Connect with us

News

Perjanjian kinerja Kementerian PANRB 2020, tak sekadar seremonial

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24 – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, beserta seluruh jajaran Eselon I dan II Kementerian PANRB, melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja 2020 secara _online_. Penandatanganan itu adalah bukti komitmen jajaran Kementerian PANRB untuk merespon prioritas pembangunan yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo.

Menteri Tjahjo mengharapkan, perjanjian kinerja itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. “Kegiatan ini bukanlah seremoni semata, melainkan bukti komitmen kita atas rencana kinerja yang harus kita raih pada tahun 2020 sesuai Rencana Strategis dan perencanaan turunannya,” ujar Menteri Tjahjo, saat memberi arahan dalam acara Penandatanganan Kinerja 2020 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (11/02).

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan kegiatan prioritas tersebut, Menteri Tjahjo mengajak semua unsur pimpinan dan pegawai Kementerian PANRB untuk mematangkan berbagai rencana, duduk bersama, bersinergi, memilah dan memilih serta melakukan penyesuaian target.

Menteri Tjahjo mengajak seluruh unsur di Kementerian PANRB untuk fokus. “Kita harus fokus juga pada arahan serta visi dan misi presiden untuk mewujudkan birokrasi yang berkualitas,” ungkap Menteri Tjahjo. Birokrasi berkualitas harus mampu memberi pelayanan yang cepat, tepat, murah, dan bertanggung jawab untuk memfasilitasi masuknya investasi.

Selanjutnya, mantan Menteri Dalam Negeri ini mengajak untuk melakukan akselerasi atau percepatan. Dengan anggaran yang diberikan negara kepada Kementerian PANRB, harus memiliki kemampuan untuk mempercepat seluruh proses pelaksanaan tugas dan fungsi, serta mewujudkan target. Menteri Tjahjo juga mengajak seluruh pimpinan dan pegawai untuk saling berkolaborasi, berinovasi, membangun kekeluargaan, menjaga kehati-hatian, serta tetap semangat. “Ciptakanlah situasi kerja yang bergairah, ceria, penuh kebahagiaan, tetapi tetap fokus pada target-target yang ingin kita capai,” imbuh Menteri Tjahjo.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan bahwa, semua kedeputian di Kementerian PANRB mendapat tugas dalam prioritas pembangunan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Bagi kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, mendapatkan tugas untuk mengawal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perlu diketahui, kedeputian ini memiliki skema Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bisa mengawal anggaran negara untuk digunakan hanya pada program serta kegiatan yang dampaknya menyentuh masyarakat secara langsung.

Kemudian pada Kedeputian bidang SDM Aparatur, dimandatkan untuk membangun SDM dengan membentuk manajemen talenta nasional. Dari kedeputian ini pula, akan menuntaskan penetapan berbagai kebijakan sebagai fondasi sistem merit dalam manajemen ASN menuju Smart ASN.

Sementara Kedeputian bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, bertugas untuk merampingkan birokrasi, serta penataan organisasi pemerintah agar lebih dinamis. Salah satu arahan langsung presiden adalah menyederhanakan birokrasi dengan mengalihkan jabatan eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional. Selain itu, melalui Kedeputian bidang Kelembagaan dan Tata Laksana pula, pembangunan _electronic government_ berbasis _artificial intelligence_ di seluruh instansi pemerintah harus dipercepat.

Sedangkan bagi Kedeputian bidang Pelayanan Publik, ditugaskan untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang cepat, murah, efektif, dan efisien. Terutama, pelayanan publik berkualitas tersebut, harus mengutamakan iklim investasi dan dunia usaha. “Kita semua akan dicatat sebagai solusi permasalahan bangsa,” pungkas Atmaji.

Dalam acara tersebut, Menteri Tjahjo juga melantik 89 pejabat pengawas (Eselon IV), dan 52 pejabat administrator (Eselon III). Pengalihan jabatan ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo agar mempercepat reformasi birokrasi sehingga pengambilan keputusan tidak terbelit alur birokrasi.

Acara ini dilanjutkan dengan Dialog Kebangsaan mengenai bahaya narkotika dan pencegahan korupsi di lingkungan ASN. Narasumber yang menjadi pembicara dalam dialog itu adalah Deputi bidang Pemberantasan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Arman Depari, serta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. (don/HUMAS MENPANRB)

News

SAFARI RAMADAN YASTROKI, DR. TUGAS : SI MISKIN RENTAN STROKE

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Soni (stroker baju hitam tengah deretan depan) tampak ceria di tengah kunjungan rombongan Yastroki ke Lubang Buaya, Jaktim. ( foto ist)

JAKARTA, Koin24.co.id – Rakyat miskin paling rentan terserang stroke. Imbas tekanan memenuhi kebutuhan hidup, sehingga kurang peduli menjaga kesehatan.

Fenomena tersebut dijumpai pada sejumlah negara miskin. Beda daripada negara kaya, walau banyak makanan tinggi kolesterol, rakyatnya relatif lebih peduli terhadap pola hidup sehat.

Dr. Tugas, kedua dari kanan, foto bersama stroker Wahyudi, ketiga dari kanan, dan peserta Safari Ramadhan Yastroki di Cibitung, Bekasi. ( foto ist)

Menurut Mayjen TNI (Pur.) Dr. dr. Tugas Ratmono SpN, MH, data statistik tingkat dunia menyebutkan si miskin penderita stroke lebih tinggi dibandingkan dengan si kaya juga terjadi di Indonesia.

“Bagi yang ekonomi kuat punya kepedulian menjaga pola hidup sehat,” jelasnya sebagai Ketua Yayasan Stroke Indonesia (Yastroki).

Menyikapi problem yang ada, Selasa,(19/03), Yastroki bersama Kreshna ( Komunitas Sahabat Stroker atau komunitas bekas penderita stroke) antara lain bersafari Ramadhan sambil membagi bahan pangan dan tongkat kepada stroker di Kel. Lubang Buaya, Jaktim dan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat.

Kunjungan kemanusiaan ke rumah stroker sambil menyemangati yang bersangkutan. “Jaga kesehatan, rutin olahraga agar jangan sampai stroke lagi,” kata Dr. Tugas yang juga didampingi Toto Irianto, Ketua Yayasan Kota Jakarta Weltevreden dan lainnya.

PAKET RAMADAN

Upaya menyantuni stroker mengisi Ramadhan 1445/2024, Yastroki menggalang donasi khalayak. Bantuan dapat berupa paket sembako dan lainnya yang bermanfaat langsung bagi stroker dalam menjalani ibadah puasa.

“Kami menampung bantuan dari berbagai pihak untuk disalurkan kepada stroker yang membutuhkan, ” kata Titiek Suryanti, Kepala Sekretariat Yastroki beralamat di Gedung Mega Kuningan, Jl. R. Rasuna Said, Jaksel.

TAMPAK CERIA

Stroker Soni di Lubang Buaya, Jaktim bersama keluarga, dan Wahyudi di Cibitung, Bekasi, tampak ceria menyambut rombongan Safari Ramadan Yastroki. Sambil mendengarkan arahan motivasi hidup sehat oleh Dr. Tugas, berkali- kali mengucapkan terima kasih.
Jumlah stroker se-Jabodetabek tergabung dalam Komunitas Kreshna sekitar 750 jiwa. Suhadi, pimpinan Komunitas Kreshna, menjelaskan pihaknya berupaya membimbing penguatan iman kepada Tuhan YME hingga kemandirian ekonomi keluarga sesama anggota.

PENYEBAB KEMATIAN

Stroke menjadi penyebab kematian urutan kedua di dunia pada tahun 2015 dan urutan pertama di Indonesia pada tahun 2014.

Data Kemenkes RI menyebutkan berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur 15 tahun ke atas ada 10,9% atau diperkirakan sebanyak 2.120.362 penderita stroke.

Pemerintah berupaya menurunkan jumlah penderita dengan cara memperkuat pencegahan antara lain mengkampanyekan konsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga kadar gula dalam darah, rutin cek kesehatan minimal 6 bulan sekali.

Continue Reading

News

BPN Kota Depok Bahas Progres PTSL 2024, Indra Gunawan: Edukasi Warga, Benamkan Pungli

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan bersama Ketua Tim I Agus Tresna, Ketua Tim II Indrayanto menggelar rapat koordinasi PTSL 2024 yang berlangsung di aula Kantor Pertanahan Kota Depok. (Foto: BPN Kota Depok)

DEPOK Koin24.co.id – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Indra Gunawan, mengungkapkan harapannya agar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat berjalan dengan baik dan mampu menembus target yang dicanangkan tahun 2024.

Indra Gunawan menekankan pentingnya program PTSL sebagai wujud kepastian hukum untuk perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat Kota Depok. Jangan sampai, program baik ini melahirkan oknum pungli (pungutan liar) yang merusak dan merugikan publik.

“Kalau targetnya 5000 bidang, artinya pekerjaan tahun ini lebih berlipat dari tahun-tahun sebelumnya. Maka, butuh inisiatif dan inovasi ekstra untuk merangsang masyarakat berperan aktif mendaftarkan bidang tanahnya,” jelas Indra Gunawan dalam rapat koordinasi dengan tim PTSL, Senin,(18/3/ 2024).

Dengan target besar ini, BPN Kota Depok harus mampu menutup ruang gerak pungli, caranya bekerja sama dengan aparatur kelurahan, kecamatan, hingga kepolisian setempat.

“Masyarakat Kota Depok harus terus diedukasi, jangan biarkan mereka larut dengan janji-janji oknum yang tak bertanggungjawab dengan alasan bisa memuluskan program PTSL. Saatnya bemankan pungli,” tegasnya.

Ditambahkan Indra, program PTSL yang diinisiasi oleh Kementerian ATR/BPN merupakan kebijakan strategis agar masyarakat mendapatkan sertifikat tanah dengan mudah, terjangkau dan mencegah praktek pungutan liar (pungli).

“Masyarakat perlu diimbau berulangkali untuk memanfaatkan program PTSL ini serta melaporkan segala bentuk pungli yang terjadi, sehingga pembuatan sertifikat tanah dapat berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak,” tegasnya.

Indra Gunawan kembali mengingatkan bahwa PTSL bukan hanya sebatas merealisasikan target atau menambah target. Tapi yang terpenting mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanah masyarakat.

Melalui program PTSL yang terus digencarkan BPN Kota Depok, data yang diperoleh dapat menjadi dasar dalam perencanaan penggunaan lahan yang lebih terarah, mengurangi konflik kepemilikan tanah, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Program PTSL merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mendaftarkan tanah-tanah di seluruh Indonesia secara sistematis dan lengkap.

Program PTSL diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan sertifikat hak atas tanah mereka, yang nantinya akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah.

“BPN Kota Depok akan terus berupaya untuk memastikan program ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan,” jelas Indra Gunawan.

Sementara itu, Ketua Tim I PTSL Kota Depok Agus Tresna mengatakan, dari data dashboard per Maret 2024, terdapat 404 berkas yang masuk dalam tahap puldadis (pengumpul data yuridis) sedangkan 373 sudah masuk dalam tahap pemberkasan.

“Dari kalkulasi di atas, bisa kita simpulkan terdapat 312,94 hektare sebagai capaian PBT dari target yang ditentukan. Semua sedang on proses mudah-mudahan semua sesuai dengan target PTSL 2024,” jelas Agus Tresna.

Sementara itu, Ketua Tim II PTSL Indrayanto menambahkan, untuk program PTSL untuk wilayah Kecamatan Pancoran Mas, Cilodong, dan Sawanang progresnya cukup baik.

“Untuk tim II dari data masuk terdapat 487 berkas yang masuk dalam tahap puldadis, sisanya 431 bidang, masuk dalam tahap pemberkasan,” kata dia.

Berikut ini target PTSL per bidang di setiap Kecamatan/Kelurahan di Kota Depok:

TIM I PTSL 2024

Beji, Tanah Baru: 450
Beji, Kukusan: 500
Cipayung, Ratu Jaya: 500
Cipayung, Cipayung Jaya: 100
Cipayung, Pondok Jaya: 100
Tapos, Cilangkap: 300
Tapos, Leuwinanggung: 200
Bojongsari, Curug: 150
Bojongsari, Serua: 150
Pancoran Mas, Depok Jaya: 50

Target: 2.500 Sertifikat.

TIM II PTSL 2024

Pancoran Mas, Depok: 100
Pancoran Mas, Mampang: 250
Pancoran Mas, Pancoran Mas: 250
Pancoran Mas, Rangkapan Jaya: 250
Cilodong, Cilodong: 100
Cilodong, Kalibaru: 200
Cilodong, Sukamaju: 200
Cilodong, Kalimulya: 200
Cilodong, Jatimulya: 100
Sawangan, Pengasinan: 500
Sawangan, Sawangan: 250
Sawangan, Sawangan Baru: 100

Target: 2.500 sertifikat

Continue Reading

News

Joni Matondang Terima SK Plt Ketua PWI Pokja Walikota Jaksel

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id — Joni Matondang terima SK (Surat Keputusan) Pelaksana tugas (Plt) Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Kelompok Kerja (Pokja) Walikota Jakarta Selatan yang diserahkan oleh Plt Ketua PWI Provinsi DKI Jakarta, Kesit B. Handoyo di Markas PWI Provinsi DKI Jakarta, Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Rabu, (13/3/2024) siang.

SK penunjukan Plt tertanggal 8 Maret 2024 tersebut untuk kelancaran roda organisasi PWI Pokja Walikota Jakarta Selatan hingga berakhirnya kepengerusan PWI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2019-2024. Joni Matondang menjadi Plt Ketua PWI Pokja Walikota Jakarta Selatan menggantikan Ketua PWI Koordinatoriat (Pokja-red) Jakarta Selatan yang sebelumnya dipimpin oleh Edi Kuswanto yang telah habis masa jabatannya pada tanggal 03 Maret 2024.

Plt. Ketua PWI Provinsi DKI Jakarta, Kesit B. Handoyo mengatakan, nama Koordinatoriat PWI Jakarta Selatan berubah menjadi Kelompok Kerja (Pokja) Walikota Jakarta Selatan.

“Setelah menerima berita acara penunjukan Joni Matondang sebagai Plt ketua PWI Pokja Walikota Jakarta Selatan dan beritanya juga sudah saya sebarkan di group pengurus, maka sudah kita buatkan SK-nya untuk Plt koordinatoriat, maaf, bukan koordinatoriat namanya sekarang, tapi Pokja Walikota Jakarta Selatan yang masa berlakunya hingga berakhirnya kepengurusan PWI 2019-2024. Jadi,nanti jika ada terpilih ketua yang baru maka beliau yang terpilihlah yang akan menunjuk kembali siapa yang akan bertugas untuk 5 (lima) tahun. Jadi nanti lima tahun bukan 3 (tiga) tahun lagi,” papar Kesit B Handoyo.

Di tempat yang sama, Plt Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi DKI Jakarta, Berman Nainggolan berpesan kepada Joni Matondang agar terus menjaga kekompakan dan kesolidan sesama anggota PWI Pokja Walikota Jakarta Selatan.

“Tetap jaga soliditas PWI Pokja Walikota Jakarta Selatan. Jangan sampai ada friksi-friksi. Itu saja dari saya,” pungkas Berman Nainggolan.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler