Connect with us

News

Kominfo: Tanpa Informasi dan Dokumentasi, Kebijakan yang Diambil Bisa Salah

Avatar

Published

on

Denpasar Bali, koin24.co.id – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Usman Kansong mengungkapkan terdapat beberapa unsur di dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, antara lain pengelolaan data dan informasi, penyampaian informasi, serta perlindungan data dan informasi. Diakuinya tugas tersebut tidak ringan, namun bukan tidak mungkin dilaksanakan. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Produksi dan Diseminasi Konten, serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik, di Bali, Kamis (05/11/2021).

Terkait dengan keterbukaan informasi, ia mengatakan bahwa hal ini penting karena Indonesia sudah memiliki Undang-undang Keterbukaan Informasi, dan Komisi Informasi di pusat dan daerah. Lembaga tersebut menurutnya bertugas untuk mengawal keterbukaan informasi, dan menyelesaikan sengketa informasi antara pemerintah dengan masyarakat.

“Sebagai badan publik kita berkewajiban untuk membuka informasi sejauh informasi itu bermanfaat dan tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan misalnya, menyangkut rahasia negara dan rahasia pertahanan, keamanan. Hal ini harus kita lindungi, termasuk di dalamnya adalah data pribadi,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kominfo dan DPR terus mendiskusikan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ia berharap bulan ini sudah dibuka kembali lagi pembahasan terkait RUU PDP dan tahun depan kita sudah memiliki UU PDP.

Dia juga berharap dengan adanya kegiatan ini para pengelola informasi bisa semakin matang dan piawai dalam mengolah informasi. “Karena informasi adalah sesuatu yang dengannya kita bisa mengambil kebijakan. Tanpa informasi, tanpa dokumentasi, tanpa data maka kebijakan yang kita ambil bisa salah,” kata Usman.

Acara yang berlangsung secara luring dan daring ini turut mengundang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Se-Indonesia, dan dapat disaksikan secara live melalui aplikasi Zoom Meeting dan kanal YouTube Ditjen IKP Kominfo. Bimtek ini digelar dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kegiatan dibuka oleh sambutan dari Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Usman Kansong. Narasumber yang hadir untuk memberikan materinya antara lain Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, Dr. Ida Bagus Sutresna, serta para praktisi komunikasi Dr. Emilia Bassar dan Dian Agustine.

Ida Bagus Sutresada yang mengawali sesi pertama kegiatan ini mengungkapkan bahwa informasi publik harus disampaikan agar masyarakat dapat memanfaatkan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka harus ada komunikasi di dalamnya. Komunikasi menurutnya berarti harus ada interaksi, sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat difasilitasi oleh pemerintah agar dapat menunjang sebuah kegiatan.

“Ketika kita melakukan komunikasi dengan masyarakat, maka dibutuhkan informasi. Selanjutnya, informasi inilah yang akan kita olah agar dapat dilakukan sebuah evaluasi. Sehingga apa yang jadi tujuan oleh pemerintah dapat terlaksana untuk masyarakat,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan jika hal tersebut adalah yang mendasari mengapa kita harus melakukan sebuah produksi dan diseminasi konten, serta pengelolaan media komunikasi publik.

“Dalam memproduksi sebuah konten kita harus menyesuaikan segmen mana yang akan kita tuju. Tentu ada strategi khusus yang harus dijalankan utamanya seperti strategi pelayanan, sistem, SDM serta masyarakat,” jelas Ida.

Emilia Bassar menjelaskan bahwa dalam menyusun strategi komuniasi kita perlu menetapkan tujuan komunikasi yang terukur secara smart, lalu panduan untuk semua program komunikasi yang spesifik, serta efektifitas dalam menyampaikan pesan kepada target khalayak dengan menggunakan media yang tepat.

“Dalam proses strategi komunikasi basic pertama yang harus dilakukan adalah riset dengan mengumpulkan data dan informasi, dilanjutkan dengan analisis situasi, lalu pemetaan isu dan pemangku kepentingan, setelah itu mulailah lakukan strategi komunikasi dan implementasi program, dan yang terakhir harus dilakukan adalah evaluasi”, kata Emilia.

Pada sesi kedua, Dian Agustine mengatakan bahwa ada empat fungsi komunikasi dalam pengelolaan khususnya di media yaitu untuk menginformasikan, mendidik, menghibur dan mempengaruhi. Adapun dalam strategi komunikasi terdapat lima tahap penetapan yang harus diperhatikan seperti, memilih dan menetapkan komunikator, menetapkan target sasaran, menyusun pesan, memilih media komunikasi dan yang terakhir harus selalu dilakukan adalah tahap evaluasi.

“Komunikator merupakan kunci dan kendali atas seluruh aktivitas komunikasi. Peran komunikator sangatlah penting dalam aktivitas komunikasi, maka sebagai komunikator harus terampil dalam berkomunikasi”, jelas Dian.

Dian juga menambahkan bahwa yang bisa disebut sebagai komunikator adalah siapa yang ada dalam konten tersebut dan ada tiga syarat utama untuk bisa dijadikan sebagai komunikator yaitu memiliki kredibilitas, atraktif dan kekuatan. (***)

News

BPN Kota Depok Bahas Progres PTSL 2024, Indra Gunawan: Edukasi Warga, Benamkan Pungli

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan bersama Ketua Tim I Agus Tresna, Ketua Tim II Indrayanto menggelar rapat koordinasi PTSL 2024 yang berlangsung di aula Kantor Pertanahan Kota Depok. (Foto: BPN Kota Depok)

DEPOK Koin24.co.id – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Indra Gunawan, mengungkapkan harapannya agar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat berjalan dengan baik dan mampu menembus target yang dicanangkan tahun 2024.

Indra Gunawan menekankan pentingnya program PTSL sebagai wujud kepastian hukum untuk perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat Kota Depok. Jangan sampai, program baik ini melahirkan oknum pungli (pungutan liar) yang merusak dan merugikan publik.

“Kalau targetnya 5000 bidang, artinya pekerjaan tahun ini lebih berlipat dari tahun-tahun sebelumnya. Maka, butuh inisiatif dan inovasi ekstra untuk merangsang masyarakat berperan aktif mendaftarkan bidang tanahnya,” jelas Indra Gunawan dalam rapat koordinasi dengan tim PTSL, Senin,(18/3/ 2024).

Dengan target besar ini, BPN Kota Depok harus mampu menutup ruang gerak pungli, caranya bekerja sama dengan aparatur kelurahan, kecamatan, hingga kepolisian setempat.

“Masyarakat Kota Depok harus terus diedukasi, jangan biarkan mereka larut dengan janji-janji oknum yang tak bertanggungjawab dengan alasan bisa memuluskan program PTSL. Saatnya bemankan pungli,” tegasnya.

Ditambahkan Indra, program PTSL yang diinisiasi oleh Kementerian ATR/BPN merupakan kebijakan strategis agar masyarakat mendapatkan sertifikat tanah dengan mudah, terjangkau dan mencegah praktek pungutan liar (pungli).

“Masyarakat perlu diimbau berulangkali untuk memanfaatkan program PTSL ini serta melaporkan segala bentuk pungli yang terjadi, sehingga pembuatan sertifikat tanah dapat berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak,” tegasnya.

Indra Gunawan kembali mengingatkan bahwa PTSL bukan hanya sebatas merealisasikan target atau menambah target. Tapi yang terpenting mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanah masyarakat.

Melalui program PTSL yang terus digencarkan BPN Kota Depok, data yang diperoleh dapat menjadi dasar dalam perencanaan penggunaan lahan yang lebih terarah, mengurangi konflik kepemilikan tanah, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Program PTSL merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mendaftarkan tanah-tanah di seluruh Indonesia secara sistematis dan lengkap.

Program PTSL diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan sertifikat hak atas tanah mereka, yang nantinya akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah.

“BPN Kota Depok akan terus berupaya untuk memastikan program ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan,” jelas Indra Gunawan.

Sementara itu, Ketua Tim I PTSL Kota Depok Agus Tresna mengatakan, dari data dashboard per Maret 2024, terdapat 404 berkas yang masuk dalam tahap puldadis (pengumpul data yuridis) sedangkan 373 sudah masuk dalam tahap pemberkasan.

“Dari kalkulasi di atas, bisa kita simpulkan terdapat 312,94 hektare sebagai capaian PBT dari target yang ditentukan. Semua sedang on proses mudah-mudahan semua sesuai dengan target PTSL 2024,” jelas Agus Tresna.

Sementara itu, Ketua Tim II PTSL Indrayanto menambahkan, untuk program PTSL untuk wilayah Kecamatan Pancoran Mas, Cilodong, dan Sawanang progresnya cukup baik.

“Untuk tim II dari data masuk terdapat 487 berkas yang masuk dalam tahap puldadis, sisanya 431 bidang, masuk dalam tahap pemberkasan,” kata dia.

Berikut ini target PTSL per bidang di setiap Kecamatan/Kelurahan di Kota Depok:

TIM I PTSL 2024

Beji, Tanah Baru: 450
Beji, Kukusan: 500
Cipayung, Ratu Jaya: 500
Cipayung, Cipayung Jaya: 100
Cipayung, Pondok Jaya: 100
Tapos, Cilangkap: 300
Tapos, Leuwinanggung: 200
Bojongsari, Curug: 150
Bojongsari, Serua: 150
Pancoran Mas, Depok Jaya: 50

Target: 2.500 Sertifikat.

TIM II PTSL 2024

Pancoran Mas, Depok: 100
Pancoran Mas, Mampang: 250
Pancoran Mas, Pancoran Mas: 250
Pancoran Mas, Rangkapan Jaya: 250
Cilodong, Cilodong: 100
Cilodong, Kalibaru: 200
Cilodong, Sukamaju: 200
Cilodong, Kalimulya: 200
Cilodong, Jatimulya: 100
Sawangan, Pengasinan: 500
Sawangan, Sawangan: 250
Sawangan, Sawangan Baru: 100

Target: 2.500 sertifikat

Continue Reading

News

Joni Matondang Terima SK Plt Ketua PWI Pokja Walikota Jaksel

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id — Joni Matondang terima SK (Surat Keputusan) Pelaksana tugas (Plt) Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Kelompok Kerja (Pokja) Walikota Jakarta Selatan yang diserahkan oleh Plt Ketua PWI Provinsi DKI Jakarta, Kesit B. Handoyo di Markas PWI Provinsi DKI Jakarta, Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Rabu, (13/3/2024) siang.

SK penunjukan Plt tertanggal 8 Maret 2024 tersebut untuk kelancaran roda organisasi PWI Pokja Walikota Jakarta Selatan hingga berakhirnya kepengerusan PWI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2019-2024. Joni Matondang menjadi Plt Ketua PWI Pokja Walikota Jakarta Selatan menggantikan Ketua PWI Koordinatoriat (Pokja-red) Jakarta Selatan yang sebelumnya dipimpin oleh Edi Kuswanto yang telah habis masa jabatannya pada tanggal 03 Maret 2024.

Plt. Ketua PWI Provinsi DKI Jakarta, Kesit B. Handoyo mengatakan, nama Koordinatoriat PWI Jakarta Selatan berubah menjadi Kelompok Kerja (Pokja) Walikota Jakarta Selatan.

“Setelah menerima berita acara penunjukan Joni Matondang sebagai Plt ketua PWI Pokja Walikota Jakarta Selatan dan beritanya juga sudah saya sebarkan di group pengurus, maka sudah kita buatkan SK-nya untuk Plt koordinatoriat, maaf, bukan koordinatoriat namanya sekarang, tapi Pokja Walikota Jakarta Selatan yang masa berlakunya hingga berakhirnya kepengurusan PWI 2019-2024. Jadi,nanti jika ada terpilih ketua yang baru maka beliau yang terpilihlah yang akan menunjuk kembali siapa yang akan bertugas untuk 5 (lima) tahun. Jadi nanti lima tahun bukan 3 (tiga) tahun lagi,” papar Kesit B Handoyo.

Di tempat yang sama, Plt Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi DKI Jakarta, Berman Nainggolan berpesan kepada Joni Matondang agar terus menjaga kekompakan dan kesolidan sesama anggota PWI Pokja Walikota Jakarta Selatan.

“Tetap jaga soliditas PWI Pokja Walikota Jakarta Selatan. Jangan sampai ada friksi-friksi. Itu saja dari saya,” pungkas Berman Nainggolan.

Continue Reading

News

AHY Bicara 7 Arah Kebijakan Strategis di Rakernas, Soal Lahan IKN Harus Tuntas

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

JAKARTA, Koin24.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),telah mengumumkan tujuh arah kebijakan strategis Kementerian ATR/BPN untuk periode 2025-2029.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang berlangsung di Jakarta,Kamis(7/3/2024). Berikut adalah rincian dari kebijakan-kebijakan tersebut;

1. Perbaikan Pengelolaan Pertanahan melalui Peningkatan Pendaftaran Tanah;

Kementerian akan fokus pada memperbaiki sistem pendaftaran tanah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.

2. Optimalisasi Reforma Agraria;

Upaya akan dilakukan untuk mengoptimalkan program reforma agraria guna memastikan kepemilikan tanah yang adil dan berkeadilan.

3. Peningkatan Pemanfaatan Tanah untuk Pengembangan Pertanahan;
Kementerian akan mendorong penggunaan lahan secara efektif dan berkelanjutan.

4. Peningkatan Kualitas dan Keamanan Data Pertanahan serta Ruang Berbasis Digital;
Keterbukaan data dan pemanfaatan teknologi digital akan ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan publik.

5. Mengatasi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
Langkah-langkah akan diambil untuk mencegah dan mengatasi sengketa atau konflik terkait kepemilikan tanah.

6. Reformasi Birokrasi Berbasis Merit Systems dan Perbaikan SDM.

7. Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas.

Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penataan ruang akan dilakukan berdasarkan tata ruang nasional dan daerah, dengan memperhatikan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta prinsip ekonomi hijau.

AHY menekankan agar para peserta rakernas dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ini di lapangan selama sisa masa pemerintahan.

Problem Lahan IKN

Terkait soal lahan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, AHY meminta langkah penuntasan secara clean and clear.

“Bapak Presiden RI Jokowi kembali mengingatkan kepada kita tentang penyelesaian persoalan 2.086 hektare lahan di IKN. Persoalan ini harus segera dituntaskan dengan clean and clear,” ujar AHY.

Dengan demikian, lanjutnya, para investor memiliki jaminan kepercayaan atas investasinya di IKN.

“Untuk itu saya meminta para pejabat eselon I disupervisi oleh bapak Wakil Menteri/ Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni untuk segera menyelesaikan tugas ini. Tolong laporkan progresnya kepada saya pada kesempatan pertama,” kata AHY.

Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN terus mengawal seluruh lahan yang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

AHY mengatakan pembangunan IKN di Kaltim menjadi representasi Indonesia yang semakin maju dan sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah melalui pembangunan IKN ingin menampilkan kehidupan di tengah-tengah hutan dengan ekosistem yang berkelanjutan untuk generasi berikutnya.

Dirinya memastikan akan terus mendukung pembangunan IKN.

Kementerian ATR/BPN sampai dengan saat ini telah berupaya juga mengerjakan pekerjaan rumah dan terus berkoordinasi dengan OIKN.

AHY sendiri mendapatkan laporan dari Wamen ATR/BPN, termasuk dari jajaran direktur jenderal (dirjen) mengenai apa yang telah dikerjakan oleh Menteri ATR/BPN sebelumnya Hadi Tjahjanto yang juga terus mengawal dan meyakinkan Kantor Wilayah (Kanwil) ATR/BPN di tingkat Kalimantan Timur yang memberikan dukungan penuh.

Terdapat 9 rencana detail tata ruang (RDTR) IKN yang juga sudah dituntaskan, kemudian ada juga 21 paket pengadaan tanah IKN di mana 10 paket sudah tuntas.

Sedangkan, yang 11 paket tersisa progresnya mencapai 80 persen dan tinggal 20 persen lagi yang perlu dikawal dengan baik.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler