Tangerang, Banten, koin24.co.id Pandemi Covid-19 masih belum diketahui kapan berakhirnya. Semua terpengaruh, tak terkecuali dunia usaha. Termasuk kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Itulah kondisi memprihatinkan yang harus dihadapi dan diterima dihampir dua tahun terakhir.

Tentunya tidak sedikit pula yang mampu bertahan, sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu pula pemerintah terus memberikan dukungan. Agar UMKM bisa survive, pemerintah memberi banyak stimulus, melalui beragam paket bantuan bagi UMKM tersebut. Terakhir paket bantuan untuk para pedagang kaki lima dan warteg.

“Teman-teman pengusaha kecil memang layak dibantu. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah tentunya bisa membuat mereka bertahan. Apalagi mereka yang sangat membutuhkan bantuan permodalan,” ungkap Delasara Irwinda.

Dela, sapaan perempuan berusia 28 tahun itu, ditemui Minggu sore, 15 Agustus 2021, di kawasan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Dela bersama suaminya, Reza Rizki Arjai, baru saja memulai usaha pengiriman barang sekaligus penjualan pakaian perempuan.

Dela dan Reza memilih jenis usaha tersebut mengingat di sekitar belum banyak. Untuk usaha pengiriman barang, namanya “Lion Parcel Kreo”.

“Kalau untuk pakaian Fashionbutik,” ujar Dela, yang bersama suaminya, Reza, alumni Fakultas Komunikasi Universitas Moestopo. Mereka memadukan dua jenis usaha tersebut di ruangan sekitar 3×4 meter dari bagian bawah rumah mereka di Jalan Holil RT 003/007 nomor 43, Kreo, Kecamatan Larangan, Ciledug, Kota Tangerang.

Dela dan Reza baru memulai usahanya pekan lalu, bertepatan dengan peringatan 1 Muharram 1443 Hijriyah. Momentum hijrah itu menjadi pendorong sekaligus penyemangat keduanya untuk berbuat dan melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Mereka meyakini Pandemi Covid-19 yang masih mendera mestinya tidak menjadi kendala dan penghalang untuk membuka usaha.

“Alhamdulillah, sejak dimulai minggu lalu, sudah banyak yang datang. Baik untuk mengirim barang atau membeli baju,” kata Dela.

Mereka memang tidak melakukan promosi, misalnya membuat selebaran atau mini poster. Menurut Dela, upaya memperkenalkan usaha pengantaran barang dan fashionbutik-nya sebatas dari mulut ke mulut. Promosi dari teman ke teman, tetangga ke tetangga dan akhirnya meluas itu ternyata sangat efektif.

Kenyamanan dan kualitas, disebut Dela sebagai jaminan untuk konsumen dan pembeli. Dela dan Reza meyakini konsumen bahwa servis “Lion Parcel Kreo” tidak mengecewakan. Untuk pakaian, yang dikhususkan untuk perempuan, mereka mengutamakan kualitas.

Dalam menjalankan usahanya tersebut Dela dan Reza memperoleh dukungan penuh dari keluarga besarnya. Apalagi keluarga besar Reza memang asli sana, turun temurun tinggal di situ. Lingkungan di sana juga relatif kondusif.

Dela dan Reza mengakui harus adanya keseriusan, kesabaran, ketekunan dan kerja keras dalam menjalankan jenis usaha apa pun. Tidak juga sekadar mengandalkan keberuntungan dan momentum. Mereka menyadarinya. Oleh karena itu pula mereka mempercayakan jalannya usaha ini pada keluarga.

“Saya dibantu ibu mertua dan keluarga dekat juga. Mereka yang setiap saat ada di sini, sementara saya dan Reza harus bekerja,” tutur Dela.

“Mama punya jaringan, ya, ibu-ibu pengajian, teman-teman sekolah dulu. Mama bisa meyakinkan mereka bahwa baju-baju yang ada di sini baik kualitasnya,” kata Dela, tentang ibu mertuanya. (***)

Jakarta, koin24.co.id – Berbagai upaya dilakuan pemerintah melalui Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membangkitkan perekonomian bangsa yang sempat terpuruk akibat badai pandemi.Upaya ini pun mendapat apresiasi dari banyak pihak karena terbukti mampu menggerakkan perekonomian kembali. Pun demikian, masih banyak kendala yang harus dihadapi agar perekonomian bisa cepat kembali pulih. Salah satunya dengan meningkatkan kontribusi dari sektor UMKM di tanah air.

Mengutip hasi riset McKinsey & Company pada Oktober 2020 yang lalu, Ketua Bidang Organisasi DPP Asmindo (Assosiasi Mebel Indonesia), Endro Wardoyo menyebut proyeksinya ihwal potensi sumbangan sektor UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) 10 tahun mendatang, pada Tahun 2030. Mc Kinsey menyebut sektor UMKM bisa menyumbang PDB hingga US$140 miliar apabila mampu mengembangkan inovasi dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan mendapat pendampingan yang cukup dalam menjalani bisnisnya.

Dalam materi presentasi yang disampaikan dalam Webinar bertajuk “Kebangkitan UKM/IKM Industri Mebel Dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional,” yang digelar Sabtu (19/6) pagi Endro menyebut, jumlah perusahaan di Industri mebel/furniture di tanah air tahun 2020 mencapai 1.114 perusahaan dengan total kapasitas 2,91 juta ton. Industri ini menyerap tenaga kerja hingga 143.119 orang. Sementara itu, nilai ekspor yang dihasilkan mencapai 1,87 Miliar US$ sehingga berkontribusi terhadap PDB 0,26%.

“EKSPOR FURNITURE dari Januari – April 2021 bahkan sudah mencapai USD 0,85M, atau naik 39,47% dibanding periode yang sama 2020 (USD 0,61M),” ujarnya.

Namun demikian, permasalahan guna mendukung kebangkitan UKM Furniture/Mebel dalam mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional tak bisa dihindari. Ia merinci, ada 6 permasalah yang saat ini tengah dihadapi. Yang pertama terkait melambungnya biaya container untuk mendukung pengiriman produk mebel tanah air ke berbagai belahan dunia.

“Mungkin yang pertama tadi yang diutarakan teman-teman ada keluhan bahwa sekarang ini sedang mahal transportasi, khususnya container untuk ekspor. Nah yang diharapkan permasalahan ini segera diatasi. Artinya pemerintah hadir untuk mengatasi hal ini. Yang sebenarnya ini kalau tidak cepat diselesaikan ini berdampak sangat luar biasa. Salah satu dampaknya,barang kita ini menjadi lebih mahal dibandingkan barang-barang dari negara lain. Walaupun kondisi ini Negara lain juga mengalami, tapi bedanya mereka sudah punya solusi,” ujar Endro lagi.

Untuk itu Endro berharap pemerintah segera muncul dengan solusi terkait kelangkaan container ini. Ia menyarankan adanya subsidi dari pemerintah untuk mengatasinya.

“Dalam hal ini mungkin pemerintah bisa mendatangkan mother vessel/ kapal sendiri, mendatangkan container-container yang kosong dari luar negeri. Karena ini kan terjadi ketidakseimbangan antara ekspor dan impor. Lebih banyak ekspornya tapi impornya berkurang jadi otomatis containernya banyak tertahan di luar. Selain itu juga kapalnya yang tidak ada maka harus mendatangkan kapalnya, mother vessel. Atau menyewa ke salah satu pelayaran. Yah minimal 1 bulan 1 kali. Ini mungkin akan membantu. Kalau tidak ya mungkin ekspor kita akan terganggu. Dan tentu saja kalau ekspor terganggu berarti devisa juga terganggu. Artinya apa yang menjadi target pemerintah soal devisa soal ekspor berarti tidak akan tercapai,” terang Endro.

Selain kendala masalah transportasi, khususnya kelangkaan container, hal lain yang masih mengganjal tumbuh kembangnya UKM Mebel di tanah air adalah sulitnya produk UKM mebel untuk terlibat dalam pengadaan barang di pemerintahan. Padahal menurutnya, jika UKM mebel bisa difasilitasi untuk dapat memenuhi pemenuhan barang di pemerintahan, sector industry mebel tanah air bisa berkembang pesat.

“Di APBN kita ini kalau tidak salah menurut data Kemenkop itu ada sekitar Rp300 triliun (anggaran pengadaan barang dan jasa). Ini bagaimana teman-teman UKM bisa mengakses di sana. Tadi bu ema (Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jateng) menyampaikan bahwa pengadaan barang senilai 200 juta ke bawah ini kan penunjukkan langsung. Kemudian yang 200 ke atas ini melalui lelang, tender dan lain sebagainya. Nah yang begini-begini yang harus diperbanyak dan difasilitasi kepada pelaku UMKM yang membutuhkan,” ujarnya.

Dalam webinar yang sama, Deputi UKM Kemenkop, Hanung Harimba Rachman menjelaskan, Kementerian Ekonomi dan Koperasi sudah mempunyai program dalam upaya memaksimalkan potensi pasar domestic ini. Yang pertama dengan standarisasi dan sertifikasi produk. Upaya ini dilakukan dengan memfasilitasi produk untuk peningkatan nilai jual, seperti : ISO, HACCP, dan ORGANIK. Kemudian ada juga Pemasaran Produk (LURING). Upaya ini dilakukan dengan member pelayanan pemasaran melalui Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di daerah.

“Berikutnya adalah Korporatisasi Koperasi, UKM Go Digital, dan yang terakhir adalah pelibatan KUKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Upaya terakhir ini dilakukan dengan pengadaan Laman UMKM LKPP, Bela Pengadaan dan Pasar Digital UMKM,” terang Hanung.

Kemudian di tahun 2021 – 2022 Kemenkop juga tengah mempersiapkan program lain. Program itu diantaranya adalah program kolaborasi seniman, desainer, dan UMKM Industri kreatif, serta program Pusat Layanan Terpadu agar tercipta sinergitas antara Kementerian/ Lembaga dengan mitra Kemenkop UKM. Sinergitas ini diharapkan dapat memberikan Data tunggal dan terpenuhinya layanan terpadu bagi UMKM di tanah air. (***)

Jakarta, koin24.co.id – Berbagai upaya dilakuan pemerintah melalui Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membangkitkan perekonomian bangsa yang sempat terpuruk akibat badai pandemi.Upaya ini pun mendapat apresiasi dari banyak pihak karena terbukti mampu menggerakkan perekonomian kembali. Pun demikian, masih banyak kendala yang harus dihadapi agar perekonomian bisa cepat kembali pulih. Salah satunya dengan meningkatkan kontribusi dari sektor UMKM di tanah air.

Mengutip hasi riset McKinsey & Company pada Oktober 2020 yang lalu, Ketua Bidang Organisasi DPP Asmindo (Assosiasi Mebel Indonesia), Endro Wardoyo menyebut proyeksinya ihwal potensi sumbangan sektor UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) 10 tahun mendatang, pada Tahun 2030. Mc Kinsey menyebut sektor UMKM bisa menyumbang PDB hingga US$140 miliar apabila mampu mengembangkan inovasi dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan mendapat pendampingan yang cukup dalam menjalani bisnisnya.

Dalam materi presentasi yang disampaikan dalam Webinar bertajuk “Kebangkitan UKM/IKM Industri Mebel Dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional,” yang digelar Sabtu (19/6) pagi Endro menyebut, jumlah perusahaan di Industri mebel/furniture di tanah air tahun 2020 mencapai 1.114 perusahaan dengan total kapasitas 2,91 juta ton. Industri ini menyerap tenaga kerja hingga 143.119 orang. Sementara itu, nilai ekspor yang dihasilkan mencapai 1,87 Miliar US$  sehingga berkontribusi terhadap PDB 0,26%.

“Ekspor furniture dari Januari – April 2021 bahkan sudah mencapai USD 0,85M, atau naik 39,47% dibanding periode yang sama 2020 (USD 0,61M),” ujarnya.

Namun demikian, permasalahan guna mendukung kebangkitan UKM Furniture/Mebel dalam mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional tak bisa dihindari. Ia merinci, ada 6 permasalah yang saat ini tengah dihadapi. Yang pertama terkait melambungnya biaya container untuk mendukung pengiriman produk mebel tanah air ke berbagai belahan dunia.

“Mungkin yang pertama tadi yang diutarakan teman-teman ada keluhan bahwa sekarang ini sedang mahal transportasi, khususnya container untuk ekspor. Nah yang diharapkan permasalahan ini segera diatasi. Artinya pemerintah hadir untuk mengatasi hal ini. Yang sebenarnya ini kalau tidak cepat diselesaikan ini berdampak sangat luar biasa. Salah satu dampaknya,barang kita ini menjadi lebih mahal dibandingkan barang-barang dari negara lain. Walaupun kondisi ini Negara lain juga mengalami, tapi bedanya mereka sudah punya solusi,” ujar Endro lagi.

Untuk itu Endro berharap pemerintah segera muncul dengan solusi terkait kelangkaan container ini. Ia menyarankan adanya subsidi dari pemerintah untuk mengatasinya.

“Dalam hal ini mungkin pemerintah bisa mendatangkan mother vessel/ kapal sendiri, mendatangkan container-container yang kosong dari luar negeri. Karena ini kan terjadi ketidakseimbangan antara ekspor dan impor. Lebih banyak ekspornya tapi impornya berkurang jadi otomatis containernya banyak tertahan di luar. Selain itu juga kapalnya yang tidak ada maka harus mendatangkan kapalnya, mother vessel. Atau menyewa ke salah satu pelayaran. Yah minimal 1 bulan 1 kali. Ini mungkin akan membantu. Kalau tidak ya mungkin ekspor kita akan terganggu. Dan tentu saja kalau ekspor terganggu berarti devisa juga terganggu. Artinya apa yang menjadi target pemerintah soal devisa soal ekspor berarti tidak akan tercapai,” terang Endro.

Selain kendala masalah transportasi, khususnya kelangkaan container, hal lain yang masih mengganjal tumbuh kembangnya UKM Mebel di tanah air adalah sulitnya produk UKM mebel untuk terlibat dalam pengadaan barang di pemerintahan. Padahal menurutnya, jika UKM mebel bisa difasilitasi untuk dapat memenuhi pemenuhan barang di pemerintahan, sector industry mebel tanah air bisa berkembang pesat.

“Di APBN kita ini kalau tidak salah menurut data Kemenkop itu ada sekitar Rp300 triliun (anggaran pengadaan barang dan jasa). Ini bagaimana teman-teman UKM bisa mengakses di sana. Tadi bu ema (Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jateng) menyampaikan bahwa pengadaan barang senilai 200 juta ke bawah ini kan penunjukkan langsung. Kemudian yang 200 ke atas ini melalui lelang, tender dan lain sebagainya. Nah yang begini-begini yang harus diperbanyak dan difasilitasi kepada pelaku UMKM yang membutuhkan,” ujarnya.

Dalam webinar yang sama, Deputi UKM Kemenkop, Hanung Harimba Rachman menjelaskan, Kementerian Ekonomi dan Koperasi sudah mempunyai program dalam upaya memaksimalkan potensi pasar domestic ini. Yang pertama dengan standarisasi dan sertifikasi produk. Upaya ini dilakukan dengan memfasilitasi produk untuk peningkatan nilai jual, seperti : ISO, HACCP, dan ORGANIK. Kemudian ada juga Pemasaran Produk (LURING). Upaya ini dilakukan dengan member pelayanan pemasaran melalui Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di daerah.

“Berikutnya adalah Korporatisasi Koperasi, UKM Go Digital, dan yang terakhir adalah pelibatan KUKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Upaya terakhir ini dilakukan dengan pengadaan Laman UMKM LKPP, Bela Pengadaan dan Pasar Digital UMKM,” terang Hanung.

Kemudian di tahun 2021 – 2022 Kemenkop juga tengah mempersiapkan program lain. Program itu diantaranya adalah program kolaborasi seniman, desainer, dan UMKM Industri kreatif, serta program Pusat Layanan Terpadu agar tercipta sinergitas antara Kementerian/ Lembaga dengan mitra Kemenkop UKM. Sinergitas ini diharapkan dapat memberikan Data tunggal dan terpenuhinya layanan terpadu bagi UMKM di tanah air.(***)