Connect with us

News

Kemensos dirikan 6 dapur umum di Sulbar

Avatar

Published

on

Mamuju, Sulawesi Barat, koin24.co.id – Kementerian Sosial (Kemensos) membangun enam posko dapur umum lapangan (Dumlap) bagi korban gempa. Enam dapur umum tersebut dua berasal dari Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan satu dari Provinsi Sulawesi Selatan dan tiga dari Provinsi Sulawesi Tengah.

Fasilitas itu untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi para penyintas gempa di Kabupaten Majene dan Mamuju. 

“Seluruh masakan kita sebarkan ke lokasi pengungsi atau bagi yang lokasi pengungsianya dekat bisa langsung mengambil”, jelas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos, M Safii Nasution, di Sulawesi Barat (Sulbar), pagi ini, Minggu (17/1/2021).

“Satu mobil dapur umum lapangan dapat memasak 2000 makanan. Sehari kita salurkan 2 kali. Jadi total nya mencapai 24.000,” ungkap Safii.

Menurut Safii, rencananya posko dapur umum difokuskan di satu titik, yakni Kantor Gubernur. Hal ini demi distribusi dan komunikasi berada dalam satu komando. Selanjutnya makanan akan didistribusikan ke 97 posko pengungsian yang terdaftar di Dinas Sosial Sulbar.

“Untuk memudahkan pengontrolan Gubernur minta semua dapur umum dalam satu titik yaitu di kantornya,” tambah Safii.

Safii menyebut situasi di Sulawesi Barat belum sepenuhnya kondusif. Namun, pemerintah berupaya semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan dasar seluruh korban.

Kumpulkan pengungsi di stadion

Tersebarnya titik pengungsian di Kabupaten Mamuju dan Majene menyulitkan distribusi makanan dan bantuan lainnya. Untuk itu, bagi pengungsi yang berada di Kabupaten Mamuju, Kemensos bersama Pemprov Sulbar mengambil kebijakan mengumpulkan mereka dalam satu lokasi yaitu di Stadion Manakarra, Mamuju.

Untuk menghindari penyebaran Covid-19, Safii mengaku telah mengirimkan tenda pengungsi Covid-19 yaitu tenda yang menggunakan pembatas dan adanya ventilasi di setiap ruangnya.

“Kita siapkan 10 tenda untuk sementara dan bisa nambah tergantung jumlah pengungsi,” tegasnya.

Selain itu, Kemensos juga menyediakan genset untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi pengungsi. “Kita juga pastikan semua kebutuhan listrik terpenuhi. Masyarakat bisa ngecarge HPnya agar mereka bisa berkomunikasi dengan keluarganya,” lanjut Safii.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Sulawesi Tengah Mumu Suherlan mengaku membawa tiga mobil dapur umum lapangan (Dumlap) yaitu dari mobil Dumlap provinsi, Kabupaten Donggala dan Sigi untuk membantu penyediaan makanan korban gempa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

“Kita berangkat hari Jumat pagi jam enam setelah mendapat arahan dari Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaeuddin, dengan menempuh perjalanan 12 jam dari kota Palu,” jelas Mumu.

Selain mengerahkan Dumlap, dikatakan Mumu Dinsos Sulteng juga mengerahkan pilar sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tagana guna memasak makanan siap saji bagi pengungsi dan relawan yang membantu evakuasi korban gempa.

“Kita bawa 9 TKSK dan 40 Tagana dari Sulteng. Semua kita kerahkan untuk bantu penyediaan makanan di tiga titik Dunlap,” tambah Mumu.

Sementara Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati mengatakan korban jiwa akibat gempa Magnitudo 6,2 di Sulawesi Barat bertambah menjadi 56 orang.

Selain itu, terdapat 637 korban luka di Kabupaten Mejene dengan perincian 12 orang luka berat, 200 orang luka sedang, dan 425 orang luka ringan. Di Kabupaten Memuju, 189 orang mengalami luka berat dan menjalani rawat inap. (Humas Ditjen Linjamsos Kemensos RI)

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler