Connect with us

News

Hasil sensus penduduk 2020; BPS: Meski lambat, ada pergeseran penduduk antarpulau

Avatar

Published

on

Sumber: bps.go.id

Jakarta, koin24.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan rilis data Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) 2020, Kamis (21/01/2021) yang disiarkan secara langsung pada kanal YouTube BPS.

Kepala BPS Suhariyanto menyampaikan, berdasarkan hasil SP2020, jumlah penduduk di Indonesia pada bulan September 2020 adalah sebesar 270,2 juta jiwa atau bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan SP2010.

Hasil SP2020 menunjukkan, dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2020 adalah sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi.

Berdasarkan data BPS, selama 2010-2020 rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25 persen per tahun, yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan juga migrasi.

“Laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari periode ke periode memiliki kecenderungan menurun, salah satu penyebabnya adalah kebijakan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk lewat program Keluarga Berencana yang diluncurkan sejak tahun 1980,” ujar Suhariyanto.

Berdasarkan sebaran per pulau, hasil SP2020 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Dengan luas sekitar 7 persen dari total wilayah Indonesia, Pulau Jawa dihuni oleh 151,6 juta jiwa atau 56,10 persen penduduk Indonesia, diikuti Sumatra (21,68 persen), Sulawesi (7,36 persen), Kalimantan (6,15 persen), Bali-Nusa Tenggara (5,54 persen), dan Maluku-Papua (3,17 persen).

Lebih jauh diungkapkan Kepala BPS, meskipun berjalan sangat lambat, hasil SP2020 menunjukkan adanya pergeseran penduduk antarpulau.

“Misalnya, di tahun 2000, persentase penduduk yang tinggal di Jawa adalah 59,1 persen, kemudian turun di tahun 2010 menjadi 57,5 persen, dan di tahun 2020 menjadi 56,10 persen. Sebaliknya, penduduk di Kalimantan persentasenya mengalami peningkatan dari 5,5 persen di tahun 2000 menjadi 6,15 persen di tahun 2020,” ungkapnya.

Sementara, berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki adalah sebesar 136,66 juta jiwa atau 50,58 persen dan penduduk perempuan sebesar 133,54 juta jiwa atau 49,42 persen. Jika dibandingkan dengan sensus-sensus penduduk sebelumnya, rasio jenis kelamin penduduk Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

“Pada tahun 2020 rasio jenis kelamin penduduk Indonesia adalah sebesar 102, artinya terdapat 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Angka rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100 menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan,” ujarnya.

Suhariyanto menambahkan, hanya ada dua provinsi di Indonesia yang jumlah penduduk perempuannya melebihi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki, yaitu DI Yogyakarta dengan rasio 98 dan Sulawesi Selatan dengan rasio 99.

Selanjutnya, berdasarkan kelompok usia, hasil SP2020 menunjukkan, mayoritas penduduk Indonesia berada pada kelompok usia produktif (15-64 tahun) dengan persentase 70,72 persen.

Sementara kelompok usia 65 tahun ke atas berjumlah 5,95 persen dan kelompok usia muda (0-14 tahun) sebesar 23,33 persen. Kepala BPS mengatakan, Indonesia masih dalam masa bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun ini.

“Pada tahun 2020 kita bisa melihat bahwa kelompok usia muda terus mengalami penurunan karena adanya penurunan kelahiran, sebaliknya kelompok usia produktif meningkat dari waktu ke waktu dari 53,39 persen di tahun ’71 menjadi 70,72 di tahun 2020,” ujarnya.

Suhariyanto menambahkan, proporsi penduduk berusia di atas 65 tahun juga mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, dari 2,49 persen di tahun 1971 menjadi 5,95 persen di tahun 2020.

“Peningkatan persentase penduduk berusia lanjut ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil perbaikan kesehatan masyarakat, peningkatan gizi, dan perbaikan pola hidup yang selama ini dilaksanakan secara baik, baik oleh Pemerintah maupun swasta,” terangnya.

Kepala BPS juga menyampaikan klasifikasi penduduk Indonesia berdasarkan generasi, di mana penduduk Indonesia didominasi oleh Generasi Z dan Generasi Milenial, dengan proporsi masing-masing 27,94 persen dan 25,87 persen.

Generasi Z adalah mereka yang lahir tahun 1997-2012, yang saat ini diperkiraan berusia 8-23 tahun, sementara Generasi Milenial lahir di tahun 1981-1996 dan saat ini diperkiraan berusia 24-39 tahun.

“Pengklasifikasian ini menjadi penting karena setiap generasi mempunyai karakteristik dan sifat yang berbeda-beda. Pengklasifikasian ini perlu kita pelajari sehingga komunikasi antargenerasi bisa menjadi lancar dan bisa memberikan dampak yang positif bagi seluruh kehidupan bangsa,” ujarnya.

SP2020 adalah sensus penduduk yang ke-7 dengan tema besar yang diusung adalah mencatat Indonesia menuju Satu Data Kependudukan menuju Indonesia Maju.

Suhariyanto menyampaikan, tujuan utama SP2020 adalah, pertama untuk menyediakan data tentang jumlah, komposisi, dan distribusi serta karakteristik penduduk Indonesia secara de facto dan de jure.

Yang kedua, yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini, adalah menyediakan parameter demografi (fertilitas, mortalitas, dan migrasi) serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk, indikator SDG’s, dan juga keperluan lainnya.

“Data sensus penduduk tidak hanya bermanfaat untuk membuat perencanaan di masa kini tetapi juga mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan dengan cara membuat proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2050,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suhariyanto mengatakan, bahwa pada SP2020 lanjutan yang akan dilaksanakan pada bulan September tersebut akan dilakukan pendataan long form menggunakan sampel 5 persen keluarga yang ada di Indonesia.

Ditambahkannya, variabel-variabel yang akan dikumpulkan pada sensus lanjutan ini sangat rinci, terdiri dari 99 pertanyaan menyangkut individu, fertilitas dan mortalitas, migrasi, ketenagakerjaan, disabilitas, pendidikan, dan perumahan.

“Dalam kesempatan ini, sekali lagi saya memohon dukungan dan partisipasi dari masyarakat agar pelaksanaan sensus lanjutan di bulan September 2021 ini dapat berjalan lancar,” ujarnya.

Berdasarkan Data Adminduk
Dalam keterangannya, Kepala BPS juga mengungkapkan, ada dua perubahan mendasar dalam SP2020. Kesatu, untuk pertama kalinya di Indonesia, SP menggunakan metode kombinasi dengan cara menggunakan data adminduk sebagai data dasar dengan tujuan untuk menghasilkan satu data kependudukan Indonesia. Kedua, untuk pertama kalinya juga pada SP2020 digunakan metode sensus secara online.

Ditegaskannya, data penduduk berdasarkan SP2020 adalah data per September 2020, sementara data Adminduk yang dirilis Kemendagri adalah data pada bulan Desember 2020, yaitu sebesar 271,35 juta jiwa.

“Jumlah penduduk (hasil SP2020) ini diperoleh melalui proses yang sangat panjang dari hasil sensus penduduk online, pendataan di lapangan pada bulan September, yang kemudian kita sinkronisasi dengan data Adminduk. Sehingga dengan demikian, data hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 dan data Adminduk sekarang sudah menyatu,” ujarnya.

BPS dan Kemendagri, imbuh Suhariyanto, akan terus bekerja sama bahu membahu untuk membenahi data kependudukan Indonesia.

“Ke depan, BPS dan Dukcapil harus terus menerus bekerja sama sehingga pada suatu titik tertentu, sensus penduduk Indonesia bisa dilakukan berbasis registrasi. Dengan modal yang kita punya, yang dimiliki oleh BPS dan Kemendagri, saya yakin bahwa titik tersebut tidak akan lama lagi bisa terwujud,” ujarnya.

Menutup penjelasannya, Kepala BPS juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya SP2020, baik petugas sensus, kementerian/lembaga, masyarakat, dan pihak lainnya.

“Saya sangat berharap bahwa hasil rilis bersama antara BPS dan Kemendagri ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak untuk berbagai keperluan. Mari kita terus menerus bergandeng tangan dan berkolaborasi satu data kependudukan yang semakin berkualitas untuk Indonesia maju,” pungkasnya. (UN/Setkab)

News

Fikom Universitas Esa Unggul Gelar Sosialisasi Strategi Tembus Jurnal Bereputasi

meldachaniago

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Esa Unggul menggelar sosialisasi bertajuk, “Strategi Tembus Jurnal Nasional dan Internasional Bereputasi” di kampus Universitas Esa Unggul, Kebon Jeruk, Jakarta pada Jumat (3 Mei 2024). Acara ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dosen Fikom dalam menerbitkan artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi.

Dekan Fikom, Erna Febriani mengharapkan, kegiatan ini dapat memotivasi dosen-dosen Fikom untuk lebih produktif dalam menulis dan menerbitkan jurnal nasional dan internasional bereputasi.

“Semoga pemaparan para pemateri hari ini akan memberikan ide dan motivasi bagi para dosen Fikom dalam menulis dan menerbitkan artikel jurnal,” kata Erna saat membuka acara sosialisasi.

Erna mengungkapkan, acara sosialisasi ini juga diharapkan dapat melahirkan kolaborasi penelitian para dosen Fikom dengan dosen dari kampus di luar Universitas Esa Unggul.

Dosen Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Fisip, Universitas Indonesia, Irwansyah mengatakan, ada banyak hal yang bisa menjadi motivasi para dosen untuk menembus jurnal internasional dan nasional bereputasi. Di antaranya adalah memenuhi kewajiban Beban Kerja Dosen (BKD), sebagai luaran hibah penelitian, dan sebagai syarat kenaikan jabatan fungsional akademik.

“Selain itu juga keuntungan bagi dosen menulis artikel jurnal internasional dan nasional bereputasi adalah dosen dapat membentuk jejaring komunikasi, memenuhi kewajiban rekognisi, dan mendapatkan insentif,” urainya.

Menurut Irwansyah, dalam menulis artikel jurnal dapat dimulai dari topik yang paling ringan atau fenomena yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa menjadi strategi dalam menumbuhkan kesabaran dalam menulis artikel jurnal.

“Dalam tahap membiasakan menulis jurnal, cari topik yang ringan dulu seputar kehidupan atau kegiatan sehari-hari. Selain itu targetnya yang penting terbit dulu jurnalnya, tidak usah pikirkan apakah akan terbit di jurnal terindeks sinta atau scopus. Terpenting pokoknya jurnal kita terbit, sehingga tidak ada beban bagi kita dalam menulis jurnal,” urainya.

Kepala Lembaga Penerbitan, Universitas Esa Unggul, Erwan Baharudin, saat memaparkan materinya mengatakan, sebelum mengirim artikel ke penerbitan jurnal ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya sesuaikan nama penulis dengan akun ID Orcid, dan koordinasikan dengan tim peneliti atau penulis jurnal.

“Di samping itu juga pastikan paper kita jangan diupload di internet, seperti repository, media sosial. Kemudian lakukan pengecekan similarity artikel, dan sesuaikan artikel yang kita tulis dengan template jurnal yang dituju,” urainya.

Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi, Universitas Esa Unggul, Rian Adi Pamungkas mengatakan, kegiatan penelitian merupakan salah satu dari tiga kewajiban yang harus dilakukan dosen selain mengajar dan pengabdian masyarakat. Hasil penelitian maupun kegiatan pengabdian masyarakat (abdimas) diterbitkan dalam publikasi jurnal.

“Muara dari hasil penelitian dan abdimas yang dilakukan dosen adalah untuk meningkatkan Sinta skor, IKU Perguruan Tinggi, BKD dosen, dan akreditasi fakultas maupun universitas, sebab itu dosen minimal satu tahun sekali harus menerbitkan satu artikel jurnal,” ujarnya.

Untuk mendukung publikasi dosen Universitas Esa Unggul, Rian menjelaskan, bahwa dosen dapat memperoleh dana bantuan penelitian dan abdimas sesuai skema, bantuan biaya proofread dan submission fee, serta bantuan konferensi luaran litabmas dan insentif. ***

Continue Reading

News

Mendagri Tito Karnavian Minta PWI Ikut Sosialisasikan Pilkada Damai

Avatar

Published

on

By

Jakarta, koin24.co.id – Pengurus PWI Pusat beraudensi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Kamis (2/5/2024) pagi, bertempat di ruang kerja Mendagri.

Audiensi tersebut bertujuan untuk menjajagi kerjasama PWI dan Kemendagri untuk kampanye Pilkada Damai terkait Pilkada yang melibatkan 37 provinsi dan 415 Kabupaten, 93 Kota sehingga totalnya 545 yang berlangsung serentak pada 27 November mendatang, dengan melibatkan seluruh pengurus dari 38 PWI Provinsi se Indonesia ditambah satu cabang khusus, PWI Solo.

Mendagri dalam kesempatan itu menilai sukses Pemilu Pilpres dan Pileg pada Februari lalu tidak lepas dari peran pers, yang mampu mengawal hajatan nasional itu sehingga minim gesekan sampai pada selesainya gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Tito mengharapkan pers dapat menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi, edukasi dan kontrol sosial secara optimal. Selain itu, tambahnya, pers diharapkan dapat menjalankan fungsi kontrolnya, mengawasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, agar melakukan tugasnya sesuai harapan masyarakat yakni menjadi wasit yang adil dan independen dari kepentingan siapapun.

Sementara Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun mengatakan bahwa Keberhasilan PWI mendatangkan tiga Calon Presiden untuk menyampaikan visi misi di hadapan anggota PWI baik secara offline maupun online untuk anggotanya di 38 provinsi (plus Solo) dapat diterapkan pula untuk Pilkada Gubernur maupun Bupati Walikota.

Dengan meningkatkan kapasitas wartawan khususnya anggota PWI, mereka diharapkan dapat menghasilkan karya jurnalistik berkualitas sesuai Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/XII/2022 tentang Kemerdekaan Pers yang Bertanggung Jawab Untuk Pemilu 2024 yang Berkualitas.

Hendry menyatakan, PWI berencana melakukan pertemuan lanjutan dengan KPU dan Bawaslu agar sosialisasi Pilkada Damai dapat terlaksana. Dengan anggota mencapai 22.000an yang tersebar di seluruh 38 provinsi, PWI memiliki kemampuan untuk ambil bagian dalam pesta demokrasi ini.

Dalam pertemuan tsb Mendagri didampingi PLT Sekjen Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir, PLH Kapuspen Aang Witarsa dan Karo Hukum Chandra Purwonegoro. Sedangkan Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, didampingi Sekjen Sayid Iskandarsyah, Wakil Sekjen Raja Pane, Ketua Bidang Kerjasama Sarwani, Ketua Bidang Pendidikan M Nasir, Wakil Bidang Multi Media Tatang Suherman dan Humas Herry Sinamarata.

Continue Reading

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler