Connect with us

News

MPR RI dan PGRI tandatangani MoU sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24 – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai setelah tidak adanya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dari mulai tingkat SD hingga perguruan tinggi sejak kurikulum tahun 1994, yang lantas digabungkan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), hingga diubah menjadi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) pada tahun 2003, telah membuat generasi 90-an mengalami missing link terhadap ideologi bangsa, Pancasila. Walaupun dalam PKN juga turut memuat tentang Pancasila, namun pembelajarannya lebih bersifat pengetahuan, bukan pemahaman.

“Keberadaan mata pelajaran PMP merupakan amanat Ketetapan MPR No. IV tahun 1973 yang disempurnakan pada tahun 1978 dan 1983. Akibat ketiadaan PMP, generasi muda bangsa seperti kehilangan pegangan ideologi. Sehingga gampang disusupi ideologi transnasional yang justru tak sejalan jati diri bangsa. Padahal, Pancasila yang digali Bung Karno bersumber dari jati diri bangsa Indonesia. Kita menjadi bangsa yang tak menghargai dan melupakan jati dirinya sendiri, asyik memakai ‘make up’ jati diri bangsa lainnya,” ujar Bamsoet saat menghadiri pembukaan Konferensi Kerja Nasional (KONKERNAS) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) serta penandatangan MoU Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, yang turut dihadiri Wakil Presiden KH Maruf Amin dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Jakarta, Jumat (21/2/20).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini sedang menelaah untuk menghidupkan kembali mata pelajaran PMP. Sambil menunggu hal itu terwujud, MPR RI mengajak para guru di semua tingkatan dari mulai sekolah dasar hingga dosen perguruan tinggi, menjadi agen pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI, yang terdiri dari empat konsensus dasar bangsa Indonesia, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

“Di hari baik KONKERNAS PGRI ini, MPR RI dan PGRI menandatangani MoU untuk bekerjasama dalam memasyarakatkan dan mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI. Melalui MoU ini, para guru tak hanya menjadi agen pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI bagi internal organisasi guru saja. Melainkan juga bisa lebih memberikan pemahaman kepada peserta didiknya yang notabene generasi masa depan bangsa, agar bisa menjaga dan merawat Indonesia melalui Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua KADIN Indonesia ini memaparkan, selain dengan PGRI, MPR RI juga telah menandatangani MoU sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Serta dalam waktu dekat dengan Persatuan Wartawan Indonesia, hingga ke berbagai pesantren dan institusi pendidikan keagamaan lainnya.

“MPR RI tak akan tinggal diam melihat generasi bangsa direnggut ideologi transnasional. Kita punya Pancasila, yang terbukti telah mengikat rasa persaudaraan berbagai suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia. Disini, semua orang bisa hidup damai, aman, dan nyaman. Jika saat ini kenyamanan hidup terganggu akibat ulah segelintir orang, tak lebih merupakan kesalahan kita sebagai sebuah bangsa yang sepertinya mulai mengabaikan Pancasila,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI ini yakin dengan melibatkan berbagai komponen elemen bangsa seperti guru, pengusaha, wartawan, hingga cendekiawan dan tokoh agama, maka kesadaran bangsa akan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, akan tumbuh kembali lagi. Kita bisa kembali mengenali jati diri sebagai sebuah bangsa yang hebat, dengan keharmonisan hidup ditengah berjuta perbedaan.

“Porak porandanya rasa kebangsaan yang akhir-akhir terjadi, bisa jadi karena ulah pihak-pihak asing yang menginfiltrasi ideologi transnasional akibat ketiadaan Pancasila di bangku-bangku sekolah, dunia usaha, pekerjaan, hingga kehidupan bermasyarakat. Karenanya, melalui Empat Pilar, MPR RI mengetuk kesadaran seluruh elemen bangsa untuk kembali ke jati diri nasional. Kita bangsa besar yang kuat dan dahsyat, dengan Pancasila sebagai pedoman ideologinya,” pungkas Bamsoet. (*)

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler