Connect with us

News

Komisi VIII dan Kemensos pastikan tidak ada lagi PNS maupun anggota dewan masuk daftar penerima Bansos

Avatar

Published

on

Serang, Banten, koin24 – Komisi VIII Dewan Perakilan Rakyat dan Kementerian Sosial memastikan tidak akan ada lagi pegawai negeri sipil dan anggota dewan yang mandapatkan bantuan sosial (Bansos) penanggulangan wabah Covid-19 tahap berikutnya di provinsi Banten.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri meminta pemerintah daerah secepatnya memperbaiki data penerima Bansos penanggulangan wabah Covid-19 sehingga tidak ada lagi kasus kesalahan data seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga anggota dewan yang terdata menjadi penerima Bansos.

“Kalau penyaluran bantuannya sudah bagus, tinggal memang perbaikan beberapa titik seperti PNS yang juga terima Bansos, anggota dewan juga terdaftar, kemudian ada orang kaya terdaftar, meski hanya beberapa persen saja ini akan mengganggu rasa keadilan masyarakat,” jelas Yandri usai rapat evaluasi penyaluran Bansos di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (30/6).

“Kita harus pastikan penerima adalah orang yang berhak, bagi yang tidak berhak kalau perlu dikembalikan dan disebarkan informasinya ke publik sebagai ajang kampanye kerja sama yang baik,” katanya.

Yandri menyebut hasil evaluasi penyaluran dana Bansos bersama para Kepala Dinas Sosial di Provinsi Banten akan menjadi bahan pertimbangan dalam rapat gabungan bersama empat kementerian. Masalah verifikasi data akan menjadi salah satu bahasan pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Bappenas dan Kemensos.

“Perlu ada keterbukaan, kalau tidak maka yang ada adalah terus carut marut masalah data Bansos ini. Kami sudah dapat masukan, besok Komisi VIII akan rapat gabungan bersama empat menteri yang terkait langsung dengan Covid-19 dan penyaluran dana Bansos,” jelasnya.

Sementara ditempat yang sama, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazaruddin menjelaskan proses pendataan penerima Bansos bersifat dinamis dan terus diperbarui. Untuk itu, jika terjadi kesalahan data penerima Bansos, dikatakannya terjadi karena penyalurannya butuh waktu yang cepat agar bisa membantu masyarakat.

“Kita dalam menyalurkan bantuan sosial tidak menunggu data rapih karena bantuan sosial perlu cepat, perlu darurat. Kami menyalurkan bantuan data kemudian diverifikasi oleh daerah sehingga dinamis,” jelas Pepen.

Kementerian Sosial terus meminta daerah melakukan perbaikan data ‘day to day’ dengan melibatkan unsur pemerintahan desa sebagai ujung tombak terdepan.

“Kita tidak menetapkan satu daerah tertentu, tapi dari daerah datanya berjalan terus, dinamikanya ‘day to day’ yang penting kita update cepat,” katanya.

Kementerian Sosial mencatatan proses penyaluran Bansos di Banten saat ini sudah cukup baik. Penyaluran BST untuk masyarakat juga dikatakannya akan memasuki tahap ketiga. “Penyaluran bantuan sosial di Banten ini realisasinya sudah cukup bagus, PKH (program keluarga harapan) pembayaran per bulan Juni sudah 90 persen. Bantuan sosial tunai juga sudah sampai tahap ke tiga,” ujarnya.

Data Kementerian Sosial menyebutkan jumlah bantuan PKH yang diberikan pemerintah kepada provinsi Banten hingga akhir Juni mencapai 649,5 miliar rupiah lebih untuk 320.082 penerima.

Sementara Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan kesalahan data penerima Bansos bisa terjadi karena banyak hal. Salah satunya adalah tidak seriusnya para petugas pendata dan calon penerima Bansos dalam mendaftarkan dirinya.

“Dari sisi pendataan RT/RW memang kurang serius, pertama ketika mendata masyarakat di tempat itu tidak diminta KTP/KK, masyarakat juga tidak berikan yang ngasih malah PNS atau yang lain. Jadi ketika datang bantuan yang berhak malah tidak bisa terima karena kelemahan pendataan itu,” ungkapnya.

Syafrudin juga mengeluhkan terkait para petugas pendata penerima Bansos yang tidak mendapat honor dari pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah.  “Yang mendata tidak dikasih honor oleh pemerintah pusat padahal ini (Bansos) anjuran dari pusat. Yang jelas ketika petugas ada honor, maka akan serius mendata itu sehingga akurat,” ujarnya. (*/sumber: Humas Linjamsos)

News

SAFARI RAMADAN YASTROKI, DR. TUGAS : SI MISKIN RENTAN STROKE

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Soni (stroker baju hitam tengah deretan depan) tampak ceria di tengah kunjungan rombongan Yastroki ke Lubang Buaya, Jaktim. ( foto ist)

JAKARTA, Koin24.co.id – Rakyat miskin paling rentan terserang stroke. Imbas tekanan memenuhi kebutuhan hidup, sehingga kurang peduli menjaga kesehatan.

Fenomena tersebut dijumpai pada sejumlah negara miskin. Beda daripada negara kaya, walau banyak makanan tinggi kolesterol, rakyatnya relatif lebih peduli terhadap pola hidup sehat.

Dr. Tugas, kedua dari kanan, foto bersama stroker Wahyudi, ketiga dari kanan, dan peserta Safari Ramadhan Yastroki di Cibitung, Bekasi. ( foto ist)

Menurut Mayjen TNI (Pur.) Dr. dr. Tugas Ratmono SpN, MH, data statistik tingkat dunia menyebutkan si miskin penderita stroke lebih tinggi dibandingkan dengan si kaya juga terjadi di Indonesia.

“Bagi yang ekonomi kuat punya kepedulian menjaga pola hidup sehat,” jelasnya sebagai Ketua Yayasan Stroke Indonesia (Yastroki).

Menyikapi problem yang ada, Selasa,(19/03), Yastroki bersama Kreshna ( Komunitas Sahabat Stroker atau komunitas bekas penderita stroke) antara lain bersafari Ramadhan sambil membagi bahan pangan dan tongkat kepada stroker di Kel. Lubang Buaya, Jaktim dan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat.

Kunjungan kemanusiaan ke rumah stroker sambil menyemangati yang bersangkutan. “Jaga kesehatan, rutin olahraga agar jangan sampai stroke lagi,” kata Dr. Tugas yang juga didampingi Toto Irianto, Ketua Yayasan Kota Jakarta Weltevreden dan lainnya.

PAKET RAMADAN

Upaya menyantuni stroker mengisi Ramadhan 1445/2024, Yastroki menggalang donasi khalayak. Bantuan dapat berupa paket sembako dan lainnya yang bermanfaat langsung bagi stroker dalam menjalani ibadah puasa.

“Kami menampung bantuan dari berbagai pihak untuk disalurkan kepada stroker yang membutuhkan, ” kata Titiek Suryanti, Kepala Sekretariat Yastroki beralamat di Gedung Mega Kuningan, Jl. R. Rasuna Said, Jaksel.

TAMPAK CERIA

Stroker Soni di Lubang Buaya, Jaktim bersama keluarga, dan Wahyudi di Cibitung, Bekasi, tampak ceria menyambut rombongan Safari Ramadan Yastroki. Sambil mendengarkan arahan motivasi hidup sehat oleh Dr. Tugas, berkali- kali mengucapkan terima kasih.
Jumlah stroker se-Jabodetabek tergabung dalam Komunitas Kreshna sekitar 750 jiwa. Suhadi, pimpinan Komunitas Kreshna, menjelaskan pihaknya berupaya membimbing penguatan iman kepada Tuhan YME hingga kemandirian ekonomi keluarga sesama anggota.

PENYEBAB KEMATIAN

Stroke menjadi penyebab kematian urutan kedua di dunia pada tahun 2015 dan urutan pertama di Indonesia pada tahun 2014.

Data Kemenkes RI menyebutkan berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur 15 tahun ke atas ada 10,9% atau diperkirakan sebanyak 2.120.362 penderita stroke.

Pemerintah berupaya menurunkan jumlah penderita dengan cara memperkuat pencegahan antara lain mengkampanyekan konsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga kadar gula dalam darah, rutin cek kesehatan minimal 6 bulan sekali.

Continue Reading

News

BPN Kota Depok Bahas Progres PTSL 2024, Indra Gunawan: Edukasi Warga, Benamkan Pungli

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan bersama Ketua Tim I Agus Tresna, Ketua Tim II Indrayanto menggelar rapat koordinasi PTSL 2024 yang berlangsung di aula Kantor Pertanahan Kota Depok. (Foto: BPN Kota Depok)

DEPOK Koin24.co.id – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Indra Gunawan, mengungkapkan harapannya agar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat berjalan dengan baik dan mampu menembus target yang dicanangkan tahun 2024.

Indra Gunawan menekankan pentingnya program PTSL sebagai wujud kepastian hukum untuk perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat Kota Depok. Jangan sampai, program baik ini melahirkan oknum pungli (pungutan liar) yang merusak dan merugikan publik.

“Kalau targetnya 5000 bidang, artinya pekerjaan tahun ini lebih berlipat dari tahun-tahun sebelumnya. Maka, butuh inisiatif dan inovasi ekstra untuk merangsang masyarakat berperan aktif mendaftarkan bidang tanahnya,” jelas Indra Gunawan dalam rapat koordinasi dengan tim PTSL, Senin,(18/3/ 2024).

Dengan target besar ini, BPN Kota Depok harus mampu menutup ruang gerak pungli, caranya bekerja sama dengan aparatur kelurahan, kecamatan, hingga kepolisian setempat.

“Masyarakat Kota Depok harus terus diedukasi, jangan biarkan mereka larut dengan janji-janji oknum yang tak bertanggungjawab dengan alasan bisa memuluskan program PTSL. Saatnya bemankan pungli,” tegasnya.

Ditambahkan Indra, program PTSL yang diinisiasi oleh Kementerian ATR/BPN merupakan kebijakan strategis agar masyarakat mendapatkan sertifikat tanah dengan mudah, terjangkau dan mencegah praktek pungutan liar (pungli).

“Masyarakat perlu diimbau berulangkali untuk memanfaatkan program PTSL ini serta melaporkan segala bentuk pungli yang terjadi, sehingga pembuatan sertifikat tanah dapat berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak,” tegasnya.

Indra Gunawan kembali mengingatkan bahwa PTSL bukan hanya sebatas merealisasikan target atau menambah target. Tapi yang terpenting mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanah masyarakat.

Melalui program PTSL yang terus digencarkan BPN Kota Depok, data yang diperoleh dapat menjadi dasar dalam perencanaan penggunaan lahan yang lebih terarah, mengurangi konflik kepemilikan tanah, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Program PTSL merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mendaftarkan tanah-tanah di seluruh Indonesia secara sistematis dan lengkap.

Program PTSL diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan sertifikat hak atas tanah mereka, yang nantinya akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah.

“BPN Kota Depok akan terus berupaya untuk memastikan program ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan,” jelas Indra Gunawan.

Sementara itu, Ketua Tim I PTSL Kota Depok Agus Tresna mengatakan, dari data dashboard per Maret 2024, terdapat 404 berkas yang masuk dalam tahap puldadis (pengumpul data yuridis) sedangkan 373 sudah masuk dalam tahap pemberkasan.

“Dari kalkulasi di atas, bisa kita simpulkan terdapat 312,94 hektare sebagai capaian PBT dari target yang ditentukan. Semua sedang on proses mudah-mudahan semua sesuai dengan target PTSL 2024,” jelas Agus Tresna.

Sementara itu, Ketua Tim II PTSL Indrayanto menambahkan, untuk program PTSL untuk wilayah Kecamatan Pancoran Mas, Cilodong, dan Sawanang progresnya cukup baik.

“Untuk tim II dari data masuk terdapat 487 berkas yang masuk dalam tahap puldadis, sisanya 431 bidang, masuk dalam tahap pemberkasan,” kata dia.

Berikut ini target PTSL per bidang di setiap Kecamatan/Kelurahan di Kota Depok:

TIM I PTSL 2024

Beji, Tanah Baru: 450
Beji, Kukusan: 500
Cipayung, Ratu Jaya: 500
Cipayung, Cipayung Jaya: 100
Cipayung, Pondok Jaya: 100
Tapos, Cilangkap: 300
Tapos, Leuwinanggung: 200
Bojongsari, Curug: 150
Bojongsari, Serua: 150
Pancoran Mas, Depok Jaya: 50

Target: 2.500 Sertifikat.

TIM II PTSL 2024

Pancoran Mas, Depok: 100
Pancoran Mas, Mampang: 250
Pancoran Mas, Pancoran Mas: 250
Pancoran Mas, Rangkapan Jaya: 250
Cilodong, Cilodong: 100
Cilodong, Kalibaru: 200
Cilodong, Sukamaju: 200
Cilodong, Kalimulya: 200
Cilodong, Jatimulya: 100
Sawangan, Pengasinan: 500
Sawangan, Sawangan: 250
Sawangan, Sawangan Baru: 100

Target: 2.500 sertifikat

Continue Reading

News

Joni Matondang Terima SK Plt Ketua PWI Pokja Walikota Jaksel

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id — Joni Matondang terima SK (Surat Keputusan) Pelaksana tugas (Plt) Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Kelompok Kerja (Pokja) Walikota Jakarta Selatan yang diserahkan oleh Plt Ketua PWI Provinsi DKI Jakarta, Kesit B. Handoyo di Markas PWI Provinsi DKI Jakarta, Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Rabu, (13/3/2024) siang.

SK penunjukan Plt tertanggal 8 Maret 2024 tersebut untuk kelancaran roda organisasi PWI Pokja Walikota Jakarta Selatan hingga berakhirnya kepengerusan PWI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2019-2024. Joni Matondang menjadi Plt Ketua PWI Pokja Walikota Jakarta Selatan menggantikan Ketua PWI Koordinatoriat (Pokja-red) Jakarta Selatan yang sebelumnya dipimpin oleh Edi Kuswanto yang telah habis masa jabatannya pada tanggal 03 Maret 2024.

Plt. Ketua PWI Provinsi DKI Jakarta, Kesit B. Handoyo mengatakan, nama Koordinatoriat PWI Jakarta Selatan berubah menjadi Kelompok Kerja (Pokja) Walikota Jakarta Selatan.

“Setelah menerima berita acara penunjukan Joni Matondang sebagai Plt ketua PWI Pokja Walikota Jakarta Selatan dan beritanya juga sudah saya sebarkan di group pengurus, maka sudah kita buatkan SK-nya untuk Plt koordinatoriat, maaf, bukan koordinatoriat namanya sekarang, tapi Pokja Walikota Jakarta Selatan yang masa berlakunya hingga berakhirnya kepengurusan PWI 2019-2024. Jadi,nanti jika ada terpilih ketua yang baru maka beliau yang terpilihlah yang akan menunjuk kembali siapa yang akan bertugas untuk 5 (lima) tahun. Jadi nanti lima tahun bukan 3 (tiga) tahun lagi,” papar Kesit B Handoyo.

Di tempat yang sama, Plt Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi DKI Jakarta, Berman Nainggolan berpesan kepada Joni Matondang agar terus menjaga kekompakan dan kesolidan sesama anggota PWI Pokja Walikota Jakarta Selatan.

“Tetap jaga soliditas PWI Pokja Walikota Jakarta Selatan. Jangan sampai ada friksi-friksi. Itu saja dari saya,” pungkas Berman Nainggolan.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler