Pemprov DKI Jakarta mendapat izin dari Kemenkes untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disingkat PSBB.
Terkait dengan pembatasan itu ada 1,2 juta keluarga miskin akan diberikan bantuan. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta mengatakan Rp 33 ribu per jiwa seharinya.
“Dengan kata lain, warga mengeluarkan minimal Rp33 ribu per hari untuk makan. Kalau semua warga Jakarta ditanggung selama 14 hari, hitungan saya hanya butuh Rp5 triliun,” kata Mujiyono kepada wartawan, Sabtu (28/3).
https://merahputih.com/post/read/jika-jakarta-lockdown-pemprov-dki-harus-siapkan-dana-hingga-rp-5-triliun
Menurut data statistik Pemprov DKI Jakarta, rata-rata setiap keluarga berisi 3,7 orang. Bila kita bulatan empat orang maka setiap keluarga butuh Rp 132 ribu per hari.
Saya menghitung atas dasar UMP DKI Jakarta tahun 2020 yang mencapai Rp 4,267 juta atau per hari rata-rata Rp 142 ribuan.
Jadi kebutuhan pokok rakyat miskin di Jakarta per hari antara Rp 132 ribu hingga Rp 142 ribu per keluarga untuk hidup layak.
Bila harus di rumah 14 hari, mereka yang penghasilan harian butuhkan subsidi atau bantuan sosial Rp 1.848.000 sampai Rp 1.988.000,-
Itu sebabnya karantina wilayah alot sekali untuk diterapkan karena ada resiko yang harus diberikan kepada seluruh manusia dan binatang peliharaan dalam wilayah karantina.
Jadilah, yang diterapkan PSBB kata wajib memberikan bantuan sosial berubah menjadi dapat memberikan bantuan.
Pemprov DKI akhirnya menyiapkan bantuan sosial nilainya Rp 149.500 per paket, bukan berdasarkan perhitungan di atas.
Paket untuk 1,2 juta keluarga dikerjakan 300 orang, seperti diberitakan beritasatu.com.
Distribusinya dimulai 9 sampai 18 April 2020. Artinya orang miskin sudah masuk masa PSBB, bantuan baru berputar.
Wajar jika warga Kalipasir dan Tambak bertanya apakah mereka dapat dan kapan bantuan yang sangat dibutuhkan itu diterima.
Saya sarankan Pemprov DKI untuk mempercepat distribusi harga paket yang sudah ditetapkan diberikan saja kepada mini market yang mau dan mampu untuk delivery.
Saran lainnya agak nyeleneh Pemprov DKI kasih uang tunai saja Rp 150 ribu dan warga miskin siapkan uang kembali koin gopean.
Sepintas uang recehan logam Rp 500 itu seperti tak berarti. Namun karena bantuan sosial ini gunakan uang negara pada APBD DKI Jakarta maka bisa jadi runyem dah.
Apalagi bila koin gopean itu jumlah 1,2 juta keluarga, maka nilainya menjadi 1.200.000 X 500, apa ga jadi temuan ?
Semoga pendistribusian semakin lancar dan perlu evaluasi, bila ini Bansos berkelanjutan karena isi paket jelas tidak memenuhi kebutuhan pokok untuk 14 hari PSBB.
