Connect with us

News

Bakrie Amanah siapkan program ketahanan pangan dan ketahanan sosial

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Masyarakat yang adil dan makmur adalah tujuan pembangunan nasional. Dalam tatanan praktis (operasional), kemandirian dan kesejahteraan menjadi indikator masyarakat yang makmur. Kemandirian dan kesejahteraan masyarakat diawali dengan terpenuhinya kebutuhan dasar berupa sandang, pangan dan papan. Konsep inilah yang mendasari lahirnya Kampung Makmur Bakrie Amanah.

Bakrie Amanah sebelumnya sukses menuntaskan pilot project Kampung Makmur di Desa Kopang, Kecamatan Madana, Lombok Utara. Yakni, berupa pemenuhan kebutuhan papan pasca gempa, dilanjutkan dengan pembangunan sarana fisik lainnya untuk kebutuhan ibadah, pendidikan dan kesehatan dalam bentuk masjid, mushola, sekolah dan posyandu, serta ketahanan dari aspek ekonomi melalui budidaya lebah.

Kini, Bakrie Amanah meresmikan Kampung Makmur berikutnya di desa Bojongsari Baru, kota Depok yang dimulai dengan program pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat. Bekerjasama dengan Yayasan Sabilul Ummah, Bakrie Amanah melakukan sinergi dalam memfasilitasi warga melakukan budidaya talas pratama dan bebek hibrida.

Kemakmuran dengan indikator kemandirian dan kesejahteraan, dimulai dengan pemetaan sosial untuk menggali sumber daya alam unggulan dan sumber daya manusia di sebuah tempat, dalam hal ini Ds. Bojong Baru. Langkah berikutnya adalah penguatan institusi lokal yang menjadi salah satu komponen pemberdayaan khususnya dalam menampung aspirasi warga dalam mencurahkan gagasan, mendiskusikan dan mengimplementasikan gagasan yang telah disepakati dalam bentuk program-program pemberdayaan.

Entry point Bakrie Amanah di wilayah Bojong Baru ini adalah kerjasama dengan lembaga pemberdayaan lokal, yaitu Yayasan Sabilul Ummah dalam bentuk program charity di masa pandemic Covid-19 dan bulan Ramadhan dalam bentuk penyaluran sembako.

“Alhamdulillah, untuk dua tahapan mengenai social mapping dan kebutuhan adanya institusi lokal dalam Program Kampung Makmur di Ds. Bojong Baru ini, Bakrie Amanah tinggal melakukan review dan mendiskusikannya beberapa hal yang memang sudah dilakukan oleh Yayasan Sabilul Ummah,” jelas Khairul Muttaqien selaku koordinator Program Pemberdayaan Bakrie Amanah, awal pekan ini.

Khairul menjelaskan bahwa pemilihan jenis program pemberdayaan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan ekonomi. Pemilihan sektor pertanian dan peternakan dalam hal ini budidaya talas dan bebek merupakan pilihan yang tepat mengingat potensi sumber daya manusia di Ds. Bojong Baru dan lingkungan alam yang mendukung untuk dua sektor pemberdayaan ini.

“Satu lagi yang sering dilupakan dalam pemberdayaan bahwa pemilihan sektor pemberdayaan harus merupakan hasil kesepakatan warga. Karena faktor inilah, dalam pelaksanaannya akan menjadi motivasi tersendiri untuk keberhasilan program. Warga akan lebih bersemangat ketika mereka mengerjakan apa yang mereka inginkan atau mereka sukai,” tambah Khairul.

Selain diharapkan dapat mengangkat kemandirian dalam aspek ekonomi keluarga, pemberdayaan di kedua sektor ini akan menguatkan aspek ekologi. Penataan lingkungan akan lebih baik dan produktif dimana lahan-lahan yang ada akan di maksimalkan dengan penanaman berbagai jenis sayuran. Demikian juga lahan-lahan kosong di halaman rumah dapat ditanami berbagai jenis tanaman sayuran dan pangan lainnya.

Kedua sektor pemberdayaan ini diharapkan mampu mengangkat ekonomi keluarga di Ds. Bojong Baru, mengingat saat ini mayoritas masyarakat di wilayah ini sudah berpenghasilan melalui kegiatan bertani sayur mayur, juga beberapa telah melakukan usaha di bidang ikan konsumsi, ikan hias.

Bersama Yayasan Sabilul Ummah, Bakrie Amanah mengawali program pemberdayaan dari lahan warga seluas ± 5000 M² sebagai demplot atau lahan percontohan bagi pemberdayaan masyarakat.

Di lahan ini akan ditanam sebanyak 5.000 batang talas dan budidaya 3.500 ekor bebek hibrida yang dikelola oleh kelompok masyarakat.

“Bebek Hibrida ini tidak bisa dikembangkan di sembarang tempat karena butuh lahan yang luas dan juga jauh dari masyarakat. Dan utuk talas sendiri, dengan program sentralisasi diharapkan ke depannya akan memberikan efek manfaat yang menyebar. Dari satu batang talas dewasa akan tumbuh hingga 5 batang tunas, dengan demikian dari 5.000 batang talas akan berlipat sampai 25.000 batang talas. Inilah, mengapa kita memulai demplot dalam areal yang cukup luas,” jelas Khairul.

Dari demplot ini pula, baik usaha bebek ataupun talas akan menyebar ke lahan-lahan yang dipunyai warga Ds. Bojong Baru termasuk di pekarangan-pekarangan rumah warga bahkan bisa menyebar ke wilayah lain.

Dalam program ini Bakrie Amanah men-support tambahan pemodalan bagi kelompok tani yang sebelumnya sudah dikoordinasikan oleh Yayasan Sabilul Ummah. Program jangka panjang dari pemberdayaan di dua sektor ini telah disiapkan Bakrie Amanah adalah dalam bentuk pengembangan produk-produk olahan yang diharapkan mempunyai nilai tambah dibandingkan dengan menjual langsung hasil penen mereka.

“Usaha Ketahanan Ekonomi warga dapat dimulai dari ketahanan pangan dan ketahanan sosial. Penguatan sosial ini sendiri terjadi ketika ada usaha bersama yaitu dalam bentuk pengelolaan kelompok, sehingga terjadi komunikasi yang intent di antara mereka. Untuk itulah, di lahan ini pula akan disiapkan ruang untuk warga berkumpul, berdiskusi dan berkreativitas.” pungkas Khairul. (***)

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler