Connect with us

Ekonomi

Menkeu sampaikan optimisme pemerintah hadapi 2021 pada Kompas CEO Forum

Avatar

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Kemenkeu)

Jakarta, koin24.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan optimisme pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi pada tahun 2021. Instrumen-instrumen kebijakan akan digunakan secara tepat waktu, fleksibel, adaptif, namun tetap transparan dan akuntabel.

“Kita memasuki tahun 2021 tetap dengan optimisme yang tinggi karena kita paling tidak telah melewati tahun 2020 yang luar biasa dan merupakan shock yang tidak terjadi 100 tahun sekali dan Indonesia alhamdulillah dalam suasana yang relatif lebih baik. Pertumbuhan kita tetap lebih baik dibandingkan negara ASEAN atau G20, kecuali beberapa negara, dan fiscal tools kita tetap kita jaga secara hati-hati dan prudent,” kata Menkeu dalam 11th Kompas100 CEO Forum “Let’s Collaborate; Rising in Pandemic Era” yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta, Kamis (21/01).

Menjelang akhir tahun 2020, banyak negara mulai memiliki harapan dengan ditemukannya vaksin untuk Covid-19. APBN 2021 pun akan menjadi instrumen yang memberi dukungan penuh untuk penanganan dampak Covid-19 terhadap kesehatan, termasuk vaksin dan vaksinasi, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan reformasi struktural.

“Vaksinasi akan terus kita kawal dengan tata kelola yang baik dan dengan landasan hukum yang tepat sehingga tetap accountable,” ujar Menkeu.

Penanganan Covid-19 tahun 2021 diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp61,8 triliun. Angka tersebut masih akan bisa berubah dengan adanya ketidakpastian terhadap peningkatan jumlah kasus dan juga keinginan pemerintah untuk mengamankan supply vaksin Covid-19.

Meskipun vaksin telah tersedia, masyarakat diharapkan tetap patuh terhadap protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak) dan menghindari 3C (closed spaces, crowded places, close-contact setting). Pemerintah juga tetap berkomitmen akan melakukan 3T (testing, tracing, treatment).

“Maka kalau itu dilakukan, kita boleh berharap bahwa perekonomian akan pulih kembali karena masyarakat bisa kembali melakukan aktivitas, mobilitas, dan itu berarti kegiatan konsumsi, investasi, ekspor akan bisa meningkat,” kata Menkeu. (dep/mr/hpy/Sumber: kemenkeu.go.id)

Ekonomi

Kata Airlangga Hartarto, aturan pelaksana UU Cipta Kerja ciptakan era baru berusaha untuk perluasan lapangan kerja

Published

on

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

Jakarta, koin24.co.id – Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 185 UU Cipta Kerja yang mengamanatkan penetapan peraturan pelaksanaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak UU Cipta Kerja mulai berlaku pada 2 November 2020.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hal mendasar yang diatur dalam PP dan Perpres tersebut adalah perubahan untuk kemudahan dan kepastian dalam perizinan serta perluasan bidang untuk investasi, sejalan dengan maksud dan tujuan UU Cipta Kerja.

“Hal itu akan dapat memperluas lapangan kerja baru, dan diharapkan akan menjadi upaya Pemerintah mengungkit ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sebab, pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan sebesar 5,3 persen pada tahun 2021 ini,” ujarnya dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Minggu (21/02/2021).

Peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang pertama kali diselesaikan adalah 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) terkait Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yaitu PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.

Selanjutnya, diselesaikan juga 49 peraturan pelaksanaan yang terdiri dari 45 PP dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) yang disusun bersama-sama oleh 20 kementerian/lembaga (K/L) sesuai klasternya masing-masing.

K/L tersebut yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kemudian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Secara substansi, peraturan pelaksanaan tersebut dikelompokkan dalam sebelas klaster pengaturan, yaitu: Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor (sebanyak 15 PP), Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa (4 PP), Investasi (5 PP dan 1 Perpres), Ketenagakerjaan (4 PP), dan Fasilitas Fiskal (3 PP).

Selanjutnya, Penataan Ruang (sebanyak 3 PP dan 1 Perpres), Lahan dan Hak Atas Tanah (5 PP), Lingkungan Hidup (1 PP), Konstruksi dan Perumahan (5 PP dan 1 Perpres), Kawasan Ekonomi (2 PP), serta Barang dan Jasa Pemerintah (1 Perpres).

Perizinan berusaha berbasis risiko

Pengaturan yang berkaitan dengan perizinan dan kegiatan usaha sektor merupakan upaya reformasi dan deregulasi yang menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi informasi.

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko mengubah pendekatan kegiatan berusaha dari berbasis izin ke berbasis risiko (Risk Based Approach/RBA). Rinciannya sebagai berikut:

Pertama, cakupan kegiatan berusaha mengacu ke Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.

Kedua, hasil RBA atas 18 sektor kegiatan usaha (1.531 KBLI) sebanyak 2.280 tingkat risiko, yaitu: Risiko Rendah (RR) sebanyak 707 (31,00 persen), Risiko Menengah Rendah (RMR) sebanyak 458 (20,09 persen), Risiko Menengah Tinggi (RMT) sebanyak 670 (29,39 persen), dan Risiko Tinggi (RT) sebanyak 445 (19,52 persen).

Ketiga, berdasarkan hasil RBA tersebut, maka penerapan Perizinan Berusaha berdasarkan risiko dilaksanakan sebagai berikut: RR hanya Nomor Induk Berusaha (NIB), RMR dengan NIB + Sertifikat Standar (Pernyataan), RMT dengan NIB + Sertifikat Standar (Verifikasi), dan RT dengan NIB + Izin (Verifikasi).

Keempat, implementasi di sistem melalui Online Single Submission (OSS) yakni: untuk RR & RMR akan dapat selesai di OSS dan dilakukan pembinaan serta pengawasan, sedangkan untuk RMT dan RT dilakukan penyelesaian NIB di OSS serta dilakukan verifikasi syarat/standar oleh kementerian/lembaga/daerah dan dilaksanakan pengawasan terhadapnya.

Kelima, maka 51 persen kegiatan usaha cukup diselesaikan melalui OSS, termasuk di dalamnya adalah kegiatan UMK.

Kemudahan berinvestasi di dalam negeri

Untuk bidang usaha penanaman modal atau investasi, Pemerintah telah mengubah konsep dari semula berbasis kepada Bidang Usaha Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi Bidang Usaha Prioritas. Berbagai bidang usaha yang menjadi prioritas ini akan diberikan insentif dan kemudahan yang meliputi insentif fiskal dan non fiskal.

Insentif fiskal terdiri atas: (1) Insentif Perpajakan, antara lain pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (tax allowance), pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), atau pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka investasi, serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu (investment allowance). Kemudian, (2) Insentif Kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri.

Adapun insentif non fiskal meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, ditetapkan juga bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM.

“Perubahan dalam proses perizinan dan perluasan bidang usaha untuk investasi, kami yakini akan menjadi game changer dalam percepatan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dengan penerapan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, maka kita memasuki era baru dalam memberikan kemudahan dan kepastian perizinan dan kegiatan usaha, sehingga akan meningkatkan daya saing investasi dan produktivitas, serta efisiensi kegiatan usaha,” tutur Airlangga.

Kesejahteraan pekerja

UU Cipta Kerja juga mengatur perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh. Sebagai aturan turunannya, terdapat 4 PP yang mengatur pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta menyempurnakan ketentuan mengenai waktu kerja, hubungan kerja, dan pemutusan hubungan kerja (PHK), serta pengupahan.

“Kami mengharapkan aturan ini dapat membantu menanggulangi dampak pandemi COVID-19 terhadap kesejahteraan para pekerja. Selain itu, di dalam UU Cipta Kerja juga diperjelas dan dipertegas ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang diperlukan hanya untuk alih keahlian/keterampilan dan teknologi baru, serta pelaksanaan investasi,” papar Menko Perekonomian.

Implementasi aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja

PP dan Perpres yang telah disahkan sebagai aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja tersebut telah dapat dioperasionalkan atau diimplementasikan, namun K/L akan melakukan penyesuaian untuk petunjuk teknis pelaksanaan (misalnya terkait SDM, anggaran, dan organisasi). Pengaturan teknis tersebut tidak akan mengganggu implementasi PP dan Perpres.

Sedangkan, terkait implementasi dalam Sistem OSS, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat ini tengah melakukan peningkatan sistem dan akan dapat berjalan sepenuhnya paling lambat empat bulan setelah PP ditetapkan atau sekitar Juli 2021.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk penyiapan dan penyesuaian dalam pelayanan perizinan di daerah melalui Sistem OSS, termasuk untuk penyiapan SDM, infrastruktur jaringan, perangkat pendukung, serta penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) terkait.

“K/L terkait akan menyampaikan penjelasan detail atas masing-masing PP dan Perpres, serta akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan juga media dalam waktu dekat ini,” pungkas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam penyusunan serta pembahasan PP dan Perpres pelaksanaan UU Cipta Kerja, K/L terkait telah memperhatikannarahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk sungguh-sungguh memperhatikan masukan dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan melalui kegiatan serap aspirasi.

Untuk itu, telah dilakukan serap aspirasi melalui beberapa saluran yang dikelola oleh Kemenko Perekonomian, yaitu portal resmi UU Cipta Kerja, melalui Tim Serap Aspirasi, melalui Kegiatan Serap Aspirasi, dan terakhir dengan adanya Posko Cipta Kerja. (Humas Kemenko Perekonomian/UN/Setkab)

Continue Reading

Ekonomi

Hasil survey tunjukkan konsumen mobil sambut baik relaksasi PPnBM

Published

on

Ilustrasi. (Istimewa)

Jakarta, koin24.co.id – Kebijakan pemerintah dalam memberikan diskon PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) nol persen untuk mobil di bawah 1500 CC disambut baik oleh publik. Ini terbukti dari hasil survey yang dilakukan Continuum Data Indonesia.

Survei tentang kebijakan PPnBM pemerintah ini dilakukan sejak tanggal 28 Desember 2020 hingga 17 Februari 2021. Survey ini memonitor dengan menggunakan tiga ribu percakapan di media sosial seperti twitter.

Penggunaan media sosial dalam survei ini karena twitter (media sosial) menjadi platform masyarakat terhadap suatu kebijakan. Terutama bagi kalangan menengah. Dalam survei ini dipastikan tidak menggunakan akun buzzer dan media siaran.

Pembicaraan terkait kebijakan pemerintah ini 85 persen berasal dari kota-kota besar seperti Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Solo dan Semarang.
Survey atas kebijakan tersebut menunjukkan 72 persen konsumen menyambut positif kebijakan relaksasi PPnBM ini. Dari data digital menunjukkan, jika pencarian harga mobil di mesin pencari seperti google, melonjak setelah kebijakan tersebut keluar.

“Sebanyak 72 persen konsumen menyambut positif terhadap kebijakan ini, buktinya sentimen positif lebih dari 50 persen,” kata Big Data Expert, Continuum Data Indonesia, Omar Abdillah.

Dalam Diskusi Online INDEF bertajuk “Apa Kata Konsumen Tentang Gratis Pajak Mobil Baru?” di Jakarta, Minggu (21/2/2021), Omar Abdillah juga menyebut jika hasil survei menunjukkan 63 persen responden menilai kebijakan ini sangat positif. Setidaknya telah membuat harga mobil baru jenis tertentu menjadi murah.

Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

Kemudian hasil survey juga menyatakan 33 persen responden menilai bahwa kebijakan itu akan mendongkrak industri otomotif dan lapangan pekerjaan.

Sementara hanya sebesar empat persen responden yang menilai kebijakan tersebut dianggap memberikan insentif kepada masyarakat menengah ke atas.
Memang ada pula yang menolak atau tidak setuju dengan kebijakan terbaru dari pemerintah itu.

Terdapat pula responden yang menilai kebijakan ini berisiko terhadap pendapatan pajak.
Ada pula responden yang menganggap kebijakan ini bisa menambah kemacetan dan berisiko terhadap adanya kerusakan lingkungan karena polusi bertambah. Tak sedikit juga mereka menilai kebijakan ini elitis dan diskriminasi.

“Buat yang kontra atas kebijakan itu, sebanyak 61 persen ini berpendapat kebijakan ini berisiko, 28 persen mempermasalahkan dampak terhadap lingkungannya dan 11 persen menganggap ini kebijakan elitis dan diskriminatif,” ucap Omar.

Data survey juga menunjukkan jika respon positif tersebut berasal dari konsumen di kota-kota besar seperti Jabodetabek, Surabaya, Yogyakarta, Semarang dan lain-lain. Ada pun yang memberikan sentimen negatif terhadap kebijakan ini lebih banyak berasal dari daerah-daerah non kota besar seperti Magelang, Kebumen, Cilacap dan lain-lain.

“Konsumen di kota-kota besar lebih menyambut positif dibandingkan dengan konsumen kota-kota kecil,” tutur Omar.

Melihat sambutan baik dari masyarakat atas kebijakan tersebut seperti tergambar dalam survey di atas, bisa muncul gambaran jika masyarakat sebagian besar bisa menerima kebijakan tersebut. (***)

Continue Reading

Ekonomi

Kata Menperin, industri otomotif jadi sektor andalan ekonomi nasional

Published

on

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (Kemenperin)

Jakarta, koin24.co.id – Industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional. Saat ini, terdapat 22 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang ada di Indonesia.

“Sektor ini telah menyumbangkan nilai investasi sebesar Rp99,16 triliun dengan total kapasitas produksi mencapai 2,35 juta unit per tahun dan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38,39 ribu orang,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (19/2).

Menperin juga mengemukakan, potensi industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga di tanah air saat ini terdapat 26 perusahaan. Total nilai investasi yang telah digelontorkan sebesar Rp10,05 triliun dengan kapasitas produksi mencapai 9,53 juta unit per tahun dan menyerap tenaga kerja hingga 32 ribu orang.

“Bahkan, dari sektor otomotif ini memberikan dampak luas kepada lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut,” ungkapnya. Industri otomotif dinilai memiliki peran penting dan strategis sehingga dimasukkan ke dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, yang mendapat prioritas pengembangan dalam implementasi industri 4.0.

“Produk kendaraan bermotor produksi dalam negeri telah mampu menembus pasar ekspor ke lebih dari 80 negara di dunia. Pada periode tahun 2020, ekspor kendaraan completely build up (CBU) sebanyak 232,17 ribu unit atau senilai Rp41,73 triliun,” paparnya.

Sedangkan, pengapalan untuk kendaraan completely knock down (CKD) sebanyak 53,03 ribu set atau senilai Rp1,23 triliun, dan komponen sebanyak 61,2 juta pieces atau senilai Rp17,52 triliun. “Seiring program Making Indonesia 4.0, sektor industri kendaraan bermotor nasional ditargetkan akan menjadi pemain global,” ujar Menperin.

Bahkan, Indonesia akan menjadi ekspor hub kendaraan bermotor, baik untuk kendaraan berbasis bahan bakar minyak atau internal combustion engine (ICE) maupun kendaraan listrik atau electrical vehicle (EV). “Salah satu strategi otomotif 4.0 adalah membangun ekosistem untuk industri EV, dimulai dengan penguasaan kemampuan manufaktur sepeda motor listrik, kemudian kemampuan manufaktur baterai dan mobil listrik yang sesuai dengan tren global,” tandasnya.

Agus menegaskan, guna mendongkrak kembali produktivitas, penjualan dan daya saing industri otomotif nasional akibat dampak pandemi Covid-19, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan atau stimulus untuk sektor ini. Misalnya, insentif penurunan PPnBM untuk kendaraan bermotor pada segmen kendaraan dengan CC di bawah 1500, yaitu untuk kategori sedan dan 4×2.

“Langkah ini dilakukan karena pemerintah ingin meningkatkan kembali pertumbuhan industri otomotif, sehingga tetap menjadi sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional,” ujarnya.

Pemberian insentif PPnBM tersebut akan dilakukan secara bertahap selama sembilan bulan, dengan masing-masing tahapan akan berlangsung selama tiga bulan. Insentif PPnBM sebesar 100% dari tarif akan diberikan pada tahap pertama, lalu diikuti PPnBM sebesar 50% dari tarif yang akan diberikan pada tahap kedua, dan insentif PPnBM 25% dari tarif akan diberikan pada tahap ketiga.

“Besaran insentif ini akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan. Kebijakan ini diyakini akan mendorong demand side dari industri otomotif,” tandasnya. Menteri AGK optimistis, kebijakan strategis tersebut dapat mengakselerasi pemulihan industri nasional dan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

“Kami juga memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan pameran virtual Indonesia International Motor Show (IIMS) tahun ini. Sebab memiliki peran strategis dalam membantu program promosi dan penjualan industri otomotif di awal tahun 2021,” terangnya.

Melalui pengalaman baru dalam menghadirkan pameran otomotif secara virtual, lanjut Menperin, IIMS 2021 diharapkan dapat menjadi ajang untuk memperkenalkan teknologi terbaru dari industri otomotif di tanah air dan kendaraan yang ditampilkan. “Semoga rangkaian pameran yang menghadirkan berbagai program dan promo menarik ini dapat menjadi barometer baru pameran otomotif bertaraf internasional serta meningkatkan kegairahan industri otomotif di tanah air,” pungkasnya. (Sumber: Kemenperin)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler