Connect with us

News

Babinkum TNI gelar seminar HAM dan hukum humaniter bagi prajurit

Avatar

Published

on

Bogor, Jawa Barat, koin24.co.id – Badan Pembinaan Hukum TNI (Babinkum TNI) menggelar Seminar tentang ”HAM dan Hukum Humaniter Bagi Prajurit TNI Melindungi Penduduk Sipil Dalam Pelaksanaan OMSP”, diikuti personel dari Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU, dengan menampilkan narasumber dari TNI dan Sipil, bertempat di Ball Room Hotel Rancamaya Bogor, Jawa Barat, Senin (30/11/2020).

Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI (Kababinkum TNI) Laksda TNI Anwar Saadi, S.H., dalam amanatnya yang dibacakan oleh Wakil Oditur Jenderal TNI (Waorjen TNI) Marsma TNI Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA., menyampaikan bahwa situasi dan kondisi perkembangan lingkungan strategis serta keamanan nasional, regional maupun global saat ini, sangat dinamis. “Hal ini juga berpengaruh terhadap adanya perubahan bentuk, model dan jenis ancaman terhadap suatu negara yang selanjutnya berdampak terhadap perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter,” tegasnya.

Dijelaskan Kababinkum TNI bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, telah mengatur secara tegas tentang tugas pokok TNI yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Laksda TNI Anwar Saadi menjelaskan bahwa tugas pokok ini, dilakukan dengan dua cara yaitu melalui Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), di mana tugas tersebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Khusus berkaitan dengan tugas OMSP, di sini terdapat 14 (empat belas) tugas TNI, dimana perlindungan terhadap penduduk sipil menjadi suatu keniscayaan.

“Kita harus sadar dan memiliki persepsi yang sama bahwa melindungi penduduk sipil dalam pelaksanaan OMSP, dapat menjadi tolok ukur sejauhmana pemahaman dan penghormatan para prajurit TNI terhadap HAM dan Hukum Humaniter, karena saat ini setiap prajurit wajib tahu dan paham tentang HAM,” harapnya.

Selanjutnya dikatakan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara yang direkrut, dididik/dilatih dan dipersiapkan secara profesional untuk menghadapi setiap bentuk ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Sebagai tentara profesional, setiap prajurit TNI harus memahami tugas pokoknya, serta mampu membedakan dan menilai mana yang berpotensi melanggar HAM dan mana yang tidak melanggar HAM,” ungkapnya.

“Demikian juga dengan penerapan Hukum Humaniter, setiap prajurit TNI juga di tuntut untuk memahami dan mengimplementasikan Hukum Humaniter dalam setiap pelaksanaan tugasnya, baik OMP maupun OMSP,” tambahnya.

Kababinkum menambahkan bahwa seminar yang dilaksanakan saat ini, bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antara para Komandan-Komandan Satuan Taktis/Operasional seperti Perwira Staf Operasi dan Perwira Hukum dari jajaran Mabes TNI maupun Mabes Angkatan.

Dalam seminar tersebut ada beberapa narasumber yang memaparkan materi hukum yaitu Brigjen TNI Wahyu Wibowo (Pengadilan Militer Utama) dengan judul “Pembuatan Lampiran Hukum Pada Rencana Operasi Taktis Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata”. Donny Putranto (Kepala Delegasi ICRC Indonesia Timur Leste) tentang “Penerapan Hukum HAM & Hukum Humaniter Pada Operasi Taktis Melindungi Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata”. Mochammad Choirul Anam (Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM masa bakti 2017-2022) juga memaparkan tentang “Penerapan Instrumen-Instrumen HAM Pada Operasi Taktis Melindungi Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata”. (Puspen TNI)

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler