Connect with us

News

AHY Bicara 7 Arah Kebijakan Strategis di Rakernas, Soal Lahan IKN Harus Tuntas

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

JAKARTA, Koin24.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),telah mengumumkan tujuh arah kebijakan strategis Kementerian ATR/BPN untuk periode 2025-2029.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang berlangsung di Jakarta,Kamis(7/3/2024). Berikut adalah rincian dari kebijakan-kebijakan tersebut;

1. Perbaikan Pengelolaan Pertanahan melalui Peningkatan Pendaftaran Tanah;

Kementerian akan fokus pada memperbaiki sistem pendaftaran tanah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.

2. Optimalisasi Reforma Agraria;

Upaya akan dilakukan untuk mengoptimalkan program reforma agraria guna memastikan kepemilikan tanah yang adil dan berkeadilan.

3. Peningkatan Pemanfaatan Tanah untuk Pengembangan Pertanahan;
Kementerian akan mendorong penggunaan lahan secara efektif dan berkelanjutan.

4. Peningkatan Kualitas dan Keamanan Data Pertanahan serta Ruang Berbasis Digital;
Keterbukaan data dan pemanfaatan teknologi digital akan ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan publik.

5. Mengatasi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
Langkah-langkah akan diambil untuk mencegah dan mengatasi sengketa atau konflik terkait kepemilikan tanah.

6. Reformasi Birokrasi Berbasis Merit Systems dan Perbaikan SDM.

7. Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas.

Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penataan ruang akan dilakukan berdasarkan tata ruang nasional dan daerah, dengan memperhatikan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta prinsip ekonomi hijau.

AHY menekankan agar para peserta rakernas dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ini di lapangan selama sisa masa pemerintahan.

Problem Lahan IKN

Terkait soal lahan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, AHY meminta langkah penuntasan secara clean and clear.

“Bapak Presiden RI Jokowi kembali mengingatkan kepada kita tentang penyelesaian persoalan 2.086 hektare lahan di IKN. Persoalan ini harus segera dituntaskan dengan clean and clear,” ujar AHY.

Dengan demikian, lanjutnya, para investor memiliki jaminan kepercayaan atas investasinya di IKN.

“Untuk itu saya meminta para pejabat eselon I disupervisi oleh bapak Wakil Menteri/ Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni untuk segera menyelesaikan tugas ini. Tolong laporkan progresnya kepada saya pada kesempatan pertama,” kata AHY.

Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN terus mengawal seluruh lahan yang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

AHY mengatakan pembangunan IKN di Kaltim menjadi representasi Indonesia yang semakin maju dan sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah melalui pembangunan IKN ingin menampilkan kehidupan di tengah-tengah hutan dengan ekosistem yang berkelanjutan untuk generasi berikutnya.

Dirinya memastikan akan terus mendukung pembangunan IKN.

Kementerian ATR/BPN sampai dengan saat ini telah berupaya juga mengerjakan pekerjaan rumah dan terus berkoordinasi dengan OIKN.

AHY sendiri mendapatkan laporan dari Wamen ATR/BPN, termasuk dari jajaran direktur jenderal (dirjen) mengenai apa yang telah dikerjakan oleh Menteri ATR/BPN sebelumnya Hadi Tjahjanto yang juga terus mengawal dan meyakinkan Kantor Wilayah (Kanwil) ATR/BPN di tingkat Kalimantan Timur yang memberikan dukungan penuh.

Terdapat 9 rencana detail tata ruang (RDTR) IKN yang juga sudah dituntaskan, kemudian ada juga 21 paket pengadaan tanah IKN di mana 10 paket sudah tuntas.

Sedangkan, yang 11 paket tersisa progresnya mencapai 80 persen dan tinggal 20 persen lagi yang perlu dikawal dengan baik.

News

Surat Palsu PWI Bermunculan, Ketum PWI Pusat Tegaskan Tindakan Hukum

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta, Koin24.co.id – Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, memperingatkan masyarakat agar waspada terhadap klaim pengurus PWI ilegal. Menurutnya, hanya surat resmi PWI yang ditandatangani olehnya dan Sekretaris Jenderal Iqbal Irsyad yang sah, serta dilengkapi barcode SK Kemenkumham di bagian kiri bawah. “Surat palsu ini diduga dikeluarkan untuk merusak reputasi pengurus yang sah,” ujar Hendry di Sekretariat PWI Pusat, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat,(6/9/2024).

Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Hendra J Kede, menambahkan bahwa pihaknya siap mengambil langkah hukum terhadap individu atau lembaga yang mengatasnamakan PWI secara ilegal. “Kami akan menindak tegas setiap pelanggaran terkait keanggotaan, termasuk memberi sanksi berat jika diperlukan,” kata Hendra. Salah satu kasus yang ditangani saat ini adalah surat yang ditandatangani Sasongko Tedjo dan Nurcholish M.A. Basyari, yang dianggap tidak sah dan akan diproses sesuai aturan.

Hendra juga mengingatkan seluruh Plt Ketua PWI di 10 provinsi agar tetap menjalankan tugas sesuai aturan. Ia menegaskan bahwa PWI yang sah adalah hasil Kongres ke-25 di Bandung, yang telah disahkan melalui SK Menkumham Nomor AHU-0000946.AH.01.08. TAHUN 2024. “Barcode di surat resmi PWI bisa dipindai dan akan terhubung langsung ke situs Kemenkumham,” jelasnya.

Jika ada pihak yang mengklaim sebagai pengurus PWI dengan susunan berbeda dari SK Menkumham tersebut, Hendra menyebut tindakan mereka ilegal. “Laporkan ke Sekretariat PWI Pusat jika menemukan hal semacam itu,” tegasnya.

Continue Reading

News

PWI Tingkatkan Tata Kelola dengan Sertifikasi GRC

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta, Koin24.co.id – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, menekankan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola organisasi PWI melalui kerja sama sertifikasi Governance, Risk, Compliance(GRC). Hal ini disampaikan Hendry saat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Bataro Persada Indonesia, di Sekretariat PWI Pusat, Kebon Sirih, Jakarta Pusat,Rabu,(4/9/2024)siang.

“Saya ingin MoU ini menjadi momentum bagi PWI untuk meningkatkan tata kelola organisasi yang lebih baik. Saya harap PWI di tingkat provinsi ikut mensosialisasikan program GRC ini sebagai bagian dari kebutuhan manajemen modern,” ujar Hendry.

Ia juga berharap, MoU ini dapat mendukung proses kaderisasi calon ketua PWI di daerah maupun pusat. “Dengan adanya sertifikasi ini, calon ketua PWI diharapkan memiliki kemampuan kepemimpinan yang lebih baik,” tambahnya.

Sementara itu, Chairman Lembaga Sertifikasi Profesi Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan, Jerry Mermen, menilai MoU ini penting untuk memastikan sertifikasi profesional di bidang tata kelola, risiko, dan kepatuhan. “Proses sertifikasi ini harus didukung dengan pelatihan yang baik, dan kerja sama dengan PWI menjadi bagian penting dari itu,” jelas Jerry.

Jerry juga menyampaikan apresiasinya kepada PWI atas kemitraan ini. “Kami berharap MoU ini dapat meningkatkan kompetensi dalam mengelola organisasi,” katanya.

Direktur Utama PT Bataro Persada Indonesia, Yusuf Surbaki, menambahkan bahwa perusahaannya telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan swasta dan BUMN dalam pelatihan sertifikasi. “Kami berharap PWI dapat membantu mensosialisasikan pentingnya GRC ke seluruh Indonesia, karena ini adalah elemen penting dalam pengelolaan organisasi,” pungkasnya.

Continue Reading

News

Kunjungan Paus Fransiskus Miliki Pesan Kuat Arti Pentingnya Merayakan Perbedaan

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta, Koin24.co.id — Pemimpin Gereja Katolik Sedunia yang juga Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus tiba di Istana Negara Jakarta Pusat pada Rabu (4/9/2024)sekitar pukul 09.35 WIB.

Paus Fransiskus tiba dengan menumpangi mobil medium MPV berpelat SCV 1 dengan dikawal Paspamres dan tim Pengamanan Vatikan. Paus terlihat duduk di depan sebelah sopir dan melambaikan tangan dan tersenyum kepada anak – anak yang telah menunggu di area Istana Negara.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang berada di pintu masuk Istana Merdeka langsung menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Jokowi terlihat menyapa dan menyalami Paus sambil tersenyum. Keduanya masuk ke Istana Negara untuk memulai acara kenegaraan.

Dalam sambutan kenegaraannya Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya atas kunjungan Paus Fransiskus.

“Tadi saya sampaikan ke Bapa Suci. Kita memiliki 714 suku bangsa atau etnis dan juga memiliki 17 ribu pulau yang kita tinggali, yang semuanya berbeda agama, budaya, dan suku bangsa. Terus berusaha menjaga harmoni di tengah kebinekaan yang kita miliki. Bagi Indonesia perbedaan anugerah. Toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian sebagai sebuah bangsa. Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila,” ungkap Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di acara kenegaraan.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden Ma’ruf Amin, juga Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sementara Paus Fransiskus didampingi oleh Pastor Markus Solo Kewuta SVD, Staf Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama Tahta Suci Vatikan, Ketua KWI Mgr Antonius Bunjamin, Mgr Ignatius Kardinal Suharyo, Duta Besar Vatikan untuk RI Trias Kuncahyono.

Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo dan Paus Fransiskus melakukan penandatanganan dokumen terkait kunjungan kenegaraan Paus Fransiskus di Indonesia selama 4 hari.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler