Jakarta, koin24.co.id – DPD HIPPI DKI Jakarta mengusulkan ada Wakil Menteri Koperasi dan UKM.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Prov.DKI Jakarta Sarman Simanjorang dalam pernyataan tertulis yang diterima koin24.co.id, di Jakarta, Selasa (7/7/2020).
Sarman menilai, keberadaan Wakil Menteri ini sangat penting dan strategis mengingat nasib puluhan juta UMKM saat ini yang sudah rontok sebagai dampak pandemi Covid-19 sehingga perlu perhatian dan penanganan khusus.
Pelaku usaha UMKM merupakan sektor yang sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. “Banyak yang sudah tutup, banyak yang menunggak cicilan pinjaman pokok dan bunga, tunggakan kredit kendaraan bermotor dan rumah bahkan untuk membiayai kebutuhan rumah tanggapun sudah mulai ketar ketir,” ujar Sarman.
Lebih lanjut Sarman mengatakan, saat ini pelaku UMKM banyak yang kehabisan modal karena modal mereka sudah habis membiayai kebutuhan rumah tangga selama pandemi Covid-19. Bahkan ada yang sudah masuk golongan masyarakat miskin baru. “Ini sangat ironis. Tanpa ada perhatian dan program khusus dari pemerintah maka pelaku UMKM ini akan susah dan lama untuk bangkit kembali,” jelasnya.
Sarman mengklaim, sektor UMKM ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Antara lain menyediakan hingga 96 persen dari total lapangan kerja. Menyumbang 60,34 persen dari total PDB nasional, menyumbang 14,17 persen dari total ekspor, menggerakkan ekonomi akar rumput, meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga.
“Di tengah ancaman krisis ekonomi yang sudah di depan mata, maka untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional, sektor UMKM ini harus segera digerakkan”.
Berkaca pada krisis ekonomi 1998 dan moneter 2008, keperkasaan UMKM yang tampil sebagai penyelamat ekonomi harus dapat diperankan kembali dengan penanganan khusus dari Pemerintah. “Dan untuk kali ini sebagaimana yang disampaikan Presiden tidak bisa memakai program yang biasa biasa saja tapi harus program krisis UMKM. Disinilah fungsi strategis Wakil Menteri Koperasi dan UMKM yang akan banyak di lapangan membuka akses yang dibutuhkan UMKM,” tegas Sarman yang juga Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia.
Lebih lanjut ia mengatakan, salah satu akses wajib yang harus disediakan adalah modal kerja. Ini sangat serius karena tanpa modal kerja niscaya mereka akan bisa membuka usaha kembali.
Apabila pemerintah tidak dapat memberikan pinjaman modal kerja dengan persyaratan yang mudah, maka para pelaku UMKM akan mendapatkan modal kerja dari rentenir dengan bunga yang sangat besar yang membuat mereka terjerat dengan cicilan pokok dan bunga yang besar dan lama.
“Inilah yang membuat pelaku UMKM akan sangat sulit berkembang dan naik kelas. Semoga Presiden dapat mempertimbangkan permintaan ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah membina, mengembangkan dan memberdayakan UMKM cepat keluar dari krisis Covid-19 ini,” ucap Sarman. (***)
