Connect with us

News

Produk APD melimpah ruah Indonesia kembali ekspor

Avatar

Published

on

Wamendag memeriksa produk yang akan diekspor (Antara)

Wamendag memeriksa produk yang akan diekspor (Antara)

Jakarta (Koin 24), Masker adalah alat pelindung diri (APD) utama dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Itu sebabnya harga masker sempat melangit dan polisi menangkap mereka yang diduga menimbun dan memainkan harga APD tersebut.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akhirnya melarang ekspor APD tersebut karena harus diutamakan untuk kepentingan dalam negeri.

Kepala Biro Humas Kemendag Ari Satria dalam siaran pers mengakui setidaknya ada dua peraturan menteri perdagangan yang melarang ekspor APD tersebut untuk sementara waktu.

Kementerian Perdagangan, kini membuka kembali ekspor bahan baku
masker, masker, dan alat pelindung (APD) diri melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 57 Tahun 2020 pada pertengahan Juni lalu.

Peluang tersebut telah dimanfatkan dengan baik para
pelaku industri dalam negeri, salah satunya PT. Leuwijaya Utama Textile (Leuwitex) yang berhasil mengekspor puluhan juta masker ke mancanegara.
Saat ini, PT Leuwitex juga berencana mengekspor produk terbaru yang diproduksinya,
yaitu masker 4-ply.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengapresiasi kinerja PT Leuwitex
tersebut saat menghadiri peluncuran produk masker 4-ply pada Sabtu (24/10).
“Kemendag sangat mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan PT Leuwitex dan berharap dengan
diluncurkannya produk masker 4-ply ini dapat memberi kontribusi positif terhadap kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Wamendag Jerry.

Sempat Dilarang

Pada awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Kemendag menerbitkan larangan sementara ekspor alat kesehatan melalui Permendag No. 23 Tahun 2020 jo. Permendag Nomor 34 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker.

Dikarenakan adanya peningkatan kapasitas produksi dan diversifikasi produk pada sektor
industri dalam negeri, kebutuhan terhadap produk tersebut mulai tercukupi.

Berdasarkan proyeksi, untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 di dalam negeri sampai dengan Desember 2020, dibutuhkan sebanyak 8,5 juta stok APD Coverall, 3,2 juta surgical gown,
dan 129,8 juta masker bedah. Sedangkan perkiraan kapasitas produksi nasional sampai dengan
Desember 2020 untuk produk APD coverall yaitu sebanyak 352,2 juta, surgical gown sebanyak 224,3 juta, dan masker bedah sebanyak 3,5 miliar.

Hal ini menunjukkan, Indonesia memiliki
potensi ekspor APD coverall sebanyak 343,7 juta, surgical gown sebanyak 221,1 juta, dan masker
bedah sebanyak 3,3 miliar. Untuk itu, setelah dianggap dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, Kemendag membuka kembali ekspor produk-produk tersebut dengan menerbitkan Permendag No. 57 Tahun 2020
tentang Ketentuan Ekspor Bahan Baku Masker, Masker, dan Alat Pelindung Diri.

“Melalui Permendag tersebut, ekspor antiseptik dibebaskan, ekspor etil alkohol kembali diatur
melalui Permendag No. 21 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas
Bumi dan Bahan Bakar Lain. Sementara ekspor bahan baku masker, masker, dan APD diatur menggunakan instrumen persetujuan ekspor,” ujar Jerry

Sampai saat ini, Kemendag telah menerbitkan persetujuan ekspor (PE) APD dan masker terhadap 35 perusahaan dengan total alokasi ekspor yang diberikan untuk produk APD Coverall sebanyak 80,55 juta, surgical gown sebanyak 17,95 juta, dan masker bedah sebanyak 752,58 juta, dengan tujuan ekspor ke berbagai negara, antara lain Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Belanda, Prancis, Australia, Singapura, dan Hong Kong.

Diproyeksikan, potensi sumbangan
nilai ekspor APD dan masker sampai dengan akhir 2020 dapat mencapai USD 4,56 miliar. Bergeliatnya ekspor APD dipastikan memberikan kesempatan kerja.

Jangan lupa terus lakukan 4M. Gunakan masker yang direkomendasikan, hindari kerumunan, sering mencuci tangan dan mandi serta ganti pakaian sesampai di rumah. (KH)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

News

Kantah ATR/BPN Kota Depok Bagikan 200 Sertipikat PTSL Tahun 2022 kepada warga Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis

Published

on

Depok,Koin24.co.id– Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Depok, Jawa Barat, membagikan sebanyak 200 sertipikat (tanda bukti hak) tanah dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022 tahap 1 (satu) kepada warga pemilik lahan di Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu, (29/6/2022)siang.

Pembagian sertipikat yang diberikan secara simbolis kepada Ade Irma warga RT 08/03, Sukiman, warga RT 04/02, Jaenah, warga RT 06/01, Fatih Fahri, warga RT 08/07, Zaeti, warga RT 01/011 dan Supandi warga RT 04/09,penyerahan dilakukan di Kantor Kelurahan Tugu.

Ketua Koordinator Tim 1 PTSL, Agus Tresna yang mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Setyo Anggraini mengatakan, penyelesaian 200 sertipikat tahap 1 ini merupakan hasil kerjasama dari tim dan seluruh staf PTSL yang bekerja lembur hingga larut malam. Sedangkan sisanya masih dalam proses penyelesaian.

“Pengajuan berkas sertipikat dari program PTSL tahun 2022 ini diterima pada Maret 2022 dan diproses pada awal April 2022. Alhamdulillah,penyerahan tahap 1 ini sebanyak 200 sertipikat dari 2100 kuota di Kelurahan Tugu bisa langsung kita bagikan. Sisanya masih dalam proses dan akan selesai pada September 2022 sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” terang Agus Tresna di Aula Kantor Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Rabu, (29/6/2022) siang.

Menurut Agus, PTSL merupakan program nasional pemerintah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan sertipikat tanah yang wajib diselesaikan dengan tepat waktu. Sehingga ketika sudah didapati sertipikat tersebut harus dijaga dengan baik,lanjut Agus, keberadaan sertipikat tanah cukup penting bagi warga untuk memberikan kepastian hukum dan hak atas miliknya sehingga bisa menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari. Agus juga berpesan agar setipikat dan fisik tanah dan bangunan juga harus dijaga oleh masing-masing pemilik.

“Sertipikat yang ada pada bapak-ibu sekalian harus dijaga dengan baik. Begitu juga fisik bidang tanahnya. Apalagi yang masih berbentuk tanah kosong. Patok atau batas tanahnya harus dibuat dengan tanda yang baik dan tahan lama. Kalau perlu dibeton. Sebab BPN hanya bisa memfasilitasi dengan pemberian dokumen sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan saja, tak bisa menjaga bidang tanah bapak-ibu sekalian,” pesan Agus disambut dengan teriakan ‘siap pak’ dari para peserta penerima sertipikat.

Lebih lanjut Agus mengatakan, sertipikat bidang tanah di kelurahan lain yang ada di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok juga sudah banyak yang diselesaikan. Namun untuk pembagiannya masih diatur secara bergiliran.

Di tempat yang sama, Sekretaris Camat (sekcam) Cimanggis, Bambang Eko Sukmono mengapresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada Kantah Kota Depok yang telah menyelesaikan berkas warga di wilayah kerjanya menjadi sertipikat.

“Terima kasih kepada BPN kota Depok yang telah menyelesaikan berkas menjadi sertipikat. Bapak dan ibu sekalian juga harus berterima kasih kepada RT dan RW karena telah mendampingi berkas bapak-ibu. Sebab kalau ada berkas yang kurang kan yang dipanggil duluan adalah pak RT dan RW-nya. Kita doakan mereka sehat terus, ya,” papar Bambang Eko Sukmono.

Bambang Eko Sukmono juga meminta warganya untuk membantu BPN menyelesaikan target penyelesaian sertipikat pada Bulan September mendatang dengan melengkapi berkas PTSL-nya.

Sementara itu, Sekretaris Kelurahan (Sekel) Tugu, Jumali mengatakan takjub atas kinerja Ketua Koordinator Tim 1 PTSL, Agus Tresna beserta timnya yang mewakili kantor BPN yang bekerja cepat dan terukur untuk mewujudkan impian masyarakat, khususnya warga di Kelurahan Tugu untuk mendapatkan sertipikat PTSL. Sebab menurut Jumali, memiliki sertipikat dari bidang tanah/bangunan merupakan keinginan yang sudah ditunggu-tungu sejak lama oleh warganya.

“Alhamdulillah program PTSL ini Berjalan dengan lancar sehingga kami bisa memberikan kebahagiaan untuk warga kami. Program ini program yang sangat ditunggu-tunggu setelah ada program tahun 2007, dulu namanya Prona. Setelah 15 tahun akhirnya ada lagi progam ini dengan nama PTSL. Dan tahun 2022 ini kami mendapatkan kuota terbanyak dan berjalan lancar sehingga hari ini bisa kita bagikan,” kata Jumali.

Menurut Jumali, pembagian sertipikat PTSL ini bisa menjadi penambah penyemangat staf dan jajaran Kelurahan Tugu untuk melayani warga masyarakat lebih baik lagi. Sebab program PTSL tersebut mengena dan sangat dibutuhkan masyarakat Kelurahan Tugu.

“Sekali lagi kami berterima kasih kepada seluruh tim yang bekerja. Baik BPN, mau pun tim kami dari kelurahan, pak RT, Pak RW dan seluruh pihak dan stakeholder kelurahan,” pungkas Jumali.

Dari kejauhan, rasa haru, gembira dan bahagia menyeruak dari sosok Muhlisin (53) dan Alvi Nuryani (24) warga Palsigunung, Cimangis, RT 06/01, penerima sertipikat PTSL ini merasa lega dan bahagia karena tanah dan bangunan yang mereka tempati sudah mempunyai sertipikat (tanda bukti hak) tanah dari program PTSL tahun 2022.

“Terima kasih kepada BPN yang diwakili pak Agus beserta tim PTSLnya yang sudah bekerja keras membela kami. Impian memiliki sertipikat bidang tanah/bangunan selama puluhan tahun ini bisa terwujud hari ini,” papar Muhlisin yang diamini Alvi.

Continue Reading

News

Buka WSL Championship Tour 2022, Menpora Amali Apresiasi Banyuwangi Gelar Kejuaraan Level Dunia

Published

on

Banyuwangi, koin24.co.id –  Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali mendukung dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan World Surfing League (WSL) Championship Tour 2022 di Pantai Plengkung (G-Land) Banyuwangi. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Menpora Amali diminta untuk menarik sebanyak mungkin kegiatan olahraga level dunia untuk diselenggarakan di Indonesia.

“Atas nama pemerintah, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang gigih menyelenggarakan WSL Championship Tour 2022 yang menjadi satu kebanggaan,” kata Menpora Amali saat membuka kejuaraan WSL Championship Tour 2022 di Pantai Plengkung/ G-Land, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (27/5) petang.

Menurut Menpora Amali, pihaknya saat ini sedang menggalakkan sport tourism dan sport industry sebagai pengembangan industri tanah air. Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan arahan dari Presiden Joko Widodo untuk menarik sebanyak mungkin kegiatan olahraga internasional dapat diselenggarakan di Indonesia.

“Arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada saya untuk menarik sebanyak mungkin even dunia dapat dilaksanakan di Indonesia. Saat ini sudah ada WSL, World Beach Games, FIBA World Cup, FIFA World Cup U-20 dan banyak masih banyak lagi,” ujar Menpora Amali pada acara yang diselenggarakan selama 9 hari kedepan ini.

Pemerintah lanjut Menpora Amali, saat ini sedang mendorong olahraga pariwisata dan industri olahraga untuk mendorong pengembangan industri nasional.

“Kita sedang mendorong sport tourism dan sport industry untuk pengembangan industri nasional. jika dibandingkan negara lain potensi kita sangat banyak tapi belum dikelola dengan maksimal. Untuk itu kami coba mendorong disamping olahraga juga didorong juga mendapat manfaat dari segi ekonomi yaitu turis yang akan datang semakin banyak,” urai Menpora Amali.

Menpora Amali berharap kedepan akan semakin banyak paket-paket sport tourism yang di kemas dengan menarik agar menarik wisatawan dari berbagai negara untuk berkunjung datang ke Indonesia.

“Saya akui kita belum mengandalkan sport tourism ya. Jika di negara tetangga seperti Thailand saat ini sudah mendorong devisa untuk datang dari sport tourismnya. Contoh negara Thailand, jika ada yang akan main golf mereka sudah sediakan satu paket, sudah banyak biro perjalanan yang membuat tapi di kita masih kurang,” keluh Menpora Amali.

“Semoga kedepan akan semakin baik dan paket-paket sport tourism itu akan semakin banyak diadakan dengan kemasan yang lebih baik dan lebih menarik wisatawan asing,” harap Menpora Amali.

Sebelumnya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berharap G-Land dan beberapa tempat eksostis di Banyuwangi dapat dijaga bersama-sama sebagai aset berharga pemerintah kabupaten Banyuwangi.

“inilah aset dari Banyuwangi yang perlu kita jaga bersama. Dengan kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagus untk memulihan perekonomian di berbagai sektor,” kata Bupati Ipuk Fiestiandani. ***

Continue Reading

News

KASN Tinjau Langsung Proses Integrasi One Map Policy Data antar BPN Tangsel dan Bapenda Tangsel

Published

on

Tangsel, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional(BPN)Tangerang Selatan menerima kunjungan (audiensi) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Selasa(29/3/2022).

Asisten Komisioner KASN Pengawasan JPT 1, I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan mengatakan, kunjungan ini dalam rangka koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dan Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan untuk mengintegrasikan One Map Policy (Kebijakan Satu Peta) data antar instansi.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Harison Mocodompis menyampaikan, bahwa integrasi database pertanahan dan data fiskal pajak yang berbasis sistem informasi geografis diperlukan untuk membentuk suatu sistem informasi geografis yang mencakup data objek,subjek dan data fiskal pajak.

“Maka dengan terbentuknya sistem informasi data yang baik nantinya akan mampu menganalisis, mengintegrasi dan menyimpan basis data baik secara objek dan subjek untuk menunjang kepentingan One Map Policy.

Dengan demikian, Harison mengatakan, pelaksanaan kegiatan integrasi data, lokasi yang dipilih sebagai Pilot Project akan dilaksanakan di Kecamatan Serpong.

Kelurahan Lengkong Gudang dengan jumlah 4.272 bidang tanah dan jumlah NOP 4963.

“Progres ke depannya kami akan merapikan peta secara keseluruhan pada Kecamatan Serpong dan BPN sebagai pilot project serta Quality Control Data Pajak NOP dari Bapenda.

Kami juga tentunya membutuhkan support data terhadap penyesuaian batas wilayah yang sedang di update oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan,” terang Harison.

Sekretaris Bapenda Kota Tangerang Selatan, Rahayu Sayekti mengatakan bahwa pemerintah daerah akan mendukung proses integrasi data milik BPN Tangsel dengan Bapenda.

“Jadi,kami akan mengupdate data milik Bapenda guna mendukung proses integrasi dapat berjalan dengan lancar,” ungkap Rahayu.

Sementara itu, Asisten Komisioner KASN Pengawasan JPT 1, I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan yang akrab dipanggil Endrawan, menjelaskan, tujuan dilakukan kunjungan (audiensi) untuk melihat sejauh mana langkah yang sudah dilakukan oleh BPN Tangerang Selatan dan Bapenda Tangerang Selatan mengenai Perencanaan Integrasi One Map Policy Data antar Instansi.

“Pemerintah dan instansi harus tegas, agar memberikan jaminan hukum kepada semua pihak. Misalnya kewajiban dalam membuat patok sehingga meminimalisir ketidaksinambungan antar masyarakat,” ucap Endrawan.

Endrawan mengapresiasi atas tindaklanjut yang dilaksanakan oleh BPN Tangerang Selatan dan Bapenda dalam upaya kebijakan satu peta data antar instansi.

“Saya sangat puas dan saya ucapkan terima kasih karena telah diterima dengan baik, mudah-mudahan ke depan kita semua bisa sama-sama memberikan pemikiran yang inovatif,” katanya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler