Connect with us

News

Tantangan Bakti Kominfo dalam mewujudkan konektivitas telekomunikasi dalam proses transformasi digital Indonesia

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Digitalisasi kian menjadi prioritas dunia, begitu pula yang terjadi di tingkat nasional terlebih saat pandemi sekarang ini. Industri telekomunikasi akan terus bertumbuh hingga 5,1% di tahun 2021 ini akibat adanya peningkatan kebutuhan akses data. Namun pemerataan akses internet masih menjadi kendala utama saat ini.

Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan cukup menyulitkan pemenuhan ketersediaan layanan internet hingga ke daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Area di luar pulau Jawa menjadi wilayah terbanyak yang belum terjangkau internet. Setidaknya masih ada 70 juta penduduk Indonesia yang kesulitan mendapat akses internet. Inilah yang menjadi tugas besar BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi – Kominfo) untuk menyediakan fasilitas tersebut lewat percepatan transformasi digital.

BAKTI Kominfo menargetkan tahun 2021-2022 menjadi tahun pembangunan fisik di mana sebanyak 7904 desa/kelurahan yang saat ini belum terjangkau internet dapat menikmati sinyal 4G. Pembangunan infrastruktur jaringan 4G ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya mendorong ekonomi digital hingga ke daerah pelosok Indonesia.

Direktur Sumberdaya dan Administrasi BAKTI Kominfo, Fadhilah Mathar, mengajak kita semua untuk memanfaatkan teknologi selular untuk meningkatkan peradaban dan desa. “Fokus utama BAKTI Kominfo adalah menyediakan infrastruktur jaringan di daerah-daerah yang masuk dalam kategori tertinggal, terluar, terdepan, dan terpencil yang selama ini tidak tersentuh oleh operator selular,”ungkap Fadhilah Mathar.

Dalam hal ini pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta, untuk mencapai target yang akan dicapai, salah satunya oleh Lintasarta, perusahaan penyedia jaringan dan solusi telekomunikasi.

Lintasarta bersama konsorsiumnya mendapat kesempatan untuk membangun 1795 BTS (base transceiver station) di kawasan Papua Barat dari total 7000-an BTS yang menjadi target BAKTI Kominfo di seluruh Indonesia.

Banyak tantangan yang dihadapi oleh para penyedia jaringan selain kendala geografis, tingkat keamanan di lokasi, transportasi, dan minimnya pasokan listrik turut menjadi kendala. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Marketing and Solution Lintasarta, Ginanjar. “Cara untuk menjangkau lokasi sangat menantang, hal ini menyebabkan biaya menjadi jauh lebih mahal dibandingkan membangun BTS di daerah non 3T,” tambahnya.

Guna menyikapi kendala lapangan, BAKTI Kominfo selalu mengadakan pendekatan dengan pemda setempat dan aparat keamanan, agar proyek berjalan dengan mulus. BAKTI Kominfo merasa mendapat kemudahan karena aspek penyediaan lahan umumnya disediakan oleh pemerintah daerah. Dengan begitu BAKTI Kominfo bisa berkonsentrasi pada aspek pembangunan fisiknya.

Terungkap bahwa, kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan di banyak bidang, inovasi maupun invensi dipicu kehadiran beragam kemudahan digital. Sebagai salah satu negara besar, baik secara populasi maupun potensi ekonomi, Indonesia selayaknya bisa memanfaatkan digitalisasi guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan pembangunan.

Namun tantangan Indonesia justru terletak pada besarnya negeri ini. Khas geografi, bentangan alam, hingga terpisahnya pulau-pulau oleh lautan, membuat pembangunan infrastruktur termasuk penguatan sektor digital menghadapi tantangan yang tak mudah.

Di Timur, pembangunan infrastruktur harus menghadapi kelebatan hutan Papua, logistik yang kerap dihadang gelombang besar. Sebaliknya, angka permintaan pun masih cukup minim. Adakah swasta atau pemain bisnis teknologi informasi yang rela mengoperatori layanan digital di sana? Sulit menjawabnya.

Di sisi lain, sebagai satu entitas, masyarakat di daerah terluar, terdepan, dan terdalam atau biasa disingkat 3T memiliki hak yang sama mencicipi pemerataan pembangunan, termasuk infrastruktur digital. Di sinilah tugas penting tersebut yang diemban Badan Aksesbilitas Teknologi dan Informasi (Bakti) yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo.

Sebagai lembaga, Bakti telah berdiri sejak 2006 silam. Nama awal lembaga tersebut adalah Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP).

Seiring dengan perkembangan permintaan layanan dan kebutuhan yang dipicu kemajuan teknologi informasi, tugas BTIP diperluas untuk menyediakan layanan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, pada 2010, BTIP pun diubah namanya menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).

Dua perubahan kewenangan tersebut masih dalam alur kerja eselon di bawah struktur kementerian. Namun tuntutan kebutuhan dan keinginan meluaskan pembangunan infrastruktur digital bagi seluruh wilayah, memaksa perubahan struktur yang lebih efektif dan produktif, setara fleksibilitas entitas bisnis profesional.

Berangkat dari gagasan tersebut, maka BP3TI pun menjelma sebagai BLU yang bertugas mensukseskan program Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Inoformatika. Selanjutnya lahirlah Bakti dengan status BLU. Harapannya, kinerja dan visi strategis memeratakan pembangunan dan akses digital bagi seluruh rakyat dapat dijalankan secara profesional dan transparan.
MISI KHUSUS

Dalam realisasinya, Bakti menjalankan misi memperluas layanan internet terutama dalam program USO (Universal Service Obligation/Kewajiban Pelayanan Universal) di bidang telekomunikasi dan informatika.

Layanan konkretnya seperti program Akses Internet untuk Desa. Layanan ini menyedian akses internet di sekolah-sekolah, balai latihan kerja, puskesmas, balai desa, kantor-kantor pemerintahan serta lokasi publik di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Selain itu, Bakti juga menyediakan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah blankspot. Program ini juga menjangkau wilayah 3T.

Bakti juga menjalankan proyek infrastruktur strategis seperti pembangunan Palapa Ring merupakan yang merupakan  pengembangan jaringan telekomunikasi ke seluruh kabupaten/kota dengan menggunakan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) dan Sistem komunikasi Serat Optik (SKSO).

Bahkan Bakti mengemban misi besar pengadaan dan pengelolaan layanan satelit guna memperluas cakupan akses digital. Jadi, walau terkesan kurang populer, berkat Bakti tersebut akses digital rakyat Indonesia terjamin. (budi nugraha/69).

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler