Connect with us

News

Di Hadapan Menko Perekonomian dan Dubes Jepang, KHE – Sumitomo Tandatangani Kesepakatan Kerja Sama Bangun PLTA Kayan Cascade

Avatar

Published

on

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah terus menjalankan komitmennya dalam penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Menurutnya, pemerintah membidik pencapaian bauran EBT di tahun 2026 sebesar 23 persen.

Hal tersebut dikatakannya saat menghadiri acara penandatanganan kerja sama antara PT Kayan Hydro Energy (KHE) dengan Sumitomo Corporation terkait pembangunan PLTA Kayan Cascade.

Launching agreement PT Kayan Hydro Energy dan Sumitomo Corporation yang digelar di Hotel Fairmont Jakarta, Kamis (6/10) berlangsung meriah. Selain dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala KSP Jendral TNI Purn. Moeldoko, Dubes Jepang untuk Indonesia Mr Kanasugi Kenji, Head of Infrastructure Business Asia and Oceania Sumitomo Satoshi Matsui, Direktur Sumitomo Indonesia Kenichi Ishikawa, Chief Representative Sumitomo Corporation Jakarta Project Coordination Office Eko Permanahadi, Direktur Utama KHE Andrew Sebastian Suryali, Direktur Operasional KHE Khaeroni, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara Deddy Sitorus dan juga dihadiri wartawan nasional dan internasional.

PLTA Kayan Cascade terletak di Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan. Kapasitasnya sekitar 9.000 Megawatt, dan bakal menjadi PLTA terbesar di Indonesia. “Pemerintah Indonesia menargetkan 23 persen dari keseluruhan energi yang berasal dari energi renewable di tahun 2026,” ucap Airlangga dalam acara yang berlangsung di Hotel Fairmont Jakarta, Kamis, (6/10/2022).

“Oleh karena itu kerja sama ini diharapkan bisa meningkatkan percepatan dari pekerjaan Kayan Energi, dan tentu saya berharap bahwa di tahun 2023 sudah kelihatan pekerjaan fisiknya,” sambungnya.

Airlangga juga mengatakan, Presiden Joko Widodo juga telah memprioritaskan pengembangan transisi energi, dalam hal ini pengembangan energi yang di Kalimantan. Nantinya jika sudah beroperasi, PLTA Kayan Cascade akan menjadi bagian komitmen Indonesia dalam net zero emission (NZE) di tahun 2060.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI Purn Moeldoko menegaskan bahwa pembangunan PLTA Kayan Cascade merupakan komitmen bangsa Indonesia terhadap green energy. Dikatakan Moeldoko, proyek Kayan Cascade di Kalimantan Utara ini merupakan proyek monumental bagi Indonesia untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia punya semangat yang kuat dalam transformasi energi.

Sebagai informasi, KHE adalah pemrakarsa dan pengembang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan Cascade yang terbagi dalam 5 bendungan. Pada saat ini KHE sedang melakukan pembangunan infrastruktur awal bendungan.

PLTA Kayan Cascade di Kalimantan Utara ini merupakan proyek raksasa. Memiliki nilai investasi lebih dari 17 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Jika dikonversi ke dalam rupiah, angka tersebut setara Rp258 triliun (asumsi kurs Rp15.178 per dolar AS).

Diperkirakan pada 2023 akan dilanjutkan untuk membangun infrastruktur pendukung bendungan dan bangunan pengelak (diversion channel) bendungan, yang menjadi anak tangga pertama dalam tangga Cascade.

Satoshi Matsui dalam pidatonya sebelum penandatanganan mengatakan, ia percaya bahwa PLTA Kayan Cascade akan menjadi dasar dari sejarah Sumitomo berikutnya yang akan berkontribusi pada program transisi energi nasional di Indonesia untuk pertumbuhan berkelanjutan di masa depan. Hal ini tentunya untuk meningkatkan energi terbarukan dalam bauran energi nasional, dan untuk mengurangi emisi karbon sesuai dengan komitmen nasional dalam Perjanjian Paris dan COP26. Karena itu Sumitomo akan mengembangkan PLTA Kayan Cascade bersama dengan PT Kayan Hydro Energy untuk mendukung komitmen Pemerintah Indonesia.

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Mr Kanasugi Kenji percaya bahwa kerja sama antara PT KHE dengan Sumitomo dalam proyek PLTA Kayan Cascade punya potensi besar dan bisa menjadi contoh kerja sama masa depan di bidang energi antara Jepang dan Indonesia.

Seperti dikatakan Direktur Utama PT KHE Andrew Sebastian Suryali, listrik yang dihasilkan oleh PLTA Kayan Cascade ini akan menyuplai kawasan industri hijau yang dikembangkan PT. Indonesia Strategis Industri (PT ISI), dan kebutuhan listrik di Pulau Kalimantan pada umumnya.

Dengan terbangunnya PLTA Kayan maka daya tarik kawasan industri hijau ini akan semakin kuat bagi seluruh kalangan industri yang peduli pada pengurangan emisi karbon. Dan pihak Sumitomo Corporation berencana untuk mempromosikan kawasan ini kepada perusahaan- perusahaan Jepang yang sekarang ini mempunyai komitmen yang solid untuk menggunakan energi listrik yang berasal dari sumber energi terbarukan. (***)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler