Connect with us

News

Airlangga Hartarto: Pembukaan Aktivitas Berjenjang Harus Disertai Protokol Kesehatan Ketat

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Pemerintah  mulai melonggarkan PPKM dan mulai  pembukaan aktivitas secara berjenjang di sejumlah daerah. Beberapa aktivitas perekonomian, sekolah dan pariwisata sudah dilakukan penyesuaian.  Hal ini disampaikan Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto dalam acara Prime Talk di MetroTV, Selasa (31/08/2021).

“Pembukaan berjenjang ini disertai dengan protokol kesehatan yang ketat dengan penguatan sisi hulu dengan peningkatan pemakaian  masker, peningkatan disiplin, tracing dan testing sesuai dengan assessment level masing-masing,” kata Airlangga.

Sementara untuk sisi hilir  Menko Perekonomian RI ini menyatakan pemerintah harus siap. Seperti misalnya menyediakan tempat isolasi terpusat, ketersediaan obat isolasi mandiri dan ketersediaan fasilitas Rumah Sakit dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi  untuk testing, dan tracing.

“Aplikasi Peduli Lindungi sebagai alat untuk chek-in di suatu tempat, mulai dari restoran kantor, mall dan wilayah industri. Tentu ini harus selalu dimonitor sehingga kita bisa mengetahui mereka yang mempunyai kegiatan atau mobilitas, adalah mereka yang sudah divaksin dan mereka yang PCR-nya negatif,” ungkap Ketua Umum Partai Golkar itu. 

Di negara lain, Airlangga juga mengakui saat ini juga sudah terjadi kembali peningkatan kasus meski tingkat vaksinasinya sudah tinggi. Misalnya di Inggris, sudah mencapai 60 persen dan AS mendekati 60 persen. Namun Airlangga menyebut kedua negara itu kasusnya meningkat karena masuknya virus Covid-19 varian Delta, yang memang lebih berbahaya.

“Namun yang perlu diperhatikan, meski angka positif kembali naik, di sana angka kematiannya jauh lebih rendah dari sebelumnya,” tambah Airlangga. Misalnya di Inggris, sebelumnya puncaknya 1200 kini turun ke 107. AS sempat ada kasus kematian 340o per hari kini turun di angka 100 saja.
Mempelajari hal ini, Airlangga melihat di AS dan Inggris, justru mengendorkan protokol kesehatan. Seperti mulai tidak mengharuskan lagi memakai masker bagi masyarakatnya.

“Dari pelajaran itu, seperti arahan Bapak Presiden, maka prokes kita, akan tetap diperketat dan harus berjalan secara maksimal. Ini membutuhkan kedisiplinan masyarakat, dan prokes ini harus berjalan terus,” kata Airlangga.

Apalagi vaksinasi nasional saat ini memang sudah 30 persen untuk suntikan dosis kedua. Meski  secara keseluruhan vaksinasi di Indonesia sendiri sudah mencapai 100 juta orang, dan dosis pertama sudah mencapai 70 juta lebih.

“Untuk itu prokes harus tetap dijaga karena  salah satu cara memotong mata rantai itu dengan menjalankan prokes. Kita sekarang juga menggunakan tools digital yakni aplikasi Peduli Lindungi, terutama di Jawa dan Bali yang tingkat vaksinasinya lebih tinggi dibanding wilayah luar Jawa,” ucap Airlangga.

Airlangga juga menyatakan jika saat ini pembatasan di Indonesia belum dilepas. Indonesia yang merupakan negara kepulauan, maka saat traveling antar pula juga mempersyaratkan PCR test dengan ketat. Bahkan untuk penerbangan juga dipersyaratkan vaksinasi. Untuk perjalanan internasional, Airlangga menekankan Indonesia masih sangat membatasi atau menutup.

Untuk sekolah yang dibuka adalah untuk wilayat PPKM level 3 ke bawah. Untuk PPKM Level 4 masih belum diperbolehkan untuk dibuka dan masih secara daring. Vaksinasi saat ini masih untuk usia 12 tahun ke atas, jadi SD masih belum dibuka. Untuk guru juga diharuskan untuk divaksin.

“Untuk sekolah ini tidak full, hanya 50 persen kapasitas dan jam belajarnya pun dibatasi. Serta harus ada  concern dari orang tua. Jadi kalua orang tua memberi izin baru itu bisa dilakukan. Sementara Kantin sekolah ditutup dan tidak boleh makan di sekolah,” ungkap Airlangga. 

Untuk kegiatan pariwisata sendiri, Airlangga menyatakan perlu dibuat regulasi dan protokol kesehatan. Aplikasi Peduli Lindungi ini harus diberlakukan untuk wilayah-wilayah wisata. (***)

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler