Oleh:Herry Sinamarata,Forum Wartawan Kebangsaan

Jakarta, Koin24.co.id – “Kebanyakan merek mobil justru bikin bingung (konsumen—Red),”ujar seorang pengunjung pameran otomotif “Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Kamis (5/2/2026) lalu, membuka IIMS 2026. Agenda pameran tahunan, kali ini diikuti 35 merek mobil, 26 merek motor dan ratusan merek industri pendukung. IIMS kali ini akan berlangsung 10 hari, hingga 15 Februari 2026 mendatang.

Bertambahnya merek mobil, tak hanya bikin bingung konsumen (pecinta otomotif) memilih kendaraan idamannya, tapi juga membuat pusing para eksekutif di perusahaan bisnis otomotif.

“Sekarang jualan mobil susah, tak semudah dulu. Ketika pasar masih dikuasai brand-brand dari Jepang, cuan-nya masih besar. Sekarang kompetitornya banyak. Ada Korea. Ada China yang sangat ekspansif,”ujar seorang praktisi di industri otomotif nasional, belum lama ini.

Eksekutif di sejumlah perusahaan otomotif dikabarkan siap-siap angkat kaki, mengundurkan diri karena tak sanggup memenuhi target penjualan. Turunnya daya beli masyarakat dan sikap “wait and see”, selektif masyarakat menengah ke atas , dalam membelanjakan uangnya, turut menekan penjualan otomotif.

Ketatnya persaingan, melambatnya perekonomian nasional terkonfirmasi dari data penjualan mobil secara nasional yang dikeluarkan Gaikindo, belum lama ini.

Data dari Gaikindo menyebut, total penjualan mobil di Indonesia pada 2025 mencapai 803.687 unit secara wholesales (pabrik ke dealer) dan 833.692 unit secara ritel.

Angka ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun 2024. Untuk penjualan ritel (dealer ke konsumen) tahun 2025, tercatat turun 6,3% dibandingkan dengan tahun 2024. Ini bukan angka yang kecil.

Tak heran, perusahaan otomotif nasional melakukan langkah konsolidasi dan efisiensi besar-besaran. Beberapa perusahaan yang memegang “brand” besar, tidak saja mengalami penurunan volume penjualan, tapi juga turun pangsa pasarnya dan keuntungan.

Menghadapi pukulan beruntun itu, tantangan berat, stok mobil yang menumpuk, baru-baru ini, ada salah satu prinsipal dari Jepang yang memanggil eksekutif-nya, kembali ke negaranya karena dinilai “gagal”. Ini sempat bikin heboh sekaligus menunjukkan konsolidasi bisnis serius.

Benar, dalam tahun 2025 lalu, penjualan mobil nasional masih dikuasai brand-brand dari Jepang (secara wholesale), seperti Toyota 250.431 unit; Daihatsu 130.677 unit dan Mitsubishi 71.781 unit. Tapi, perlu dicatat, tren penjualan mobil listrik mengalami peningkatan. Ini juga karena adanya insentif dari pemerintah.

Tahun 2026, produsen mobil listrik asal China akan melanjutkan ekspansinya ke pasar global, termasuk pasar di Asia Tenggara dan Indonesia. Alarm berbunyi makin kencang. Ini peringatan bagi pemain-pemain lama.

Sejumlah produsen mobil listrik buatan China— yang menguasai pasar mobil listrik global—tampil percaya diri, dengan booth ukuran besar dan produk-produk baru dengan narasi futuristik, teknologi canggih di IIMS 2026. Mobil-mobil listrik ini dijual dengan rentang harga sekitar Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar per unit. Apakah mobil-mobil listrik, dengan brand China ini, bisa mengubah peta pasar mobil nasional?

Sinyal Ekonomi Rojali

Biro Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi 2025 secara tahunan mencapai 5,11%. Pertumbuhan ini lumayan. Pemerintah kemudian “mengarahkan” dunia usaha, perbankan, pasar modal ke angka pertumbuhan 6 persen pada 2026.

Salah satu tantangannya adalah daya beli masyarakat. Oleh karena itu, perbankan sudah wanti-wanti, minta masyarakat kelas menengah ke atas, untuk membelanjakan uangnya. Jangan cuma menyimpan uang “di bawah bantal”. Belanjakan untuk membeli barang-barang non-esensial, seperti mobil.

Sejumlah bank papan atas sudah menyiapkan strategi mendorong daya beli masyarakat, dengan target penyaluran kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit pemilikan rumah (KPR) lebih banyak.

Fenomena “window shopping” dan sinyal ekonomi rombongan jarang beli (Rojali) banyak disebut sejumlah ekonom untuk menggambarkan perilaku konsumen dan kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja pada tahun 2025.

Seorang bankir mengatakan, jika masyarakat kelas menengah ke atas tidak membelanjakan uangnya. Atau setidaknya masih terlalu selektif dalam mengeluarkan uangnya, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap tidak akan bergerak dari kisaran 5 persen.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Kamis (5/2) di Jakarta, menyatakan optimistis di tengah tantangan daya beli, pembiayaan dan dinamika rantai pasok global, akan terjadi pemulihan pasar domestik.

Tahun 2026, penjualan mobil nasional diproyeksikan akan berada di kisaran 850.000 unit atau naik sekitar 5,4 persen dibandingkan realisasi 2025. “Dan, IIMS 2026 diharapkan menjadi katalis penting mempercepat pemulihan….,”ujar Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita.

IIMS 2016 akan ditutup 15 Februari 2026, beberapa hari sebelum masuk bulan Ramadhan. Ini momen penting. Kenapa? (1) Meski bukan satu-satunya alasan, tapi cukup banyak konsumen yang biasanya membeli mobil dengan alasan untuk mudik lebaran. (2) Faktor emosional, mudik bersama keluarga dengan mobil sendiri, selain nyaman juga dapat mengangkat gengsi.

Tak heran cukup banyak booth, yang menawarkan mobil-mobil, mulai dari yang “compact”, berukuran kecil. Atau mobil keluarga ukuran sedang, seperti mobil MPV (multi purpose vehicle) hingga mobil MPV besar dan mewah yang harganya di atas satu miliar rupiah/unit.

Di IIMS 2026, cukup banyak merek yang menawarkan produk baru, dengan teknologi terkini, fitur lebih lengkap, guna memberikan pengalaman berkendara “tak terlupakan”. Hampir semua booth menawarkan dengan iming-iming diskon harga besar. Ini tidak hanya dilakukan oleh merek-merek mobil listrik asal China, seperti BYD, Wuling dan Chery, tapi juga pemain-pemain lama, seperti Toyota dan Mitsubishi yang sudah sekitar 50 tahun berada di Indonesia.

Jangan lupa, tahun 2026 pasar mobil di Indonesia juga diramaikan mobil asal Eropa, dengan harga kompetitif. Produsen mobil Perancis, lewat APM-nya di sini, membawa Citroen C3 dengan harga di kisaran Rp 200 juta/unit. Ini dimungkinkan setelah pemerintah Indonesia-Uni Eropa meneken kesepakatan IEU-CEPA di Bali, tahun lalu.

Kalau sebelumnya, mobil-mobil asal Amerika yang diimpor CBU dikenai bea masuk sebesar 50 persen, maka dengan adanya kesepakatan dagang RI-AS tahun 2025, nantinya mobil-mobil merek Ford, Jeep Wrangler, Rubicon kemungkinan akan bebas bea masuk sehingga harganya terdiskon hingga 50 persen.

Potensi pasar otomotif di Indonesia tak perlu diragukan— Akan terus berkembang. Tapi, kalau terlalu banyak merek yang bertarung di pasar, ya repot juga. Kondisi ini jelas tidak ekonomis untuk pengembangan industri otomotif nasional, apalagi Presiden Prabowo juga menginginkan adanya mobil nasional buatan Indonesia.

Di sini sekali peran strategis pemerintah sebagai regulator sangat penting, menentukan arah ke depan. Isunya tetap harus ada aturan main yang jelas, transparan dan konsisten dalam penegakan hukum.(*)

Oleh : Dadang Rahmat, SH.
Sekjen AMKI Pusat, Pimpinan Redaksi Mitrapol

Jakarta, Koin24.co.id – Menjelang Hari Pers Nasional (HPN) 2026,kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang tak bisa dihindari: dunia informasi telah mengalami perubahan yang drastis. Dulu, masyarakat menunggu informasi dari koran, radio, atau televisi. Saat ini, berita datang melalui layar ponsel, sering kali bukan dari jurnalis, tetapi dari kreator konten.

Kemunculan kecerdasan buatan (AI), algoritma media sosial, dan budaya “viral” memicu perubahan ini. Informasi kini bergerak dengan sangat cepat, sementara proses verifikasi membutuhkan waktu. Di sinilah terjadi persaingan terselubung: antara kecepatan dan kebenaran.

Wartawan Tradisional Mulai Tersisih, Namun Ini Bukan Kekalahan.
Tidak bisa disangkal bahwa wartawan tradisional semakin sering merasa “ketinggalan”. Banyak kejadian besar pertama kali muncul melalui unggahan masyarakat, YouTuber, TikToker, atau akun Instagram lokal. Wartawan muncul belakangan untuk melakukan konfirmasi.

Permasalahannya, publik kadang tidak peduli mengenai siapa yang memverifikasi. Yang mereka peduli adalah mereka sudah mengetahui informasi tersebut terlebih dahulu. Di zaman ini, wartawan tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi.

Namun, tersisih bukan berarti kalah. Wartawan masih memiliki satu aspek yang tidak dimiliki oleh semua orang, yaitu tanggung jawab profesional. Ada kode etik, ada mekanisme untuk memperbaiki kesalahan, ada redaksi, ada standar verifikasi, dan ada konsekuensi hukum serta moral.

Kreator konten sering tidak memiliki hal tersebut. Mereka memiliki kreativitas, keberanian, dan kedekatan dengan audiens, tetapi tidak selalu dilengkapi dengan batasan etika yang kuat.

*Permasalahan Utama: Publik Sulit Membedakan Berita dan Konten*

Salah satu krisis terbesar di zaman ini adalah hilangnya batas antara berita, opini, dan hiburan. Konten dibuat seolah-olah adalah fakta, opini disajikan seperti berita, dan rumor disunting seakan-akan merupakan hasil investigasi.

Yang lebih berbahaya lagi, AI mempermudah manipulasi. Teknologi seperti “deepfake,kloning suara”, foto yang dimanipulasi, dan narasi otomatis dapat mengubah hoaks menjadi “tampak kredibel”.

Ketika masyarakat kebingungan, tingkat kepercayaan pun runtuh. Dan ketika kepercayaan hancur, yang diuntungkan bukanlah wartawan atau kreator, melainkan mereka yang berusaha menyebarkan kebohongan.

*Media Konvergensi: Solusi Memperbaiki Kepercayaan*

Di sinilah pentingnya media konvergensi. Wartawan tidak cukup hanya menulis berita untuk platform tertentu. Mereka harus hadir di seluruh saluran, teks, video pendek, podcast, laporan langsung, infografik, hingga ruang interaksi publik.

Konvergensi bukan sekadar mengikuti tren. Konvergensi adalah cara bagi media untuk mempertahankan pengaruhnya dalam membangun opini publik yang sehat.

Wartawan harus mampu:
– mengolah fakta menjadi cerita yang mudah dipahami,
– cepat tapi tetap terverifikasi,
– melawan disinformasi dengan data, bukan emosi,
– membangun kepercayaan melalui transparansi dalam kerja jurnalistik.

Jika wartawan hanya bergantung pada format lama, publik akan menjauh. Bukan karena wartawan tidak penting, tetapi karena wartawan tidak berada di tempat di mana publik berkumpul.

*Kreator Konten Bukan Musuh,Mereka Adalah Realitas Baru*

Kita juga perlu menyadari, kreator konten bukanlah musuh wartawan. Mereka bagian dari ekosistem informasi yang baru. Banyak kreator konten yang membantu menyuarakan permasalahan publik, mengangkat isu lokal, dan mempercepat penyebaran informasi yang penting.

Namun, tanpa bimbingan yang tepat, kreator konten dapat berubah menjadi “pabrik opini” yang tidak terkontrol.

Karena itu, dibutuhkan kolaborasi dan pembinaan, bukan konflik.

*Membimbing Kreator Konten: Dari Viral Menuju Bertanggung Jawab*

Pembinaan untuk kreator konten tidak berarti membatasi kebebasan berekspresi. Pembinaan adalah memberikan standar minimal agar konten yang dihasilkan tidak merusak publik.

Ada beberapa hal yang perlu ditanamkan:

Pertama, perbedakan antara fakta dan opini. Kreator konten boleh memiliki pendapat, tetapi tidak boleh memanipulasi fakta untuk mendukung pendapat mereka.

Kedua, biasakan melakukan verifikasi sederhana.
Minimal, periksa sumber, periksa waktu, periksa tempat, periksa konteks.

Ketiga, pahami prinsip “hak untuk menjawab.”
Jika ada tuduhan terhadap seseorang, berikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi. Ini bukan sekadar masalah etika, melainkan tentang keadilan.

Keempat, hindari monetisasi kebencian.
Memang algoritma menyukai pertikaian, tetapi masyarakat tidak seharusnya menjadi korban.

Kelima, pahami dampaknya.
Konten keliru dapat merusak nama baik individu, memicu perselisihan, bahkan berujung pada masalah hukum.

Jika para kreator dibekali dengan prinsip ini, mereka tidak hanya menjadi “pembuat konten”, tetapi juga bisa berkontribusi sebagai mitra dalam penyampaian informasi publik.

Nurani Jurnalisme Harus Menjadi Panduan Bersama
Baik wartawan maupun kreator konten, secara fundamental memiliki tujuan yang serupa yaitu menyebarkan informasi kepada masyarakat. Perbedaannya hanya pada jalur dan tradisinya.

Dalam rangka HPN 2026, yang perlu ditekankan adalah:
Teknologi mungkin berubah, format mungkin bergerak, namun nurani jurnalisme harus tetap hidup.

Wartawan di Indonesia harus terus berani mengungkapkan kebenaran di atas segala kepentingan. Begitu juga dengan kreator konten. Konten yang viral sah-sah saja, tetapi kebenaran adalah yang utama. Popularitas penting, tetapi integritas harus diprioritaskan.

Sebab negara ini tidak kekurangan orang yang mampu berbicara. Yang kurang hanya orang yang berani mengungkapkan kebenaran.

*Masa Depan Pers Tidak Ditentukan oleh AI, Melainkan oleh Keberanian*

AI akan terus berkembang. Jumlah kreator konten akan semakin meningkat. Platform akan terus berubah. Namun, masa depan pers di Indonesia tidak ditentukan oleh teknologi.

Masa depan pers ditentukan oleh satu aspek: keberanian untuk membela kebenaran.

Jika wartawan dan kreator konten dapat berkolaborasi dengan memegang etika, melakukan verifikasi, dan berpihak pada kepentingan publik, maka Indonesia tidak akan terjebak dalam lautan informasi yang menyesatkan.

Justru, Indonesia akan memiliki generasi baru yang menjaga kebenaran, wartawan yang adaptable, dan kreator konten yang bertanggung jawab.

Selamat Hari Pers Nasional 2026. Hidup Pers Indonesia.

Oleh: Dr.Bagus Sudarmanto,S.Sos.,M.Si.

Jakarta, Koin24.co.id – Perubahan karakter ancaman terhadap negara menuntut penyesuaian cara memaknai bela negara. Jika pada masa lalu pertahanan nasional identik dengan kekuatan militer dan penjagaan wilayah, maka dalam konteks kontemporer ancaman terhadap negara justru banyak bergerak melalui ruang nonfisik, khususnya ruang informasi. Dalam situasi inilah, retret yang diikuti sekitar 200 wartawan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang diselenggarakan 29 Januari hingg 1 Februari 2026 di Pusat Kompetensi Bela Negara, Desa Cibodas, Rumpin, Kabupaten Bogor, memperoleh relevansi strategis sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional.

Dalam kajian keamanan, ancaman terhadap negara umumnya dibedakan menjadi ancaman tradisional dan ancaman nontradisional (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). Ancaman tradisional bersifat militer dan kasatmata, seperti agresi bersenjata, pelanggaran wilayah, atau konflik antarnegara. Sebaliknya, ancaman nontradisional bekerja secara lebih halus melalui mekanisme sosial, politik, dan kultural. Disinformasi, hoaks, perang narasi, polarisasi sosial, serta delegitimasi institusi negara merupakan bentuk ancaman yang menyasar kepercayaan publik dan kohesi sosial (Rid & Hecker, 2009; Hoskins & O’Loughlin, 2015). Ancaman jenis ini tidak menghancurkan negara secara frontal, tetapi melemahkannya secara gradual dari dalam.

Dalam konteks ancaman nontradisional tersebut, media dan wartawan menempati posisi strategis. Media tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai arena produksi makna tentang rasa aman, risiko, dan ancaman. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pemberitaan yang sensasional, minim konteks, atau terjebak dalam logika klik berpotensi memperbesar keresahan sosial dan moral panic, sekaligus melemahkan legitimasi institusi publik (Jewkes, 2015; Altheide, 2006). Karena itu, praktik jurnalistik yang abai terhadap konteks sosial tidak lagi dapat dipahami semata sebagai persoalan etika profesi, melainkan sebagai potensi kerentanan keamanan nasional.

Kesadaran inilah yang secara eksplisit ditegaskan dalam retreat PWI 2026 melalui kehadiran Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin, sebagai pembicara kehormatan.

Kehadiran Menhan di forum tersebut bukan sekadar simbol seremonial, melainkan penegasan bahwa negara memandang insan pers sebagai bagian dari ekosistem bela negara. Dalam arahannya, Menhan menekankan bahwa nasionalisme dan patriotisme merupakan fondasi utama bela negara yang melekat pada setiap warga negara, termasuk wartawan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945.

Penekanan Menhan terhadap kompleksitas ancaman—baik militer maupun nonmiliter, fisik maupun nonfisik—sejalan dengan realitas keamanan kontemporer. Arus informasi global yang semakin deras, disrupsi teknologi digital, serta ketidakpastian geopolitik menjadikan ruang media sebagai medan strategis baru. Dalam konteks ini, penyebutan wartawan sebagai ‘penjuru dalam perang opini’ memiliki makna analitis yang kuat. Maknanya jurnalisme tidak lagi berdiri di luar medan konflik, melainkan berada di dalam kontestasi narasi yang menentukan persepsi publik tentang negara, ancaman, dan legitimasi kekuasaan.

Tuntutan agar wartawan selalu update terhadap perkembangan informasi dan mampu menyiapkan langkah antisipatif berbasis kepentingan nasional menegaskan bahwa bela negara tidak dapat direduksi sebagai tugas aparat pertahanan semata. Ketertinggalan informasi, kegagalan membaca konteks strategis, atau kelalaian dalam verifikasi bukan hanya berdampak pada kualitas pemberitaan, tetapi juga berpotensi membuka ruang manipulasi opini publik. Dalam literatur keamanan, kondisi semacam ini dikenal sebagai kerentanan kognitif (cognitive vulnerability), yakni situasi ketika masyarakat mudah dipengaruhi oleh narasi yang menyesatkan karena lemahnya filter informasi (Freedman, 2014).

Untuk memahami lebih jauh bagaimana pemberitaan membentuk persepsi ancaman, perspektif news making criminology menjadi relevan. Pendekatan ini menekankan bahwa media tidak sekadar melaporkan kejahatan atau krisis, tetapi ikut memproduksi realitas sosial tentang apa yang dianggap berbahaya dan mengancam (Barak, 1994). Pemberitaan yang menonjolkan kekerasan tanpa konteks struktural terbukti meningkatkan fear of crime dan kecemasan publik, meskipun tingkat ancaman objektif tidak selalu meningkat (Jewkes, 2015).

Ketakutan publik yang berlebihan memiliki implikasi serius dalam kerangka pertahanan negara. Masyarakat yang dikuasai rasa takut cenderung mudah tersulut emosi, menuntut respons represif, dan kehilangan kemampuan berpikir rasional. Dalam kondisi demikian, kohesi sosial melemah dan ruang publik menjadi rapuh serta mudah dimanipulasi oleh aktor-aktor berkepentingan. Karena itu, kesadaran kriminologis dan etis dalam praktik jurnalistik menjadi krusial agar media tidak secara tidak sadar justru memperkuat ancaman nontradisional yang sedang dihadapi bangsa.

Retret wartawan PWI dapat dipahami sebagai respons reflektif terhadap situasi tersebut.

Retret–yang dimaknai sebagai upaya menjauh sejenak dari rutinitas untuk refleksi dan evaluasi–menyediakan ruang bagi wartawan untuk meninjau ulang peran sosialnya di luar tekanan siklus berita harian. Dalam ruang ini, wartawan diingatkan bahwa setiap keputusan editorial memiliki implikasi yang melampaui kepentingan redaksi, termasuk implikasi terhadap stabilitas sosial dan ketahanan nasional.

Penekanan Menhan pada pentingnya disiplin dan penguatan nasionalisme di tengah tantangan digital mempertegas bahwa transformasi teknologi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga persoalan nilai dan orientasi kebangsaan. Digitalisasi memang mempercepat produksi dan sirkulasi informasi, tetapi sekaligus memperbesar risiko disinformasi dan fragmentasi publik. Karena itu, barisan insan pers yang kuat secara etis dan reflektif menjadi prasyarat untuk menjaga ketahanan ruang informasi nasional.

Dengan demikian, retret wartawan PWI 2026 di Bogor tidak lagi dapat dipahami sebagai kegiatan seremonial atau forum etika profesi semata. Ia merupakan ruang konsolidasi kesadaran bela negara nontradisional–sebuah upaya sunyi namun krusial–untuk memastikan bahwa ruang informasi Indonesia tidak menjadi medan ketakutan kolektif, melainkan fondasi bagi rasionalitas, ketenangan sosial, dan persatuan bangsa. Dalam konteks inilah, jurnalisme yang berdisiplin, berkesadaran keamanan, dan berpijak pada kepentingan nasional dapat dipahami sebagai salah satu bentuk bela negara paling strategis di era perang opini.

Penulis adalah Dosen Kriminologi FISIP UI, Anggota Dewan Redaksi keadilan.id, Wartawan Senior dan Pengurus Harian PWI Jaya