Jakarta, koin24.co.id – Salah satu hal yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 adalah financial track sebagai upaya untuk menghadapi Covid-19. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat memberikan keterangan pers di Istana Bogor, yang disiarkan secara virtual pada Sabtu (21/11).
“Fokus dari pembahasan di dalam financial track menyangkut pertama bahwa Covid-19 telah menyebabkan dampak yang sangat sangat luar biasa di berbagai negara. Oleh karena itu, semua negara melakukan kebijakan bersama-sama untuk menangani Covid dan mengembalikan perekonomian agar pulih kembali. Dukungan kebijakan perekonomian dan keuangan terutama di bidang fiskal, moneter, dan regulasi di bidang sektor keuangan perlu dilakukan dan terus dilakukan,” jelas Menkeu.
Menurut Menkeu, meskipun pada kuartal ketiga banyak perekonomian di negara G20 sudah menunjukkan adanya pembalikan, namun itu masih sangat awal dan masih sangat rapuh. Oleh karena itu, dalam pembahasannya agar kebijakan-kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi tetap dilakukan dan jangan ditarik terlalu dini. Artinya kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi sektor keuangan harus tetap dijalankan sampai ekonomi betul-betul pulih secara kuat.
“Dalam financial track juga dibahas mengenai pembiayaan dari vaksin Covid-19 yang tentu memakan resources yang sangat besar. Dalam hal ini dibahas mengenai bagaimana negara-negara terutama negara berkembang bisa mendapatkan akses vaksin,” tambah Menkeu.
Menkeu menekankan pentingnya peranan lembaga multilateral dalam memberikan dukungan pendanaan bagi negara-negara berkembang atau negara miskin untuk mendapatkan vaksin. Menkeu menyebut bahwa akses terhadap vaksin ini penting karena tidak akan ada pemulihan ekonomi di seluruh dunia sampai seluruh negara mendapatkan akses vaksin.
Selanjutnya, Menkeu mengatakan bahwa yang akan disampaikan dalam KTT G20 adalah menyangkut Debt Service Suspensions Initiative (DSSI). Ini adalah inisiatif untuk memberikan fasilitas relaksasi bagi pembayaran utang negara-negara miskin, yang saat ini dihadapkan pada kondisi ekonomi dan fiskalnya yang sangat sangat sulit. Oleh karena itu, di dalam pembahasan yang kemudian didukung oleh lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia menyepakati untuk memberikan relaksasi cicilan hutang yang pada mulanya sampai akhir tahun 2020, kemudian diperpanjang hingga pertengahan tahun 2021. Tujuannya agar negara yang berpendapatan rendah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk bisa menangani Covid-19.
“Pada hari pertama ini tentu fokus nya adalah pada pemulihan ekonomi dan kondisi ekonomi secara global, dimana seluruh Pimpinan Negara akan menyamakan dukungan dari sisi kebijakan untuk bersama-sama memulihkan ekonomi akibat Covid yang sangat luar biasa,” tutup Menkeu. (nug/hpy/nr/Sumber: Kemenkeu)
