Connect with us

News

Bamsoet: Sektor ekonomi dan kesehatan harus diperhatikan dalam gaya hidup baru

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24 – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan Indonesia tidak sedang memilih antara mementingkan sektor ekonomi atau kesehatan dalam menerapkan gaya hidup baru atau ‘new normal’. Sektor ekonomi dan kesehatan harus tetap menjadi fokus perhatian utama di tengah pandemi Covid-19, karena keduanya saling berkaitan satu sama lain.

“Mulai kembalinya para pekerja ke kantor, pabrik, maupun tempat usaha lainnya yang menandakan mulai aktifnya aktiftas perekonomian, bukan berarti Indonesia mengorbankan faktor kesehatan yang masih dibayangi pandemi Covid-19. Protokol kesehatan wajib dipertahankan, agar upaya menggeliatkan ekonomi justru tak membuat penyebaran Covid-19 semakin tinggi,” ujar Bamsoet saat halalbihalal secara virtual dengan pengurus dan kader Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) se-Indonesia, dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (8/6/20).

Kita tidak bisa menunggu, lanjut Bamsoet. Covid-19 adalah krisis yang berkepanjangan hingga vaksinnya ditemukan. Kita harus mewaspadai setidaknya terhadap 4 tahapan suatu negara dalam menghadapi wabah atau pandemi. Tahap pertama, krisis kesehatan yang sekarang secara serentak melanda dunia termasuk Indonesia. Tahapan kedua, adalah krisis ekonomi. Beberapa negara sudah mulai masuk ke tahap ini. Tahap ketiga adalah krisis sosial. “Amerika Serikat tampaknya sudah masuk dalam tahap ketiga ini yang dipicu tewasnya warga negara AS kulit hitam oleh polisi yang menjadi triger mencuatnya isu pertikaian ras dan kerusuhan di hampir semua negara bagian AS. Tahap berikutnya atau tahap ke empat adalah krisis politik,” jelas Bamsoet.

Turut hadir antara lain Plt. Ketua Umum SOKSI Bobby Suhardiman, Ketua Harian Fatahilah Ramli, Wakil Ketua Umum SOKSI Ahmadi Noor Supit, para tokoh senior SOKSI antara lain Fredy Latumahina dan Bomer Pasaribu. Ikut serta secara virtual para pengurus Dewan Pimpinan Daerah SOKSI dari berbagai daerah antara lain Riau, Jambi, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan Timur.

Sebagai Wakil Ketua Umum SOKSI, Bamsoet mengungkapkan SOKSI telah menunda pelaksanaan Musyawarah Nasional yang sedianya akan dilakukan pada 20 Mei 2020 sebagai bentuk dukungan mencegah penyebaran Covid-19. Tak bisa menyelenggarakan Munas secara normal seperti yang sudah-sudah, SOKSI akan melakukan terobosan sekaligus mempelopori penyelenggaraan Munas secara virtual.

“Kesuksesan SOKSI menyelenggarakan Munas secara virtual dengan didukung para kader dan pengurus dari berbagai daerah, diharapkan juga akan mengingspirasi organisasi lainnya melakukan hal serupa. Sehingga pandemi Covid-19 tak menjadi penghambat bagi kita untuk tetap melaksanakan kerja-kerja politik,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menambahkan, sebagai organisasi kemasyarakatan yang punya pengaruh besar di masyarakat, khususnya para pekerja, SOKSI akan menjadi penggerak kesadaran kolektif agar para pekerja yang sudah kembali beraktifitas bisa tetap mempertahankan disiplin memakai masker dan menjaga jarak. Managemen gedung perkantoran, pabrik, dan tempat usaha lainnya juga harus menyiapkan pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat kerja, menyesuaikan ketentuan yang ditetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

“Antara lain dengan melakukan pengukuran suhu tubuh menggunakan thermogun sebelum orang-orang masuk ke tempat kerja, pengaturan waktu kerja yang efektif, menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan, hingga memastikan seluruh area kerja bersih dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan. Jangan sampai pekerjanya sudah disiplin, managemen kantor atau tempat usaha justru tak disiplin,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga kembali mengingatkan peringatan yang disampaikan Organisasi kesehatan dunia/World Health Organization (WHO) bahwa perang terhadap virus Covid-19 masih akan berjalan lama, minimal hingga dua tahun kedepan. Adapun skenario terburuknya, virus Covid-19 tak akan pernah hilang dari muka bumi.

“Manusia tak boleh sekadar berpasrah diri menghadapi pandemi Covid-19. Kita perlu mengubah perilaku atau gaya hidup. Karena itu saya lebih suka menyebut gaya hidup baru ketimbang menggunakan istilah ‘new normal’. Dari mulai gaya hidup yang lebih sehat, sampai gaya hidup yang lebih melek digital dalam bekerja,” ujar Bamsoet.

Yang harus kita sadari kedepan, tambah Bamsoet adalah pergerakan masyarakat kedepan akan menjadi terbatas. Begitu juga hubungan antar negara yang akan lebih mementingkan kebutuhan dalam negerinya. Kerjasama dan kemitraan antar negara akan semakin terkoreksi.

“Para ahli ekonomi memperkirakan, setelah lapangan pekerjaan di dunia akan hilang dan tidak akan kembali lagi. Dunia Industri akan berubah total dimasa depan. Kita akan semakin individualistik dan lebih cepat masuk ke dalam era teknologi, digitalisasi dan robotik,” ujar Bamsoet.

Namun, mantan Ketua DPR RI ini optimis, Indonesia tidak akan tumbang, jika pemerintah, parlemen, rakyat dan seluruh elemen bangsa sadar dan paham apa yang sedang dipertaruhkan bangsa ini. (*)

News

Mendagri Tito Karnavian Minta PWI Ikut Sosialisasikan Pilkada Damai

Avatar

Published

on

By

Jakarta, koin24.co.id – Pengurus PWI Pusat beraudensi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Kamis (2/5/2024) pagi, bertempat di ruang kerja Mendagri.

Audiensi tersebut bertujuan untuk menjajagi kerjasama PWI dan Kemendagri untuk kampanye Pilkada Damai terkait Pilkada yang melibatkan 37 provinsi dan 415 Kabupaten, 93 Kota sehingga totalnya 545 yang berlangsung serentak pada 27 November mendatang, dengan melibatkan seluruh pengurus dari 38 PWI Provinsi se Indonesia ditambah satu cabang khusus, PWI Solo.

Mendagri dalam kesempatan itu menilai sukses Pemilu Pilpres dan Pileg pada Februari lalu tidak lepas dari peran pers, yang mampu mengawal hajatan nasional itu sehingga minim gesekan sampai pada selesainya gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Tito mengharapkan pers dapat menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi, edukasi dan kontrol sosial secara optimal. Selain itu, tambahnya, pers diharapkan dapat menjalankan fungsi kontrolnya, mengawasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, agar melakukan tugasnya sesuai harapan masyarakat yakni menjadi wasit yang adil dan independen dari kepentingan siapapun.

Sementara Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun mengatakan bahwa Keberhasilan PWI mendatangkan tiga Calon Presiden untuk menyampaikan visi misi di hadapan anggota PWI baik secara offline maupun online untuk anggotanya di 38 provinsi (plus Solo) dapat diterapkan pula untuk Pilkada Gubernur maupun Bupati Walikota.

Dengan meningkatkan kapasitas wartawan khususnya anggota PWI, mereka diharapkan dapat menghasilkan karya jurnalistik berkualitas sesuai Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/XII/2022 tentang Kemerdekaan Pers yang Bertanggung Jawab Untuk Pemilu 2024 yang Berkualitas.

Hendry menyatakan, PWI berencana melakukan pertemuan lanjutan dengan KPU dan Bawaslu agar sosialisasi Pilkada Damai dapat terlaksana. Dengan anggota mencapai 22.000an yang tersebar di seluruh 38 provinsi, PWI memiliki kemampuan untuk ambil bagian dalam pesta demokrasi ini.

Dalam pertemuan tsb Mendagri didampingi PLT Sekjen Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir, PLH Kapuspen Aang Witarsa dan Karo Hukum Chandra Purwonegoro. Sedangkan Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, didampingi Sekjen Sayid Iskandarsyah, Wakil Sekjen Raja Pane, Ketua Bidang Kerjasama Sarwani, Ketua Bidang Pendidikan M Nasir, Wakil Bidang Multi Media Tatang Suherman dan Humas Herry Sinamarata.

Continue Reading

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler