Connect with us

News

Produk APD melimpah ruah Indonesia kembali ekspor

Avatar

Published

on

Wamendag memeriksa produk yang akan diekspor (Antara)

Wamendag memeriksa produk yang akan diekspor (Antara)

Jakarta (Koin 24), Masker adalah alat pelindung diri (APD) utama dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Itu sebabnya harga masker sempat melangit dan polisi menangkap mereka yang diduga menimbun dan memainkan harga APD tersebut.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akhirnya melarang ekspor APD tersebut karena harus diutamakan untuk kepentingan dalam negeri.

Kepala Biro Humas Kemendag Ari Satria dalam siaran pers mengakui setidaknya ada dua peraturan menteri perdagangan yang melarang ekspor APD tersebut untuk sementara waktu.

Kementerian Perdagangan, kini membuka kembali ekspor bahan baku
masker, masker, dan alat pelindung (APD) diri melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 57 Tahun 2020 pada pertengahan Juni lalu.

Peluang tersebut telah dimanfatkan dengan baik para
pelaku industri dalam negeri, salah satunya PT. Leuwijaya Utama Textile (Leuwitex) yang berhasil mengekspor puluhan juta masker ke mancanegara.
Saat ini, PT Leuwitex juga berencana mengekspor produk terbaru yang diproduksinya,
yaitu masker 4-ply.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengapresiasi kinerja PT Leuwitex
tersebut saat menghadiri peluncuran produk masker 4-ply pada Sabtu (24/10).
“Kemendag sangat mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan PT Leuwitex dan berharap dengan
diluncurkannya produk masker 4-ply ini dapat memberi kontribusi positif terhadap kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Wamendag Jerry.

Sempat Dilarang

Pada awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Kemendag menerbitkan larangan sementara ekspor alat kesehatan melalui Permendag No. 23 Tahun 2020 jo. Permendag Nomor 34 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker.

Dikarenakan adanya peningkatan kapasitas produksi dan diversifikasi produk pada sektor
industri dalam negeri, kebutuhan terhadap produk tersebut mulai tercukupi.

Berdasarkan proyeksi, untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 di dalam negeri sampai dengan Desember 2020, dibutuhkan sebanyak 8,5 juta stok APD Coverall, 3,2 juta surgical gown,
dan 129,8 juta masker bedah. Sedangkan perkiraan kapasitas produksi nasional sampai dengan
Desember 2020 untuk produk APD coverall yaitu sebanyak 352,2 juta, surgical gown sebanyak 224,3 juta, dan masker bedah sebanyak 3,5 miliar.

Hal ini menunjukkan, Indonesia memiliki
potensi ekspor APD coverall sebanyak 343,7 juta, surgical gown sebanyak 221,1 juta, dan masker
bedah sebanyak 3,3 miliar. Untuk itu, setelah dianggap dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, Kemendag membuka kembali ekspor produk-produk tersebut dengan menerbitkan Permendag No. 57 Tahun 2020
tentang Ketentuan Ekspor Bahan Baku Masker, Masker, dan Alat Pelindung Diri.

“Melalui Permendag tersebut, ekspor antiseptik dibebaskan, ekspor etil alkohol kembali diatur
melalui Permendag No. 21 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas
Bumi dan Bahan Bakar Lain. Sementara ekspor bahan baku masker, masker, dan APD diatur menggunakan instrumen persetujuan ekspor,” ujar Jerry

Sampai saat ini, Kemendag telah menerbitkan persetujuan ekspor (PE) APD dan masker terhadap 35 perusahaan dengan total alokasi ekspor yang diberikan untuk produk APD Coverall sebanyak 80,55 juta, surgical gown sebanyak 17,95 juta, dan masker bedah sebanyak 752,58 juta, dengan tujuan ekspor ke berbagai negara, antara lain Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Belanda, Prancis, Australia, Singapura, dan Hong Kong.

Diproyeksikan, potensi sumbangan
nilai ekspor APD dan masker sampai dengan akhir 2020 dapat mencapai USD 4,56 miliar. Bergeliatnya ekspor APD dipastikan memberikan kesempatan kerja.

Jangan lupa terus lakukan 4M. Gunakan masker yang direkomendasikan, hindari kerumunan, sering mencuci tangan dan mandi serta ganti pakaian sesampai di rumah. (KH)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

News

Peringati Hantaru ke-62, BPN Jakarta Barat Bagikan 34 Sertipikat Secara Simbolis

Published

on

Jakarta, Koin24.co.id — Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko menjadi inspektur upacara dalam rangka Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) ke-62, di halaman Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Senin (26/9/2022)pagi.

Pada Peringatan Hantaru ke-62, Kantor ATR/BPN Jakarta Barat, membagikan secara simbolis sebanyak 34 sertipikat untuk 3 (tiga) jenis kepemilikan hak. Untuk kepemilikan sertipikat jenis 5 Hak Milik, 19 Hak Pakai, 5 Hak Guna Bangunan dan 5 Hak Wakaf. Sertipikat tersebut diberikan kepada masyarakat, lembaga dan sertipikat milik Pemprov DKI Jakarta.

Dalam amanat pidato yang dibacakan oleh Walikota Jakarta Barat, menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan, peringatan Hantaru tahun 2022 dengan tema “Kementerian ATR/BPN Cepat, Berkualitas, dan Tangguh” akan mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik, pengaduan perizinan, penanganan masalah dan database yang akan menyebabkan layanan kepada masyarakat yang transparan, cepat, efektif dan efisien.

“Saya mengingatkan kembali kepada tugas yang saya arahkan pada saat rakernas, sejalan dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden pada saya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melaksanakan: 1. Percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 2. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan reforma agraria serta pemberantasan mafia tanah. 3. Dukung percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN),” papar Hadi Tjahjanto.

Menurut Hadi Tjahjanto, dengan program PTSL, ATR/BPN mendapat loncatan yang sangat signifikan dalam kurun waktu lima tahun. Capaian jumlah tanah terdaftar sebanding dengan 70 tahun sebelum program PTSL. Hingga saaat ini, capaian pendaftaran tanah sudah mencapai 81,6 juta bidang, atau setara dengan 64,7 persen.

“Untuk mencapai target 100 persen pada tahun 2025 harus menyusun strategi yang terbaik. Saya mengingatkan, pentingnya mengejar target PTSL. Namun yang tidak kalah penting adalah menjaga kualitas produk sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” pungkasnya.

Pada peringatan Hantaru ke-62 ini tampak hadir perwakilan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Ketua Komisi A dan Anggota DPRD DKI Jakarta, Komandan Distrik Militer (Dandim) 05/03 Jakarta Barat, Kapolres Jakarta Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Pemprov DKI Jakarta, Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Suku Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Jakarta Barat, Camat Kembangan, Camat Kebon Jeruk, Kecamatan Grogol Petamburan, Lurah Duri Kepa, Lurah Kembangan Utara, Ketua IPPAT Jakarta Barat, Direktur PT Permata Hijau dan Direktur PT Antilope Madju Putri Indah.

Continue Reading

News

Progres PLTA Kayan Signifikan

Published

on

JAKARTA, koin24.co.id – Mengejar target pembangunan konstruksi yang akan dimulai 2023, PT Kayan Hydro Energy (PT KHE) kini tengah merampungkan pembangunan jalan penghubung dari jalan umum terdekat menuju titik lokasi pembangunan Bendungan Kayan I sepanjang 12 kilometer.

PT KHE optimistis proses pengerjaan konstruksi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan dapat dimulai 2023 dan beroperasi secara bertahap pada 2026.

Untuk diketahui PLTA Kayan Cascade yang dibangun oleh PT KHE memanfaatkan area sepanjang sungai Kayan dan terdiri atas 5 bendungan dengan 5-6 unit turbin pembangkit tiap bendungannya. Tahap pertama PLTA Kayan Cascade berkapasitas 900 Megawatt (MW), tahap kedua 1.200 MW, tahap ketiga dan keempat masing-masing 1.800 MW, dan tahap kelima 3.300 MW.

Investasi proyek ini diperkirakan memakan biaya sekitar 17 miliar dolar AS dengan sumber dana dari PT KHE sendiri dan partner di mana salah satu partnernya Sumitomo Jepang.

Pembangunan jalan tersebut akan terbagi dalam tiga seksi pengerjaan, yakni dari titik Bendungan Kayan I menuju Tugu Lima, kemudian Tugu Lima menuju Sungai Muara Pangean, dan Sungai Muara Pangean menuju jalan PU (Pekerjaan Umum) atau jalan umum. Panjangnya 12 kilometer.

Demikian dikatakan Direktur Operasional PT Kayan Hydro Energy (PT KHE) Khaeroni kepada sejumlah media nasional dan asing di Long Peso, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, akhir Agustus 2022.

“Untuk memulai tahap konstruksi 2023, sedang dikerjakan perluasan jalan untuk angkutan alat berat serta izin peledaikan. Sementara gudang bahan peledak sudah siap sejak lama,” kata Khaeroni sambil menunjuk sejumlah gudang bahan peledak yang telah dibangun sejak beberapa waktu lalu.

Saat ini di bawah koordinasi Manajer Lapangan Sapta Nugraha dan Safran, PT KHE tengah melakukan land clearing dan pembukaan jalan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan.

Sementara kegiatan land clearing kedua di area tugu 5 yang diperuntukkan untuk infrastruktur. “Karena kemarin banjir jadi agak tersendat, selesai itu nanti kita harapkan 80 hektare lebih,” ungkap Khaeroni.

Jalan penghubung ke gudang penyimpanan bahan peledak (handak) di tugu 5 melewati Sungai Pangean, Kecamatan Peso sudah selesai. PT KHE juga telah memesan bangunan konstruksi jembatan. “Jalan penghubung ke handak sudah selesai, Jadi jalan PU menuju Sungai Pangean, dari Sungai Pangean ke Tugu 5 itu kita sudah pesan jembatan besar itu kemungkinan tidak lama lagi tiba. Kemarin pengirimannya agak tersendat dari Surabaya karena pada saat lebaran mereka tidak terima pengiriman muatan barang besi yang banyak,” jelas Khaeroni.

Lebih lanjut Khaeroni mengatakan, “Kemarin logistik angkut dari Tanjung Selor menuju Peso kondisinya pas air surut sehingga mereka harus kembali lagi. Nanti pengiriman logistik sampai Tugu 5 harus keadaan air pasang”.

Untuk memperlancar pengiriman material konstruksi di Peso, kata Khaeroni ada 11 titik Sungai Kayan akan dilakukan pengerukan. “Kalau pengerukan ada 11 titik. Salah satu spotnya ada di depan Desa Long Bia, ada adras. Terus ada tikungan sungai dekat Peso ada pengerukan. Untuk pengerukan di beberapa titik spot itu kemarin kami sudah proses izin pemanfaatannya di ke kementerian ESDM. Sekarang lagi proses peningkatan IUP OP dan kemarin sudah dapat rekomendasi dari PUPR untuk perizinan pengerukan,” ungkapnya.

Kemudian kata Khaeroni, bendungan kedua tengah dilakukan land clearing di wilayah Tugu 5.

Lalu untuk infrastruktur sedang diupayakan untuk permohonan izin peledakan, di mana rekomendasi dari Polres Bulungan dan Polda Kaltara telah selesai.

“Sekarang tengah proses izin penggunaan dan pembelian bahan peledak di Mabes Polri itu selesai di Juni, maka tidak lama lagi sudah melakukan peledakan jalan yang menuju bendungan. Peledakan itu bisa makan waktu 6 bulanan. Jadi nanti sampai ke titik bendungan dilakukan peledakan pembuatan diversion channel atau pengelak sungai itu,” ujarnya.

Sebagai informasi, diversion channel adalah saluran pembagi debit atau shorcut untuk mengurangi debit banjir pada sungai yang langsung dialirkan ke laut.

“Rencana awal tahun 2023 itu sudah membuat diversion channel, terus lanjut konstruksi bendungan,” ucapnya.

Untuk penyelesaian akses jalan penghubung antara titik lokasi pembangunan PLTA Kayan I perlu dilakukan peledakan 115 ribu meter kubik material batu di sejumlah titik jalur akses tersebut per September 2022.

Continue Reading

News

Riyanta Nilai Banyak Aset Eks BPPN yang Belum Optimal Pemanfaatannya

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Anggota Komisi II DPR RI, Riyanta menilai banyak aset-aset eks BPPN (Badan penyehatan perbankan nasional) yang kemudian beralih ke PPA (Perusahaan pengelola asset) yang saat ini ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara belum optimal pemanfaatannya. Pemerintah Harus segera menyelesaikannya.

“Berdasarkan pengamatan kami di lapangan banyak aset-aset eks BPPN yang kemudian ke PPA yang saat ini ada di Ditjen kekayaan Negara belum optimal pemanfaatannya. Oleh karena itulah kami membuat acara ini (Focus Group Discussion) dalam rangka mencari masukan-masukan sebanyak mungkin, yang kemudian kesimpulan dari acara ini akan kami sampaikan ke pemerintah yang dalam hal ini presiden Joko Widodo,”ujar Riyanta dalam FGD Optimalisasi Pemanfaatan Aset Eks BPPN yang dapat memberi nilai tambah bagi penerimaan Negara dan Masyarakat di Gedung DPR RI , Senayan, Jakarta, Senin (12/9).

Dalam diskusi tersebut juga terungkap berbagai persoalan pertanahan lainnya, baik itu konflik, sengketa, maupun perampasan atau kejahatan pertanahan lainnya. Oleh karena itu Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini mendorong pemerintah untuk bisa menyelesaikan berbagai kasus pertanahan tersebut, termasuk di dalam nya asset-aset eks BPPN dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

“Kenapa harus Perppu? karena sesuai dengan Pasal 7 undang-undang no. 12 tanun 2011 tentang Hierarki peraturan perundang-undangan, kalau ini diselesaikan lewat PP atau Perpres tentu akan bertabrakan dengan beberapa undang-undang yang ada. Jadi menurut saya ini harus diselesaikan secepatnya dengan Perppu. Kalau kemudian terjadi konflik tafsir, tentu Perppu ini lahir belakangan, maka akan menjadi pijakan yang bisa dijadikan pedoman semua,”paparnya.

Selain itu, menurut Politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III ini mengungkapkan bahwa hal yang tidak kalah pentingnya bahwa ketika bicara sengketa pertanahan, konflik pertanahan, kemudian kejahatan pertanahan, maka hal yang utama yang bisa dijadikan salah satu solusi atau penyelesaian adalah dengan membuka dokumen warkah ke public. Jangan sampai dokumen warkah itu menjadi dokumen yang dikecualikan transparansinya.

“Dibukanya dokumen warkah ke public. Ini sebenarnya ruh atau solusi untuk mengurai persoalan-persoalan pertanahan yang muncul,”tegasnya.

Pada kesempatan itu, Riyanta juga mengungkapkan akan mendorong agar RUU Tentang Masyarakat Adat segera diundangkan untuk memberi suatu kepastian. Pasalnya, sebagaimana diketahui bahwa pencaplokan hak-hak ulayah yang notabene merupakan hak masyarakat adat benar-benar terjadi. Bahkan menurutnya, ada salah satu korporasi yang memegang sekitar lima ribu hektar Hak Guna Usaha, namun dalam kenyataannya hampir sepuluh ribu hektar yang digunakan.

“Dalam hal ini Negara harus hadir. Saya ingin mendorong agar negara ini kuat, negara ini tegas, jangan sampai negara ini seolah-olah kalah dengan korporasi. Saya ingin mendorong lahirnya ratu adil, itu singkatan dari Peraturan yang adil,”pungkasnya. (Ayu)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler