Serang, Banten, koin24 – Pimpinan Pondok Pesantren Al-Inayah Lebak Wangi, Serang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dengan tema “Penyederhanaan Kebijakan Regulasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Pemerintahan Joko Widodo Pada Periode Kedua” di Serang, Banten, beberapa waktu lalu.
Pada kegiatan tersebut, menghadirkan beberapa narasumber seperti Husaini Ibrohaf, S. Ag. M. Pd. I (Ketua Yayasan Al Inayah dan Kepala SMK Al Inayah), Suyoto, S. Sos. MM (Pengurus Organisasi Remaja Kelapian Kabupaten Serang), dan Rajudi, S. Pd, (Tokoh Agama/Mubaligh Kabupaten Serang).
Rajudi, mengatakan bahwa omnibus law dimaksudkan untuk memangkas peraturan-peraturan yang berbelit dan disederhanakan menjadi suatu aturan yaitu RUU omnibus law Cipta Kerja. Selain itu, omnibus law mampu menyederhanakan aturan yang saat ini dirasa rumit dan tumpang tindih.
“Kita perlu memahami bahwa omnibus law RUU Cipta Kerja merupakan usaha yang dilakukan pemerintah untuk memudahkan pelaku usaha dalam membangun lapangan kerja di masyarakat, tanpa ada beban peraturan yang tumpang tindih,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Suyoto menambahkan omnibus law Cipta Kerja merupakan langkah strategis pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.
“Ini adalah langkah yang bagus dengan terwujudnya RUU Cipta Kerja yaitu membuka lapangan kerja seluas mungkin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak hanya untuk kelompok tertentu,” katanya.
Sementara itu, Husaini Ibrohaf, mengatakan digulirkannya RUU Cipta Kerja saat ini memang mengundang pro dan kontra, hal tersebut wajar karena belum semua masyarakat memahami maksud dari omnibus law.
“Omnibus law dibuat agar regulasi yang ada di Indonesia dapat mempermudah dan ramah, sehingga dapat membuka seluas-luasnya investasi. Investasi masuk, artinya ada modal yang dibutuhkan terjadap roda pemerintahan guna meningkatan ekonomi. Tanpa investasi dalam artian mengandalkan upaya sendiri Indonesia akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya,” pungkasnya. (ka)
