Connect with us

News

Tinjau longsor Nganjuk, Mensos imbau percepatan relokasi rumah korban bencana

Avatar

Published

on

Nganjuk, Jawa Timur, koin24.co.id – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengimbau percepatan penanganan pascabencana tanah longsor di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Mensos Risma meminta langkah cepat dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Nganjuk dalam upaya relokasi tempat tinggal korban.

“Nanti setelah ini, saya akan komunikasi dengan Forkopimda. Karena seperti kejadian kemarin di Kebumen dan Halmahera Utara, rumahnya tidak bisa lagi ditempati. Kalau ada yang menempati, takutnya (kami khawatir nanti) terjadi lagi,” kata Risma saat meninjau Posko utama tanggap darurat bencana tanah longsor di Kantor Kecamatan Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur, Selasa (16/2).

Berbagai jenis bencana yang terjadi ini, menurutnya merupakan dampak dari ‘global warming’. “Dampak ‘global warming’ ini luar biasa. Curah hujan cukup tinggi. Kalau tidak ‘reliable'(untuk kembali tinggal) di situ, memang harus dipindah. Terkait masalah lahannya bagaimana, nanti akan saya diskusikan,” tambahnya.

Risma lantas langsung mengkomunikasikan hal itu dengan Forkopimda Nganjuk, mulai dari Camat dan Kepala Desa Ngetos, hingga Bupati Nganjuk. Dalam dialog tersebut, Risma meminta data keseluruhan korban terdampak bencana dan lahan yang disiapkan untuk relokasi.

Dalam upaya penanganan longsor ini, Kemensos menyalurkan bantuan senilai Rp443.940.300 terdiri dari bantuan logistik (300 paket makanan siap saji, 300 paket makanan anak, 300 lembar matras, 200 lembar kasur, 200 lembar selimut, 50 paket ‘kids ware’ dan 100 lembar tenda gulung), santunan untuk 12 ahli waris (masing-masing Rp15 juta), serta santunan untuk 2 korban selamat dengan luka berat (masing-masing Rp5 juta).

Merujuk dari keterangan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, terdapat 54 Kepala Keluarga (KK) atau 186 jiwa yang terdampak bencana tanah longsor di Dusun Selopuro, Ngetos. Jadi, lahan yang diperlukan untuk relokasi, luasnya kurang lebih 25 hektar.

Menanggapi permohonan Risma, Bupati Nganjuk menyampaikan, saat ini Pemkab Nganjuk tengah menyiapkan rumah sementara (sebelum warga direlokasi ke hunian baru) di Desa Sendang Bumen, Kecamatan Berbek.

“Di sana ada rumah eks pemberian hibah dari Kementerian PUPR. Dulu (digunakan) untuk transmigrasi, ada 80 unit rumah, 40 unit rumah terisi dan 40 rumah sekarang ini kosong bisa ditempati,” jelas Bupati.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang juga hadir tidak lama setelah kedatangan Mensos itu pun, menyampaikan ungkapan belasungkawa kepada para pengungsi yang kehilangan anggota keluarga mereka.

“Kami ikut berduka dan prihatin atas kejadian ini. Mudah-mudahan masyarakat Nganjuk, khususnya yang tertimpa bencana ini, bisa segera bangkit kembali. Kepada keluarga yang ditinggalkan, mohon diikhlaskan,” kata Muhadjir di hadapan penerima ahli waris korban meninggal dunia.

Ia turut mendukung langkah relokasi yang diupayakan Mensos Risma. “Saya sangat dukung. Kepada bapak/ibu yang akan direlokasi mohon diterima dengan lapang dada, lebih baik selamat daripada ‘nggandoli’ (mempertahankan) rumah yang sudah tidak aman,” tutur Muhadjir.

Posko Penanganan Bencana Kemensos

Kementerian Sosial melalui peran 80 personel gabungan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dari Kabupaten Kediri, Nganjuk, Madiun, Tuban, Ponorogo dan Forum Koordinasi (FK) Tagana dengan cepat mendirikan Posko-Posko penanganan bencana, mulai dari Posko pengungsian, Layanan Dukungan Psikososial (LDP) dan Dapur Umum di Kecamatan Ngetos, Nganjuk, sejak Senin pagi (15/2).

Untuk memastikan penanganan terhadap para pengungsi longsor, sore itu, Risma mendatangi Posko pengungsian untuk menemui para pengungsi dan berbagi canda tawa bersama anak-anak korban longsor di posko LDP di SDN 3 Ngetos. Selanjutnya, Risma memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi dengan meninjau aktivitas dapur umur Kemensos.

Dikatakan koordinator dapur umum, Iqbal, dari dapur umum, Kemensos mampu menyiapkan 3.000 porsi makan perhari untuk pengungsi. “1.000 untuk pagi, 1.000 untuk siang, dan 1.000 untuk malam. Kita menyediakan 3 kali makan setiap hari dengan menu bervariasi,” terang Tagana asal Kabupaten Kediri ini.

Selain pelayanan dapur umum, ia menambahkan, peran Tagana dalam kejadian longsor ini antara lain turut membantu proses evakuasi korban di lokasi longsor, pendataan korban, sampai pendampingan berupa penguatan mental kepada pengungsi dewasa dan anak-anak.

Seperti diberitakan, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Nganjuk sejak Minggu (14/2) mengakibatkan tebing longsor di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos dan menimbun sejumlah rumah penduduk dengan 54 KK atau 186 jiwa.

Hingga Selasa sore (16/2), dilaporkan dari total terdampak 21 korban tertimbun longsor dan sempat dinyatakan hilang, 14 korban telah ditemukan dengan rincian 12 meninggal dunia, 2 selamat, sementara 7 lainnya masih dalam upaya pencarian. (Sumber: Humas Ditjen Linjamsos Kemensos)

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler