Tingkatkan layanan publik terkait WBK dan WBBM, Kejaksaan Tinggi hadirkan aplikasi ‘SI JAMPANG MUDA’

Jakarta, koin24 – Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi, Dr. Teuku Rahman meIuncurkan aplikasi online ‘Si JAMPANG MUDA” (Sinergi Jaksa Pengawal Pembangunan Daerah. Sebuah sistem Iayanan berbasis teknologi informatika untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

‘SI JAMPANG MUDA’ juga dibuat sesuai dengan rencana strategis teknokrat Kejaksaan RI yang dicanangkan oleh Jaksa Agung RI, Dr. ST Burhanudin.

Sementara itu, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nirwan Nawawi mengatakan, aplikasi ‘SI JAMPANG MUDA’ dirancang untuk mengatasi perbuatan tindak pidana korupsi yang sudah berkembang luas dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari menyogok. menyuap, sampai dengan menyelewengkan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

“Kenyataan yang terjadi adalah banyaknya pembangunan ekonomi yang terhambat akibat proyek-proyek yang diseIenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah terjadi praktek korupsi kolusi dan nepotisme di dalamnya,” katanya seperti dilansir dari koranprogresif.co.id, Jum’at (3/7/20).

Menurutnya, permasalahan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia membutuhkan penanganan ekstra. Maka untuk mengatasinya diperlukan diupayakan inovasi yang meliputi pengamanan dan pengawalan pembangunan strategis daerah, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Agar tercapai optimalisasi untuk mewujudkan sinergi, kemitraan dan koordinasi pelaksanaan tugas pembangunan proyek strategis daerah di provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait akuntabilitas keuangan negara.

“Di mana diperlukan fitur-fitur secara ‘on line’ terhadap kegiatan proyek strategis daerah dimaksud. Seperti fitur permohonan dalam oIeh stekholder atau SKPD yang melaksanakan kegiatan, fitur pengawasan atas input progres pekerjaan proyek dimaksud oIeh masyarakat dan fitur laporan pengaduan atas proyek strategis dimaksud. Sebagai tambahan dengan keadaan di masa pandemi Covid-19, juga telah dilakukan pengamanan refocusing kegiatan, realokasi anggaran pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta,” terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, inovasi tersebut dirangkum dalam sebuah layanan ‘on line’ yaitu “SI JAMPANG MUDA” (Sinergi Jaksa Pengawal Pembangunan Daerah) berupa model sistem layanan berbasis teknologi informatika yang dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis teknokrat Kejaksaan RI yang dicanangkan oleh Jaksa Agung RI, Dr. ST Burhanudin.

Pelaksanaan “Si JAMPANG MUDA” mengacu pada ‘milestone’ yang dituangkan dalam ‘blue print’ dan terbagi berbagai tahapan. Bahkan ada penambahan tahapan sesuai dengan keadaan pandemi Covid-19 yang melanda wilayah Provinsi DKI Jakarta, untuk menjadi bagian dari proyek perubahan dimaksud yang besifat mendadak. Begitu pula adanya stakeholder tambahan yang menunjang tercapainya kerjasama atau sinergitas antara Kejaksaaan Tinggi DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta. Yaitu Perwakilan BPKP DKI Jakarta dalam pengawasan penggunaan anggaran proyek strategis daerah dan refocusing realokasi anggaran Covid-19.

Adapun manfaat dari pelaksanaan aplikasi Si JAMPANG MUDA oleh para stakeholder secara kosisten yaitu:

a. Menghilangkan keragu-raguan Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah dalam pengambilan keputusan;

b. Terwujudnya perbaikan birokrasi bagi percepatan program strategis pembangunan daerah;

c. Sinergitas kemitraan dalam proses pengawasan pembangunan strategis daerah yang berjalan dengan sesuai undang-undang yang berlaku;

d. Terlaksananya penegakan hukum yang efeknya dengan mengutamakan upaya pecegahan/preventif;

e. Menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Jaksa Agung dengan Komisi Ill DPR RI, Aplikasi ‘SI JAMPANG MUDA’ mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI, Muhammad Nasir Jamil yang menyampaikan bahwa, dengan aplikasi ‘SI JAMPANG MUDA’ kita dapat memastikan bahwa dana-dana pembangunan itu dapat benar benar dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yakni efesien, efektif, terbuka, transparan adil dan akuntabel.

Ia menambahkan bahwa, aplikasi ‘SI JAMPANG MUDA’ ini dapat diakses umum oleh semua pihak.

Pada menu utama akan menampilkan kegiatan yang dilakukan pengamanan pembangunan strategis oleh Bidang lntelijen Kejati DKI Jakarta dan juga adanya menu laporan pengaduan yang memberikan akses kepada masyarakat luas untuk melakukan pengawasan dengan melaporkan kegiatan yang diduga atau terindikasi terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang berakibat menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah, ujarnya. (Red)