Jakarta, koin24.co.id – Digitalisasi kian menjadi prioritas dunia, begitu pula yang terjadi di tingkat nasional terlebih saat pandemi sekarang ini. Industri telekomunikasi akan terus bertumbuh hingga 5,1% di tahun 2021 ini akibat adanya peningkatan kebutuhan akses data. Namun pemerataan akses internet masih menjadi kendala utama saat ini.
Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan cukup menyulitkan pemenuhan ketersediaan layanan internet hingga ke daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Area di luar pulau Jawa menjadi wilayah terbanyak yang belum terjangkau internet. Setidaknya masih ada 70 juta penduduk Indonesia yang kesulitan mendapat akses internet. Inilah yang menjadi tugas besar BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi – Kominfo) untuk menyediakan fasilitas tersebut lewat percepatan transformasi digital.
BAKTI Kominfo menargetkan tahun 2021-2022 menjadi tahun pembangunan fisik di mana sebanyak 7904 desa/kelurahan yang saat ini belum terjangkau internet dapat menikmati sinyal 4G. Pembangunan infrastruktur jaringan 4G ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya mendorong ekonomi digital hingga ke daerah pelosok Indonesia.
Direktur Sumberdaya dan Administrasi BAKTI Kominfo, Fadhilah Mathar, mengajak kita semua untuk memanfaatkan teknologi selular untuk meningkatkan peradaban dan desa. “Fokus utama BAKTI Kominfo adalah menyediakan infrastruktur jaringan di daerah-daerah yang masuk dalam kategori tertinggal, terluar, terdepan, dan terpencil yang selama ini tidak tersentuh oleh operator selular,”ungkap Fadhilah Mathar.
Dalam hal ini pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta, untuk mencapai target yang akan dicapai, salah satunya oleh Lintasarta, perusahaan penyedia jaringan dan solusi telekomunikasi.
Lintasarta bersama konsorsiumnya mendapat kesempatan untuk membangun 1795 BTS (base transceiver station) di kawasan Papua Barat dari total 7000-an BTS yang menjadi target BAKTI Kominfo di seluruh Indonesia.
Banyak tantangan yang dihadapi oleh para penyedia jaringan selain kendala geografis, tingkat keamanan di lokasi, transportasi, dan minimnya pasokan listrik turut menjadi kendala. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Marketing and Solution Lintasarta, Ginanjar. “Cara untuk menjangkau lokasi sangat menantang, hal ini menyebabkan biaya menjadi jauh lebih mahal dibandingkan membangun BTS di daerah non 3T,” tambahnya.
Guna menyikapi kendala lapangan, BAKTI Kominfo selalu mengadakan pendekatan dengan pemda setempat dan aparat keamanan, agar proyek berjalan dengan mulus. BAKTI Kominfo merasa mendapat kemudahan karena aspek penyediaan lahan umumnya disediakan oleh pemerintah daerah. Dengan begitu BAKTI Kominfo bisa berkonsentrasi pada aspek pembangunan fisiknya.
Terungkap bahwa, kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan di banyak bidang, inovasi maupun invensi dipicu kehadiran beragam kemudahan digital. Sebagai salah satu negara besar, baik secara populasi maupun potensi ekonomi, Indonesia selayaknya bisa memanfaatkan digitalisasi guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan pembangunan.
Namun tantangan Indonesia justru terletak pada besarnya negeri ini. Khas geografi, bentangan alam, hingga terpisahnya pulau-pulau oleh lautan, membuat pembangunan infrastruktur termasuk penguatan sektor digital menghadapi tantangan yang tak mudah.
Di Timur, pembangunan infrastruktur harus menghadapi kelebatan hutan Papua, logistik yang kerap dihadang gelombang besar. Sebaliknya, angka permintaan pun masih cukup minim. Adakah swasta atau pemain bisnis teknologi informasi yang rela mengoperatori layanan digital di sana? Sulit menjawabnya.
Di sisi lain, sebagai satu entitas, masyarakat di daerah terluar, terdepan, dan terdalam atau biasa disingkat 3T memiliki hak yang sama mencicipi pemerataan pembangunan, termasuk infrastruktur digital. Di sinilah tugas penting tersebut yang diemban Badan Aksesbilitas Teknologi dan Informasi (Bakti) yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo.
Sebagai lembaga, Bakti telah berdiri sejak 2006 silam. Nama awal lembaga tersebut adalah Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP).
Seiring dengan perkembangan permintaan layanan dan kebutuhan yang dipicu kemajuan teknologi informasi, tugas BTIP diperluas untuk menyediakan layanan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, pada 2010, BTIP pun diubah namanya menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).
Dua perubahan kewenangan tersebut masih dalam alur kerja eselon di bawah struktur kementerian. Namun tuntutan kebutuhan dan keinginan meluaskan pembangunan infrastruktur digital bagi seluruh wilayah, memaksa perubahan struktur yang lebih efektif dan produktif, setara fleksibilitas entitas bisnis profesional.
Berangkat dari gagasan tersebut, maka BP3TI pun menjelma sebagai BLU yang bertugas mensukseskan program Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Inoformatika. Selanjutnya lahirlah Bakti dengan status BLU. Harapannya, kinerja dan visi strategis memeratakan pembangunan dan akses digital bagi seluruh rakyat dapat dijalankan secara profesional dan transparan.
MISI KHUSUS
Dalam realisasinya, Bakti menjalankan misi memperluas layanan internet terutama dalam program USO (Universal Service Obligation/Kewajiban Pelayanan Universal) di bidang telekomunikasi dan informatika.
Layanan konkretnya seperti program Akses Internet untuk Desa. Layanan ini menyedian akses internet di sekolah-sekolah, balai latihan kerja, puskesmas, balai desa, kantor-kantor pemerintahan serta lokasi publik di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Selain itu, Bakti juga menyediakan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah blankspot. Program ini juga menjangkau wilayah 3T.
Bakti juga menjalankan proyek infrastruktur strategis seperti pembangunan Palapa Ring merupakan yang merupakan pengembangan jaringan telekomunikasi ke seluruh kabupaten/kota dengan menggunakan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) dan Sistem komunikasi Serat Optik (SKSO).
Bahkan Bakti mengemban misi besar pengadaan dan pengelolaan layanan satelit guna memperluas cakupan akses digital. Jadi, walau terkesan kurang populer, berkat Bakti tersebut akses digital rakyat Indonesia terjamin. (budi nugraha/69).
