Connect with us

News

Serapan Anggaran BPN Kota Depok Tembus 98.51 Persen

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Caption: Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan memimpin rapat koordinasi sekaligus membedah DIPA 2024 di aula kantor, Kamis,(4/1/2024.(Foto: BPN Kota Depok)
Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan memimpin rapat koordinasi sekaligus membedah DIPA 2024 di aula kantor, Kamis, (4/1/2024. Foto: BPN Kota Depok)

DEPOK, Koin24.co.id – Serapan anggaran Kantor Pertanahan Kota Depok hingga periode Desember 2023 tembus 98.51%. Capaian ini, menunjukkan peningkatan signifikan, mengingat rata-rata nasional berkisar 97% dari realisasi penggunaan anggaran.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Indra Gunawan menjelaskan target minimal serapan anggaran adalah 98%. Dengan rincian, target triwulan masing-masing 20%. Untuk triwulan pertama 45%, untuk triwulan kedua 75% sementara triwulan ketiga dan keempat mencapai 100%.

Hal ini, merujuk dari Surat Sekjen Kementerian ATR/BPN Nomor: B/PR.02.01/4438-100/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Kebijakan Pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024.

Untuk pagu anggaran Kantor Pertanahan Kota Depok tahun 2023 sebesar Rp 19.282.560.000 dengan penyerapan Rp18,995,157,793 (98.51%). Artinya, hanya tersisa Rp 287,402,207. Sisa anggaran tersebut, masuk dalam kategori wajar dari sederet program yang mampu diselesaikan sesuai aturan berlaku.

“Capaian ini, menunjukkan komitmen Kantor Pertanahan Kota Depok dalam mengelola anggaran lebih baik dan efisien. Karena rata-rata nasional sekitar 97%,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan staf dan jajaran di Aula Kantor Pertanahan Kota Depok, Kamis,(4/1/2023).

Ia meminta soliditas yang menunjukan progres kinerja apik saat ini harus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Kalau berbicara anggaran berarti bicara uang rakyat. Maka setiap rupiah yang dialokasikan harus tepat sasaran. Ini menjadi bukti menuju pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci kepercayaan publik dan fondasi menjaga integritas kita,” tegas Indra Gunawan.

Indra juga berpesan jajaran BPN Kota Depok untuk tidak pernah bosan meningkatkan efisiensi dan menjaga efektivitas serta maksimalkan setiap program sesuai arahan Kementerian ATR/BPN.

Pasalnya, bagi masyarakat keberhasilan bukan hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari dampak positif yang kita berikan kepada masyarakat.

“Tetap semangat, tetap berdedikasi, dan terus berinovasi. Karena kita bukan hanya menjalankan tugas, tetapi kita sedang membangun masa depan yang lebih baik,” jelas Indra Gunawan.

Berikut ini rincian dan realisasi anggaran Kantor Pertanahan Kota Depok Tahun 2023

1. Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan:

– Anggaran: Rp 5,112,170,000
– Realisasi: Rp 4,909,849,805 (96.04%)
– Sisa: Rp 202,320,195

2. Pengukuran dan Pemetaan Kadastral:

– Anggaran: 2,727,108,000
– Realisasi: 2,586,910,383 (94.86%)
– Sisa: 140,197,617

3. Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT:

– Anggaran: Rp 23,304,000
– Realisasi: Rp 20,189,062 (86.63%)
– Sisa: Rp 3,114,938

4. Penetapan Hak Tanah dan Ruang:

– Anggaran: Rp 136,205,000
– Realisasi: Rp 121,072,483 (88.89%)
– Sisa: Rp 15,132,517

5. Pendaftaran Tanah dan Ruang:

– Anggaran Rp 1,613,588,000
– Realisasi Rp 1,581,627,664(98.02%)
– Sisa Rp 31,960,336

6. Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah:

– Anggaran Rp 51,920,000
– Realisasi: Rp 43,160,500 (83.13%)
– Sisa: Rp 8,759,500

7. Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform):

– Anggaran: Rp 116,700,000
– Realisasi: Rp 116,294,200 (99.65%)
– Sisa: Rp 405,800

8. Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah:

– Anggaran: Rp 13,848,000
– Realisasi: Rp 13,675,150 (98.75%)
– Sisa: Rp 172,850

9. Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan:

– Anggaran: Rp 38,880,000
– Realisasi: Rp 37,912,339 (97.51%)
– Sisa: Rp 967,661

10. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan:

– Anggaran: Rp 9,405,000
– Realisasi: Rp 9,287,000 (98.75%)
– Sisa: Rp 118,000

11. Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah:

– Anggaran: Rp 54,350,000
– Realisasi: Rp 54,319,000 (99.94 %)
– Sisa: Rp 31,000

12. Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan:

– Anggaran: Rp 27,245,000
– Realisasi: Rp 26,876,750 (98.65 %)
– Sisa: Rp 368,250

13. Penanganan Sengketa Pertanahan:

– Anggaran: Rp 91,917,000
– Realisasi: 91,337,362 (99.37 %)
– Sisa: 579,638

14. Penanganan Perkara Pertanahan:

– Anggaran: Rp 207,700,000
– Realisasi: Rp 207,187,912 (99.75%)
– Sisa: Rp 512,088

15. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang:

– Anggaran: Rp 143,075,000
– Realisasi: Rp 110,075,000 (76.94%)
– Sisa: Rp 33,000,000

16. Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang:

– Anggaran: Rp 143,075,000
– Realisasi 110,075,000 (76.94%)
– Sisa: Rp 33,000,000

17.Program Dukungan Manajemen:

– Anggaran: Rp 14,027,315,000
– Realisasi: 13,975,232,988 (99.63%)
– Sisa: 52,082,012

18. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah:

– Anggaran: Rp 14,027,315,000
– Realisasi: Rp 13,975,232,988 (99.63%)
– Sisa: Rp 52,082,012.

Demikian realisasi anggaran BPN Kota Depok, sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan publik.

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler