Connect with us

News

ASPPUK Terus Tingkatkan Kapasitas Kemampuan Digital Bagi Perempuan Pelaku Usaha Kecil

Avatar

Published

on

JAKARTA, koin24.co.id – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan motor penggerak utama ekonomi kerakyatan di Indonesia. Sejak pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, perekonomian di segala sektor lumpuh. Banyak perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan. Sejak itu, tingkat pengangguran pun kian meningkat.

Agar bisa menggerakan roda ekonomi, pemerintah pun menggenjot produktifitas di sektor UMKM/ UKM agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Upaya pemerintah pun seiring dengan kemajuan teknologi jaringan internet. Para pelaku usaha pun diharapkan bisa memasarkan produknya melalui jaringan online.

Namun pada kenyataannya tidak semudah yang diucapkan. Banyak kendala yang dihadapi para pelaku UMKM/ UKM saat bertransformasi ke dunia online. Mulai dari jaringan yang tidak merata ke pelosok daerah, dan minimnya pengetahuan penggunaan toko online, serta bagaimana mengemas produk versi online.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) Emmy Astuti. Saat dihubungi melalui sambungan telepon, Emmy mengatakan ada berbagai kendala yang selama ini dialami para pengusaha kecil, khususnya bagi para perempuan dengan segala keterbatasan yang dimiliknya.

Sebagai ketua ASPPUK, Emmy mengaku dirinya kerap memberi pendampingan kepada perempuan pelaku usaha kecil mikro. Sebab selama ini dia melihat ada banyak persoalan menyelimuti.

“ASPPUK fokus pada kerja mendampingi perempuan usaha kecil mikro. Jadi kelompok-kelompok perempuan yang khususnya kelompok margin. Sasarannya adalah perempuan usaha kecil mikro (Ultra mikro). Dia miskin, dia rentan, dan menjadi tulang punggung keluarga. Bisa juga penyintas KDRT, dia hidup di pedesaan, hidup di area hutan yang sulit menjangkau pendidikan.” terang Emmmy saat diwawancara, Kamis 16 Desember.

Disaat pandemi, kata Emmy, mereka mobilitasnya terbatas, omset penjualan menurun karena pasar tidak beroperasi. Jika mengandalkan online, tidak semua desa mendapat jaringan bagus, merata atau bahkan tidak sama sekali.

“Di pedesaan tidak semua jaringan internet, terbatas, dan belum melek digital. Makanya itu yang kami upayakan mereka ini melek digital.” kata Emmy.

Ada alternatif yang bisa membuat para perempuan usaha kecil ini bisa memasarkan produk dan meningkatkan penjualan secara digital. Seperti adanya kerjasama dengan e-commerce, Shopee, Tokopedia, Lazada dan berbagai macam e-commerce lainnya.

“Usaha yang kami lakukan adalah kerjasama dengan market place. Seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, XL Axiata untuk mengembangkan keterampilan digital kelompok kita supaya mereka bisa memiliki toko di market place itu.” terang Emmy.

Emmy pun berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan para perempuan usaha kecil, ultra mikro.

“Tapi yang perlu disoroti adalah memperbanyak program peningkatan kapasitas keterampilan digital kepada PUKM khusus perempuan. Selama ini dari pemerintah umum saja. Jadi intervensi programnya tidak boleh netral gender atau umum, dia harus memporsikan lebih besar ke kelompok perempuan. Karena yang kecil-kecil ini, PUK (pelaku usaha kecil) ini perempuan. Kalau yang menengah ke atas laki-laki mendominasi. Tapi yang kecil ini, 60 persen perempuan.” ungkapnya.

ASPPUK berharap pemerintah bisa membuat kebijakan, program kegiatan dan mengalokasikan anggaran bagi pemberdayaan ekonomi yang responsive gender.

“Membuat kebijakan tidak boleh netral gender. Kalau responsive gender, dia akan melihat pelaku usaha ini lebih banyak dilakukan oleh kaum perempuan. (Iqb)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

News

KASN Tinjau Langsung Proses Integrasi One Map Policy Data antar BPN Tangsel dan Bapenda Tangsel

Published

on

Tangsel, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional(BPN)Tangerang Selatan menerima kunjungan (audiensi) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Selasa(29/3/2022).

Asisten Komisioner KASN Pengawasan JPT 1, I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan mengatakan, kunjungan ini dalam rangka koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dan Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan untuk mengintegrasikan One Map Policy (Kebijakan Satu Peta) data antar instansi.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Harison Mocodompis menyampaikan, bahwa integrasi database pertanahan dan data fiskal pajak yang berbasis sistem informasi geografis diperlukan untuk membentuk suatu sistem informasi geografis yang mencakup data objek,subjek dan data fiskal pajak.

“Maka dengan terbentuknya sistem informasi data yang baik nantinya akan mampu menganalisis, mengintegrasi dan menyimpan basis data baik secara objek dan subjek untuk menunjang kepentingan One Map Policy.

Dengan demikian, Harison mengatakan, pelaksanaan kegiatan integrasi data, lokasi yang dipilih sebagai Pilot Project akan dilaksanakan di Kecamatan Serpong.

Kelurahan Lengkong Gudang dengan jumlah 4.272 bidang tanah dan jumlah NOP 4963.

“Progres ke depannya kami akan merapikan peta secara keseluruhan pada Kecamatan Serpong dan BPN sebagai pilot project serta Quality Control Data Pajak NOP dari Bapenda.

Kami juga tentunya membutuhkan support data terhadap penyesuaian batas wilayah yang sedang di update oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan,” terang Harison.

Sekretaris Bapenda Kota Tangerang Selatan, Rahayu Sayekti mengatakan bahwa pemerintah daerah akan mendukung proses integrasi data milik BPN Tangsel dengan Bapenda.

“Jadi,kami akan mengupdate data milik Bapenda guna mendukung proses integrasi dapat berjalan dengan lancar,” ungkap Rahayu.

Sementara itu, Asisten Komisioner KASN Pengawasan JPT 1, I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan yang akrab dipanggil Endrawan, menjelaskan, tujuan dilakukan kunjungan (audiensi) untuk melihat sejauh mana langkah yang sudah dilakukan oleh BPN Tangerang Selatan dan Bapenda Tangerang Selatan mengenai Perencanaan Integrasi One Map Policy Data antar Instansi.

“Pemerintah dan instansi harus tegas, agar memberikan jaminan hukum kepada semua pihak. Misalnya kewajiban dalam membuat patok sehingga meminimalisir ketidaksinambungan antar masyarakat,” ucap Endrawan.

Endrawan mengapresiasi atas tindaklanjut yang dilaksanakan oleh BPN Tangerang Selatan dan Bapenda dalam upaya kebijakan satu peta data antar instansi.

“Saya sangat puas dan saya ucapkan terima kasih karena telah diterima dengan baik, mudah-mudahan ke depan kita semua bisa sama-sama memberikan pemikiran yang inovatif,” katanya.

Continue Reading

News

Lebih Dekat dengan Masyarakat, BPN Tangerang Selatan Hadirkan Sultan Tangsel Untuk Berkonsultasi

Published

on

berakhlak

Tangsel,Koin24.co.id–Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan menghadirkan pelayanan konsultasi secara daring dengan mewujudkan Sultan Tangsel. Kehadiran Sultan Tangsel diharapkan dapat mendorong keterbukaan informasi publik kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan.

Sultan Tangsel merupakan kepanjangan dari Konsultasi Pertanahan Tangerang Selatan yang dilakukan oleh BPN Tangerang Selatan sebagai salah satu bentuk keterbukaan informasi publik.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Harison Mocodompis menjelaskan sebanyak 176 pemohon yang telah melakukan konsultasi di layanan Sultan Tangsel, diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang transparan, partisipasif dan akuntabel.

“Cukup melalui daring yaitu media Zoom Meeting, masyarakat dapat berkonsultasi dari rumah atau saat dalam perjalanan hanya dengan gadget sudah bisa berinteraksi dengan kami tanpa perlu datang ke kantor,” jelasnya.

Kepala kantor juga mengatakan bahwa Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan secara konsisten mengembangkan sistem yang lebih terbuka dan berorientasi pada pemenuhan informasi publik bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan dan membantu mempercepat kinerja pegawai dalam melakukan pelayanan publik.

“Kami akan terus berupaya menyediakan informasi publik yang cepat, tepat, akurat, dan sederhana sehingga dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat awam,” ungkapnya,Senin(14/2/2022)siang.

Kepala Kantor mengajak Masyarakat Kota Tangerang Selatan mengatakan untuk mengakses zoom meeting Sultan Tangsel melalui link meeting id yang disediakan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan pada hari kerja dengan pembagian waktu yaitu Sesi I pukul 09.00-10.00 dan Sesi II pukul 13.00-15.00.

“Ayo silakan bergabung untuk konsultasi secara gratis melalui Sultan Tangsel di Zoom Meeting, untuk ID dan Password silahkan lihat di sosial media kami, salah satunya melalui instagram @kantahtangsel,”pungkas Kepala Kantor,”.

Sebagai informasi, dalam rangka layanan informasi publik berdasarkan Permen Nomor 6 Tahun 2013 yang diperbaharui dengan peraturan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, BPN Kota Tangerang Selatan tidak hanya menyediakan Sultan Tangsel, namun akan tersedia layanan Posko Informasi PTSL, Layanan Pengaduan dan sekretariat PPID yang berlokasi di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Hubungan Masyarakat
ATR/BPN Kota Tangerang Selatan

Twitter: kantahtangsel
Instagram: kantahtangsel
Fanpage facebook: Kantah Kota Tangsel
Youtube: Kantah Kota Tangsel

Continue Reading

News

Wartawan Harus Buat Berita Kasus Desa Wadas Akurat dan Berimbang

Published

on

JAKARTA,Koin24.co.id – Wartawan dalam membuat dan menyiarkan berita apapun, termasuk peristiwa Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, harus tunduk dan patuh terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Karya jurnalistiknya harus jelas, faktual, dan tidak menduga-duga serta menciptakan framing baik yang positif maupun negatif.

Pengurus PWI Pusat dalam siaran persnya, Minggu (13/2), di Jakarta, menekankan, sesuai Kode Etik Jurnalistik, semua berita harus akurat, berimbamg, dan independen. “Tidak boleh menduga-duga dan mengutip sumber yang belum terverifikasi,” kata Ketua Umum PWI Pusat, Atal Depari.

Menurut Atal, jika wartawan bekerja berdasarkan Kode Etik Jurnalistik, beritanya tidak akan menimbulkan kebingungan, apalagi insinuasi. Sebab, berita yang dibuat berdasarkan Kode Etik Jurnalistik pasti dengan fakta jelas dan mampu membuat masalah menjadi terang benderang.

Sebaliknya, berita yang dibuat tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, justru tidak jelas sumbernya dan tidak faktual, akibatnya cuma menduga-duga, apalagi mengutip dari sumber yang tidak independen.

Atal mengingatkan, tugas wartawan bukan untuk menjilat pemerintah, tapi juga bukan memaki-maki pemerintah. ”Kerja jurnalistik wartawan adalah berdasarkan fakta. Oleh karena itu, dengan sendirinya kebenaran atau objektivitas akan otomatis muncul sendiri dari berita karya jurnalistik,” tandas Atal.

Dalam UU Pers, khususnya Pasal 8, wartawan dalam menjalankan tugasnya memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyiarkan berita, wartawan tidak usah takut pada ancaman apapun. “Syaratnya harus sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik,” katanya. Jika ada wartawan yang dalam menjalankan tugas jurnalistiknya diintiminasi atau diancam Atal mengharapkan wartawan tersebut melaporkan ke Dewan Pers penegak hukum.

Dalam pemberitaan soal kasus Desa Wadas, Atal menilai masih banyak berita yang tidak akurat, sehingga membuat kabur apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi banyak pemberitaan pers yang mengutip dari sumber yang tidak independen, baik yang pro pemerintah maupun yang anti pemerintah.”Harusnya perslah yang memberikan kejelasan,” ujar Atal.

Sampai kini Kode Etik Jurnalistik masih menjadi mahkota wartawan. Konsukuensinya semua berita selayaknya mengikuti Kode Etik Jurnalistik. ”Tidak sekadar menduga-duga, apalagi mengarang berita,” tambah Atal.

Pengurus PWI Pusat mengimbau para wartawan, anggotanya, dalam
Kasus Desa Wadas membuat berita yang tidak bias atau kabur. Wartawan harus menghadirkan berita yang akurat, berimbang, dan independet. ”Dengan begitu masyarakat akan memperoleh kejelasan apa yang sebenarnya terjadi,” tegas Atal.

Selanjutnya Atal menguraikan, berita-berita soal Desa Wadas yang tidak akurat dan tidak berimbang, akan merugikan baik di pihak pemerintah maupun di publik. Walhasil,terjadi kegaduhan yang serba tidak jelas fakta kasusnya dan menyebabkan banyak tafsir dan dugaan-dugaan yang tidak mendasar.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler