Connect with us

News

Mappilu PWI se-Sulut dilantik, Pjs Gubernur Sulut persilahkan pantau ASN

Avatar

Published

on

Manado, Sulawesi Utara, koin24.co.id – Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu Persatuan Wartawan Indonesia (Mappilu-PWI) se-Sulawesi Utara (Sulut), resmi dilantik Pjs Gubernur Sulut Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, Rabu (4/11/2020). Pelantikan yang ditandai dengan penyerahan Pataka dan SK Mappilu PWI kepada perwakilan 10 Ketua Mappilu Kota dan Kabupaten itu berlangsung di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulawesi Utara disaksikan Ketua Mappilu PWI Sulut Jimmy H Senduk, S.Kom., Ketua PWI Sulut Voke Lontaan dan Kaban Kesbang Steven Liouw.

Dalam sambutan Fatoni mengakui dilantikanya pengurus Mappilu PWI se-Sulut ini dipercaya mampu mengemban tugas sebagai pemantau dan semakin memperkuat kualitas Pemilu di Sulut sehingga melahirkan sebuah proses demorasi dewasa serta aman dan damai. Apalagi lanjutnya, dalam waktu dekat ini ada Pilkada tanggal 9 Desember 2020. Sangat diharapkan dukungan dan kerjasama harmoni semua pihak, termasuk tentunya Mappilu PWI Sulut.

Memang diakui upaya membangun suatu demorasi bukanlah tugas yang mudah, harus ada sinergitas sehingga terwujudnya politik bangsa yang benar benar dapat tercipta politik yang menyejukan. Harus ada perbaikan ke arah demokrasi yang lebih baik untuk terciptanya suasana Pemilu dan Pilkada berkualitas. “Saya sangat merespon adanya Mappilu PWI di Sulut, karena bisa menjadi pengawal pemantau, terutama Pilkada mendatang. Silahkan pantau ASN,” tegasnya.

Fatoni juga mengajak semua masyarakat Sulut untuk mensukseskan Pilkada serentak di Sulut. Dan menjaga ketertiban, kedamaian kelancaran dan kesuksesan, bermartabat dan memperhatikan protokol kesehatan sehingga terhindar dari penyebaran Covid-19. “Kita wajib patuh dengan memakai masker mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi keramaian (3M),” imbaunya.

Sementara itu Ketua Mappilu PWI Sulut Jimmy H Senduk mengatakan, hadirnya Mappilu PWI landasan hukumnya MOU dengan Bawaslu RI Nomor 034/Bawaslu/11/2019 terakreditasi sebagai pemantau. Dan, tupoksinya menyerap aspirasi masyarakat terkait tahapan-tahapan Pemilu dan Pilkada. “Tentunya, kami akan bersinergi dengan KPU dan Bawaslu Provinsi sebagai mitra dalam mensukseskan Pemilu dan Pilkada, terutama dalam memantau tahapan tahapan sesuai ketentuan yang ada,” ujar Senduk.

Dalam melaksanakan tugas pemantau, lanjut Senduk independesi sangat diharapkan oleh semua anggota Mappilu di Sulut. Harus profesional dalam menempatkan diri sebagai wartawan dan sebagai pemantau. “Kita harus memperhatikan tugas mulia ini, jangan terjebak dalam kepentingan atau ego tertentu dalam mengemban tugas. Saya mendapat mandat dari ketua Mappilu PWI Pusat bapak Suprapto Atmodjo untuk memperhatikan masalah independsi. Wajib hukumnya diperhatikan,” ujar Senduk yang juga Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Sulut.

Pembentukan Mappilu PWI se-Sulut lanjut Ahli Pers PWI ini, sudah melalui tahapan dan proses verifikasi oleh Ketua PWI Kota dan Kabupaten. Sedangkan keanggotaannya, mayoritas dari anggota PWI, unsur akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengacara, aktivis dan LSM. “Diharapkan perpaduan dari berbagai unsur ini bisa menjadi kelompok pemantau yang solid dan berkualitas,” jelas Senduk. (***)

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler