Connect with us

News

Deklarasi P5, Danrem 172 ingatkan pentingnya pewarisan semangat perjuangan pendahulu

Avatar

Published

on

Abepura, Papua, koin24.co.id – Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun, Rabu 28 Oktober 2020, Organisasi Masyarakat Presidium Putra Putri Pejuang Pepera (P5) resmi dideklarasikan bertempat di Pendopo Theys Eluay (Helebhey Obhe), Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (28/10).

Organisasi tersebut dicetuskan oleh Tokoh Adat Sentani Yanto Eluay bersama seluruh Komponen Merah Putih Papua Republik Indonesia (KMPP-RI).

Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan mewakili Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab, dalam kesempatannya menyampaikan bahwa deklarasi yang dilaksanakan saat ini akan menyatukan, mengingatkan dan mengobarkan semangat perjuangan para pendahulu – pendahulu kita dalam memperjuangkan Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara teologis, Papua sebagai bagian integral dari NKRI adalah rahmat Tuhan Yang Maha Esa. “Kita ketahui bahwa upaya untuk memisahkan Papua dari Indonesa sudah dilakukan sejak Konferensi Meja Bundar tahun 1949, di mana Papua tidak dimasukan dalam penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia. Permasalahan Papua akan diselesaikan kemudian. Namun demikian Tuhan menghendaki Papua adalah bagian integral dari Indonesia, melalui pelaksanaan referendum (Pepera 1969),” pungkasnya.

Secara sosial kemasyarakatan, para pejuang Pepera yang berjumlah 1.026 orang telah menentukan pilihannya mewakili 800.000 penduduk Papua pada saat itu.

“Bila setiap perwakilan mewakili 200 orang warganya, dan tiap orang memiliki 3 orang anak, maka kekuatan pejuang Pepera pada saat itu adalah sekitar 600.000 orang (lebih dari 2/3 jumlah Penduduk Papua). Dengan demikian keputusan yang diambil pada pelaksanaan Pepera adalah untuk kepentingan sebagian besar penduduk Papua. Sudah selayaknya, semangat para pejuang Pepera pada tahun 1969, tetap dikobarkan oleh generasi Papua secara turun-temurun. Semangat itu tidak boleh surut, demi masa depan masyarakat Papua seperti yang ada dalam semangat para Pejuang Pepera,” jelasnya.

Secara hukum, pelaksanaan Pepera sudah melalui mekanisme yang benar, di bawah pengawasan PBB. “Hasil Pepera disetujui oleh 84 negara dari 114 anggota PBB yang hadir. Sedangkan 30 negara lainnya abstain, dan tidak ada satu negara pun yang menyatakan tidak setuju. Dengan demikian keputusan PBB yang menyatakan Papua adalah bagian integral dari Indonesia, adalah syah secara hukum,” terang Danrem.

Oleh karena itu Danrem berharap melalui P5 inilah nanti dapat terus mengobarkan semangat juang para pendahulu kita. “Saya berharap Organisasi P5 (Presedium Putera dan Puteri Pejuang Pepera) ini menjadi wadah untuk menjaga dan mengobarkan semangat Papua adalah bagian integral dari NKRI sesuai keputusan dalam musyawarah Pepera pada tahun 1969,” ujar Danrem.

Dengan beranggotakan Putra-Putri Pejuang Pepera diharapkan mampu menjalankan tugasnya untuk mengawal keutuhan NKRI dan menjaga sejarah agar tidak diputar balikkan oleh kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI.

“Perjuangan yang dilaksanakan saat ini sama seperti yang dilakukan oleh para pendahulu kita yaitu menjaga Papua dalam bingkai NKRI. Bantu pemerintah saat ini untuk mengajak para generasi muda agar tidak termakan hasutan-hasutan yang tidak jelas dengan membelokan bahkan mempermasalahkan sejarah Papua, yang membuat konflik di Tanah Papua. Papua bagian dari NKRI itu sudah final,” tegas Brigjen TNI Izak Pangemanan.

“Apabila masih ada kelompok-kelompok yang bersebrangan dengan kita, itu adalah tugas kita bersama untuk meluruskan semua yang keliru. Dan dengan adanya Ormas-Ormas Merah Putih dan keluarganya diharapkan kita bisa membangun Papua dengan baik, khususnya mengakhiri konflik yang sampai saat ini masih terjadi,” harapnya.

Dalam kesempatan tersebut Yanto Eluay, putra mendiang Dortheys Hiyo Eluay yang prihatin dengan kondisi saat ini, menyatakan bahwa, sebagai putra dari tokoh Pepera 1969, ia merasa berkewajiban untuk meredam setiap upaya yang akan mencerai-beraikan masyarakat Papua.

“Kami melakukan Deklarasi Presidium Putra-putri Pejuang Pepera Provinsi Papua dan Pernyatan Sikap Ormas-Ormas Merah Putih dalam wadah Komponen Merah Putih Papua–Republik Indonesia saat ini bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda tahun 2020, dan mengajak semua pemuda Papua bersatu dan bangkit untuk bersama-sama membangun tanah Papua dalam bingkai NKRI,” tegas Yanto, seorang Ondofolo Besar di wilayah adat Tabi.

Lanjutnya, sebagai Ketua Umum Presidium Putra-Putri Pejuang Pepera Provinsi Papua (P5) menegaskan akan terus menjaga keputusan Pepera. “Kita akan terus menjaga dan mengawal keputusan Pepera 1969 dan mendukung seluruh program Pemerintah Republik Indonesia di Tanah Papua,” tegasnya.

Lahirnya Ormas P5, menurut Yanto, murni atas prakarsa putra-putri para tokoh Papua yang terlibat dalam Dewan Dewan Musyawarah Pepera tahun 1969. Tokoh-tokoh Papua yang berjumlah 1.026 orang yang kini telah beranak-pinak tentunya.

Kegiatan deklarasi tersebut juga dihadiri oleh Bupati Jayapura Matius Awoitauw, S.E, M.Si., Kapolres Jayapura AKBP Dr. Victor Dean Mackbon, SH., S.IK., M.H., M.Si., mewakili Kapolda Papua, serta tokoh pemuda dan tokoh masyarakat Sentani. (Penrem172)

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler