Connect with us

Politik

Laskar Ganjar – Puan Targetkan Pengurus DPD, DPC, PAC dan Ranting di 10 Propinsi DPT Terbanyak

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Ganjar – Puan menegaskan akan membentuk DPD Provinsi di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Sekjen DPP Laskar Ganjar – Puan, Nawang Andi Kusuma, SH kepada wartawan melalui keterangan tertulis, Sabtu (22/1/22).

“Dalam waktu dekat target Laskar Ganjar – Puan (LGP) merampungkan pembentukan pengurus di 10 Provinsi dengan jumlah DPT terbanyak di Indonesia,” terangnya.

Nawang melanjutkan, sejak diadakan rakor (Rapat Koordinasi) tanggal 19 Desember 2021 di Bandar Djakarta lalu, LGP telah mengadakan Rakerda (Rapat Kerja Daerah) di dua Provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Maluku.

“Dalam Rakerda tersebut, DPP LGP ingin memastikan bahwa seluruh pengurus DPD Provinsi dan pengurus DPC Kota / Kabupaten memang sudah benar-benar terbentuk,” paparnya.

Dijelaskan dia, LGP telah memiliki 2 agenda yang sama yaitu di Provinsi Lampung pada tanggal 30 Januari 2022 dan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 5 Februari 2022.

“Target kami selanjutnya adalah hingga saat sebelum Pak Ganjar Pranowo dan Ibu Puan Maharani ditetapkan menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, LGP telah mengadakan Rakerda di 10 Provinsi dengan jumlah DPT terbanyak se-Indonesia,” jelasnya.

Ia menambahkan, acuan yang dipakai LGP yakni pada pemilihan Presiden 2019. Saat itu 10 Provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumut, Banten, DKI Jakarta, Sulsel, Lampung, Sumsel, Riau. (Red).

News

Sebut Langgar 3 Aturan MAKI Akan Laporkan Firli

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengkritik tindakan Firli Bahuri yang membawa dokumen rahasia penyidikan KPK dalam sidang praperadilan. Firli diduga melanggar tiga aturan, yakni UU Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 21 UU KPK terkait penghalangan penyidikan, dan norma etika berdasarkan Peraturan Dewas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020.

Menurut Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, Firli tampaknya berusaha membuktikan bahwa penetapannya sebagai tersangka merupakan kriminalisasi, tanpa bukti pemerasan yang cukup. Dokumen rahasia yang dibawanya dianggap sebagai langkah yang tidak etis dan melanggar aturan.

Boyamin menjelaskan bahwa tindakan Firli dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menempatkan rahasia publik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun, sementara penghalangan penyidikan di atas 5 tahun di bawah Pasal 21 UU KPK.

Meskipun Firli telah nonaktif, kehadiran dokumen tersebut di praperadilan dianggap tidak relevan dan dinilai sebagai upaya mempengaruhi opini hakim. Kabid Hukum Polda Metro Jaya, Putu Putera Sadana, juga menyatakan bahwa bukti yang dibawa Firli tidak berkaitan dengan kasus korupsi yang sedang dibahas di praperadilan. Putu mewakili Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menghadapi Firli Bahuri di praperadilan.

“Ada beberapa dokumen dijadikan barang bukti dan kami sudah punya 159 barang bukti yang tentunya nanti diuji di sidang pokok perkara, bukan praperadilan. Tapi, pemohon (Firli Bahuri) menyampaikan barang bukti yang menurut kami tidak ada korelasinya dengan yang sedang dibahas di sidang Praperadilan. Bukti P26 sampai P37,” kata Putu.

“Ini barang rahasia, apalagi ini tersangka kasus korupsi membawa-bawa dokumen, itu udah salah, nggak boleh karena rahasia,” tegas Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Minggu (17/12/2023).

“Pak Firli kan sudah nonaktif, kebutuhannya ya untuk perkara yang disidangkan. Ini kan praperadilan tidak ada relevansi,” sambung Bonyamin.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Junaedi Saibih, yang dihadirkan sebagai saksi menegaskan bahwa tindakan pengacara Firli membawa dokumen kasus DJKA tidak sesuai dengan materi praperadilan yang seharusnya terkait dengan proses penetapan tersangka secara formil.

Terhadap dugaan pelanggaran kode etik, MAKI berencana melaporkan Firli ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Boyamin Saiman, Koordinator MAKI, akan melaporkan dugaan kebocoran informasi terkait pembawaan dokumen rahasia saat menjadi saksi dalam sidang Dewas KPK pada Jumat (22/12). (***)

Continue Reading

Politik

Letjen Suharto dan Eks Danjen Kopassus Soenarko Sambangi Kediaman Rizal Ramli, Ada Apa?

meldachaniago

Published

on

JAKARTA, koin24.co.id – Letnan Jenderal (Letjen) TNI Marinir (Purn) Suharto dan mantan Danjen Kopassus Soenarko menemui eks Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli di Mampang, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023). Bahkan tidak hanya Suharto dan Soenarko, Ubaidillah Badrun akademis, Natalius Pigai mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), ekonom Marwan Batubara, dan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat M Amien Rais.

Rizal Ramli mengatakan, ini merupakan silaturahmi sekaligus seruan kebangsaan yang dilakukan sejumlah tokoh nasional, akademisi, aktivis, mahasiswa, dan sejumlah elemen masyarakat yang tergabung di Koalisi Perbaikan Indonesia (KPI). Dia juga mengatakan, pihaknya mendorong institusi negara ini untuk menjalankan fungsinya dengan baik

“Lembaga Trias Politica di negeri ini seperti lembaga legislatif (MPR, DPR, DPD RI), lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif menjadi persoalan bangsa. Karena tidak menjalankan fungsi dan tugas yang seharusnya, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi,” kata Rizal Ramli di lokasi pertemuan.

Rizal yang juga sempat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatakan, pemimpin dan lembaga megara yang bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan dan tuntutan reformasi itu harus dilawan serta dihentikan.

“Pengkhianatan terhadap tujuan kemerdekaan adalah bentuk lain dari neokolonialisme yang dikendalikan oleh oligarki,” katanya.

Maka itu, kata dia, KPI mendesak lembaga hukum untuk bertindak tegas.

“Kami mendesak kepada KPK dan Kejakgung agar menumpas dan mengadili semua pihak yang terkait dengan kejahatan tersebut tanpa tebang pilih,” pungkasnya.

Sementara itu, Mantan Danjen Kopassus Soenarko menambahkan, anggota DPR hanya mementingkan partainya.

“DPR itu Dewan Perampok Rakyat. mereka hanya mementingkan partainya bukan rakyat,” tegasnya.

Continue Reading

Politik

Gelar Pertemuan di Bangka, Rizal Ramli dan Amies Rais Kritik Pemerintahan Jokowi

meldachaniago

Published

on

JAKARTA, koin24.co.id – Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, Minggu (13/8/2023) sore. Keduanya melakukan pertemuan untuk bersilaturahmi dan menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pria yang biasa disapa RR ini mengatakan, demokrasi Indonesia kian merosot karena hak-hak rakyat terhadap kebutuhan dasar semakin tidak terjangkau. 40% rakyat Indonesia masuk dalam kategori miskin, hak politik, dan kebebasan rakyat berpendapat ditindas.

“Jokowi yang tidak pernah berjuang untuk demokrasi begitu berkuasa justru mempreteli demokrasi,” kata Rizal.

Rizal juga mengatakan, Jokowi memperlemah lembaga anti korupsi. Dia mengatakan, Jokowi hanya memperkaya keluarga dan kelompoknya.

“Jokowi juga membangun dinasti politik yang penuh nepotisme dan tidak berprestasi,” ujar Rizal.

Kedua tokoh itu sepakat untuk memperjuangkan pelaksanaan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Keduanya menilai, Jokowi hanya berpihak kepada oligarki.

“Tugas pemimpin meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat,” kata Rizal.

Rizal mengatakan, Jokowi hanya tampaknya saya yang merakyat tapi hatinya untuk oligarki. “Bukan untuk rakyat,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler