Connect with us

News

Mohammad Idris: Sertifikasi Aset Daerah Kini Jadi Program Prioritas Pemkot Depok

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Peresmian gedung arsip BPN Kota Depok yang dilakukan Wali Kota Depok Mohammad Idris. Pada kesempatan tersebut dilakukan pula penyerahan sertifikat aset Pemerintah Kota Depok, Rabu,(24/1/2024).

DEPOK, Koin24.co.id – Wali Kota Depok, Mohammad Idris menegaskan bahwa sertifikasi aset milik Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi prioritas pada tahun 2024.

Hal ini menyusul suksesnya kolaborasi Pemkot dengan Badan Pertanahan (BPN) Kota Depok pada tahun 2023 yang mampu membukukan 1000 sertifikat aset daerah dalam kurun waktu empat bulan.

“Hari ini, saya menyampaikan terima kasih kepada BPN Kota Depok atas kerja sama yang terjalin dengan baik hingga saat ini. Sertifikasi aset daerah kini menjadi prioritas Pemkot Depok. Maka perlu intervensi dalam hal penyediaan anggaran (APBD, red),” ujar Mohammad Idris kepada wartawan usai meresmikan gedung arsip Badan Pertanahan Kota Depok, dan menerima 856 dari 1.000 sertifikat aset daerah, Rabu,(24/1/ 2024).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyadari, akan sulit melaksanakan program prioritas (sertifikasi aset daerah, red) jika tidak didukung dengan anggaran yang memadai. Apalagi, sertifikasi aset daerah merupakan amanah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU).

Pria Kelahiran Jakarta, 25 Juli 1961 itu mengakui, 1.000 sertifikat aset daerah yang direalisasikan pada tahun 2023 awalnya bentuk spontanitas. Bahkan muncul pertanyaan, apakah target ini bisa terealisasi hingga penghujung tahun.

“Ya spontanitas awalnya. Kita sempat bertanya-tanya apakah mampu atau tidak. Tapi, ketika melihat perkembangannya begitu baik, maka kolaborasi dan kerja sama dengan BPN Kota Depok harus dilanjutkan,” paparnya.

Idris mengakui, ketepatan dan kerja cepat yang dilakukan jajaran Kantor Pertanahan Kota Depok di bawah komando Indra Gunawan patut di acungi jempol.

“Saya itu punya saudara di Lampung. Memang orang-orang Lampung ini kerjanya gercep (gerak cepat). Sama seperti abang kita satu ini (Indra Gunawan). Dari yang kita prediksi sulit, akhirnya bisa tercapai,” puji pria jebolan Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University tersebut.

Idris pun berharap, dengan capaian target pada tahun 2023 yang cukup menggembirakan, Pemkot meminta kepada BPN Kota Depok mampu merealisasikan 4.000 sampai 5.000 sertifikasi aset daerah pada tahun 2024 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maupun program lainnya yang mendukung.

“Kalau gedung arsip yang kita resmikan hari ini, hitungannya hibah. Maka untuk sertifikasi tentu harus kita hitung kembali kebutuhannya dalam RAB,” ungkap Idris.

Terhadap situasi dan peluang yang besar ini, Idris meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok untuk berkoordinasi dengan BPN Kota Depok guna mensukseskan pelaksanaan sertifikasi aset daerah yang menjadi prioritas.

“Saya perintahkan, Bappeda menanyakan langsung ke BPN termasuk instansi vertikal lainya. Apa kebutuhannya, apa programnya. Karena, yang dibutuhkan sudah jelas untuk kepentingan masyarakat Kota Depok,” tegasnya.

Ketika disinggung berapa nilai anggaran yang akan disiapkan Pemkot Depok untuk memuluskan program sertifikasi aset daerah Idris lagi-lagi menyebut porsi anggaran akan disiapkan.

“Kalau prioritas pembangunan kadang- kadang tidak terlepas dari kepentingan politik konstituen. Maka nanti akan kita bagi porsinya. Sertifikasi aset daerah ini bukan sebatas wacana strategis, soal anggaran kita sesuai dengan fiskal,” pungkas Idris seraya melempar senyum.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Wikantadi Kasumbogo mewakili Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat, Rudi Rubijaya mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang diberikan Pemkot Depok.

Hadirnya gedung arsip di BPN Kota Depok, membuat manajemen kearsipan lebih baik, tertib dan ke depan pengelolaan kian modern sejalan dengan program digitalisasi sertifikat yang digagas Kementerian ATR/BPN.

“Kolaborasi yang dilakukan Pemkot Depok dengan BPN Kota Depok telah menunjukan hasil yang baik, kami dari Kanwil ATR BPN mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Depok yang memberikan kontribusi dengan hadirnya gedung ini,” papar Wikantadi dalam sambutannya.

Selain kolaborasi dalam menghadirkan gedung arsip, secara nyata program PTSL mampu mensertifikatkan 1000 aset milik pemerintah daerah dalam waktu singkat.

Atas nama Kepala Kanwil ATR BPN Jawa Barat, Wikantadi berharap setelah munculnya sertifikasi aset ini, Pemkot mulai melakukan langkah-langkah cepat dengan memanfaatkan bidang aset melalui penguasaan fisik.

“Dengan memanfaatkan lahan yang ada, secara jelas ini menghindari potensi sengketa. Lindungi lahan dengan memasang plang barang milik daerah,” pintanya.

Ke depan, Kanwil Jawa Barat berharap Kota Depok menjadi kota lengkap, menyusul kota-kota lainnya di Jawa Barat yang lebih dulu melakukannya.

“Jika saya tidak salah, dari data yang ada, tersisa 30-an ribu bidang yang belum terdaftar di BPN Kota Depok. Semoga dengan target sertifikasi aset daerah yang dicanangkan, Kota Depok menjadi kota lengkap. Kami akan terus memberikan support atas inisiasi dan langkah positif yang dilakukan,” tutup Wikantadi.

Continue Reading

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler