Connect with us

News

Kemenparekraf tekankan pentingnya rencana induk pengembangan pariwisata berkelanjutan Labuan Bajo

Avatar

Published

on

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo. (Foto: Kemenparekraf)

Jakarta, koin24.co.id – Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo menekankan pentingnya Integrated Tourism Master Plan (ITMP) dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo dalam “Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata Wilayah Koordinatif BOPLBF: Forum Floratama 2020 Menuju Pariwisata Berkelanjutan di Flores, Alor, Lembata, dan Bima”, Selasa (6/10/2020), mengatakan pengembangan dan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo, NTT, dapat dilakukan secara terpadu dan komprehensif jika mengacu pada ITMP sehingga ke depan perlu segera disusun ITMP secara bersama-sama.

“Forum Floratama 2020 ini menjadi wadah yang penting bagi seluruh stakeholders pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo dan sekitarnya untuk berdiskusi dan memberikan masukan agar pembangunan di Labuan Bajo dan sekitarnya dapat dilakukan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan kelas dunia,” kata Angela yang hadir secara virtual.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat, Direktur Utama BOPLBF Shana Fatina, serta Kepala Daerah 11 Kabupaten di wilayah Flores, Alor, Lembata, dan Bima (Floratama).

Dalam penyusunannya, Angela menyarankan agar ITMP didesain dengan teliti dan baik serta perlu mempertimbangkan potensi market yang ada, baik market domestik, internasional, terutama tren pariwisata ke depan pascapandemi Covid-19. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang harus bisa mencocokkan keunikan yang dimiliki dan disesuaikan dengan kalkulasi potensi market yang tepat.

“Sehingga pembangunan yang ada itu tepat sasaran dan terukur. Kita harus bisa mencocokkan antara supply dan demand dan perlu ada target yang jelas, target yang terukur, breakdown pekerjaan, timeline yang jelas, dalam pembentukan ITMP tersebut,” tutur Angela.

Selain itu, entitas penting yang harus dibangun adalah center of safety yang mampu mendukung kebutuhan masyarakat dan wisatawan dari segi keamanan, keselamatan, dan kesehatan.

Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai lokasi pilot project untuk pembangunan center of safety yang nantinya akan diterapkan di destinasi lain. Labuan Bajo juga merupakan lokasi pilot project untuk penerapan pengelolaan sampah plastik di destinasi wisata bahari sebagai aksi dari Permen Parekraf Nomor 5 tahun 2020 yang membutuhkan dukungan dari pemda untuk implementasinya.

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo juga perlu terus berbenah dalam membangun destinasi dan kawasan wisata baru, termasuk dalam menyiapkan NTT sebagai venue utama dan supporting venue perhelatan ASEAN Summit dan G20 tahun 2023. Perlu dilakukan upaya maksimal agar agenda ASEAN Summit dan G20 dapat terlaksana dengan baik agar menjadi satu lagi wujud dari kemajuan Indonesia.

“Kami yakin Nusa Tenggara Timur bisa menjadi destinasi impian kelas dunia yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Dengan kita membangun dan menyediakan quality tourism practices and standard untuk wisatawan, pasti manfaat baiknya akan kembali kepada kita, seperti devisa yang tinggi bagi Indonesia dan nilai ekonomi, lapangan pekerjaan yang besar untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur,” kata Angela.

Sementara Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat, menegaskan, pariwisata yang berkelanjutan dapat terwujud jika memberi dampak positif bagi masyarakat. Sehingga pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo dan sekitarnya harus berbasis masyarakat.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dikatakannya harus dapat mendefinisikan pariwisata kualitas premium yang memberikan dampak ke masyarakat.

“Premium itu artinya mendesain seluruh pembangunan, mulai dari kebijakan pemerintah untuk kepentingan community tourism yang berkelanjutan,” ujar Viktor Laiskodat.

Direktur Utama BOPLBF, Shana Fatina, mengatakan, untuk membangun Labuan Bajo dan Flores sebagai destinasi pariwisata super premium harus melibatkan masyarakat sebagai tokoh utama pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat. (Foto: Kemenparekraf)

Kegiatan “Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata Wilayah Koordinatif BOPLBF: Forum Floratama 2020 Menuju Pariwisata Berkelanjutan di Flores, Alor, Lembata, dan Bima” ini pun menjadi salah satu upaya dalam menyusun ITMP yang akan menjadi acuan bagi arah pengembangan pariwisata terpadu untuk 25 tahun ke depan.

“Yang kita rumuskan ini akan menjadi dasar dalam melakukan pembangunan strategis dan yang harus dipertahankan terutama untuk pembangunan NTT,” kata Shana.

Diperlukan sinkronisasi dan sinergi dalam penguatan travel pattern wisatawan, seperti apa selera selera wisatawan premium kemudian bagaimana menangkap peluang tersebut dan bagaimana membangun sinergi antar kabupaten dan destinasi. Karena pariwisata sifatnya borderless.

Selain itu juga diperlukan sinergi desain perencanaan termasuk pembangunan infrastruktur yang melestarikan ekosistem. Bagaimanapun juga aset utama dari pariwisata adalah alam, kebudayaan, dan keseimbangan di antara keduanya.

“Sehingga untuk itu kita bersama-sama merumuskan bagaimana langkah-langkah strategis untuk tidak hanya pariwisata Ini menghasilkan sumbangsih terhadap PDRB dengan signifikan, devisa, maupun kesehatan kerja tapi juga untuk melestarikan alam ke depan,” ujar Shana Fathina.

“Mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk berbagi peran dan kita bisa bersama-sama melakukan lompatan-lompatan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya,” tambahnya.

Forum Floratama 2020: Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata Wilayah Koordinatif Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo FLores berlangsung selama dua hari pada 6 dan 7 Oktober 2020.

Selain kesepakatan bersama antara BOPLBF dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun pariwisata berkelanjutan di Floratama, rapat koordinasi juga memiliki berbagai agenda lain seperti harmonisasi rencana pengembangan pariwisata “Ring of Beauty” Provinsi NTT bersama BOPLBF, juga penyusunan draf rekomendasi pengembangan pariwisata Floratama dalam rangka penyusunan kebijakan nasional Integrated Tourism Master Plan (ITMP). (Biro Komunikasi Kemenparekraf)

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler