Oleh: Dr. Bagus Sudarmanto, S.Sos., M.Si.

Jakarta, Koin24.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai salah satu kebijakan sosial paling ambisius dalam agenda pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Tujuannya jelas, memperbaiki gizi anak. Data Survei Status Gizi Indonesia menunjukkan prevalensi stunting masih berada di angka 21,6 persen pada 2022 (Kementerian Kesehatan, 2023). Artinya, lebih dari satu dari lima anak Indonesia masih menghadapi risiko gangguan pertumbuhan. Dalam konteks itulah MBG hadir bukan sekadar program makan siang, tetapi investasi jangka panjang bagi kualitas generasi masa depan.

Skalanya pun tidak main-main. Program ini dirancang menjangkau puluhan juta siswa dengan dukungan anggaran yang diperkirakan dapat mencapai Rp335 triliun ketika berjalan penuh (Kementerian Keuangan, 2024). Dengan angka sebesar itu, MBG jelas bukan sekadar program sosial. Ia adalah proyek kebijakan publik yang taruhannya adalah masa depan pembangunan manusia Indonesia.

Namun seperti lazimnya kebijakan besar, MBG tidak lahir tanpa kritik. Setidaknya ada tiga catatan utama yang sering muncul dalam diskusi publik. Pertama, soal ketepatan sasaran. Apakah program ini perlu diberikan secara universal, atau lebih difokuskan kepada kelompok yang benar-benar rentan gizi? Kedua, soal kapasitas implementasi. Mendistribusikan makanan kepada jutaan siswa tentu bukan urusan dapur sederhana, membutuhkan logistik yang rapi, koordinasi lintas lembaga, dan birokrasi yang siap bekerja. Ketiga, soal kualitas dan keamanan pangan yang bahkan terdapat laporan kasus dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah. Kritik-kritik ini menunjukkan satu hal sederhana, bahwa program sebesar ini tidak cukup hanya dengan niat baik. Ia membutuhkan tata kelola yang baik pula.

Di tengah dinamika itu, perhatian media terhadap MBG tentu sangat besar. Setiap pembagian makanan di sekolah, kunjungan pejabat ke dapur umum, hingga peluncuran program di daerah menjadi bahan berita yang menarik. Kamera datang, mikrofon menyala, dan publik pun melihat anak-anak menerima sepiring makanan gratis. Semuanya tampak rapi, nyaris seperti adegan yang sudah disiapkan.

Di sinilah konsep dramaturgi sosial dari Erving Goffman (1959) terasa relevan. Dalam perspektif dramaturgi, kehidupan sosial sering menyerupai panggung pertunjukan. Ada front stage, tempat para aktor menampilkan peran terbaiknya di hadapan publik. Dalam konteks MBG, liputan pembagian makanan di sekolah dapat dilihat sebagai panggung depan itu — simbol bahwa kebijakan sedang bekerja.

Namun setiap panggung selalu memiliki back stage. Di belakang layar itulah cerita yang sebenarnya sering berlangsung, bagaimana logistik diatur, bagaimana kualitas makanan diawasi, bagaimana koordinasi antar lembaga berjalan, dan bagaimana masalah-masalah kecil muncul di lapangan. Bagian inilah yang sering tidak terlihat dalam sorotan kamera.

Persoalannya, produksi berita kadang memang cenderung menyederhanakan realitas. Gregg Barak (1994) menyebut fenomena ini sebagai news mystification — ketika kompleksitas realitas sosial dipadatkan menjadi narasi yang lebih dramatis dan mudah dikonsumsi publik. Hasilnya, yang sering terlihat adalah panggung simbolik kebijakan, bukan proses kebijakan itu sendiri.

Tentu tidak ada yang keliru dengan publikasi kebijakan. Pemerintah memang perlu menyampaikan programnya kepada publik, dan media memiliki peran penting dalam menyebarkannya. Namun jika pemberitaan berhenti pada seremoni peluncuran dan panggung peresmian, media berisiko berubah menjadi semacam event organizer kebijakan — sibuk meliput panggung depan, tetapi jarang menengok ruang belakang tempat kebijakan itu benar-benar bekerja.

Padahal program MBG masih berada dalam fase belajar kebijakan. Program berskala besar seperti ini hampir pasti menghadapi berbagai penyesuaian dalam implementasinya. Perbaikan membutuhkan waktu, pengalaman lapangan, serta ruang bagi evaluasi. Dalam konteks inilah kritik yang sehat menjadi bagian penting dari proses pembelajaran kebijakan. Media tidak cukup hanya berdiri di front stage kebijakan. Ia juga perlu membuka back stage kepada publik —menjelaskan tantangan implementasi, menyoroti celah tata kelola, sekaligus memberi ruang bagi proses pembelajaran kebijakan.

Posisi media karena itu perlu lebih tegas. Media harus menjalankan dua fungsi sekaligus: mengkritik dan mengedukasi. Kritik diperlukan agar kebijakan tidak berjalan tanpa evaluasi, sementara edukasi penting agar publik memahami bahwa kebijakan besar selalu membutuhkan proses penyesuaian dan perbaikan. Dengan cara itulah media tidak hanya melaporkan kebijakan, tetapi juga membantu memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar mencapai tujuannya.

Pada akhirnya, MBG bukan sekadar program pemerintah. Ia menyangkut masa depan gizi anak-anak Indonesia. Program sebesar ini tidak boleh gagal. Jika panggung kebijakan sudah berdiri megah, media memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa di balik panggung itu — dapur kebijakan benar-benar bekerja.
Sepiring makanan gratis boleh saja menjadi simbol kebijakan. Namun yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa di balik piring itu, kebijakan benar-benar menghadirkan gizi bagi masa depan bangsa.

Penulis adalah Anggota Dewan Redaksi keadilan.id dan Pengurus Harian PWI Jaya.

Oleh: Hendry Ch Bangun
Sekjen PWI Pusat 2008-2018

Ciputat, Koin24.co.id – Pertama kali saya mengenal Pak Alex Noerdin ketika dipertemukan oleh Ketua Umum PWI Pusat 2003-2008, Tarman Azzam di rumah sebelah Pompa Bensin di Jalan Merdeka Palembang. Saya lupa tahunnya, tetapi ketika itu saya diajak untuk mendengarkan komplain Pak Alex yang menjabat sebagai Bupati Musi Banyuasin soal pemberitaan.

Dia mengaku banyak diberitakan secara negatif tanpa konfirmasi dan merasa ada itikad buruk.
Dalam diskusi saya menyampaikan gagasan yang bersifat normatif, saya katakan sebagai orang yang menonjol—karena prestasi Muba yang tercatat sebagai salah satu kabupaten dengan APBD tertinggi di Indonesia, mampu menyelip di antara Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara di 5 besar, maka sudah pasti akan banyak yang tidak suka.

Khususnya lawan politik dan konco-konconya. Semakin tinggi pohon, akan semakin besar tiupan angin.
“Bapak biarkan saja. Atau pakai hak jawab,” kata saya. Tampaknya beliau kurang puas dan ingin agar pemberitaan tidak berimbang hilang, yang saya jawab akan sulit sekali karena sejak Reformasi orang dapat semaunya menjadi wartawan atau membuat media. Tetapi Pak Alex memang sering mengundang berbagai wartawan dari media di Jakarta untuk datang ke Sekayu atau ke Palembang setelah dia menjadi Gubernur Sumsel.

Saya juga sempat berkunjung ke Sekayu untuk menyaksikan beberapa kemajuan kabupaten itu, bersama beberapa wartawan Jakarta. Di sana ada lapangan terbang kecil, yang digunakan Pak Alex untuk terbang kalau ingin cepat ke Palembang, mengatasi jalan darat yang bisa menempuh waktu sekitar 3,5 jam. Dia sempat menawari juga waktu itu,” Kalau mau ikut ayo,” ujarnya yang tentu saja saya tolak agar solider dengan teman lain yang diundang.

Pertemuan berikutnya terjadi ketika Palembang ditetapkan sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional pada tahun 2010. Pada saat itu, sebagai Sekjen PWI Pusat, bersama Ketua Bidang Pendidikan Marah Sakti Siregar, dan Ketua PWI Sumsel, Oktaf Ryadi, kami menjajaki berdirinya Sekolah Jurnalisme Indonesia. Dengan berbagai upaya dan kerja keras maka Pak Alex setuju bertepatan dengan HPN SJI ditelorkan dan Palembang menjadi catatan sejarah sebagai kota yang menjadi pelopor SJI.

Yang luar biasa kuliah perdana SJI diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus membuka SJI, diikuti peserta yang sebagian besar dari Sumsel. Pengajar yang hadir waktu itu antara lain Rosihan Anwar, Sabam Siagian. Sampai tahun lalu, SJI dibuka pejabat tertinggi adalah oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim di Bandung atau Plt Gubernur Sumut di Medan, Agus Fathoni. SJI lalu bergulir ke beberapa provinsi seperti Kalsel, Kalteng, Jateng, dll.

Pak Alex yang di puncak acara HPN 2010 itu diberikan Pena Emas dari PWI, juga setuju untuk membangun Pusat Pelatihan Wartawan ASEAN. Di sana akan diadakan berbagai pelatihan internasional dengan peserta dari negara-negara ASEAN, yang dengan sendirinya akan memberi kesempatan banyak bagi wartawan di Tanah Air. Dia kemudian menginstruksikan Pembangunan gedung di kawasan olahraga Jaka Baring, yang didisain ada kamar penginapan untuk peserta. Sayangnya setelah Gedung selesai, yang sekaligus akan dipakai sebagai kantor secretariat PWI Sumsel, karena tidak digunakan, beberapa waktu kemudian diambil alih oleh Pemprov Sumsel. ***

Kenangan lain bersifat pribadi. Saya diajak salah satu orang dekatnya bertemu sebuah hotel Bintang 5 di Jakarta, karena Pak Alex ingin mendirikan surat kabar, yang kemudian diberi nama Berita Pagi.

Sebagai wartawan Kompas, dianggap saya mungkin mampu memimpin surat kabar. Tetapi dalam pertemuan itu saya mengatakan ingin bertahan di tempat kerja sampai pensiun dan mengajukan nama seoerang teman Atal S.Depari.

Dalam pertemuan berikutnya setelah disetujui secara umum konsepnya, ditetapkan time line agar koran bisa diterbikan dalam jangka waktu tertentu. Dan benar saja Atal dengan sebagian awak berpengalaman berhasil menerbitkan Berita Pagi, yang kemudian tumbuh menjadi media berpengaruh di Sumatera Selatan, bersama Sumatera Expres dan Sriwijaya Post. Saya sempat diundang waktu peringatan ulang tahun pertama media di hotel Swarnadwipa.
Saya juga ikut diundang untuk hadir dalam resepsi pernikahan anaknya di Palembang, yang tentu saya hadiri sebagai bentuk penghormatan.
Tidak hanya dengan Pak Alex, saya pun berkenalan dengan Dodi Alex Noerdin, yang waktu itu sudah terpilih sebagai Bupati Musi Banyuasin. Ayah dan anak adalah pribadi yang menyenangkan dan dekat dengan media, seperti tidak ada jarak antara wartawan dan narasumber.

Setiap kali ke Palembang, saya hampir selalu menggunakan MRT dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II karena cepat dan murah. Setelah itu saya turun di stasiun, tergantung akan menginap di mana, dan meneruskan perjalanan dengan Grab. MRT yang dibangun untuk dan bersamaan dengan Asian Games Jakarta Palembang 2018, sangat efektif untuk transportasi yang cepat dan murah.

MRT ini menjadi ikon Palembang, prestasi Alex Noerdin, bersama kompleks olahraga Jaka Baring, yang masih bisa dinikmati masyarakat sampai saat ini.
Saya sempat mengikuti persoalan hukum yang melibatkan Pak Alex dan juga Dody Alex Noerdin di media massa, tetapi saya tidak mendalaminya. Saya hanya ingin melihat prestasi dan kebaikan bapak dan anak, yang menurut saya termasuk langka di Indonesia.

Dan seharusnya Sumatera Selatan, Musi Banyuasin, bangga kepada mereka.
Sebagai Sekjen PWI 2008-2018, saya bersaksi kontribusi besar Pak Alex Noerdin bagi organisasi wartawan ini, entah untuk PWI Pusat ataupun PWI Sumsel. Semoga Husnul Khotimah dan diberi tempat mulia di sisiNya. Aamiin ya rabbal alamin.

Ciputat 25 Februari 2026.

Catatan Ramadan Hendry Ch Bangun

Ciputat, Koin24.co.id – Beberapa hari sebelum masuk bulan Ramadan, di grup WA atau di ponsel kita, penuh dengan permintaan maaf, mohon dimaafkan bila memiliki kesalahan disengaja atau tidak sengaja, berupa kata-kata ataupun tindakan. Konon, agar ketika menjalankan ibadah sebulan penuh ini tidak ada lagi ganjalan di hati sehingga ibadahnya lancar dan diterima Allah Subhana wa taala.

Fenomena ini sudah berlangsung lama, tidak tahu persis kapan dimulai, tetapi agaknya ketika telepon seluler menjadi milik semua, bukan lagi barang ekslusif seperti era Motorolla yang dimiliki hanya segelintir orang kaya. Ketika ponsel semakin cerdas tidak lagi hanya kata atau kalimat, ada gambar, ikon, meme, simbol, meramaikan ucapan itu.
Menurut ahli, meminta maaf atau menerima maaf mengurangi stress dan kecemasan, membuat lega dan seperti lepas dari himpitan perasaan bersalah, serta meningkatkan kesehatan mental. Dan apabila dilakukan secara personal, tatap muka, dapat mengembalikan kualitas hubungan interpersonal. Tercipta saling menghargai dan bisa jadi hubungan yang tadinya buruk kembali membaik, menjadi teman baru lagi, dan ada manfaat bagi keduanya ke depan.
(Meski dalam ilmu manajemen diingatkan, orang yang bertindak buruk kepadamu, jangan lagi dijadikan teman, jangan dipercaya, karena sewaktu-waktu, entah kapan, dia kembali akan menyakitimu. Itulah sifat manusia. Oleh karena itu, forget it. Coret dari daftar kontak).
Tetapi di bulan baik ini, meminta maaf tentu perbuatan mulia. Bahkan menurut salah satu hadis, orang yang mau memaafkan orang yang berbuat salah, berbuat dosa kepadanya, akan dibangunkan istana dari emas di surga. Memberi maaf bukan merendahkan diri, justru dikatakan bakal mengangkat derajat seseorang. Dan pemaaf adalah satu ciri orang bertaqwa, sesuatu yang ingin dimiliki oleh setiap manusia.
Dan kalau bicara soal pahala, khsususnyadi Ramadhan ini, pastilah akan berlipat ganda karena dia seperti membuat dosa antarmanusia, seorang dengan seseorang, sudah hilang. Tentu kita semua tahu, Allah itu Maha Pemaaf (Al Afuww), Maha Pengampun (Al Ghaffar), apabila ada kesalahan kepadaNya, kalau kita meminta, pasti dimaafkan dan dosa kita diampuni. Sebesar apapun itu, bahkan sebanyak buih di samudera.
Tetapi dosa sesama manusia itu, hanya bisa dihapus kalau orang yang disakiti mau memberi maaf. Kalau tidak mau, tidak sempat, maka itu urusannya di akhirat sana. Maka dikatakan ada orang yang sepertinya amalnya sedikit, tetapi ketika dihisab nanti, hartanya di sana seperti emas sebesar gunung. Sebab semasa hidup di bumi, dia selalu dibully, dianiaya, digossipi, dipandang rendah, dan itu semua menjadi pahala baginya. Yang otomatis mengurangi pahala para pelaku, pembully, penganiaya, pemfitnah, sadar atau tidak sadar. Di sinilah sebenarnya, tradisi saling memaafkan, apalagi dilakukan secara fisik, menjadi sangat krusial kita lakukan. Kalau via WA, atau Instagram, Telegram, apalagi kalau bersifat generik, ya kadarnya sedikit. Itupun kalau diterima. ***

Saya ingat suatu ketika KH Aqil Siradj diundang ke PWI Pusat diinisiasi Ilham Bintang, Dewan Kehormatan PWI, untuk mendapatkan masukan ahli agama itu tentang profesi wartawan. Waktu itu PWI satu-satunya organisasi wartawan yang mengakui bahwa pekerja media entertainmen sebagai wartawan. Yang lain masih menganggap bukan, karena pekerjaannya hanya menulis hal-hal tidak penting, tidak terkait dengan kepentingan publik, ecek-ecek.
Dalam kesempatan tersebut tokoh NU itu ditanya soal berita tentang artis, penyanyi, pesohor, yang kadang bersifat hura-hura, isu perselingkuhan, perceraian, gossip rumah tangga dan sejenisnya.
“Berita seperti itu ghibah. Dan ghibah itu dosa,” katanya tegas.
“Kalau itu fakta, Pak Kyai ?”
“Fakta ya dosa. Apalagi kalau belum tentu kebenarannya. Membicarakan seseorang itu berdosa walaupun itu benar.”
Akhirnya hadirin mati kutu. Maksud hati ingin justifikasi pemberitaan entertainmen sebagai produk jurnalistik yang standar, menjadi goyah.

Tapi setidaknya wartawan yang hadir, umumnya pengurus, sudah mendapatkan kepastian dari sisi hukum agama.

Apakah lalu media entertainmen surut? Ya tidak. Masalahnya fulus. Sudah banyak yang untung miliaran rupiah per bulan pada waktu itu, ya tentu saja apa yang disampaikan KH Aqil Siradj hanya dianggap masukan untuk dipikirkan. Keputusan tetap di tangan manajemen. Soal dosa itu urusan nanti. Dunia dulu Boss, mungkin begitu pikir si pemilik media.
Ya, kalau dipikir-pikir, artis-artis, pemain sinetron, para penyanyi, yang diberitakan tentang hal yang benar, apalagi yang belum pasti sesuai fakta, mendapat pahala bertumpuk di akhirat nanti dari karya jurnalistik media entertainmen. Apakah pernah ada permintaan maaf secara individu dari pekerja pers, awak media kepada mereka, rasanya sih tidak.
Mudah-mudahan ada dan juga mudah-mudahan sadar untuk minta maaf mumpung bulan baik dan masih ada napas.
Bagaimana pula dengan media yang dalam pemberitaannya banyak memberikan label negatif, menghakimi tanpa konfirmasi, mengambil untung dari rasa takut narasumber, bahkan dengan sengaja melakukan fitnah tanpa dasar? Kalau ini jelas. Dari sisi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) saja sudah melanggar pasal-pasal tertentu dan ada sanksinya. Termasuk kewajiban minta maaf apabila tidak akurat, ada itikad buruk. Maaf di sini sebagai upaya menyenangkan hati, menyembuhkan luka dari orang tersakiti oleh berita, sekaligus menunjukkan kualitas, kedewasaan, harkat dan martabat media, yang memberitakan.

Tetapi apakah kalau medianya sudah meminta maaf berarti “dosa” maka si wartawan yang menulis, atau editor yang “meloloskan” bahkan mungkin “mengarahkan” berita insinuatif, bohong, tidak akurat, sudah hilang? Itu urusan Yang Di Atas.
Kalau mekanisme kerja, proses jurnalistik, sudah jelas. Karya jurnalistik adalah satu produk hasil mata rantai panjang, mulai dari perencanaan, pengumpulan fakta dan data di lapangan, proses penulisan, proses editing, dan akhirnya persetujuan diberitakan atau disiarkan. Setiap titik itu ada peran. Semua terlibat, meski penanggungjawab akhir ada di tangan pengambil keputusan bahwa berita layak ditayangkan. ***

Dalam banyak hal harus diakui kualitas media dan wartawan kita secara umum masih terdapat kualitas yang njomplang. Ada yang mutunya bisa disamakan dengan media-media di negara maju seperti AS, Eropa, Jepang, yang jelas proses rekruitmen, jelas pelatihan rutin, jelas proses pematangan dengan liputan-liputan bertahap, dst.

Ada yang sama sekali tidak bermutu, main tunjuk seseorang menjadi wartawan, tidak dibekali pemahaman KEJ, tidak dilatih, tidak diberi pengarahan. Langsung terjun ke lapangan. Cakupannya dari A sampai Z.

Dengan kondisi seperti ini, pemahaman tentang tanggung jawab moral dan etika ya bervariasi juga. Ada yang peka terhadap nama baik, privasi individu, dan menahan diri untuk menerobos wilayah pribadi meskipun mungkin orang yang akan jadi narasumber itu pejabat atau memiliki tugas berurusan dengan publik. Ada yang terpaksa menabrak batas karena kewajiban kantor untuk melengkapi berita yang akan disiarkan, atau minimal memberi ruang konfirmasi.

Ada yang tidak peduli karena bagi mereka, berita harus menjadi viral, banyak klik, lebih penting.
Ada media yang sudah jelas mengambil posisi tertentu sehingga mau benar atau salah maka sosok tertentu selalu dicari sisi negatifnya.

Ada yang karena unsur tertentu sebaliknya mengambil sisi positif dan sepihak atas kegiatan-kegiatan sosok atau kelompok itu. Nilai berita menjadi nisbi disesuaikan dengan kepentingan.
Maka media bisa menjadi pembawa kabar baik, berita menyenangkan, memberi gairah, memberi inspirasi, dan semangat.

Ada yang membuat sakit kepala, meningkatkan emosi, sampai ke proses hukum karena dianggap sudah merusak nama baik. Ini tidak lepas dari visi misi media, ketika didirikan, ataupun menyesuaikan diri dengan kondisi sosial politik dan pendapatan.
Sambil menunggu berbuka puasa, yang dianjurkan berzikir dan membaca doa, sebagai orang yang menyebut dirinya wartawan, bagus juga kita melihat ulang ke belakang.

Masih adakah kesalahan, kelalaian, yang telah membuat orang sakit hati, entah itu narasumber, masyarakat, rekan kerja, rekan satu organisasi, yang belum kita mintakan maafnya? Mari tanyakan ke hati nurani.
Itupun kalau dianggap perlu. Semua terserah Anda.

Wallahu a’lam bishawab.
Ciputat 22 Februari 2026.