Connect with us

News

Bamsoet luncurkan buku ke-18 ‘Tetap Waras, Jangan Ngeres’

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) kembali meluncurkan buku terbaru, ‘Tetap Waras, Jangan Ngeres’. Buku ke-18 yang ia tulis ini memuat refleksi pemikiran dirinya selama setahun terakhir. Buku ini terbagi dalam dua bagian, sebelum dan sesudah Indonesia didera pandemi Covid-19. Didalamnya terdapat otokritik dalam menghadapi pandemi Covid-19, yang terkadang justru malah menghilangkan nalar kebangsaan.

“Tetap Waras, Jangan Ngeres, bermakna pemimpin dari tingkat pusat hingga daerah harus memberikan harapan, bukan menimbulkan kecemasan. Pejabat memberikan informasi akurat bukan menutupi kebenaran. Rakyat seharusnya taat pada aturan bukan melanggar,” ujar Bamsoet dalam peluncuran buku ‘Tetap Waras, Jangan Ngeres’, di Jakarta, Selasa (10/11/20).

Turut hadir antara lain Wakil Ketua Komisi III DPR RI/Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni, Anggota Komisi III dan Ketua MKD DPR RI/Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi, Ketua Umum BS Center Ahmadi Noor Supit, Ketua Pelaksana/Ketua Dewan Pakar BS Center Prof. Didin Damanhuri, Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro, Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, dan Dosen Universitas Paramadina Prof. Abdul Hadi serta Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia 2011-2013 Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna.

Ketua DPR RI ke-20 ini menekankan, daripada sibuk berwacana tentang rekayasa atau teori konspirasi dibalik pandemi Covid-19, jauh lebih baik jika semua orang mencurahkan waktu dan pikirannya untuk peduli terhadap penanganan pandemi Covid-19. Salah satunya melalui disiplin menjalankan protokol kesehatan. Data kasus Covid-19 di dalam maupun di luar negeri harus dilihat sebagai sebuah fakta, bukan malah dijadikan bahan akrobat untuk berwacana.

“Lebih dari satu juta orang di dunia (empat belas ribu lebih diantaranya adalah warga Indonesia) telah meninggal dunia karena virus Covid-19. Angka ini seharusnya menyadarkan kita bahwa virus Covid-19 adalah sesuatu yang nyata, bukan bagian dari teori konspirasi maupun sekadar wacana. Semua orang harus terdorong mencari solusi menekan penyebarannya. Saling menyalahkan satu sama lain, maupun menuduh pemerintah lamban mengantisipasi penularan Covid-19, bukanlah hal yang patut dilakukan,” tandas Bamsoet.

Lebih lanjut Bamsoet menjelaskan, pandemi Covid-19 telah menimbulkan banyak kecemasan. Masyarakat kebingungan, tenaga medis dan kesehatan kewalahan, para pengusaha kelimpungan, bahkan pemerintah pun terkadang terkesan tidak kompak. Kejadian ini tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di berbagai belahan negara lainnya. Mengingat tidak ada negara yang punya pengalaman menghadapi pandemi Covid-19 yang bisa dijadikan sebagai rujukan.

“Dalam situasi krisis, khawatir berlebihan atau terlalu menggampangkan masalah merupakan sikap yang tak boleh dilakukan, karena malah akan membuat persoalan tambah runyam. Karena itu saya mengajukan pentingnya kita tetap menjaga kesadaran dan akal sehat. Tetap waras. Waras dalam arti tetap rasional, terukur, namun juga waspada. Serta jangan Ngeres, yang berarti tak melakukan tindakan yang bisa menimbulkan instabilitas,” jelas Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini mengingatkan, rencana vaksinasi yang akan dimulai akhir 2020, bukan satu-satunya bisa menyelesaikan berbagai keseluruhan masalah yang ditinggalkan akibat pandemi Covid-19. Masih ada pekerjaan rumah menata pondasi perekonomian yang nyaris rusak.

“Pemerintah sedang mengupayakan agar pemulihan ekonomi bisa terjadi pada kuartal IV-2020 dan berakselerasi pada 2021. Optimisme ini tak bisa berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi kesadaran masyarakat dalam menekan penyebaran virus Covid-19 melalui kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menambahkan, tak sekadar optimis, pemerintah juga harus mengantisipasi berbagai kejadian yang bisa mengoyak perekonomian. Misalnya, dampak kredit macet di bank pemerintah dan swasta yang jumlahnya dikabarkan berpotensi menembus Rp 900 triliun. Jika tak diantisipasi sejak dini, dampaknya bisa sangat luar biasa bagi perekonomian.

“Bukannya pulih pada kuartal IV, perekonomian Indonesia malah bisa lebih parah dibanding krisis moneter 1998. Ini pekerjaan rumah yang menuntut kita untuk tetap berpikir waras, dan jangan ngeres. Artinya, berbagai kebijakan yang diambil harus berdasarkan pikiran yang jernih, bukan karena emosi,” pungkas Bamsoet.

Sebagai catatan, sebelum buku Tetap Waras dan Jangan Ngeres, Dewan Pakar KAHMI ini telah melahirkan banyak karya buku. Antara lain, Mahasiswa Gerakan dan Pemikiran (1990); Kelompok Cipayung, Pandangan dan Realita (1991); Ekonomi Indonesia 2020 (1995); Skandal Gila Bank Century (2010); Perang Perangan Melawan Korupsi (2011); Pilpres Abal-Abal Republik Amburadul (2011); Republik Galau (2012); dan Skandal Bank Century di Tikungan Terakhir (2013).

Ada pula buku Presiden dalam Pusaran Politik Sengkuni (2013); 5 Kiat Praktis Menjadi Pengusaha No.1 (2013); Indonesia Gawat Darurat (2014); Republik Komedi 1/2 Presiden (2015); Ngeri-Ngeri Sedap (2017); Dari Wartawan ke Senayan (2018); Akal Sehat (2019), Jurus 4 Pilar (2020), dan Solusi Jalan Tengah (2020). (*)

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler