News
Makna Ketidakhadiran Presiden di HPN
Published
4 weeks agoon
Catatan:Hendry Ch Bangun
(Forum Wartawan Kebangsaan)
Serang, Koin24.co.id – Presiden Republik Indonesia tidak hadir di puncak acara peringatan Hari Pers Nasional(HPN),bukan hal baru.
Gus Dur tidak hadir di HPN Banjarmasin, lalu diwakilkan kepada Megawati Soekarnoputri, karena waktu itu Presiden kurang sreg dengan PWI yang masih dianggap sebagai warisan Orde Baru,saat PWI Pusat dipimpin Tarman Azzam.
Presiden Joko Widodo tidak hadir di HPN Batam karena baru saja keliling ASEAN setelah dilantik sebagai presiden dan selisih waktunya hanya 2 hari sehingga kehadirannya diwakilkan kepada HM Jusuf Kalla,saat kepemimpinan PWI Pusat dijabat Margiono.
Prabowo Subianto tidak hadir di HPN Banjarmasin karena disebut-sebut adanya dualisme di kepengurusan PWI Pusat, tidak ingin dianggap berpihak, mesksi sebenarnya yang terjadi adalah kudeta berbalut Kongres Luar Biasa yang tidak pernah diakui negara.
Setelah Kongres PWI di Cikarang, tahun 2025, yang terjadi setelah Hendry Ch Bangun setuju ada percepatan pemilihan pengurus baru untuk kesatuan PWI Pusat, semua berharap tidak akan ada lagi masalah. Apalagi jelas ada restu pemerintah, kongres dibuka Menkomdigi, diadakan di fasilitas Komdigi, dan pengurus baru disambut baik Menkomdigi.
Tetapi ternyata di Hari Pers Nasional di Serang, Banten, Presiden Prabowo Subianto tidak hadir.
Maka tidak sedikit yang bertanya-tanya,ada apa di Jelambar? Persis pertanyaan kode buntut di tahun 1970-an yang jawabnya bisa apa saja. Terserah ditafsirkan sendiri.
Sebagai Ketua Umum PWI Pusat yang terpilih secara sah di Kongres 2023 Bandung, saya merasa sedih bahwa Hari Pers Nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden No 5 tahun 1985,siapapun ketuanya saat ini.
Presiden seperti tidak menghargai PWI, yang berkongres 9-10 Februari tahun 1946 di Solo, untuk menyatukan kekuatan wartawan se Indonesia, dan menyatakan tekad berdiri bersama para pejuang kemerdekaan untuk menjaga eksistensi dan kedaulatan Republik Indonesia.
Ya, wartawan tidak hanya berjuang melalui tulisan dan teriakan di depan mikrofon, untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia masih ada, bahwa kepemimpinan Soekarto-Hatta dengan Perdana Menteri Sjahrir, masih didukung puluhan juta rakyat. Bahwa seluruh komponen bangsa, para pekerja, pegawai negeri, dan rakyat setia pada perjuangan yang telah melahirkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Itulah fakta lahirnya Keppres No 5 tahun 1985. Masak peringatan HPN tidak dihadiri Presiden yang membuat Keppres, siapapun presidennya?
Sungguh ironis karena PWI jelas ideologi kebangsaannya, dengan menempatkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan berpikir, filosofi, dalam menjalankan profesi kewartawanan, persis seperti yang sering disampaikan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto. PWI itu Merah Putih dan NKRI Harga Mati, tidak sekadar bersandar pada Humanisme Universal.
Orang bisa mengatakan, tokh ada Menko yang hadir atas nama pemerintah, menunjukkan bahwa pemerintah masih mengapresiasi dan menghargai wartawan, organisasi pers, organisasi perusahan pers, dan tentu Dewan Pers, sebagai pilar pelaksanaan HPN. Tetapi tetap saja seperti sayur tanpa garam, karena justru garamnya itulah yang memberikan vitalitas, energi, kekuatan bagi pers dan media yang saat ini sudah dalam tahap Vivere Pericoloso, kalau kita mengacu pada pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1964. Tahun yang “hidup penuh bahaya” atau “menyerempet bahaya”.
Semua sudah berteriak bahwa media saat ini sedang terpuruk karena iklan media massa, sudah habis disedot platform digital, media sosial, dan kegiatan informasi yang nonpers. Belanja media pemerintah di pusat dan daerah, tidak lagi menghidupi secara normal kegiatan media, apalagi untuk membuat kegiatan usaha baru seperti tahun 1990-an. Kesejahteraan wartawan sudah pada tahap gawat darurat. Peraturan Dewan Pers, tentang gaji minimal wartawan setara UMP, mungkin hanya bisa dijalankan beberap media.
Saya berani bertaruh 95 persen lebih media yang saat ini hidup, menggaji dengaan upah kompromi, sesuai kesepakatan bawah tangan. Daripada pensiun dini, daripada menganggur dan tidak bekerja. Media yang memiliki tersertifikasi faktual, yang harus mencantumkan bukti transfer atau bayar gaji sesuai ketentuan, hampir semua mengakali aturan itu. Ya,media harus hidup dan kalau tidak tersertifikasi, sering tidak diberi iklan oleh Pemprov dan Pemkab/Pemkot atau menjadi mitra kerjasama.
Dalam kondisi napas ngap-ngapan, kata orang pinggir Jakarta, kehadiran Presiden RI di puncak acara HPN, akan bisa memberi semangat, kepercayaan bahwa pemerintah serius dalam menjaga kehidupan pers.
Saya pernah menyampaikan kepada Menkominfo Rudiantara dan Johny Plate, memberi perhatian lebih kepada pers, minimal dengan memberikan bantuan berupa pendidikan dan pelatihan, peningkatan kompetensi secara gratis kepada SDM pers. Jawaban keduanya sama, pada saat ini Kominfo atau sekarang Komdigi, tidak punya tugas fungsi membina pers layaknya di zaman Orde Baru. Semua urusan diserahkan ke Dewan Pers, dan karena anggarannya berupa hibah, ya, jumlahnya secukupnya saja. Untuk program yang langsung berkaitan dengan peningkatan kompetensi pers, mungkin saat ini tidak sampai Rp 10 miliar, untuk sekitar 100.000 wartawan (30.000-an bersertifikat kompetensi) seluruh Indonesia.
Sangat ironis karena pers selalu diminta ikut menjaga kewarasan, kejernihan di ruang publik, tidak ada ujaran kebencian, hoaks, apalagi provokasi, dan sikap antipemerintah, sedangkan media disuruh hidup sendiri dalam kondisi alam dan udara pengap.
Tentu saja pers akan tetap terus bertahan dengan seluruh daya upaya, agar tetap profesional dalam segala tantangan dan hambatan yang ada. Tidak akan putus asa, walaupun mungkin akan banyak yang profesionalismenya berkurang dan mengambil jalan pintas dan menciderai Kode Etik Jurnalistik yang menjadi landasan etika dan operasional.
Sebagaimana dikatakan Ketua Dewan Pers Prof Dr Komarudin Hidayat di acara HPN, masyarakat (yang sehat) akan selalu mencari air yang jernis di tengah banjir (informasi) dan itu artinya kalau pers menyajikan informasi yang sesuai KEJ dan memberi kesehatan jiwa, maka dia akan hidup. Tetapi apakah pers sehat betul-betul bisa bertahan dengan baik, mengingat biaya operasional untuk mendidik SDM pers yang mumpuni, kompeten, taat KEJ, tidak lagi murah. Apalagi untuk menjalankan manajemen perusahaan pers yang sesuai etos bisnis yang etis dan bermoral.
Ketika UU Pers dilahirkan pada tahun 1999, semangat para tokoh pers begitu besar, yakin akan bisa mandiri, independent,tidak perlu uluran tangan pemerintah dan masyarakat, untuk kehidupan pers yang sehat. Sampai tahun 2000-an betul begitu. Tetapi ketika platform media mulai membesar, media sosial mulai merajalela, bahkan ketika kecerdasan buatan semakin terasa ikut campur dalam memproduksi berita, keadaan sudah harus dianggap darurat.
Absennya Presiden Prabowo Subianto, jangan kita anggap wujud cueknya pemerintah pada pers, tetapi barangkali juga karena bentuk ketidanmampuan insan pers untuk berkomunikasi dengan beliau melalui bawahan Presiden: untuk menunjukkan keprihatinan, sambil memperlihatkan peran penting pers dalam ikut membangun bangsa, ikut menjaga kedaulatan bangsa, dan menjadi aspirasi masyarakat yang menjerit karena kesulitan ekonomi.
*Selamat Hari Pers Nasional. Majulah pers Indonesia. Merdeka!*
Serang, 9 Februari 2026.
You may like
News
Silaturahmi Ramadan HIPMI Jakarta Timur, Forkopimko Hadir Santuni Anak Yatim
Published
4 hours agoon
March 10, 2026
Jakarta, Koin24.co.id – Semangat berbagi di bulan suci Ramadan terasa hangat dalam kegiatan “Ramadan Berbagi, Silaturahmi Menguatkan” yang digelar oleh BPC HIPMI Jakarta Timur di bawah kepemimpinan Dhimas Pringgorodianto, Senin (9/3/2026) petang. Kegiatan tersebut diisi dengan santunan anak yatim, penyerahan wakaf Al-Qur’an, serta buka puasa bersama.
Acara ini dihadiri Wali Kota Jakarta Timur Munjirin, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol. Alfian Nurrizal, serta Dandim 0505/Jakarta Timur Kolonel Inf. Nelson Paido Makmur. Turut hadir pula sejumlah camat dan tokoh masyarakat yang ikut meramaikan kegiatan yang berlangsung penuh kebersamaan tersebut.

Kehadiran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Timur menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan sosial yang memperkuat kepedulian dan solidaritas masyarakat selama bulan Ramadan.
Dalam kegiatan tersebut, puluhan anak yatim menerima santunan sebagai bentuk kepedulian kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, HIPMI Jakarta Timur juga menyerahkan wakaf Al-Qur’an sebagai upaya memperkuat nilai-nilai keagamaan sekaligus meningkatkan spiritualitas umat di bulan suci Ramadan.
Wali Kota Jakarta Timur Munjirin dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran Kapolres Metro Jakarta Timur dan Dandim 0505/Jakarta Timur yang turut mendukung kegiatan santunan, wakaf Al-Qur’an, serta buka puasa bersama anak yatim.
Menurut Munjirin, kegiatan seperti ini menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta organisasi kepemudaan dalam membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat.
“Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat empati, kebersamaan, dan semangat berbagi kepada sesama,” ujarnya.
Suasana keakraban terlihat sepanjang acara, terutama saat para tamu undangan dan masyarakat berkumpul menjelang waktu berbuka puasa. Kegiatan kemudian ditutup dengan doa dan buka puasa bersama yang semakin mempererat hubungan antara pemerintah daerah, aparat keamanan, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, HIPMI Jakarta Timur berharap nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial dapat terus terjaga, sehingga Ramadan tidak hanya menjadi momen meningkatkan ibadah, tetapi juga memperkuat solidaritas dan persaudaraan di tengah masyarakat.
News
PT Tanur Muthmainnah Tour Dukung Kegiatan PWI Jaya Berbagi, Salurkan 150 Paket Sembako
Published
12 hours agoon
March 9, 2026
Jakarta, Koin24.co.id – Sebagai bentuk kepedulian sosial dan komitmen terhadap masyarakat, PT Tanur Muthmainnah Tour turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi DKI Jakarta. Travel berpengalaman Umroh dan Haji Khusus ini menyalurkan sebanyak 150 paket sembako melalui PWI Jaya Berbagi, pada Jumat (13/3/2026) mendatang.
Kegiatan PWI Jaya Berbagi merupakan program sosial tahunan yang digagas oleh PWI Jaya sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan dukungan di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Partisipasi PT Tanur Muthmainnah Tour dalam program ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk tidak hanya berkontribusi dalam layanan perjalanan ibadah, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
CEO PT Tanur Muthmainnah, Muhammad Reza Fahlevi, menyampaikan bahwa keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial seperti ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif PWI Jaya dalam menyelenggarakan kegiatan berbagi kepada masyarakat. Kami percaya bahwa keberadaan perusahaan tidak hanya berfokus pada kegiatan bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial. Melalui partisipasi ini, PT Tanur Muthmainnah Tour berharap dapat memberikan manfaat nyata serta membantu meringankan kebutuhan masyarakat,” ujar Muhammad Reza Fahlevi, Senin (9/3).
Sebanyak 150 paket sembako yang disalurkan dalam program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat penerima manfaat. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan organisasi profesi dalam membangun kepedulian sosial.
PWI Jaya Berbagi sendiri setiap tahunnya melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan, komunitas, dan relawan, guna memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat.
“Terima kasih kepada berbagai pihak yang mendukung kegiatan PWI Jaya Berbagi,” ujar Ketua PWI Jaya Kesit B Handoyo.
Tentang PT Tanur Muthmainnah Tour
PT Tanur Muthmainnah Tour adalah perusahaan travel resmi yang telah berpengalaman dalam menyelenggarakan perjalanan ibadah Umroh dan Haji Khusus. Dengan izin Kemenag dan jaringan mitra profesional di seluruh Indonesia, PT Tanur Muthmainnah Tour berkomitmen memberikan pelayanan yang amanah, profesional, dan berbasis teknologi.
News
Sekda DKI dan Kepala BPOM Pimpin Sidak Pangan Jelang Lebaran di Ciracas
Published
13 hours agoon
March 9, 2026
Jakarta, Koin24.co.id – Menjelang Hari Raya Idulfitri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia melakukan inspeksi mendadak (sidak) pangan di Lottemart Grosir Ciracas, Jakarta Timur, pada Senin (9/3/2026). Kegiatan ini dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto bersama Kepala BPOM RI Taruna Ikrar.
Sidak tersebut merupakan bagian dari pengawasan perdagangan produk makanan dan minuman, termasuk parsel atau bingkisan, yang diselenggarakan BPOM RI bersama Pemprov DKI Jakarta menjelang Ramadan hingga Idulfitri. Turut mendampingi dalam kegiatan ini Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Kusmanto, Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur Taufik Yulianto, Kepala Suku Dinas PPKUKM Jakarta Timur Ahmad Revi, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Patar Parulian Pakpahan, Camat Ciracas Panangaran Ritonga, serta Lurah Susukan Puja Akbar Sahroni.
Dalam sidak tersebut, rombongan meninjau sejumlah produk pangan yang dijual, termasuk memeriksa tanggal kedaluwarsa, kondisi penyimpanan, serta kelengkapan izin edar. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap produk makanan olahan, parsel, daging ayam, dan berbagai produk pangan lainnya.
Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari intensifikasi pengawasan pangan menjelang Ramadan, selama bulan puasa, hingga Idulfitri.
“Tujuan kedatangan kami hari ini adalah bagian dari pelaksanaan intensifikasi pengawasan pangan menjelang bulan puasa, selama bulan puasa, hingga Idulfitri. Pada periode ini intensitas penjualan dan konsumsi produk pangan meningkat, sehingga pengawasan perlu diperketat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengawasan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dengan dua metode, yakni surveillance secara acak dan tersembunyi serta pemeriksaan resmi seperti yang dilakukan di Lottemart Grosir Ciracas.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, secara umum produk pangan yang dijual telah memenuhi ketentuan terkait sanitasi, higiene, standar label, kemasan, izin edar, serta masa kedaluwarsa. Namun, BPOM masih menemukan beberapa catatan, di antaranya produk Kimchi (Omasone Mart) kemasan 215 gram dan 32 gram yang masa berlaku izin edarnya telah habis, serta produk Tari Kimchi Pedas 100 gram sebanyak 18 kemasan dengan petunjuk penyimpanan yang tidak sesuai.
Selain itu, ditemukan pula produk Transa Pempek yang mencantumkan nomor izin edar milik produk lain. Tim BPOM juga mencatat kondisi gudang penyimpanan beku (frozen) yang mengalami kelebihan kapasitas sehingga tumpukan produk mencapai langit-langit, yang berpotensi memengaruhi suhu penyimpanan dan kualitas produk.
Dalam kesempatan tersebut, tim BPOM juga melakukan uji sampel terhadap 40 produk menggunakan mobil laboratorium keliling untuk mendeteksi kemungkinan kandungan bahan berbahaya seperti pengawet dan zat pewarna. Hasil pengujian menunjukkan seluruh sampel negatif dari bahan berbahaya dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi.
“Termasuk kerupuk yang kami curigai mengandung zat pewarna Rhodamin B, hasilnya juga negatif. Badan POM berkomitmen melaksanakan pengawasan sesuai Undang-Undang Keamanan Pangan Pasal 46 dan 47,” jelas Taruna.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto menyampaikan apresiasi kepada BPOM RI atas kolaborasi dalam pengawasan pangan menjelang Idulfitri.
“Atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami menyambut baik kolaborasi ini. Masa menjelang Idulfitri merupakan periode yang rawan karena kebutuhan masyarakat terhadap pangan meningkat,” katanya.
Ia menambahkan, pengawasan langsung seperti ini dapat memberikan rasa aman dan keyakinan bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk pangan yang sehat.
“Berdasarkan hasil pengecekan terhadap sekitar 79 produk, seluruhnya negatif formalin. Kami berharap kegiatan ini terus dilakukan di berbagai lokasi untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat Jakarta,” pungkasnya.
Silaturahmi Ramadan HIPMI Jakarta Timur, Forkopimko Hadir Santuni Anak Yatim
PT Tanur Muthmainnah Tour Dukung Kegiatan PWI Jaya Berbagi, Salurkan 150 Paket Sembako
Sekda DKI dan Kepala BPOM Pimpin Sidak Pangan Jelang Lebaran di Ciracas
APKLI Minta Kepala Daerah Moratorium Pemberian Izin Retail Modern
Dramaturgi di Balik Piring Gratis MBG, Media Massa, dan Realitas Implementasi Kebijakan
Dankodaeral X Resmikan Jembatan di Bonggo, Perkuat Konekvitas dan Pemberdayaan Wilayah
Jusuf Kalla: Pemerintah Harus Prioritaskan Program yang Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Pemulihan Lamban, Korban Banjir dan Longsor Aceh Sorot Kinerja Satgas Bencana
SIWO PWI Pusat Kecam Keras Intimidasi Official Malut United Terhadap Wartawan Peliput
Menlu Sugiono Dinilai Wajib Baca Buku “Reunifikasi Korea: Game Theory” Karya Teguh Santosa
PB PSTI Mulai Seleksi Atlet Sepak Takraw untuk Asian Games 2026
FWK-Evident Institute Kerja Sama Penelitian,Mencari Solusi di Tengah Disrupsi Digital
Keppres 37/2025 Terbit, KP3ALA:Saatnya Aceh Leuser Antara Bangkit demi NKRI
Festival Bandeng Rawa Belong 2026,Bang Anung Usulkan Haul Ulama Betawi di Monas
Makna Ketidakhadiran Presiden di HPN
TV Berita “Menyalahkan” Platform Global, tapi Memakainya Seenaknya
Menuju 500 Tahun Jakarta, MHT Award 2026 Fokuskan Feature Reflektif
Pers di Tahun Vivere Pericoloso, Tantangan Berat Industri Media Massa ke Depan
Dr. Diding Wahyudin Resmi Pimpin PSTI Jakarta Barat Periode 2026–2030
Bakti Sosial dan Donor Darah HUT ke-53 KSPSI,Kapolri Tegaskan Dukungan untuk Kesejahteraan Buruh
Sarapan Subuh, ketan bumbu dan gemblong ketan
Gara-gara Covid-19 rela berbuat seperti ini
“Martabak Alul” kaki 5 yang melayani dengan berbagai jenis pembayaran
Nasi kebuli murah meriah di Bambu Apus
DIRGAHAYU TNI “SINERGI UNTUK NEGERI”
Sambutan Kapolda Metro dalam rangka Baksos Sembako 25 ton menyambut HUT ke-65 Lantas Bhayangkara
Sepenggal sejarah merah putih di tanah Papua
Pramuka Saka Wira Kartika Kodim 0505/JT bantu giat cek poin perbatasan
Ucapan Selamat Idul Fitri dari Letnan Jenderal TNI AD, Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Simak video ini soal test cepat Covid-19
Terpopuler
-
News4 weeks agoPB PSTI Mulai Seleksi Atlet Sepak Takraw untuk Asian Games 2026
-
News2 months agoLBH GEKIRA: Negara Tidak Boleh Gagal Ungkap Kematian Evia Maria Mangolo
-
News1 month agoUmi Sjarifah Raih Anugerah INDOPOSCO 2026 atas Dedikasi Jurnalistik dan Keberpihakan Sosial
-
News1 month agoMisteri “Board of Peace” Dibongkar, GREAT Institute: Keputusan Prabowo di Davos Sudah Benar

