Connect with us

News

Menparekraf Sandiaga Uno bersama BI bahas sistem pembayaran digital QRIS untuk pelaku Parekraf

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) membahas langkah strategis terkait sistem pembayaran digital QRIS untuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Tanah Air untuk memudahkan transaksi di tengah pandemi Covid-19.

Menparekraf Sandiaga Uno, saat virtual meeting dengan Bank Indonesia, di Jakarta, Rabu (20/2/2021), mengatakan, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan dukungan kementerian/lemabaga lain. Oleh karenanya, sinergi dengan Bank Indonesia menjadi satu hal yang perlu dilakukan.

“Bank Indonesia memiliki program yang berkesinambungan, inklusif dalam mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk itu, kita perlu menjalin sinergi bersama,” ujarnya.

Menparekraf Sandiaga Uno menjelaskan, saat ini pihaknya sedang fokus dengan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) 2021 dan Bangga Berwisata di Indonesia. Untuk itu perlu ada dukungan inovasi salah satunya berupa pengembangan sistem pembayaran digital seperti QRIS untuk memudahkan pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif.

Karena QRIS menjadi salah satu solusi alat pembayaran digital yang dapat diaplikasikan di semua sektor khususnya sektor pariwisata yang menuntut semuanya harus serba cepat, mudah, murah, dan aman.
Kemudian perlu adanya big data, agar kebijakan yang dibuat lebih targeted dan segmented.

“Diperlukan juga data di sentra ekspor, sehingga kita bisa melakukan pendekatan berbasis data untuk pengembangan industri dan investasi. Karena tidak mungkin kita bisa mengembangkan usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, serta membuka atau mempertahankan 34 juta lapangan kerja ini tanpa adanya informasi atau big data yang mendukung hal tersebut,” katanya.

Menparekraf Sandiaga Uno menuturkan, walaupun arahan Presiden untuk fokus pada pengembangan 5 destinasi super prioritas, tapi Menparekraf Sandiaga Uno mengusulkan agar ada tiga destinasi tambahan, yaitu Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau. Usulan tersebut sudah mendapat persetujuan dari Presiden.

“Saya berharap tiap daerah tersebut bisa dibantu kantor perwakilan dari Bank Indonesia untuk menyiapkan pelaku UMKMnya, agar bisa diberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi,” ujar Menparekraf Sandiaga Uno.

Selain itu, agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa bangkit lagi dan menurunkan angka penularan Covid-19, selain protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) yang ketat dan disiplin, juga harus melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment) secara komperhensif.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, mengatakan pihaknya siap untuk mendukung berbagai program yang digagas oleh Kemenparekraf/Baparekraf.

“Pertama, kami akan mengintegrasikan penggunaan QRIS, mulai dari ticketing, booking hotel, restoran, transportasi, agar memudahkan pelaku UMKM dalam menggunakan pembayaran berbasis digital. Kedua, nanti kami juga akan menyiapkan UMKM binaan kami, yang tentunya sudah kami kurasi untuk kita supply,” kata Perry.

Mengenai big data, pihaknya sudah melakukan konsolidasi dengan Online Travel Agency (OTA) untuk memperoleh data terkait data tujuan wisata, maskapai yang digunakan, hingga demografi wisatawannya. Harapannya, nanti big data ini dapat diolah menjadi reporting system, sehingga membantu Kemenparekraf untuk mengakses data yang akurat. (Sumber: Biro Komunikasi Kemenparekraf)

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler