Connect with us

News

BPN Kota Depok Paparkan Target Pengadaan Tanah Jalan Tol 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

DEPOK, Koin24.co.id – Progres pengadaan tanah untuk beberapa proyek jalan tol di Kota Depok khususnya untuk tahun 2024 akan dibedah dalam Rapat Kerja Daerah Tahun 2024 di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Jawa Barat pada Kamis 11 Januari 2024.

Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Hodidjah, mendampingi Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Indra Gunawan, menjelaskan untuk tahun 2024 terdapat 3 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi perhatian dalam pengadaan tanah.

“Benar, ada tiga ruas tol yang menjadi target pengadaan tanah, yakni tol Desari (Depok – Antasari), tol Cijago (Cinere-Jakarta-Bogor), Tol Cimaci (Cimanggis-Cibitung),” terang Hodidjah kepada wartawan,Rabu(10/1/2024).

Secara rinci wanita yang pernah duduk di Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Depok itu menambahkan, untuk tol Desari, memiliki target pengadaan sebanyak 3.085 bidang dengan luas total 113,2123 hektare.

“Hingga saat ini, realisasi pengadaan mencapai 2.294 bidang dengan luas 108,6348 hektar, atau sekitar 73,68% dari target,” jelasnya.

Namun, sambung dia, masih ada 812 bidang yang belum dibebaskan. Pada kenyataannya, jumlah bidang yang belum dibebaskan saat ini adalah 1.147 bidang.

Dengan rincian sebagai berikut:

Kelurahan Cipayung: Target 449 bidang (dari target semula 399).

Kelurahan Cipayung Jaya: Target 571 bidang (dari target semula 160).

Kelurahan Rangkapan Jaya Baru: Sisa 72 bidang.

Kelurahan Pangkalan Jati Baru: sisa 23 bidang.

Kelurahan Gandul: sisa 32 bidang.

“Sehingga, target pengadaan tanah untuk tol Desari berubah dari 3.085 bidang menjadi 3.293 bidang,” jelas Hodidjah.

Sementara, untuk proyek jalan tol Cijago, target pengadaan adalah 4.338 bidang dengan luas total 144,3100 hektare. Untuk realisasi pengadaan hingga saat ini telah mencapai 4.279 bidang dengan luas 138,8767 hektare, atau sekitar 98,63% dari target.

“Sisa bidang yang belum dibebaskan adalah 59 bidang loop dan tiga bidang dalam ROW, yang saat ini sudah pada tahapan pengadaan di Kelurahan Limo,” papar Hodidjah.

Sedangkan, untuk tol Cimaci, target pengadaan adalah 3 bidang dengan luas total 0,1619 hektare. Namun, realisasi pengadaan masih nol.

“Pastinya proses pengadaan tanah ini sudah pada tahap penilaian, namun karena ada sanggahan dari pihak lain terhadap pengumuman PBT dan nominatif, maka kami telah berkirim surat kepada pengadu, yang pada intinya untuk segera mendaftarkan gugatan terkait keperdataannya dalam waktu 14 hari kerja,” jelas Hodidjah.

Apabila, dalam waktu tersebut pengadu tidak menyampaikan nomor registrasi perkara, atau akta perdamaian, maka proses pengadaan akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Ketika ditanya progres non PSN pada tahun 2023, Hodidjah mengatakan ada pengadaan tanah di Simpang Sengon dan Simpang Ramanda.

“Alhamdulillah, progresnya menggembirakan. Untuk Simpang Sengon sudah selesai 100%. Sedangkan untuk Simpang Ramanda dari 20 bidang kini tersisa 20 bidang yang belum dibebaskan, dikarenakan perlu penataan batas terlebih dahulu,” ungkapnya.

Di akhir wawancara, Indra Gunawan menambahkan, pengadaan tanah ini merupakan bagian penting dari pembangunan infrastruktur di Kota Depok yang memadai guna mendukung pertumbuhan dan perkembangannya.

“Infrastruktur adalah nadi pembangunan, dan jalan tol adalah arterinya. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan, seperti tol, bukan hanya tentang membangun jalan, tetapi juga tentang membangun konektivitas, mempercepat mobilitas, dan membuka peluang ekonomi baru,” papar Indra.

BPN Kota Depok, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk memastikan bahwa pembangunan ini dilakukan dengan hati-hati, memperhatikan hak-hak masyarakat, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

“Karena pada akhirnya, pembangunan yang berkelanjutan adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik bagi kita semua,” pungkas Indra Gunawan.

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler