tanpa data maka kebijakan yang kita ambil bisa salah,” kata Usman.

Acara yang berlangsung secara luring dan daring ini turut mengundang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Se-Indonesia, dan dapat disaksikan secara live melalui aplikasi Zoom Meeting dan kanal YouTube Ditjen IKP Kominfo. Bimtek ini digelar dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kegiatan dibuka oleh sambutan dari Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Usman Kansong. Narasumber yang hadir untuk memberikan materinya antara lain Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, Dr. Ida Bagus Sutresna, serta para praktisi komunikasi Dr. Emilia Bassar dan Dian Agustine.

Ida Bagus Sutresada yang mengawali sesi pertama kegiatan ini mengungkapkan bahwa informasi publik harus disampaikan agar masyarakat dapat memanfaatkan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka harus ada komunikasi di dalamnya. Komunikasi menurutnya berarti harus ada interaksi, sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat difasilitasi oleh pemerintah agar dapat menunjang sebuah kegiatan.

“Ketika kita melakukan komunikasi dengan masyarakat, maka dibutuhkan informasi. Selanjutnya, informasi inilah yang akan kita olah agar dapat dilakukan sebuah evaluasi. Sehingga apa yang jadi tujuan oleh pemerintah dapat terlaksana untuk masyarakat,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan jika hal tersebut adalah yang mendasari mengapa kita harus melakukan sebuah produksi dan diseminasi konten, serta pengelolaan media komunikasi publik.

“Dalam memproduksi sebuah konten kita harus menyesuaikan segmen mana yang akan kita tuju. Tentu ada strategi khusus yang harus dijalankan utamanya seperti strategi pelayanan, sistem, SDM serta masyarakat,” jelas Ida.

Emilia Bassar menjelaskan bahwa dalam menyusun strategi komuniasi kita perlu menetapkan tujuan komunikasi yang terukur secara smart, lalu panduan untuk semua program komunikasi yang spesifik, serta efektifitas dalam menyampaikan pesan kepada target khalayak dengan menggunakan media yang tepat.

“Dalam proses strategi komunikasi basic pertama yang harus dilakukan adalah riset dengan mengumpulkan data dan informasi, dilanjutkan dengan analisis situasi, lalu pemetaan isu dan pemangku kepentingan, setelah itu mulailah lakukan strategi komunikasi dan implementasi program, dan yang terakhir harus dilakukan adalah evaluasi”, kata Emilia.

Pada sesi kedua, Dian Agustine mengatakan bahwa ada empat fungsi komunikasi dalam pengelolaan khususnya di media yaitu untuk menginformasikan, mendidik, menghibur dan mempengaruhi. Adapun dalam strategi komunikasi terdapat lima tahap penetapan yang harus diperhatikan seperti, memilih dan menetapkan komunikator, menetapkan target sasaran, menyusun pesan, memilih media komunikasi dan yang terakhir harus selalu dilakukan adalah tahap evaluasi.

“Komunikator merupakan kunci dan kendali atas seluruh aktivitas komunikasi. Peran komunikator sangatlah penting dalam aktivitas komunikasi, maka sebagai komunikator harus terampil dalam berkomunikasi”, jelas Dian.

Dian juga menambahkan bahwa yang bisa disebut sebagai komunikator adalah siapa yang ada dalam konten tersebut dan ada tiga syarat utama untuk bisa dijadikan sebagai komunikator yaitu memiliki kredibilitas, atraktif dan kekuatan. (***)

News

Demi Keutuhan NKRI, HUT Ke-71 Penerangan TNI AD, Kapendam Jaya: Tingkatkan Kekompakan dalam Melaksanakan Tugas

Published

on

Demi Keutuhan NKRI

Jakarta,Koin24.co.id – Dalam rangka untuk stabilitas nasional dan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penerangan Kodam (Pendam) Jaya menggelar syukuran HUT ke 71 Penerangan TNI Angkatan Darat di aula Pendam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Kamis, (13 /1/2022).

Kepala Penarangan Kodam (Kapendam) Jaya Letkol Cpm Dwi Indra Wirawan dalam sambutannya mengatakan, jajaran Pendam Jaya, yang terdiri dari anggota TNI dan sipil/Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama ini bekerjasama cukup kompak dalam menjalankan tugas.

Demi Keutuhan NKRI

Demi Keutuhan NKRI

Namun demikian, ia berpesan agar kekompakan dan kerjasama lebih ditingkatkan lagi.

“Kokohkan kekompakan dan jangan ada yang merasa lebih satu sama lain karena kalau ada yang merasa lebih maka akan timpang,” tandasnya.
Kapendam Jaya menegaskan, jajarannya harus bekerja secara tim sehingga tugas dapat dikerjakan dengan baik.
Pada kesempatan itu, Kapendam Jaya melepas Letkol (Purn) Arh Tomas Tato yang sudah mengabdi di Pendam Jaya selama 12 tahun dan saat ini memasuki masa pensiun.

Acara yang bertemakan ‘Penerangan TNI AD, Adaptif dan Profesional’ ini, dihadiri jajaran Pendam Jaya, perwakilan dari PWI Jaya C Herry SL beserta jajaran,  sejumlah tamu undangan, serta para wartawan yang biasa melakukan liputan di lingkungan Kodam Jaya.

Continue Reading

Politik

Jabar Bangkit untuk INDONESIA BERDIKARI

Published

on

Bandung, koin24.co.id – Kebangkitan Indonesia harus diawali dari kemenangan Ganjar – Puan di Jawa Barat.

Hal tersebut dikemukakan Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP), H. Mochtar Mohamad saat memberikan arahan di Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Laskar Ganjar Puan Jawa Barat, di Apartemen Grand Kosambi, Sabtu (8/1/22).

Mochtar Mohamad menjelaskan, kita semua tahu bahwa di Bandung ini pada 4 juli 1927 Bung Karno melahirkan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang sekarang PDI Perjuangan.

INDONESIA BERDIKARI sesuai konsep Trisakti Bung Karno, mampu dijalankan oleh Kader Ideologi Bung Karno yakni pasangan Ganjar – Puan.

“Kami sepakat dan percaya Ganjar – Puan mampu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Ia memaparkan, Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Laskar Ganjar – Puan Jawa Barat di ikuti 27 Kota / Kab DPC se-Jawa Barat dengan
maksud dan tujuan Rakerda ini dilaksanakan adalah untuk Konsolidasi organisasi dan sekaligus penyerahan SK DPC Laskar Ganjar – Puan seJawa Barat.

Dalam laporan masing-masing Ketua Cabang, ada beberapa daerah sudah selesai Konsolidasi organisasi pada tingkat Kecamatan PAC bahkan ada juga sampai tingkat Kelurahan.

Padahal time skedul yang diberikan tahapannya adalah Januari 2022 rampung Pengurus DPC 15 orang, Febuari 2022 rampung Pengurus Kecamatan PAC 10 orang dan Maret rampung Pengurus Ranting Kelurahan/Desa 10 orang.

“Terbentuknya pengurus lengkap dan sudah ber SK. Ini membuktikan bahwa tingkat penerimaan di masyarakat pasangan Ganjar – Puan sangat luar biasa bahkan seragam pun secara gotong – royong buat sendiri,” terangnya.

Dalam kesempatan ini juga, sambung dia, pengurus dibagi kalender dan kaos dan bendera Laskar Ganjar – Puan untuk dibagikan di daerahnya. (Red).

Continue Reading

News

TNI AL Tangkap Kapal Penyelundup PMI Ilegal di TBA

Published

on

Sumatera Utara, koin24.co.id – Dalam melaksanakan tugas penegakkan kedaulatan dan hukum serta menjaga keamanan dan keselamatan di laut, TNI Angkatan laut senantiasa melakukan secara professional dan proporsional, Hal tersebut dikatakan Panglima Koarmada I Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah. Tanjung Balai Asahan, Sumut. Sabtu (8/1/22).

Hal tersebut dikatakan menyusul penangkapan upaya penyelundupan pada Jumat (7/1) oleh Tim F1QR (First Fleet Quick Respon) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tanjung Balai Asahan yang berhasil menggagalkan upaya dugaan penyelundupan manusia menuju Malaysia untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Menanggapi upaya penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal dengan kapal kayu tanpa identitas (nama) dan dokumen yang bertonage diperkirakan 5 GT diawaki 1 orang selaku Nahkoda memuat 52 orang laki-laki (34) perempuan (18) satu diantaranya balita yang dilakukan oleh Tim F1QR Lanal Tanjung Balai Asahan yang dilakukan pada Jumat (7/1)

Patroli rutin dengan menggunakan Sea Rider di sekitaran Kualuh Bagan dan Tanjung siapi-api Muara Sungai Asahan yang dilakukan F1QR Lanal TBA pada koordinat 3 3’ 711”U – 99 52’ 408 “ T berhasil menemukan kapal mencurigakan dan setelah dilakukan pemeriksaan kapal tersebut tanpa nama diperkirakan GT 5 berlayar tanpa dilengkapi dokumen sah dengan memuat 52 Orang.

Dari pemeriksaan, diketahui kapal akan menuju ke Malaysia dengan penumpang yang mendapatkan iming-iming pekerjaan di negeri tetangga tanpa melalui prosedur yang sah serta dengan mengabaikan keselamatan harus menyebrangi selat malaka ditengah cuaca yang relatif tidak bersahabat pada saat itu.

“Keberhasilan penangkapan ini tidak terlepas dari informasi masyarakat dan kerjasama antar instansi terkait di wilayah tanjung balai dan asahan” dikatakan Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) TBA Letkol Laut (P) Robinson Hendrik Etwiory.

Sementara itu, Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah mengatakan bahwa komitmen TNI AL sudah sangat jelas dan tegas, tidak ada kompromi dengan segala bentuk upaya yang mengancam kedaulatan termasuk tindak pidana dan pelanggaran di Laut.

“Sesuai kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut, tidak ada pembiaran apalagi membekingi kegiatan-kegiatan illegal seperti penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ini” jelasnya

“Berdasarkan pemeriksaan sementara tidak ada dugaan keterlibatan prajurit TNI AL dalam upaya kegiatan illegal ini, namun demikian bila dalam
pemeriksaan lanjutan ditemukan dugaan personel TNI Angkatan Laut terlibat, maka akan kita tindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku” lanjutnya.

“Dengan digagalkannya upaya penyelundupan PMI Ilegal di Tanjung Balai Asahan merupakan salah satu bentuk kehadiran TNI Angkatan Laut melakukan Patroli guna mencegah segala bentuk pelanggaran sesuai dengan Komitmen yang dikatakan oleh Lepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono” pungkasnya.

Saat ini, Nakhoda beserta penumpang telah diserahkan ke Polres Asahan untuk dilakukan proses lanjut. (***)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler