Connect with us

News

Pidana penyiaran pasca UU Cipta Kerja bersifat alternatif

Avatar

Published

on

Foto ilustrasi Kamsul Hasan saat wawancara di KTV Kompas Gramedia

Jakarta, Minggu (Koin24) – Pidana penyiaran yang selama ini bisa dijatuhkan kumulatif menjadi alternatif setelah diubah melalui Pasal 72 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO2 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16 Ayat (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

Pasal 16 Ayat (2) Warga negara asing dapat menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk bidang keuangan dan bidang teknik.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25 ayat (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

Pasal 25 ayat (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memancar luaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.

3. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (1) Penyelenggaraan penyiaran dapat diselenggarakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Pasal 33 ayat (2) Lembaga penyiaran wajib membayar biaya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan zona daerah penyelenggaraan penyiaran yang ditetapkan dengan parameter tingkat ekonomi setiap zona daerah.

Pasal 33 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah dengan cakupan wilayah siaran penyelenggaraan penyiaran dapat meliputi seluruh Indonesia.

4. Pasal 34 dihapus, berikut materi hukum yang dihapus ;

(1) Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut:
a. izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
b. izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dapat diperpanjang.
(3) Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun.
(4) Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
(5) Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena :
a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan;
b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;
c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI;
d. dipindahtangankan kepada pihak lain;
e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau
f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
(6) Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali.

5 Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat(21, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24,Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (41, Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat(l), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (3), Pasal 46 ayat (61, Pasal 46 ayat (7), Pasal 46 ayat (8), Pasal 46 ayat (91, Pasal 46 ayat (10), atau Pasal 46 ayat (11) dikenai sanksi administratif.

Pasal 55 ayat (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. Teguran tertulis;
b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
c. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
d. Denda administratif;
e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
f. Tidak diberi perpanjangan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran; dan/ atau
g. Pencabutan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 55 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 36 ayat (5), atau Pasal 36 ayat (6) yang dilakukan untuk penyiaran radio dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 57 ayat (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 36 ayat (5), atau Pasal 36 ayat (6) yang dilakukan untuk penyiaran televisi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1O.OOO.0O0.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

7. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58 ayat (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk penyiaran radio dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.OO0,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 58 ayat (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk penyiaran televisi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.0OO.00O,00 (lima miliar rupiah).

8. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 60A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A ayat (1) Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital.

Pasal 60A ayat (2) Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (analog switch off) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 60A ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

* Catatan akhir pekan Kamsul Hasan

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

News

Bersama Pangdam Jaya Danrem 052 /WKR Pantau Serbuan Vaksinasidi Tegal Alur Jakbar

Published

on

By

Jakarta, koin24.co.id – Sinergitas TNI Polri dan Pemerintah sampai saat ini masih terlihat.

Serbuan vaksinasi terus menerus di gencarkan dengan kerjasama bahu membahu berusaha untuk meningkatkan kekebalan dan imunitas kepada seluruh rakyat Indonesia tiada kenal lelah ke berbagai penjuru untuk mem vaksin warga yang belum di vaksin.

Dengan jemput bola menangkal berita Hoax yang membuat warga takut di vaksin.
Kerjasama tiga pilat itu terlihat juga dalam Serbuan Vaksinasi di berbagai wilayah DKI Jakarta.

Di awal menjabat sebagai Danrem 052 Wijayakrama Kolonel Inf. Rano Maxim Adolf Tilaar S. E bersama Pangdam Jaya Brigjen TNI Mulyo Aji M. A langsung bisa menyesuaikan kepadatan tugas di wilayahnya.

Komandan Korem yang pernah bertugas di Kopassus dan juga Danrem Surakarta ini sudah terbiasa dengan kepadatan tugas baik di medan operasi maupun Teritorial.

Tiada hari libur dan tak kenal lelah pada Minggu 26/9/21, Danrem bersama Pangdam Jaya amankan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam peninjauan Serbuan Vaksinasi di SMK 72 Jakarta jl. Kayu Besar Bulak Jati No. 18 Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat.

– Adapun tema dalam serbuan vaksinasi ini adalah, “Tegal Alur Bangkit Menuju Zona Hijau bersama kita Bisa Membangun Bangsa”.

Sesuai dengan tema tersebut mempunyai maksud dan tujuan kita bisa bersama sama melindungi diri kita bersama sama dengan vaksinasi supaya kita punya kekebalan tubuh terhadap virus covid 19 bisa bangkit ,tumbuh ,berkembang menuju Indonesia maju dan kuat.

Vaksinasi di SMK 72 siapkan 1.000 vaksin untuk vaksin dosis 1 dan vaksin dosis 2 , jenis vaksin Astrageneza dan Sinovac.
Di wilayah Tegal Alur termasuk kawasan yang padat penduduk di wilayah Jakarta barat.

Serbuan vaksinasi ini ditujukan untuk umum dengan persyaratan KTP DKI dari usia 12 tahun sampai dengan manula.

Menurut Puan Maharani Ketua DPR saat ini virus masih ada
50.ribu orang dalam pelaksanaan vaksinasi sudah pernah saya kunjungi , termasuk di Jawa Timur, Tangerang dan Jakbar.

Di akhir Desember bisa capai target yg di harapkan. Ungkapnya.
Kita jaga dari sekarang jangan sampai terjadi lonjakan kembali pada saat libur lebaran nanti. Imbuhnya.

Harapkan murid murid juga harus divaksin sebelum pelajaran tatap muka walaupun 50 %. Utamakan di perlu kan anak dan guru yang sudah di vaksin.

Dari data anak dan guru masih ada yg terpapar, Menurutnya.

Setelah itu Puan sempat bertatap muka dengan Bp Lurah dan minta keterangan Alhamdulillah kerja sama kolaborasi tiga pilar sekitar 72.36 persen sudah tercapai diwilayah ini.

Berkat kolaborasi kami bersama TNI Polri setiap saat tiap hari sudah 80 persen sudah tervaksin.

Ketua DPR juga menanyakan apa kendalanya karena Pindah lokasi, komorbid tidak ada yg takut masyarakat disini.

Kendalanya sdh tdk ada karena sdh timbul kesadaran untuk di vaksin. Kata Bapak Lurah.

Untuk mengatasi masalah bapak Lurah dengan menghadiri rumah rumah, dengan jemput bola.

Warga yang meninggal karena covid sdh tdk ada.

Harapan Bp Suratman Arifyanto lurah Tegal Alur mudah mudahan covid cepat berlalu kita sehat, ekonomi bisa tumbuh dan berkembang kembali.

Tidak ketinggalan Bapak Walikota Jakarta Barat Uus Kuswanto juga menyampaikan di depan Ketua DPR, pelaksanaan vaksinasi saat ini sudah mencapai 72 % yang lain karena faktor komorbit .

Diakhir giat ini Ibu Puan berpesan wilayah ini masih banyak kegiatan yang harus di jaga jangan sampai saat Natal dan tahun baru tidak terkendali.

Tetap jaga protokol kesehatan, imbuhnya.
(Kh/Penrem 052/WKR)

Continue Reading

News

Berbagai Elemen Masyarakat Dukung PON XX Papua

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Dukungan untuk menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua terus meningkat. Hal tersebut sebagaimana tersirat dalam video testimoni yang bertema “Dukungan Elemen Masyarakat untuk Menyukseskan PON XX Papua.”

Dukungan dari masyarakat Papua menjadi salah satu kunci kesuksesan PON XX dan Pekan Paralimpiade Nasional (Papernas) XVI.

Amos Wanggai, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah SAPMA PP Provinsi Papua mengatakan, penunjukan Papua sebagai tuan rumah PON XX merupakan sebuah kebanggaan serta kehormatan bagi seluruh masyarakat Papua.

“PW SAPMA PP Papua mendukung dan siap menyukseskan pelaksanaan PON Papua. Sebagai Pemuda Asli, wajib mendukung pelaksaan PON Papua, karena merupakan harga diri orang Papua,” katanya, Jum’at (24/9).

Senada, Hendrik Pagiling, SH, MH, Ketua DPD Mapancas Papua mengatakan, perhelatan PON XX di Papua merupakan perhelatan kita semua. “Marilah kita ikut mensukseskan penyelenggaraan PON Papua,” ucapnya.

“Kepercayaan penyelenggaraan PON Papua merupakan kehormatan bagi seluruh elemen masyarakat Papua. DPD MAPANCAS Papua ikut mensukseskan penyelenggaraan PON ke XX di Papua,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading

News

Kamsul Hasan Berangsur Pulih “Terima kasih Atas Doa Rekan-rekan. ..”

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Kamis (23/9/2021 )Ketua Bidang Komisi Kompetensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Kamsul Hasan menyampaikan penghargaan atas perhatian, dukungan dan doa dari rekan-rekan untuk kesembuhannya.

“Terima kasih. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak dan Ibu serta rekan semua. Keberkahan dan rezeki terus mengalir,” katanya ketika dikunjungi Ketua PWI Peduli Pusat M Nasir bersama sekretarisnya Elly Pujianti, dan Ketua Bidang Distribusi Bantuan PWI Peduli Karim Paputungan, Kamis petang (23/9).

Nasir secara khusus juga menyampaikan salam dari Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi. Adapun Ketua Umum Atal S Depari sedang di Kendari untuk menghadiri Konferensi PWI Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kamsul sejak Minggu (5/9) dirawat di kamar 411 Gedung A Rumah Sakit Pusat Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.

Dia sempat menjalani cuci darah untuk memperbaiki fungsi ginjal akibat kadar gula darah yang tinggi. Setelah itu dilakukan operasi terhadap luka di kaki akibat diabetes.

Kamsul menuturkan, sebelum dirawat dia melakukan perjalanan ke Anyer, Banten untuk menyampaikan materi dalam sesi pelatihan wartawan.

“Saya terjebak macet di sana sampai lima jam. Sesampai di rumah kecapean. Penyakit kambuh,” tuturnya.

Dia sempat dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara selama lima hari kemudian dirujuk ke RSCM.

Ketika berbincang Kamsul sedang diinfus cairan albumin didampingi istrinya Saeni H Warso. Beberapa hari lagi diperkirakan berangsur pulih dan sudah diperbolehkan pulang. “Saya balik ke rumah di Tebet,” ungkapnya.

Sebelum Nasir yang juga sudah menjenguk adalah Ketua PWI Jaya Sayid Iskandar beserta beberapa pengurus. “Kalau datang menjenguk 2-3 orang cukup. Tidak perlu sampai rombongan,” kata Kamsul sambil menitip salam. (R)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler