Connect with us

News

Sri Andini, Komut BPI, terus berjuang untuk pemanfaatan FABA secara nasional

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Baru saja diselenggarakan seminar yang membahas pemanfaatan limbah atau abu bakaran batu bara, yang populer dengan sebutan FABA, Fly Ash Bottom Ash. Seminar yang dihelat pada Jumat, 9 April 2021 ini, dilangsungkan atas kerja sama Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), komunitas penggunanya seperti PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Selama ini belum banyak yang mengetahui atau bahkan memahami FABA. Apa itu FABA, Fly Ash Bottom Ash? FABA merupakan limbah padat hasil pembakaran batu bara di pembangkit listrik tenaga uap, boiler, dan tungku industri untuk bahan baku konstruksi.

FABA selama ini dimasukkan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun, atau B3. Namun, sejak Februari 2021 lalu, pemerintah menghapusnya dari golongan limbah B3. Presiden Joko Widodo sudah menanda tangani Peraturan Pemerintah ( PP) Nomor 22 Tahun 2021 yang mengeluarkan FABA dari golongan limbah beracun dalam kategori B3.

MKI dan BPI selama ini gigih memperjuangkan betapa FABA sangat bisa dimaanfaatkan untuk bahan baku konstruksi,  semen,  bahkan bisa untuk pertanian dan perkebunan. Ringkasnya, FABA bisa dimanfaatkan untuk industri berat, menengah dan ringan.

Seminar dengan pola virtual melalui zoom-meeting ini secara umum dimaksudkan sebagai sosialisasi dan pencerahan kepada masyarakat, dan secara khusus ditujukan kepada para  pelaku ekonomi.

Webinar yang diselenggarakan MKI, BPI dan PWI ini menjadi bagian dari Forum PWI Jaya Series, mengambil tema “Mengoptimalkan Pemanfaatan FABA untuk Pembangunan Ekonomi”.

Setelah sambutan dari Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari di Sekretariat PWI Pusat, webinar “Mengoptimalkan Pemanfaatan FABA untuk Pembangunan Ekonomi” ini dibuka resmi oleh Ketua Umum Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) Wiluyo Kusdwiharto secara virtual.

“Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia mengapresiasi dukungan jajaran PWI atas legalitas yang didapat FABA sebagai limbah yang tidak beracun, sebagaimana sudah ditetapkan oleh pemerintah,” ucap Wiluyo Kusdwiharto, yang tak lupa menyapa jajaran pimpinan PWI Provinsi yang juga hadir secara daring.

Sri Andini, Komisaris Utama PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI), menjadi satu-satunya pembicara yang hadir secara offline di PWI Pusat, antara lain bersama Ketua PWI Jaya Sayid Iskandarsyah dan Irmanto, wakil ketua bidang organisasi PWI Jaya yang juga ketua panitia kegiatan Forum PWI Jaya Series ini.

PT BPI sendiri adalah perusahaan penyedia listrik swasta, dan memiliki PLTU di Lahat, Sumatera Selatan. Sri Andini, 64 tahun, adalah inisiator sekaligus pendiri BPI ini.

Webinar yang juga disajikan secara live melalui facebook PWI DKI Jakarta ini menampilkan empat pembicara. Tiga pembicara lainnya di samping Sri Andini adalah Dr.Eng Januarti Jaya Ekaputri, ST, MT (Dosen ITS,  peneliti pemanfaatan FABA untuk infrastruktur),  Dr.Ir.Nani Hendiarti, M.Sc (Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Kemaritiman dan Investasi), dan Prof.Dr.Ir.H Fachrurrozie Sjarkowi, M.Sc (Akademisi, pengamat masalah lingkungan hidup). Diskusi menarik ini dipandu oleh Brigita Manohara, presenter TvOne, yang mampu menghidupkan suasana diskusi.

REGULASI & SOSIALISASI

“Terima kasih kepada Bapak Joko Widodo yang telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 itu, yang memastikan FABA bukan lagi bagian dari limbah atau bahan beracun dan berbahaya, B3,” papar Sri Andini seusai webinar.

“Tentunya saya juga berterima kasih kepada pimpinan PWI, baik di pusat dan daerah, yang turut melakukan pencerahan dan menyososialisasikan pemanfaatan FABA ini. Terus terang saya senang menggandeng PWI. Pada berbagai kesempatan dan acara-acara pertemuan PWI  saya membahas permasalahan limbah B3, khususnya FABA yang tak lagi dikategorikan limbah B3,” papar Sri Andini.

Atas kegigihannya memperjuangkan FABA ke luar dari B3, Sri Andini dan Wiluyo Kusdwiharto dianugerahi “PWI Jaya Award”, penghargaan prestiseus untuk individu, figur atau tokoh dari berbagai latar belakang, yang dinilai memberi kontribusi besar dan berjasa di bidangnya masing-masing. Anugerah “PWI Jaya Award” kepada keduanya diserahkan oleh Ketua PWI Jaya Sayid Iskandarsyah dan Ketua Panitia Tetap (pantap) “PWI Jaya Award” Cak Herry Sarsongko Ludiro.

Sri Andini menjelaskan, meski sudah ada PP Nomor 22 Tahun 2021, namun harus terus dilakukan sosialisasi bahwa FABA bukan limbah beracun. “Regulasi itu harus terus disosialisasikan. Bahwa FABA tidak lagi masuk kategori B3. Sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu seminar-seminar dan penelitian. Hasilnya kemudian dipublikasikan agar masyarakat tahu,” ujar Sri Andini.

“Saya sebagai komisaris utama PT BPI melihat bahwa biaya penanganan FABA sangat besar sekali karena FABA dikategorikan sebagai limbah B3, bahan beracun dan berbahaya,” terang Sri Andini.

FABA DI LUAR NEGERI

Ia menjelaskan, bertahun-tahun mencari informasi detail mengenai limbah batu bara hasil pembakaran PLTU ini, dan mendapatkan hasil bahwa di Cina, Jepang, AS, bahkan Singapura, tidak mengkategorikan FABA sebagai limbah B3.

“Saya meminta staf BPI  melakukan uji laboratorium pada berbagai lembaga penelitian. Kesimpulannya, FABA tidak mengandung zat-zat beracun seperti Mercury dan zat-zat beracun lainnya,” ujar Sri Andini.

Kesimpulan tersebut tentunya menjadi kabar baik bagi Sri Andini dan kalangan lain yang sudah memanfaatkan FABA. Pasalnya, Sri Andini masih mendapatkan info bahwa beberapa PLTU tidak bisa beroperasi karena FABA-nya melebihi jumlah yang diizinkan. Padahal, di sisi lain, rakyat sangat membutuhkan listrik.

“Saya senantiasa gelisah dan berpikir, alangkah akan mahal biaya pembangkitan listrik ini akibat pengelolaan limbah B3 yang sangat mahal. Hal ini akan menghambat rencana pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur bidang penyediaan energi,” terang komisaris utama PT BPI itu.

Berpikir untuk tujuan nasional, Sri Andini bertekad terus maju, melakukan sesuatu yang berarti tentang pemanfaatan limbah batu bara tersebut. Misalnya, bagaimana ia terus melakukan komunikasi dengan para ahli dan mantan direksi PLN untuk membuat aliansi limbah batu bara. Aliansi ini menyuarakan kebenaran atau fakta bahwa FABA tidaklah beracun. Bahkan di Cina FABA digunakan untuk berbagai keperluan seperti batako atau bahan bangunan kualitas tinggi; pembuatan semen, gipsum, dan sebagai material utama dalam pembuatan jalan-jalan yang berkualitas tinggi. Juga berbagai produk lainnya.

“Saya sudah mengunjungi sejumlah tempat pemanfaatan FABA di Cina,” kata Sri Andini.

Komisaris Utama PT Bukit Pembangkit Innovative ini menjelaskan lebih jauh, betapa ia, misalnya, melakukan sesuatu untuk BPI sendiri agar bisa dilihat PLTU lainnya di Indonesia.

“BPI melakukan uji laboratorium tentang kandungan zat-zat yang ada pada FABA. Kami juga meminta bantuan Prof.Dr.Ir.Facrurrozie, M.Sc dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang untuk melihat pemanfaatan zat-zat tersebut, di antaranya adalah sebagai bahan untuk penyubur tanaman atau pupuk, kemudian sebagai bahan untuk menurunkan kadar keasaman air, untuk bahan pengeras jalan, dan lain lagi,” Sri Andini menjabarkan.

Yang sudah direalisasikan, sambungnya, adalah pembuatan batako. “Mesin atau peralatan pembuatannya sudah dibeli, sekarang sedang diurus izinnya,” katanya.

Di samping itu, urai Sri Andini, FABA BPI sudah rutin digunakan dalam pembuatan Semen Baturaja walau jumlahnya masih sedikit. Saat ini FABA BPI juga sedang diteliti pakar dari ITB untuk dimanfaatkan untuk bahan penurunan air asam di tambang batu bara PT BA.

“Masih banyak rencana saya untuk mengoptimalkan pemanfaatan FABA secara nasional,” ujar Sri Andini berbinar-binar. (***)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler