Connect with us

News

Otsus Papua untuk kemajuan tanah Papua, Forum Kepala Daerah Tabi-Saireri gelar workshop evaluasi Otsus

Avatar

Published

on

Jayapura, Papua, koin24.co.id – Workshop Forum kepala daerah wilayah adat Tanah Tabi dan Saireri, yang digelar terkait evaluasi penggunaan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi Papua selama 19 tahun terakhir, di dua wilayah adat tersebut, dilaksanakan dengan mengangkat tema “19 Tahun Implementasi dan Evaluasi Otonomi Khusus di Wilayah Adat Tabi dan Saireri”.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Pemuda di masing-masing wilayah adat Tabi dan Saireri, kegiatan dilaksanakan selama dua hari, sejak 24 Agustus 2020 kemarin, di Hotel Suni Garden Lake Sentani, Jl. Sentani-Abepura , Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (25/08).

Ketua Forum Kepala Daerah Tabi-Saireri Mathius Awoitauw (Bupati Jayapura) dalam sambutannya mengatakan bahwa untuk menyikapi persoalan Otsus yang saai ini sedang menjadi perbincangan hangat bagi seluruh kalangan, baik pro dan kontra bahwa satu sisi ada yang mengatakan Otsus gagal jadi jangan dilanjutkan, kemudian juga ada yang mengatakan Otsus harus dilanjutkan.

Mathius menyampaikan bahwa sebagai bagaian dari pemerintah yang merupakan pengelola dana Otsus tersebut, maka berinisiatif untuk melakukan kegiatan ini dalam rangka memaparkan sejujur-jujurnya pengunaan dana Otsus di dua wilayah adat tersebut.

“Oleh karena hal inilah, maka kami melalui Forum kepala daerah wilayah Tabi dan Saireri berinisiatif mengelar kegiatan evaluasi dengan melibatkan seluruh perwakilan Tokoh-Tokoh dan instansi terkait, untuk menerangkan dana Otsus yang kami gunakan selama ini. Supaya dengan adanya kegiatan ini masyarakat tahu penggunaan dana Otsus di dua wilayah ini, dan masyarakat kita lebih mengerti lagi terkait Otsus,” ucap Mathius Awoitauw.

Pada kesempat ini pihaknya akan menyampaikan secara jelas tentang apa yang diterima dari Otsus, dan bagaimana pengelolaannya, kemudian apa saja tantangan dan persoalannya, dari aspek substansi pengaturan maupun penerapannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah kota/kabupaten pada wilayah adat tanah Tabi dan Saireri.

“Saya pikir hanya dengan cara ini, kami bisa keluar dari perdebatan-perdebatan panas, yang saat ini membuat telinga kita sakit mendengarnya, yang ujung-ujungnya pasti kita pihak pemerintah yang dipersalahkan. Sehingga pada kesempatan ini kami akan menjelaskannya secara transparan”, ujuarnya.

Menurutnya, apa yang telah dilakukan itu merupakan hal yang sangat baik dan penting sekali. Karena selain diketauhi oleh masyarakat Tabi dan Saireri, tentunya nanti pihaknya juga akan mendapat masukan, hal-hal apa saja yang harus dilaksanakan kedepan. Dengan demikian pengelolaan dana Otsus bisa terlaksana secara baik sesuai aturan yang berlaku dan tepat sasaran.

“Jadi kegiatan yang kami gelar ini sangat penting. Karena dengan begini kita bisa melihat bahwa apakah Otsus ini gagal atau Otsus ini berhasil, sehingga kita akan tahu dan melihat disana mengenai kebijakan Otsus yang sudah berlaku sejak tahun 2001 lalu,” ungkapnya.

Pria yang juga merupakan Bupati Jayapura itu berharap, evaluasi penggunaan dana Otsus yang dilakukan ini, juga perlu diikuti oleh beberapa daerah di wilayah adat lainnya yang ada di Provinsi Papua. Agar bersama-sama menyerahkan laporan kepada pemerintah Provinsi Papua, dan DPR Papua serta dilanjutkan ke pemerintah pusat. Supaya hal ini dapat menjadi masukan yang baik dalam revisi undang-undang Otsus ke depan.

“Kegiatan evaluasi Otsus yang dilakukan ini bertujuan supaya memperoleh catatan secara komprehensif dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang tergabung dalam Forum Kepala Daerah Tabi dan Saireri mengenai implementasi otonomi Khusus Papua tingkat kabupaten/kota pada aspek aktualisasi kewenangan pada urusan-urusan pemerintahan yang penting dan strategis bagi kerangka otonomi khusus yang diterima oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota” pungkasnya.

Ia menuturkan, sesuai dengan tujuan dari undang-undang Otsus itu hanya ada tiga hal yaitu yang pertama mengenai proteksi terhadap Orang Asli Papua, kemuadian mengenai keberpihakan terhadap Orang Asli Papua dan pemberdayaan ekonomi terhadap Orang Asli Papua.

“Jadi yang pastinya itu kita ingin Otsus ini bisa benar-benar dilaksanakan sesuai dengan isi dari undang-undang Otsus tersebut. Sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama terkait Otsus, dapat terlaksana secara baik”, harapnya.

Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutannya yang di bacakan oleh Sataf Ahli Gubernur Papua Bidang Otonomi Khusus Triwarno Purnomo, S.STP, M.Si, memberikan apresiasi kepada Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Saireri atas pelaksanaan kegiatan evaluasi Otsus ini.

“Situasi yang terjadi diluar seperti yang disampaikan pak Bupati tadi, bahwa wacana terhadap Otsus ini bisa memberi manfaat baik untuk wilayah adat Tabi dan Saireri maupun untuk Tanah Papua secara umum,” paparnya.

Terkait dengan penggunaan dana Otsus, masih menjadi tanggung jawab yang besar bagi para kepala daerah, kerena tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak saudara-saudari diluar yang belum sepenuhnya merasakan manfaat dari dana Otsus tersebut.

“Kehadiran pemerintah daerah sudah seharusnya menghadirkan masyarakat yang bahagia dan penuh syukur, bukan sebaliknya. Ada 6 gerakan didalam Otsus yang menjadi perhatian dan harus dievaluasi. Tetapi, yang paling penting dan menjadi inti pokok evaluasi tersebut adalah penggunaan dana Otsus harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Adat Tabi dan Saireri serta masyarakat Papua pada umumnya,” ungkapnya. (***)

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler